Penanggulangan Bencana

Indonesia merupakan salah satu Negara tropis yang memiliki wilayah hutan terluas di dunia setelah Brazil dan Zaire. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, karena dilihat dari manfaatnya sebagai paru-paru dunia, pengatur aliran air, pencegah erosi dan banjir serta dapat menjaga kesuburan tanah. Selain itu, hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 45, UU No. 5 tahun 1990, UU No 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No 28 tahun 1985 dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaan Hutan. Hutan yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian kini telah mengalami degradasi dan deforestasi yang cukup mencenangkan bagi dunia Internasional, faktanya Indonesia mendapatkan rekor dunia guiness yang dirilis oleh Greenpeace sebagai negara yang mempunyai tingkat laju deforestasi tahunan tercepat di dunia, Sebanyak 72 persen dari hutan asli Indonesia telah musnah dengan 1.8 juta hektar hutan dirusakan per tahun antara tahun 2000 hingga 2005, sebuah tingkat kerusakan hutan sebesar 2% setiap tahunnya. Masalah kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kejadian ini terjadi setiap tahun secara berulang, khususnya di di Pulau Kalimantan. Perlu dipahami bahwa, instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk petani, perusahaan-perusahaan perkebunan dan HTI, merupakan mata rantai yang tidak terputus yang terkait langsung dengan kebakaran hutan ini. Dampak kebakaran hutan yang paling menonjol adalah terjadinya kabut asap yang merugikan kesehatan masyarakat dan terganggunya sistem transportasi sungai, darat, laut, dan udara serta mempengaruhi sendisendi perekonomian lainnya. Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan selama ini tidak memperhatikan manfaat yang akan diperoleh dari keberadaan hutan tersebut, sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Penyebab utama kerusakan hutan adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi karena manusia yang menggunakan api dalam

Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013
Indeks yang dikaji adalah risiko bencana bukan lagi tingkat kerawanan bencana. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dengan demikian perhitungan kali ini ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (exposure) dari setiap bahaya (hazard) dan gabungan dari beberapa hazard yang ada (multi hazard).
Jadi apabila kerawanan yang lalu dihitung dari data korban/kerusakan yang tercatat (existing data) untuk setiap bencana, saat ini indeks risiko ini dihitung dari potensi
kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu bencana.

Bahan ajar ini menjelaskan hubungan kerja antara Rencana Kontijensi, Rencana Operasi Darurat Bencana dan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, serta menjelaskan cara melakukan aktivasi renkon dan menggunakannya sebagai bahan dasar penyusunan rencana operasi darurat bencana.

Data United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak dalam pengurangan risiko bencana, Indonesia termasuk peringkat teratas terhadap risiko jumlah penduduk yang mungkin kehilangan nyawa karena bencana. Dalam negeri, data statistik sejak tahun 1815 sampai sekarang diungkapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menunjukkan penyebabnya adalah bencana banjir dan tanah longsor yang mendominasi sejumlah bencana di bumi pertiwi.
.
Mengajak dan meyakinkan Pemimpin Pemerintah Daerah untuk melakukan mitigasi antisipatif tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Alhasil baru tiga kota atau kabupaten saja di Indonesia yang  baru mendaftarkan diri ke UNISDR untuk siap menjadi Kota Tangguh Menghadapi Bencana. Padahal Indonesia merupakan negara nomor urut kedua dengan jumlah korban bencana alam terbesar dalam dua dedade terakhir. Total 182.000 jiwa melayang tercatat oleh PBB.
.
UNISDR mengeluarkan 10 kiat menjadi kota tangguh menghadapi bencana bukanlah tanpa manfaat kepada Pemerintah Daerah. Setidaknya ada 5 (lima) manfaat yang berdampak secara langsung maupun  jangka panjang telah dipaparkan secara rinci dalam artikel ini.
.
Diterbitkan dalam majalah Suara Gemilang Kabupaten Magelang, Vol 20, No 1, Januari 2017, hlm 33.

RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA 2006-2009
Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) disusun sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah Indonesia terhadap Resolusi PBB No.63/1999 yang ditindaklanjuti dengan Hyogo Framework for Action dan Beijing Action. Buku ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) dan didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP).

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 401 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Penyediaan Layanan untuk Masyarakat dalam
Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, dan Ketertiban Sub Golongan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Kelompok Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (SKKNI PB)

KATA PENGANTAR

Suatu kebanggaan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menghimpun dan menyatukan ide, kemudian menyebarkannya melalui prosiding ini. Ide gagasan dan pemikiran maupun pengalaman praktis baik dari pakar, praktisi, dan pembuat kebijakan yabg terangkum dalam prosiding ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak terutama para pemangku kepentingan maupun komunitas peduli Sungai Bengawan Solo.
Dalam Prosiding Simposium Regional dengan tema  “Revitalisasi Sungai Bengawan Solo; Menyelaraskan Tata Kehidupan dan Ekosistem” kita dapat mengingat kembali sejarah Sungai Bengawan Solo dari waktu ke waktu, bagaimana dinamika perkembangan masyarakat, baik yang tinggal di bagian hulu, tengah maupun hilir sepanjang sungai tersebut. Selain itu kita juga  dapat mengetahui seberapa besar nilai guna sungai bagi sumber kehidupan maupun penghidupan masyarakat. Sungai Bengawan Solo dapat dikatakan sebagai sumber mata pencaharian seperti mengaliri persawahan untuk bercocok tanam, sumber air minum, peternakan, industri kecil maupun usaha mikro lainnya.
Pada kenyataannya Sungai Bengawan Solo saat ini mengalami berbagai masalah mulai dari hulu sampai hilir. Berkurangnya kawasan hutan di hulu karena alih fungsi lahan mengakibatkan air hujan yang turun lebih banyak menjadi aliran permukaan. Derasnya aliran permukaan menimbulkan tingginya erosi tanah dan mempercepat penumpukan sedimentasi di dasar sungai.  Sungai Bengawan Solo yang berada di wilayah padat penduduk, seperti di perkotaan menjadi tempat pembuangan limbah, baik limbah padat dan limbah cair dari aktifitas rumah tangga dan industri. Sedangkan sepadan sungai dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan mengakibatkan daya tampung sungai menjadi menurun. Begitu kompleksnya permasalahan yang ada di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo telah menurunkan fungsinya dalam menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan. Dengan kondisi tersebut Sungai Bengawan Solo selalu mengalami kekeringan di musim kemarau dan banjir saat di musim hujan.  Pergeseran peran Sungai Bengawan Solo sebagai subjek dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan, lambat laun berubah menjadi hanya sekedar objek bagi kehidupan masyarakat. Sungai Bengawan Solo terlampau berat menanggung beban sebagai dampak dari semua kegiatan masyarakat akan tetapi disisi lain sangat dibutuhkan untuk menopang kehidupan. Satu fenomena yang begitu paradoks dan juga dilematis.
Pertanyaan kritis berikutnya adalah Bagaimana rancangan pembangunan menyelaraskan dengan pengelolaan sungai dapat bersinergi dengan upaya pengurangan resiko bencana sebagai bagian penyelamatan ekosistem Daerah Aliran Sungai? tentunya aktor-aktor utama pemerintah (government), akademisi (academicy), pengusaha (bussines) dan lembaga-lembaga masyarakat (civil society) diharapkan dapat berperan aktif serta bersinergi untuk kerja kolektif.
Kami sangat  memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Oxfam yang telah mendukung penuh terselenggaranya Simposium, Forum PRB Jawa Tengah dan Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JMPB) Jawa Timur yang telah mendukung dalam kerja jaringan serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan simposium regional ini, sehingga berjalan semarak dan sukses hingga selesainya penyusunan dan percetakan prosiding ini, yang diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan dan pengalaman terbaik agar dapat menjadi referensi semua pihak untuk bersama-sama menyelamatkan ekosistem Sungai Benagwan Solo pada satu sisi, dan pada sisi yang lain menjadi inspirasi untuk menyelamatkan ekosistem sungai lainnya di Indonesia.
Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kami memohon maaf apabila sajian prosiding yang kami susun belum memenuhi ekspetasi semua pihak.  Kami terbuka dan mengharapkan kritik saran yang membangun untuk perbaikan yang lebih signifikan ke depannya.


Yogyakarta, Juni 2014


Tim Penyusun

National Action Plan for Disaster Risk Reduction (NAP-DRR) 2010-2012 (Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012)
As the implementation of NAP-DRR for 2006-2009 has been completed, the book on the National Action Plan for Disaster Risk Reduction (NAP-DRR) 2010-2012 has been prepared with due observance of the mandate of Law Number 24/2007 on Disaster Management and Government Regulation Number 21/ 2008 on the Implementation of Disaster Management. Th e preparation of the NAP-DRR 2010-2012 also constitutes the Government’s continued commitment towards the 1999 Resolution of the UN Economic and Social Council, appealing to the respective governments of all countries to maintain and strengthen the realization of their Disaster Risk Reduction National Action Plan with the aim at supporting and ensuring the achievement of the goals and objectives of sustainable development, and in elaboration of the 2005-2015 Hyogo Framework for Action for Disaster Risk Reduction, calling on all countries in the world to establish an integrated disaster risk mechanism with institutional support and adequate capacity of resources.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat resiko bencana alam yang tertinggi di Dunia (High Risk Disaster Country) karena berada di antara dua lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Eurasia dan Indo Australia, selain itu Indonesia berada di jalur Cincin Api (Ring OF Fire) dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia yaitu kurang lebih 80 gunung api yang membujur dari Barat sampai ke arah Timur. Sehingga dalam 14 tahun terakhir ini (19997-2010) tercatat lebih dari 6.632 kejadian bencana alam baik besar maupun kecil. Kejadian ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan (Subduction) antar lempeng yang mengakibatkan gempa Tektonik dan Vulkanik, Tsunami, gunung meletus yang sering terjadi dan hal-hal lain seperti tingginya curah hujan yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan, Angin Puting Beliung dan lainnya. TNI AD sebagai salah satu komponen utama pertahanan berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 memiliki tugas pokok melaksanakan Operasi Militer Perang dan Selain Perang dimana salah satunya adalah melaksanakan penanggulangan bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan. Tetapi dalam pelaksanaannya sering tidak optimal karena terjadi perbedaaan dalam pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana alam antara TNI AD dan Pemerintah , dimana Peraturan Pemerintah tidak sinkron dengan Perkasad yang dijadikan pedoman oleh TNI AD. Sehingga pelaksanaan penanganan bencana alam di lapangan sering menemui kendala baik dari segi kesiapan personel, alat perlengkapan yang dibutuhkan sampai anggaran dan logistik yang seharusnya dapat mendukung kegiatan. Bertolak dari hal tersebut diatas, penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yang ada dimana menjadi kendala dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang sering dilaksanakan oleh satuan jajaran TNI AD. Adapun maksud dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas prajurit TNI AD dalam penanggulangan bencana alam di darat sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang dilaksanakan bisa lebih optimal.

PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERITAS RIAU PEKANBARU 2015 1 KATA PENGANTAR Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada musim kemarau. Kebakaran yang terjadi tidak hanya pada lahan kering tetapi juga pada lahan basah (terutama lahan gambut di Riau). Kebakaran di hutan lahan gambut jauh lebih sulit untuk ditangani dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi di hutan tanah mineral/dataran tinggi. Hal demikian disebabkan oleh penyebaran api yang tidak hanya terjadi pada vegetasi di atas gambut tapi juga terjadi di dalam lapisan tanah gambut yang sulit diketahui penyebarannya. Usaha pemadaman api di lahan gambut, terutama jika apinya telah menembus lapisan gambut yang sangat dalam, hanya dapat dilakukan secara efektif oleh alam (yaitu hujan lebat). Usaha-usaha pemadaman oleh manusia selain membutuhkan biaya dan tenaga yang sangat besar juga belum tentu dapat memadamkan apinya dengan tuntas. Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk: 1) memasyarakatkan cara-cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui media penyuluhan yang terkoordinasi; 2) meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, baik di instansi pemerintah maupun perusahaan; 3) memberi pengarahan penggunaan peralatan pemadaman sesuai standar yang ditetapkan; 4) meningkatkan pemasyarakatan kebijaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB/controlled burning); dan 5) meningkatkan pemasyarakatan upaya penegakan hukum. Kami menyadari bahwa isi dari makalah ini masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan adanya masukan berupa kritik saran dari para pembaca agar tulisan ini dapat lebih ditingkatkan mutunya. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya makalah ini. Mudahmudahan makalah ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya sesuai dengan yang diharapkan. Pekanbaru, Desember 2015 Penulis

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai forcemajore yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempuyai risiko terhadap bencana. Secara geografis indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng benua asia, benua austarlia, lempeng samudra hindia dan samudra pasifik. Pada bagian selatan dan timur indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari pulau sumatera-jawa-nusa tenggara-sulawesi yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung merapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Termasuk dalam hal ini adalah provinsi sumatera barat. Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Pada umumnya resiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api), bencana akibat hydrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan , angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman atau ternak, hama tanaman) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik (Perka 4, 2008).

Kepala BNPB, Willem Rampangilei pada tanggal 22 April 2016 meluncurkan secara resmi dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB) 2015-2019 (lihat link berita disini). Dokumen Jakstra PB 2015-2019 ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007), RPJMN 2015-2019, Naskah Akademis Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2015-2019, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030. Dokumen Jakstra PB 2015-2019 ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia agar lebih terarah, terkoordinasi dan terpadu sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Selain itu dokumen Jakstra PB 2015-2019 ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kerja yang berkonstribusi dalam penanggulangan bencana.

Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan perbaikan sistem penanggulangan bencana pada setiap tingkatan baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, bahkan di tingkat masyarakat. Untuk percepatan perbaikan sistem tersebut, Pemerintah melalui BNPB dengan dukungan DPR RI memberikan prioritas penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana di tingkat kabupaten/kota. Disisi lain dengan telah diterbitkannya PP No.2 tahun 2018 tetang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No. 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan bencana daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa setiak Kab/Kota harus menyusun kajian risiko bencana dan peta risiko bencana
Untuk itu agar mempermudah proses penyusunan dan sesuai dengan metodologi yang ada, maka perlu disusun dan ditetapkan modul teknis penyusunan dokumen kajian risiko bencana tsunami. Modul teknis ini berisi tahapan lebih mendetil penyusunan dokumen kajian risiko bencana tsunami dari aspek ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana.
Demikian buku modul teknis penyusunan kajian risiko bencana tsunami ini dibuat agar dapat menjadi acuan dan panduan oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan penyusunan dokumen kajian risiko bencana dan Peta risiko Bencana di daerah. Disadari modul teknis penyusunan kajian risiko tsunami ini masih banyak kekurangan sehingga saran dan masukan sangat diharapkan demi kesempurnaan.

Bencana  baik  karena  faktor  alam,  faktor  non-alam,  maupun  factor manusia selalu mendatangkan kerugian, kerusakan, penderitaan, dan korban  jiwa. Dengan  meningkatnya  kejadian  bencana di  berbagai daerah  di  Indonesia  baik frekuensi, intensitas,  maupun dampaknya, hal  tersebut memerlukan  penanganan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu (Ulum, 2013)..
Kawasan Asia berada di urutan teratas dari daftar korban akibat bencana alam.  Hampir setengah bencana di dunia terjadi di Asia membuat wilayah ini rawan bencana.  Laporan dari ESCAP juga merinci daftar negara di kawasan Asia Pasifik mengalami bencana alam selama periode 1980-2009 (Ulum, 2013).
Di Indonesia sampai pada bulan Juni 2015 saja, rekapitulasi data BNPB menunjukkan bahwa 141 orang meninggal, 7 hilang dan 9.556 unit rumah mengalami kerusakan dampak dan bencana yang terjadi. Pada bulan Juni 2015 saja, bencana terjadi sebanyak 93 kali yang mengakibatkan 20 orang meninggal serta lebih dari 300 unit rumah mengalami kerusakan dari rusak ringan, sedang hingga berat (BNPB 2015).
Bencana yang terjadi membawa sebuah konsekuensi untuk mempengaruhi manusia dan atau lingkungannya. Kerentanan terhadap bencana dapat disebabkan oleh kurangnya manajemen bencana yang tepat, dampak lingkungan, atau manusia sendiri. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kapasitas ketahanan komunitas terhadap bencana. Semua  kejadian  tersebut  di  atas  menimbulkan  krisis kesehatan  antara  lain  lumpuhnya  pelayanan  kesehatan, korban mati, korban luka, pengungsi, masalah gizi, masalah ketersediaan  air  bersih,  masalah  sanitasi  lingkungan, penyakit menular dan stres/gangguan kejiwaan (Depkes RI 2007).
Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan harus didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani. Sepert yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (BNPB 2008).

Dalam keadaan darurat seperti bencana alam akan sangat rentan terjadinya wabah penyakit akibat terganggunya sistem sanitasi seperti sarana air bersih, pembuangan tinja, dan limbah.Faktor sanitasi akan sangat bertambah kritis ketika berinteraksi dengan perilaku atau kebiasaan buruk manusia. Apabila air kondisinya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan untuk di konsumsi manusia karena tercemar bakteri didukung dengan perilaku manusia yang tidak sehat seperti pembuangan tinja yang tidak sesuai standar, kebersihan perorangan dan lingkungan yang jelek, maka dapat menimbulkan wabah penyakit.

Ancaman bencana bagi masyarakat pesisir sangatlah besar, terutama bagi mereka yang hidup di kawasan pesisir Yogyakarta. Masyarakat yang hidup di Yogyakarta sudah dibekali oleh nenek moyang mereka terkait tanda alam sebagai peringatan dini akan datangnya berbagai macam bencana, baik itu tsunami, angin puting beliung, maupun tanah longsor. Sehingga, paper ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal apa yang ada di masyarakat pesisir Yogyakarta terkait pencegahan bencana lewat sebuah studi literatur terhadap sumber data sekunder. Masyarakat pesisir mengenali tanda-tanda tsunami seperti kondisi air laut, suara dentuman dari laut, dan adanya hari yang tidak diperbolehkan melaut. Dalam mengidentifikasi terjadinya angin puting beliung, masyarakat pesisir juga memiliki cara tersendiri untuk melihatnya, yaitu lewat kabut, udara dingin, dan bentuk awan. Sedangkan untuk tanah longsor, masyarakat biasa merasakan akan ada hujan deras berhari-hari dan pergerakan awan yang cepat. Mereka juga memanfaatkan pranata mangsa, rasi bintang, kehadiran kepiting, dan tanda alam lainnya. Berbagai upaya juga sudah dilakukan masyarakat. Jadi, sudah seharusnya pemerintah mengakomodasi berbagai kearifan lokal ini dalam membuat sebuah pedoman terkait kegiatan pencegahan bencana. Kearifan lokal bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan namun tidak menghilangkan esensinya. Sehingga, dengan begitu pedoman pencegahan bencana tersebut akan mudah diterima oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resiliensi kawasan pariwisata sanur terhadap tsunami mengingat bahwa kawasan pariwisata sanur memiliki potensi tinggi dalam usaha pariwisata namun memiliki risiko tinggi terhadap tsunami. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan questionnaire-based interview. Metode analisis data terdiri dari skoring dan pembobotan dengan metode PCA, analisis kuadran important-performance analysis, dan korelasi. Menurut hasil analisis didapat bahwa terdapat 5 elemen resiliensi yang tergolong masih low resilience (0-40%) 1 elemen tergolong intermediate (41-60%) dan 2 elemen tergolong high resilience (61-100%), dengan hubungan korelasi positif dengan aspek pariwisata. Peningkatan resiliensi dapat dilakukan dengan intervensi pada variabel-variabel kuadran I dan III.

The Report on the Achievement the Millennium Development Goals in Indonesia 2013
Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency (BAPPENAS)
Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) Indonesia 2013
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Indonesia merupakan wilayah dengan ancaman bencana gempa bumi dan tsunami yang cukup tinggi, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang termasuk dalam kawasan beresiko tinggi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya kesiapan manajemen dan komunikasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana gempabumi dan tsunami baik ditingkat pusat, provinsi maupun ditingkat daerah kabupaten/kota dalam bentuk kesiapan manajemen dan komunikasi kebencanaan yang handal, terencana dan teruji. Penelitian ini
mencoba memberikan gambaran bagaimana manajemen dan komunikasi bencana direncanakan dan diterapkan oleh instansi pemerintah dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview), pengumpulan dokumen dan observasi, informan dipilih secara proposive
sampling. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktek pelaksanaan menajemen penanggulangan gempabumi dan tsunami yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Mitigasi fisik dan non fisik dalam bentuk penyedian sarana dan prasarana serta
perbaikan sikap dan pengetahuan masyarakat maupun aparat pelaksana dalam penanggulangan bencana belum terlaksana dengan baik. Aspek komunikasi dan koordinasi antar instansi/pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami disetiap tahapannya, masih perlukan adanya peningkatan dalam pelaksanaannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.