Perencanaan Pembangunan

Pajak dan retribusi daerah merupakan 2 penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Dearah (PAD).  Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mengurangi ketergantungan fiscal pemerintah daerah melalui pemberlakuan UU No 28 tahun 2009. Penelitian ini akan menganalisis potensi dari masing-masing pos pajak dan retribusi di Kota Surakarta selama tahun 2010 hingga 2013 sehingga memberikan informsi jenis pajak dan retribusi yang memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Kota Solo. Metode penelitian menggunakan Collection Ratio, Model Pertumbuhan, Model Kontribusi/ Sumbangan, Dan Model Matriks Potensi.

Hasil analisis menunjukan selama tahun 2010-2013, rasio pengumpulan pajak tertinggi dicapai oleh pajak BPHTB / Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jenis retribusi penggantian biaya KTP dan Akte catatan sipil selama tahun 2010 hingga 2011 selalu melebihi target yang ditetapkan atau bisa disebut retribusi yang efektif. Berdasarkan rata ratanya selama 2010-2013 jenis pajak yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah pajak tanah sebesar 69,65%.

Pertumbuhan yang paling cepat selama tahun 2010 hingga 2013 adalah jenis retribusi izin mendirikan usaha sebesar 68,16% disusul retribusi pelayanan kesehatan sebesar 42,64%. Hal ini menunjukan bahwa jenis retribusi izin mendirikan usaha berpotensial untuk dikembangkan. Berdasarkan nilai rata rata selama 2010-2013 jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap PAD Kota Surakarta adalah jenis pajak BPHTB, yang menyumbangkan 38,26%. sedangkan yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2010-2013 adalah jenis pajak tanah.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah sebuah komitmen Global yang diratifikasi Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia. Prinsip utama dari SDGs/TPB ini adalah memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal (no-left behind) dan prinsip inklusi serta partisipasi dalam pembangunan.

Kondisi perekonomian Provinsi Riau dan kecendrungan perkembangannya pada dasarnya didukung oleh sumber daya alam (Resource Base Economy) yang dimiliki seperti perkebunan, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan energi. Berdasarkan potensi sumber daya alam tersebut, maka pengelolaan yang efektif dan efisien akan memperkokoh struktur perekonomian Provinsi Riau. Disamping hal tersebut kekayaan sumber daya pesisir dan kelautan juga menjadi penting bagi perkembangan perekonomian pada masa mendatang melalui kegiatan perikanan, wisata bahari, pertambangan dan jasa kelautan seperti kepelabuhan dan lainnya.
Pengembangan dan pembangunan ekonomi Provinsi Riau tersebut tidak hanya didukung oleh potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Riau, tetapi pengembangan dan pembangunan perekonomian Provinsi Riau ini harus didukung oleh sumber daya manusianya agar pengelolaannya bisa seefektif dan seefesien mungkin. Untuk menigkat sumber daya manusia yang bisa mengelola pertumbuhan ekonomi Riau maka sumber daya manusia tersebut harus dibekali dengan pendidikan dan keahlian yang berbasis Syariah. Dengan demikian, pengelolaan sektor ekonomi bisa berkembangan dengan baik berlandaskan syariah.
Pengembangan dan pembangunan ekonomi Riau berdasarkan ekonomi Islam sudah terlihat jelas yaitu dari sektor perbankan, pendidikan Islam yang mencetak potensi sumber daya manusia dalam pengelolaan pertumbuhan dan pembangunan perekonomian Riau.

Karena Permengadri 86/2017 hanya menetapkan Formulir berupa tabel untuk evaluasi renja perangkat daerah (tidak ada penjelasan bagaimana menganalisa data-data yang sangat banyak tersebut dan menyajikannya dalam bentuk laporan evaluasi yang MUDAH DIBACA DAN INFORMATIF), maka daerah sangat perlu menetapkan template laporan evaluasi agar hasil evaluasi dapat lebih BERGUNA, dengan analisis yang lebih mendalam, sehingga benar-benar dapat dibaca dengan mudah, dan menjadi landasan penyempurnaan implementasi Renja dan menjadi masukan untuk penyusunan perencanaan selanjutnya.

Salah satu permasalahan di setiap negara yang masih menjadi sorotan dan permasalahan dalam pembangunan negaranya adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan memang dihadapi oleh setiap negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang, namun permasalahan yang dialami oleh setiap negara berbeda-beda. Kemiskinan sendiri merupakan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia merupakan negara berkembang yang sudah lama mengalami kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dan dimediasi oleh indeks pembangunan manusia (HDI). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, serta indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 dengan menggunakan metode analisis jalur (path analysis) dengan menggunakan SPSS Versi 21 dan Uji Sobel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan berdasarkan analisis Sobel diketahui bahwa indeks pembangunan manusia bukanlah variabel intervening, melainkan merupakan variabel yang berdiri sendiri sebagai variabel prediktor independen yang mempengaruhi kemiskinan.

Oleh : Bambang Hermanto (1710512004) Fakultas ekonomi Ilmu ekonomi Universitas Andalas 2019 i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan makalah dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Makalah mengenai Indikator Pembangunan Kota Banda Aceh sudah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami untuk menyelesaikan makalah ini. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Fery Andrianus, SE, M.Si yang telah memberikan bimbingan dalam pembuatan makalah ini.

1 ABSTRAK Jalan merupakan hal terpenting dalam menghubungkan satu daerah ke daerah yang lainnya, yang dapat diakses oleh semua kalangan dengan mudah. Sementara jalan tol sendiri sering diartikasn sebagai jalan bebas hambatan yang penggunanya dikenakan kewajiban untuk membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan. Pembangunan tol Soreang-Pasir Koja (Soroja) ini tentunya sangat diperlukan oleh Kabupaten Bandung sebagai penyatu dengan daerah lain terutama daerah daerah di Bandung Raya. Pembangunan dalam skala besar ini tentunya akan melibatkan banyak pihak terutama masyarakat yang berada disekitar daerah pembangunan baik terhadap kegiatan perekonomiannya maupun keadaan lalu lintas yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pembangunan ini perlu perencanaan yang matang dan pemantauan serta evaluasi yang terus menerus selama proses pembangunan berlangsung. Dalam menyelesaikan esai ini, penulis menggunakan metode studi literatur untuk membahas pengaruh yang ditimbulkan dari pembangunan tol Soroja ini, dimana metode ini yang paling umum dan paling mudah dilakukan oleh setiap orang terutama penulis.

Dalam rangka melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan didaerahnya masing masing. Sedangakan infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan dll. dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan dan menjadi salah tolak kemajuan suatu daerah dengan pembangunan dibidang infrastruktur. Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga yang tertulis dalam Prasasti Tugu, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Kota ini sekarang berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar ke empat di Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentral industri. Dukungan sarana transportasi darat di Kota Bekasi, terus dievaluasi dan dikembangkan. Bus dan stasiun KA Bekasi telah memiliki trayek cukup banyak sehingga mobilitas masyarakat, barang dan jasa sehari-hari dapat berjalan dengan lancar. Memiliki akses langsung ke pelabuhan Tanjung Priuk dan Bandara Soekarno Hatta melalui jalur bebas hambatan pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur melintasi Jakarta, atau sebaliknya. Posisi Kota Bekasi juga semakin penting berada di jalur tol Jakarta Cikampek setelah dibangunnya jalan tol Cipularang, yang menghubungkan secara cepat antara Bandung dengan Jakarta. Saat ini juga telah mulai dijalankan pengembangan jalan tol JORR (Jakarta Out Ring Road) yang menghubungkan tol Jagorawi dengan Cikunir. Berikut ini adalah Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018: 1. Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. 3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. 4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai. Program Pembangunan dikota bekasi di bidang infrastruktur tahun 2014 yaitu proyek jembatan layang RSUD kota Bekasi yang menghubungakn dari jalan raya langsung masuk ke RSUD Kota bekasi. Pihak pekerjaan umum dengan pihak swasta dan RSUD yang terlibat pembangunan jembatan tersebut dengan konsep tertutup. berbeda dengan jembatan pada umumnya, karena peruntukannya untuk pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD yang baru. Jembatan itu akan didukung dengan menggunakan konsef strategis baik bagi keluarga pasien juga perawat rumah sakit untuk bisa memanfaatkan waktu istirahatnya diatas jembatan tersebut. PU dengan rumah sakit akan buatkan konsep seperti jembatan yang ada di Pondok Indah Mall, jadi nanti ada tempat semacam untuk istirahat diatas jembatan itu.

Reforma agraria merupakan restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agrarian. Reforma agraria dapat tercapai maksimal apabila dilakukan dengan kesiapan unsur-unsur pembaruan agraria yang lain, seperti infrastruktur, bentuk-bentuk usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat, dukungan permodalan untuk usaha tani, serta teknologi dan pasar. Pelaksanaan reforma agraria merupakan sebuah upaya yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dilakukan, hal ini dikarenakan reforma agraria berbenturan dengan tatanan masyarakat saat ini, sistem pemerintah yang desentralisasi, serta benturan kebijakan-kebijakan lain pada sektor yang berbeda. Hal tersebut memicu terjadinya konflik. Penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan dengan berbagai hal, yaitu adanya kerlibatan masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang mendahulukan kepentingan masyarakat, adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk melahirkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan adanya pembatasan penguasaan perusahaan-perusahaan / pemodal besar untuk menguasai tanah masyarakat dan adanya pemetaan wailayah sesuai potensinya. Penguasaan tanah bagi petani merupakan hal yang sangat penting, sehingga akan meningkatkan produktifitas hasil pangan dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan lahan berbanding lurus dengan peningkatan hasil pangan. Nilai tukar petani akan meningkat apabila produktifitas hasil pertaniannya tinggi. Untuk itu ketersediaan lahan pertanian bagi petani akan berpengaruh secara nyata terhadap kesejahteraan petani.

Masyarakat memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya.  Masyarakat desa diharapkan lagi tidak menjadi obyek pembangunan namun mampu berubah menjadi subyek pembangunan dengan menentukan lingkup dan batasan partisipasi bagi kesejahteraan desanya. pembangunan desa merupakan alternatif atas pembangunan yang bias sektor dan bias kota, sehingga desa mampu menjadi basis kehidupan dan penghidupan, yang sekaligus juga berdampak terhadap pe ngurangan urbanisasi. Dalam perspektif ini, desa bukan menjadi objek dan lokasi proyek pembangunan, melainkan desa menjadi basis, subjek dan arena pembangunan.

The United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), in Rio de Janeiro in June 2012, agreed to launch a process to develop a set of sustainable development goals (SDGs). The conference did not specifically add detail to the goals, targets, and implied indicators, but tasked a 30-member Open Working Group (OWG) of the General Assembly to prepare a proposal on the SDGs. After 13 sessions of meeting from March 2013 to July 2014, the OWG has finalized a set of proposed 17 goals and 169 targets as the UN development agenda beyond 2015.

Panduan ini kiranya juga diharapkan akan mendorong upaya–upaya yang lebih baik dari Pemerintah, untuk dapat melaksanakan Agenda SDGs dan bagi masyarakat sipil juga dapat dimanfaatkan untuk membantu memperkuat upaya–upaya advokasi yang selama ini telah dilakukan.

ARFL merupakan panjang lintasan minimum yang di perlukan oleh pesawat untuk lepas landas (take off) dimana pesawat tersebut berada pada keadaan standart, mengangkut beban maximum yang dimungkinkan, tanpa angin, pada tekanan atmosfer standart, landasan yang di

Amandemen UUD 1945 pasca reformasi telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, diantaranya adalah diperkuatnya sistem desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Dalam konteks ini pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya (UU No. 23/2014).
Pada satu sisi, kewenangan luas yang dimiliki pemerintah daerah telah membuka peluang besar bagi setiap kepala daerah untuk berinovasi menciptakan cara-cara baru/program-program yang bersifat out of the box dalam upaya mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas hidup seluruh elemen masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Namun pada sisi lain, hal ini juga membuka peluang besar bagi setiap kepala daerah untuk menyalahgunakan wewenang, seperti membuat kebijakan yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, serta tidak berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan (korupsi, kolusi dan nepotisme). Untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang serta untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, diperlukan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang terbuka (open governance) sebagai jalan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment). Secara garis besar, sistem tersebut tersusun atas 3 (tiga) paradigma, yakni paradigma transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Ketiga paradigma tersebut bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipandang secara parsial.
Ditinjau dalam perspektif pembangunan daerah, sistem tata kelola pemerintahan yang terbuka dapat diimplementasikan oleh setiap kepala daerah terpilih sebagai pemegang kekuasaan di daerah. Tiga paradigma yang melandasi sistem tersebut dapat dijabarkan sebagai strategi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam konteks ini RPJMD menjadi pegangan dan landasan utama kepala daerah beserta segala aparatur di bawahnya dalam menjalankan pemerintahan selama kurun waktu jabatan kepala daerah tersebut. Penjabaran paradigma ke dalam RPJMD ini dilakukan agar program-program turunan dari ketiga paradigma (yang bertujuan untuk mewujudkan open governance) memiliki kejelasan secara administratif dan dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kriteria-kriteria dari paradigma transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sehingga dapat dijabarkan kedalam strategi RPJMD, yang kemudian ditindaklanjuti menjadi program-program konkret selama satu periode dan diimplementasikan setiap tahunnya. Dalam penelitian ini digunakan strategi RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 sebagai objek penelitian.

Adapun cara untuk melakukan penelitian ini adalah dengan melakukan telaah terhadap paradigma transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dengan menempatkan ketiga paradigma tersebut di dalam kerangka sistem pembangunan daerah yang mengacu pada UU No. 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dirumuskan kriteria-kriteria yang melandasi masing-masing paradigma tersebut. Selanjtunya dilakukan verifikasi kriteria-kriteria yang telah terbentuk dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Dalam tahap ini dapat diketahui kriteria mana saja yang telah terakomodasi dalam strategi RPJMD, untuk kemudian dilakukan simplifikasi menjadi paradigma apa yang telah terakomodasi dalam pembangunan Jawa Barat.
Dari tahapan tersebut diketahui bahwa kriteria paradigma transparansi yang terakomodasi dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 hanya sebanyak 1 (satu) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria, paradigma partisipasi hanya 1 (satu) kriteria dari 4 (kriteria), kemudian paradigma akuntabilitas hanya 2 (dua) dari 5 (lima) kriteria. Dari hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa pembangunan Jawa Barat yang terekam dalam dokumen RPJMD Tahun 2008-2013 tidak mengakomodasi seluruh kriteria dari paradigma transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Adapun beberapa kriteria yang terpenuhi pun tidak di implementasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini diketahui berdasarkan hasil analisis implementasi kriteria-kriteria yang mengacu pada data capaian indikator program dari strategi yang tidak terdapat dalam LKPJ, LPPD, Lakip, dan Jawa Barat Dalam Angka (publikasi BPS) Tahun 2009-2013. Dalam perspektif ini, pembangunan Provinsi Jawa Barat belum menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang terbuka (open governance).

Faktor geostrategis ke dalam mengarahkan pembuatan kebijakan pertahanan untuk menciptakan sistem pertahanan yang tangguh yang didasarkan atas konsep unified approach yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sedangkan faktor geostrategic ke luar memerlukan kebijakan pertahanan untuk mengembangkan kemampuan penangkal yang tangguh melalui pengembangan teknologi pengintaian dan system peringatan dini. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut ditentukan dengan adanya aspek legalitas dan kerjasama yang harmonis antara Komando Kewilayahan dan Pemerintah Daerah. Untuk mengatur tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan sebagai bagian dari sistem RTRW Nasional perlu dibuat RTRW Hanrat oleh jajaran Komando Kewilayahan dalam rangka merencanakan, menyiapkan dan mewujudkan sistem pertahanan semesta (Sishanta) pada masa damai

Mitigasi bencana adalah upaya penanggulangan bencana yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerentanan terjadinya bencana dan menurunkan tingkat risiko bencana yang ada. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di kawasan rawan bencana dengan tingkat ancaman bencana yang tinggi diharapkan mempunyai suatu sistem penanggulangan bencana yang memadai. Salah satu bidang yang berperan penting dalam hal ini adalah bidang perencanaan dan penataan ruang, dimana strategi yang dapat dilakukan adalah untuk mengintervensi aspek kebencanaan melalui sistem perencanaan pembangunan dan tata ruang yang mempertimbangkan aspek kebencanaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi antara aspek mitigasi bencana dengan bidang perencanaan itu sendiri bagi terciptanya Negara Indonesia yang aman dan sejahtera. Essay ini akan membahas peran mitigasi bencana dalam bidang perencanaan dan keterkaitan antara keduanya sehingga mampu menjadi suatu sistem yang terintegrasi.
Kata Kunci: Bencana, Mitigasi Bencana, Perencanaan, Tata Ruang

Lahirnya Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Pada penelitian ini yang dilakukan dengan metode deskriftif observasi tentang pentaan ruang Kabupaten Toba Samosir terkait dengan kebijakan Kementerian Kehutanan SK.Nomor 44 Tahun 2005. Dalam analisis penyususnan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan menggunakan prinsip pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi. Sehingga kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalisasikan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan.  Pendekatan top-down dan partisipatif dalam perencanaan pembangunan yang ada dalam UU No. 25/2004 terwujud dalam bentuk rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Nasional. Hasil Penelitian menunjukkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 44/MENHUT-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan, menimbulkan masalah dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumatera Utara tahun 2010-2030. Berbagai persoalan dihadapi dalam penyusunan RTRW dimaksud, karena SK Menhut tentang penunjukan kawasan hutan yang menimbulkan persepsi dan tafsiran berbeda-beda di lapangan. Untuk menyelesaikan permasalahan tata ruang, membutuhkan upaya yang serius secara terus menerus. Sebab, berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang tahun 2010, RTRW Kabupaten/Kota harus sudah diperdakan. Namun disisi lain, RTRW Provsu sendiri belum diperdakan. Padahal, seyogianya sudah harus diperdakan tahun 2009 lalu. Untuk tahun 2011, BKPRD Propinsi Sumut akan memproses legalisasi RTRW dan menyelesaikannya segera.

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar terlepas dari hal-hal yang lain. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas dan berada pada inti makna pembangunan.

The birth of a region originates in the optimal location decision of individual firms. Factors that affect the optimal location of individual firms are transfer orientation (resources and market), and local input-orientation [energy, labor, inter

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan definisi pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa dan berumur dibawah 18 tahun yang masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa. Karena anak masih rentan terhadap kesalahan dan rentan terhadap perlakuan diskriminatif, maka anak pada dasarnya juga harus dilindungi. Mereka masih mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak, yaitu orangtua,keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Seluruh penyelenggara perlindungan anak jelas mempunyai tugas dan fungsi masingmasing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan anak dalam suatu negara yaitu dengan memberikan suatu hak yang spesifik dan perlindungan yang spesifik dalam suatu rezim hak asasi manusia yang bersifat spesifik pula. Di negara Indonesia pun telah dilakukan ratifikasi terhadap instrumen internasional Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990 dengan Keppres No.36 Tahun 1990. Dalam KHA hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) hak dasar. Pertama, hak untuk bertahan hidup (survival right). Kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang (development right). Ketiga adalah hak atas perlindungan (protection right). Dan terakhir adalah hak untuk berpartisipasi (participation right). Dengan melakukan 1 ratifikasi terhadap KHA tersebut, maka Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak tersebut adalah hak asasi manusia dari seorang anak dan setara pentingnya. Indonesia juga akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Indonesia merealisasikan hal tersebut dengan mengembangkan suatu kerangka kerja hukum yang relatif progresif untuk memajukan hak-hak anak. Kerangka kerja hukum tersebut terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, utamanya adalah realisasi legislatif atas ratifikasi KHA tersebut. Meskipun sudah terdapat kerangka kinerja hukum sebagai alat untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak, tetapi nyatanya masih saja ditemui adanya permasalahan. Dari sisi pemenuhan hak anak terutama hak -hak dasar seperti pangan sandang, pendidikan, dan kesehatan setidaknya sudah menunjukan kemajuan yang cukup berarti. Tetapi dari sisi perlindungan nak dari segala bentuk kekerasan eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya belum dapat dilakukan secara maksimal. Sering sekali kita saksikan beberapa anak yang kurang beruntung dan mendapatkan perlakuan kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak baik lainnya yang semuanya merupakan pelanggaan kemanusiaan. Ironisnya semua masalah tersebut masih kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Kerangka hukum yang efektif seharusnya bisa mengelola dan melaksanakan pelayanan perlindungan anak serta bisa memecahkan permasalahan tersebut. Instansi pemerintah yang diberikan mandat oleh kerangka hukum tersebut harus bisa menentukan kontinum dalam upaya pencegahan intervensi dini, dan pelayanan guna mencegah dan merespon segala bentuk perlakuan yang salah terhadap anak. Mereka juga harus bisa menentukan standar, kriteria, wewenang dan prosedur pengambilan keputusan yang sesuai dengan intervensi kasus, termasuk standar mengenai kapan suatu pelayanan perlindungan wajib dijalankan. Berbagai masalah tersebut juga terjadi di tingkat lokal seperti kota Malang. Datadata permasalahan perlindungan anak di Kota Malang sebagaimana yang dilansir berbagai Dinas/Satuan Kinerja Perangkat Daerah, media,tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang cenderung mengkhawatirkan. Baik itu dari segi jumlah maupun dari kualitas masalah. Semakin tingginya jumlah anak jalanan , anak terlantar, anak korban eksploitasi, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba serta terinfeksi HIV/AIDS merupakan bukti bahwa respon yang dilakukan oleh pihak perlindungan anak terasa tidak memadai. 2 Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah kota Malang terhadap permasalahan tersebut. Sebab lainnya juga bisa disimpulkan karena belum terbangunnya kesamaan pandangan atas masalah yang berakibat pada perbedaan pemahaman atas kebutuhan dan model penanganannya. Maka sangat diperlukan peran Peraturan Daerah dalam menyatukan pandangan-pandangan tersebut yang berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Jadi, Pemerintah Daerah telah memberikan wewenang terhadap daerah (kota Malang) untuk melakukan upaya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah provinsi dan kebupatn/kota.Kota Malang sendiri sudah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tahun 2013 pun kota Malang dianugerahi oleh Kementerian PPPA sebagai Kota Layak Anak tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan hukum bagi penyusunan perencanaan pembangunan. Tujuan dari SPPN adalah untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Secara rinci Undang-Undang SPPN (RPJPN) (20 tahun), (RPJMN) (5 tahun), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (1 tahun), (Renstra K/L) (5 tahun), (Renja K/L) (1 tahun), (RPJPD) (20 tahun), (RPJMD) (5 tahun), (RKPD) (1 tahun), (Renstra SKPD) (5 tahun), dan (Renja SKPD) (1 tahun). Pada tingkat Kementerian/Lembaga, dalam menyusun dokumen Renstra K/L harus berpedoman kepada dokumen RPJMN. Dalam menjamin sinkronisasi, keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan sebagaimana amanat UU SPPN, Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai lembaga perencana berfungsi mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana (Perpres No. 20/2016).

Berdasarkan fungsi tsb, Kementerian PPN/Bappenas melalui Dir.Perencanaan Makro dan Analisa Statistik yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Permen PPN No.5/2007 pasal 241, dipandang perlu melakukan kegiatan Evaluasi Perencanaan Pembangunan terkait Lingkup Perencanaan Makro dalam skema Program Koordinasi Penguatan Kapasitas Perencanaan Ekonomi Makro pada tahun 2016.

Program tsb memiliki keterkaitan erat dengan BPS sebagai mitra kerja dari Dir.Perencanaan Makro, dan juga sebagai lembaga penyedia data statistik yang dituntut untuk membuat kebijakan yang sinkron dengan arah kebijakan nasional. Dengan demikian, sebagai mitra kerja dan pengguna data BPS, Dir.Perencanaan Makro dan Analisa Statistik perlu memastikan kualitas data yang dihasilkan oleh BPS dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dengan menelaah sejauhmana sinkronisasi perencanaan strategis BPS dengan arah kebijakan nasional (RPJMN), sehingga dapat terpetakan hal-hal yang diperlukan untuk penguatan kualitas kelembagaan BPS.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan Evaluasi Renstra BPS 2015-2019 sebagai landasan untuk penguatan kapasitas perencanaan ekonomi makro. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memberikan landasan bagi penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik (BPS).

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :
Mengetahui sejauhmana sinkronisasi antara perencanaaan kebijakan dalam dokumen (1) Renstra BPS dengan RPJMN, (2) Renstra BPS dengan Renja BPS, (3) Renja BPS dengan RKP, (4) RKA BPS dengan Renja BPS dan mengetahui (5) Capaian Realisasi Kinerja tahun 2015 terhadap Target akhir periode (2019), serta (6) capaian realisasi penggunaan anggaran Tahun 2015 berdasarkan program;

Pembangunan adalah sebuah kegiatan kolosal, memakan waktu yang panjang, melibatkan seluruh warga negara, dan menyerap hampir seluruh sumber daya bangsa. Karena itu, sudah seharusnya jika pembangunan perlu manajemen. Kata manajemen menyiratkan adanya proses yang berkesinambungan. Secara generik proses ini dimulai dari perencanaan, disusul pelaksanaan, diakhiri dengan pengendalian. Perencanaan adalah kegiatan dari pembangunan yang paling prioritas, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sehingga, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Dikutip dari Conyers (1994: 4), menurut Waterston perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi sebenarnya makna perencanaan sangat tergantung pada paradigma yang dianut. Menurut Davidoff, et al (2005: 19) bahwa dari perspektif paradigma rasional memberikan batasan tentang perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan masa depan melalui suatu urutan pilihan. Kemudian menurut Dror 1

Suatu birokrasi tidak terlepas kaitannya dengan pelayanan publik. Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Kepuasan pelayanan publik merupakan tolak ukur baik tidaknya suatu birokrasi. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat maka semakin baik juga birokrasi di suatu negara.

PENULIS : AFIFUDDIN, S.Ag., M.Si. PENERBIT : ALFABETA, cv ( CETAKAN KEDUA APRIL 2012 ) ISBN : 978 -602 -8361 -78 -1 EKO19 (XVI + 236) 16 x 24 CM DIRESUME OLEH : JIOVANO A. RUNTU PENDAHULUAN Perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di era globalisasi dewasa ini sangat pesat, tidak terkecuali ilmu administrasi. Kenyataan itulah yang mendorong para ilmuan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mencari dan menemukan instrumen yang diperlukan. Perang dunia ke II secara tidak langsung memberikan corak baru bagi pembangunan negara dunia ke III. Semua negara bekas penjajah menjadi negara maju dan relatif kaya dan meninggalkan rakyat di wilayah jajahannya dalam keadaan miskin dan terbelakang dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang politik, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Para pragmatis akan mengatakan walaupun negara -negara bekas penjajah bersedia memberikan bantuan kepada negara -negara bekas jajahannya, sesungguhnya dasarnya bukan karana sikap yang altruisik dan bukanlah karena landasan moralitas melainkan juga karena kepentingan nasional. Penjajahanlah yang dianggap sebagai sumber utama keterbalakangan. Terlepas dari benar tidaknya pandangan tersebut dan kuat lemahnya argumentasi yang digunakan membela pandangan tertentu, tapi yang jelas adalah bahwa pemberian bantuan dalam berbagai bentuk dari negara maju ke negara yang sedang membangun merupakan fenomena aktual yang pada gilirannya mendorong percepatan berkembangnya ilmu administrasi pembangunan. JIOVANO A. RUNTU 1

Perencanaan pembangunan merupakan kegiatan yang berulang-ulang selama masih jalannya pemerintahan. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pergeseran paradigma perencanaan pembangunan dari sentralistik menjadi desentralisasi