Analisis Program Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Nama : Muhamad Ikbal NIM : 5553120221 Kelas : VA Ilmu Ekonomi Pembangunan Tugas : UAS Perencanaan Pembangunan Dosen : DR. Indra Suhendra, SE., M.Si. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Analisis Program Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Dalam rangka melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan didaerahnya masing masing. Sedangakan infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan dll. dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan dan menjadi salah tolak kemajuan suatu daerah dengan pembangunan dibidang infrastruktur. Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga yang tertulis dalam Prasasti Tugu, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Kota ini sekarang berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar ke empat di Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentral industri. Dukungan sarana transportasi darat di Kota Bekasi, terus dievaluasi dan dikembangkan. Bus dan stasiun KA Bekasi telah memiliki trayek cukup banyak sehingga mobilitas masyarakat, barang dan jasa sehari-hari dapat berjalan dengan lancar. Memiliki akses langsung ke pelabuhan Tanjung Priuk dan Bandara Soekarno Hatta melalui jalur bebas hambatan pintu tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur melintasi Jakarta, atau sebaliknya. Posisi Kota Bekasi juga semakin penting berada di jalur tol Jakarta Cikampek setelah dibangunnya jalan tol Cipularang, yang menghubungkan secara cepat antara Bandung dengan Jakarta. Saat ini juga telah mulai dijalankan pengembangan jalan tol JORR (Jakarta Out Ring Road) yang menghubungkan tol Jagorawi dengan Cikunir. Berikut ini adalah Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2013-2018: 1. Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. 2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. 3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. 4. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai. Program Pembangunan dikota bekasi di bidang infrastruktur tahun 2014 yaitu proyek jembatan layang RSUD kota Bekasi yang menghubungakn dari jalan raya langsung masuk ke RSUD Kota bekasi. Pihak pekerjaan umum dengan pihak swasta dan RSUD yang terlibat pembangunan jembatan tersebut dengan konsep tertutup. berbeda dengan jembatan pada umumnya, karena peruntukannya untuk pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD yang baru. Jembatan itu akan didukung dengan menggunakan konsef strategis baik bagi keluarga pasien juga perawat rumah sakit untuk bisa memanfaatkan waktu istirahatnya diatas jembatan tersebut. PU dengan rumah sakit akan buatkan konsep seperti jembatan yang ada di Pondok Indah Mall, jadi nanti ada tempat semacam untuk istirahat diatas jembatan itu. Dalam Rencana Pembangunan jangka pendek daerah tahun 2014, Pembangunan jembatan layang RSUD ini masuk dalam RPJPD tersebut dan ada beberapa yang masuk dalam pembangunan jangka pendek tahun 2014 yang saat ini sudah terlaksana , salah satu proyek pembangunan jembatan layang RSUD kota bekasi dana nya bersumber dari APBD Perubahan 2014 dialokasikan biaya pembebasan lahan fly over RSUD sebesar Rp. 55 milyar dan untuk pengadaan tanah fly over dan pembebasan lahan pendududuk Rp. 55 milyar pada pos Badan Pertanahan Kota Bekasi. Proyek pembangunan jembatan layang RSUD tersebut didanai juga oleh Kementrian Keuangan RI itu semula dianggarkan sebesar Rp. 220 milyar (Rp. 100 milyar untuk fly over dan Rp. 120 milyar underpass). Karena banyaknya perubahan existing lapangan, Detail Enggineriing Desaign ke Mungkinan akan memakan biaya yang lebih besar dari yang di anggarkan. Dengan dibangunnya jembatan layang RSUD kota bekasi, pemerintah kota bekasi (Eksekutif) sebagai penyelenggara pembangunan tersebut, yang dirasakan masyarakat kota bekasi termasuk saya itu terlalu banyak memakan biaya yang bersumber dari APBD Kota bekasi tahun 2014 dan anggaran dari pihak lain. Dikarenakan tidak sesuai dengan rencana sebelumnya dan tidak efektifnya jembatan tersebut karena bukan untuk mengurai kemacetan di daerah RSUD malah membuat macet di daerah RSUD tersebut. dan membuat masyarakat kota bekasi resah karena karena banyaknya pengamen dan gelandangan yang berkeliaran dijalan layang RSUD tersebut, dinas sosial yang seharusnya menangani kasus kesenjangan sosial yang ada dikota bekasi akan tetapi seolah olah dinas sosial tersebut tidak berperan besar dalam kesenjangan sosial dikita bekasi. Seharusnya perlu adanya rehabilitasi terhadap gelandangan dan gembel dilkota bekasi. Kota bekasi sebagai kota Mega politan yang menjadi salah salah satu tolak ukur di provinsi jawa barat, banyak yang harus dibenahi dari segi pembangunan dikota bekasi yang carut marut dari segi infrastruktur, tata ruang kelola ataupun tata ruang industri. seharusnya dalam proses perencanaan pembangunan perlu adanya fit and properties dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) supaya tidak banyak dampak negatif yang berkepanjangan yang akan berdampak besar di daerah tersebut. Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana. Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan. Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang tujuan”, Albert Waterston mendefinisikan perencanaan pembangunan seperti demikian. Berbagai ahli memberikan definisi perencanaan. Bahkan ada yang memberikan pengertian lebih luas contohnya Prof. Jan Tinbergen mengemukakan lebih kepada kebijaksanaan pembangunan (development policy) bukan hanya perencanaan (plans) semata. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan Terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (agent of development), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi public untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain: Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif. Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja. Adanya pemerataan pembangunan. Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunaan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu. Lebih rinci alasan diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan sebagai berikut: Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat. Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separo jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang efektif, dan faktor-faktor pengganggu sedikit atau tidak memberi pembiasan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Negara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai masalah pembangunan yang bertahap harus diselesaikan. Ada berbagai alasan sebagai pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan. Jadi Perencanaan pembangunan menjadi prioritas utama. dalam pembanguna itu sendiri. Dampak Pembangunan Kawasan Summarecon Bekasi Terhadap Kinerja Jalan Di Kota Bekasi Kawasan Summarecon Bekasi merupakan salah satu kawasan permukiman modern baru yang sedang dibangun di Kota Bekasi. Dikembangkan di atas lahan seluas lebih dari 240 hektar di Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Bekasi Utara, Kawasan Summarecon Bekasi dirancang sebagai compact city yaitu sebuah kota modern yang dilengkapi berbagai fasilitas modern berskala kota untuk menunjang kebutuhan penghuni dan warga Bekasi dan sekitarnya. Dibangunnya kawasan permukiman baru ini diprediksi akan menimbulkan bangkitan dan tarikan pergerakan baru. Hal ini akan menyebabkan penurunan tingkat pelayanan jalan pada ruas jalan di sekitar Kawasan Summarecon. Oleh karena itu, studi ini mempertanyakan seberapa besar dampak pembangunan Kawasan Summarecon Bekasi terhadap perubahan volume pergerakan dan kinerja jaringan jalan di Kota Bekasi serta bagaimana pengaruh dari rencana peningkatan kapasitas sistem jaringan jalan yang akan dikembangkan di sekitar Kawasan Summarecon Bekasi dalam mengantisipasi jumlah pergerakan yang akan timbul. Berdasarkan hasil prediksi dari kedua skenario, terdapat beberapa ruas jalan eksternal dengan arah menuju pusat kota yang mengalami peningkatan dan penurunan tingkat pelayanan jalan. Penurunan kinerja jalan yang cukup besar terjadi pada Jalan Juanda, Raya Karang Satria, dan Babelan sedangkan peningkatan kinerja jalan hanya terjadi pada Jalan Pekayon. Selain itu, penurunan tingkat pelayanan jalan yang signifikan juga terjadi beberapa ruas jalan internal dengan arah menuju Kawasan Summarecon seperti pada jalan Ahmad Yani, Sudirman, dan Sultan Agung sedangkan peningkatan terjadi pada Jalan Perjuangan dan Ir. Juanda karena adanya rute alternatif baru melalui fly over A. Yani. Sementara itu, keberadaan KSB tidak menimbulkan pembebanan pergerakan yang signifikan baik pada ruas jalan eksternal dengan arah menjauhi pusat kota maupun dengan arah keluar dari Kawasan Summarecon. Untuk mengantisipasi adanya penurunan LoS pada jalan internal maka dilakukan evaluasi terhadap dua alternatif rencana peningkatan kapasitas jalan yang akan dikembangkan. Dua alternatif tersebut mampu meningkatkan kinerja jalan pada beberapa internal yang memiliki VCR > 0,8. Namun peningkatan rencana kapasitas jalan juga perlu dilakukan karena terdapat beberapa jaringan jalan internal yang belum memenuhi tingkat minimum pelayanan jalan. Berdasarkan prediksi terhadap penurunan tingkat pelayanan jalan yang telah dilakukan maka dapat diidentifikasi upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan transportasi yang akan terjadi. Upaya tersebut antara lain pengembangan struktur pelayanan kota yang efisien, Pembangunan dan pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal, Pengembangan Transit Oriented Development (TOD), Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan, dan Manajemen Lalu Lintas yang baik sesuai dengan Volume Kendaraan. Program - program yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA & PROVINSI DAN REHABILITASI TERMINAL UTAMA KOTA BEKASI. Terminal Transportasi darat atau Transportasi Publik, yaitu terminal induk Kota bekasi salah satu terminal yang cukup besar dikota bekasi, di termina tersebut bergabai macam Transportasi umum baik di dalam kota ataupun diluar kota ataupun antar provinsi dan pulau akan tetapi jika melihatnya dengan nyata sangat miris karena kondisinya yang tidak sesuai dengan ke inginan penumpang transportasi bukan hanya kondisi akan tetapi sarana dan prasaranya di terminal tersebut sangat mengenaskan karena fasilitas yang tidak memadai dan sangat berbanding terbalik apa yang diharapkan masyarakat kota bekasi ataupun pengunjungnya. Adapun beberapa tahap dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Jembatan yang akan direncanakan di terminal Kota bekasi. Tahap tahap yang harus dipehatikan dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan nya yaitu : a. Tahap perencanaan umum Siklus proyek atau pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diawali dengan perencanaan umum yang berupa gagasan awal baik ide pembangunan jalan atau jembatan baru maupun peningkatan jalan atau jembatan yang telah ada. Walaupun masih berupa perencanaan umum dan belum adanya kegiatan fisik, namun pihak pemrakarsa proyek sudah harus mengidentifikasi sedini mungkin dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya proyek atau pembangunan jalan dan jembatan terhadap lingkungan, melalui proses penyaringan lingkungan. Tahap pra studi kelayakan Kegiatan proyek pada tahap ini adalah perumusan garis besar rencana kegiatan yang meliputi penentuan beberapa alternatif koridor trase / alinyemen jalan atau jembatan, dan setiap alternatif dikaji aspek teknis, ekomis dan juga kelayakan lingkungan melalui proses kajian awal lingkungan. Tahap studi kelayakan Kegiatan utama proyek pada tahap ini adalah analisis kelayakan teknis, ekonomi, finansial dan lingkungan secara lebih mendalam terhadap alternatif trase jalan atau jembatan berdasarkan data yang didapat dari hasil survey. Analisis kelayakan lingkungan dilakukan melalui studi AMDAL atau RKL dan RPL. Tahap perencanaan teknis Lingkup pekerjaan pada tahap perencanaan teknis antara lain : • Penetapan trase/rute jalan secara definitif berdasarkan pengukuran lapangan yang akurat • Perhitungan struktur, pembuatan gambar rencana rencana teknis detail jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya serta penetapan syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang digunakan pada tahap konstruksi Tahap pra konstruksi Kegiatan pada tahap ini adalah pengadaan tanah dan pemukiman kembali penduduk yang terkena proyek (bila perlu) yang dilaksanakan oleh pemrakarsa proyek atau instansi terkait. Pengelolaan lingkungan pada tahap ini adalah pelaksanaan dan pemantapan RKL dan RPL untuk penanganan dampak sosial yang mungkin terjadi. Tahap konstruksi Kegiatan pada tahap konstruksi terutama pekerjaan teknik sipil, meliputi pekerjaan tanah, struktur jalan atau jembatan, bangunan pelengkap dan perlengkapannya. Penerapan pertimbangan lingkungan pada tahap ini adalah pelaksanaan dan pemantapan RKL dan RPL tahap konstruksi, untuk menangani semua dampak yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan konstruksi, seperti erosi, pencemaran udara, kebisingan, gangguan pada prasarana umum dan utilitas di areal proyek dan sebagainya. Tahap pasca konstruksi Kegiatan proyek pada tahap pasca konstruksi adalah pengoperasian (pemanfaatan) jalan atau jembatan dan sekaligus pemeliharaannya agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Untuk menangani dampak terhadap lingkungan akibat pengoperasian dan pemeliharaan ruas jalan atau jembatan tersebut. Tahap evaluasi pasca proyek Evaluasi pasca proyek bertujuan untuk menilai penggunaan atau pengoperasionalan ruas jalan atau jembatan yang telah dibangun / ditingkatkan sampai dengan tercapainya umur rencana desain. Pertimbangan lingkungan pada tahap ini adalah evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada tahap sebelumnya agar dapat dijadikan masukan dalam kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan selanjutnya. MATRIK USULAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI TERMINAL BEKASI USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA & PROVINSI DAN REHABILITASI TERMINAL UTAMA KOTA BEKASI ANALISIS DESKRIPTIF Terminal Kota Bekasi merupakan suatu tempat yang selalu didatangi oleh para pengguna angkutan umum darat, baik yang jenisnya angkutan kota, angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi, karena di dalam terminal berbagai jenis sarana angkutan umum tersebut berkumpul dengan berbagai jenis jalur pelayanan (trayek), sehingga memudahkan bagi para penumpang untuk berganti dari jenis angkutan atau trayek yang satu ke jenis angkutan atau trayek yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dan fungsi terminal sangat dibutuhkan bagi masyarakat, karena dengan adanya terminal masalah masyarakat di bidang transportasi diharapkan dapat tertangani dengan baik. Terminal bekasi khususnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995, bahwa sebuah terminal harus memiliki fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Selain sebagai tempat berkumpul/mangkalnya berbagai jenis angkutan umum, terminal juga harus menyediakan berbagai fasilitas dengan tujuan menciptakan suasana yang efektif dan efisien terutama bagi penumpang. Keadaan terminal Kota bekasi sudah sangat mengkhawatirkan baik dari segi keamanan maupun kenyamanannya. Bangunan pengelola terminal dan beberapa fasilitas lainnya seperti tempat tunggu penumpang, pelataran parkir, musholla, toilet, tempat pembuangan sampah, taman dan fasilitas lainnya sudah semakin menurun kualitasnya. Bentuk bangunan fisik dari bangunan pengelola terminal yang ada saat ini terlihat sangat kusam dan terkesan tidak terawat dan sangat mengenaskan. RENCANA PROGRAM Rencana program yang akan di selenggarakan : Jangka Pendek : • Pembangunan Fasilitas Penumumpang seperti halte (ruang tunggu), tempat Penitipan barang dan tempat istirahat (untuk antar provinsi) • Pembangunan Fasilitas terminal seperti tempat ibadah (Mushola), toilet, tempat Pembuangan sampah, taman penghijauan dan ruko untuk tempat usaha mikro • pembangunan fasilitas penunjang lainnya seperti tempat parkir ojek, bus, parkir motor, motor penumpang dll Jangka Panjang : • Pembangunan Prasarana teminal a). Pembangunan / Rehabilitasi parkir trayek angkutan umum dalam kota b). Pembangunan / Rehabilitasi parkir trayek bus antar provinsi & antar pulau c). Pembangunan Arus jalan yang sessuai trayek d). Pembangunan Jalan layang (Fly Over) untuk mengurai kemacetan • Pembangunan Prasarana di luar terminal a). Pembenahan Pedagang kaki lima b). Pembenahan parkir liar diluar terminal c). Pembangunan arus lalu lintas d). Pembenahan Kriminalitas dan e). Menerapkan tata tertib sesuai dengan Aturan Dinas Perhubungan TARGET JANGKA WAKTU BULAN JANGKA PENDEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tahap Perencanaan √ √ √ Tahap Persiapan √ √ √ Tahap Pembangunan √ √ √ √ √ √ JANGKA PANJANG TAHUN Tahap Perencanaan ½ 1 2 3 4 5 • Tahap Perencanaan Umum ≤ • Tahap Pra Studi Kelayakan ≤ • Tahap Studi Kelayakan √ • Tahap Perencanaan Teknis √ • Tahap Pra Konstruksi √ • Tahap Konstruksi √ • Tahap Pasca Konstruksi √ • Tahap Evaluasi Pasca Proyek √ SASARAN Sasaran ketika pembangunan Infrastruktur Transportasi terminal Kota bekasi baik Jangka pendek ataupun Jangka panjang sudah terselesaikan yaitu sasaran nya kepada penumpang atau pengguna sarana transportasi umum baik yang ada di dalam ataupun dari luar kota, agar mereka dapat menikmati nyaman dengan fasilitas yang sudah ada diterminal kota bekasi dan nantinya akan berdampak positif untuk semua pengguna transportasi, transportasi sebagai angkutan publik seharusnya sudah bisa memfasilitasi penumpang dengan pelayanan yang baik agar penumpang nyaman di termina kota bekasi dan nantinya akan bisa menjadi tolak ukur menjadi terminal yang layak dan fasilitas yang sesuai dengan keinginan para penumpangnya baik yang didalam ataupun di diluar kota bekasi. Keterangan : ≤ (Kurang dari), √ (Jangka Waktu), Kesimpulan : dalam proses perencanaan pembangunan jangka pendek (RPJPD) biasanya hanya memerlukan waktu 1 tahun dan dalam rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) bisanya dengan waktu 5 tahun sudah terlaksanakan dan dalam rencana pembangunan menengah ataupun panjang perlunya anggaran yang sangat besar yang bersumber dari APBD dan sumbangan dari Pemerintah Provinsi dan seharusnya perlu adanya audit BPK dalam penyelengaraan pembangunan suatu daerah.