Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah sebuah komitmen Global yang diratifikasi Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia. Prinsip utama dari SDGs/TPB ini adalah memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal (no-left behind) dan prinsip inklusi serta partisipasi dalam pembangunan.

At present, Indonesia has no other option for achieving national food security than to manage its available and suitable suboptimal lands for food production. Efforts to increase productivity have become agronomically more difficult and economically less feasible for farmers. Nonetheless, it should be realized that suboptimal lands have many different characteristics and potentials. Therefore, technology development should be prioritized to create relevant technologies for each distinctive character of suboptimal land, financially affordable by local farmers, and in accordance with local comunities' preferences and socioculture. There are two approaches could be simultaneously and interactively implemented. Firstly, optimalizing physical, chemical, and (micro)biological soil conditions, coupled with effort in improving water resources management to increase effectiveness of irrigation or drainage network and water use eficiency. Secondly, selecting suitable agricultural commodities and developing crop cultivars adaptable to each spesific characteristics of suboptimal lands. For maintaining sustainability of suboptimal land management, all technical and technological efforts should be evaluated not only based on their potential economic benefits, but also needed to consider their ecological impacts and socio-cultural values of the local community.

Artikel ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan pembangunan, mengingat seringkali keduanya dianggap tidak memiliki keterkaitan secara langsung. Dengan menjadikan UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan sebagai objek pembahasan, diperoleh gambaran penting bahwa konstitusi memiliki peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai penjamin perubahan yang teratur dan perekayasa pembangunan yang tertinggi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Dampaknya dapat terlihat dengan adanya pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, pembangunan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, pembangunan hukum, dan pembangunan kesejahteraan rakyat secara lebih baik dibandingkan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan. Selain itu, dianutnya model directive principle sebagai pengarah pembangunan dalam konstitusi beberapa negara seperti Konstitusi Irlandia, Konstitusi India dan Konstitusi Filipina, dapat dijadikan rule model untuk memasukkan haluan negara secara lebih lengkap dan komprehensif dalam UUD NRI Tahun 1945. Kata Kunci: haluan negara, prinsip-prinsip pengarah, konstitusi, pembangunan, UUD NRI Tahun 1945.

This article discussion the relationship between the constitution and development, since they are ofen regarded as having no direct linkage. By using the 1945 Constitution of Indonesia after amandment as the object of discussion, obtained an important description is that the constitution has an important role in the development as the guarantor of regular change and the highest development engineer in the political, social and economic fields. The impact can be seen with the development of democratic government and society, the development of respect and fullfillment of human rights, development of law, and development of the people's welfare better than the 1945 Constitution of Indonesia before amandment. In addition, the adoption of the directive principle model as the directive of development in the constitution of several countries such as the Ireland Constitution, the India Constitution, and the Philippines Constitution, can be used as a rule model to incorporate the state guidelines more fully and comprehensively in the 1945 Constitution of Indonesia.

Oleh : Primus Aryunto ST.,MT. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Makna strategis mengandung arti sangat penting dan sangat berpengaruh. KLHS mengevaluasi kondisi dan rencana daerah yang sangat penting dan berpengaruh, karena komponen yang sangat penting dan berpengaruh tersebut jika dibiarkan akan berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan strategis yang digunakan dalam kebijakan, rencana, dan/atau program dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang terjadi di masa depan, merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. (Pasal 1 Ayat 3 UU 32 Tahun 2009 PPLH dan Pasal 1 Ayat 3 PP 46 Tahun 2016 KLHS) KLHS merupakan proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan evaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan iklim; meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati; meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis; meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan

KATA PENGANTAR

Suatu kebanggaan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menghimpun dan menyatukan ide, kemudian menyebarkannya melalui prosiding ini. Ide gagasan dan pemikiran maupun pengalaman praktis baik dari pakar, praktisi, dan pembuat kebijakan yabg terangkum dalam prosiding ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak terutama para pemangku kepentingan maupun komunitas peduli Sungai Bengawan Solo.
Dalam Prosiding Simposium Regional dengan tema  “Revitalisasi Sungai Bengawan Solo; Menyelaraskan Tata Kehidupan dan Ekosistem” kita dapat mengingat kembali sejarah Sungai Bengawan Solo dari waktu ke waktu, bagaimana dinamika perkembangan masyarakat, baik yang tinggal di bagian hulu, tengah maupun hilir sepanjang sungai tersebut. Selain itu kita juga  dapat mengetahui seberapa besar nilai guna sungai bagi sumber kehidupan maupun penghidupan masyarakat. Sungai Bengawan Solo dapat dikatakan sebagai sumber mata pencaharian seperti mengaliri persawahan untuk bercocok tanam, sumber air minum, peternakan, industri kecil maupun usaha mikro lainnya.
Pada kenyataannya Sungai Bengawan Solo saat ini mengalami berbagai masalah mulai dari hulu sampai hilir. Berkurangnya kawasan hutan di hulu karena alih fungsi lahan mengakibatkan air hujan yang turun lebih banyak menjadi aliran permukaan. Derasnya aliran permukaan menimbulkan tingginya erosi tanah dan mempercepat penumpukan sedimentasi di dasar sungai.  Sungai Bengawan Solo yang berada di wilayah padat penduduk, seperti di perkotaan menjadi tempat pembuangan limbah, baik limbah padat dan limbah cair dari aktifitas rumah tangga dan industri. Sedangkan sepadan sungai dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan mengakibatkan daya tampung sungai menjadi menurun. Begitu kompleksnya permasalahan yang ada di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo telah menurunkan fungsinya dalam menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan. Dengan kondisi tersebut Sungai Bengawan Solo selalu mengalami kekeringan di musim kemarau dan banjir saat di musim hujan.  Pergeseran peran Sungai Bengawan Solo sebagai subjek dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan, lambat laun berubah menjadi hanya sekedar objek bagi kehidupan masyarakat. Sungai Bengawan Solo terlampau berat menanggung beban sebagai dampak dari semua kegiatan masyarakat akan tetapi disisi lain sangat dibutuhkan untuk menopang kehidupan. Satu fenomena yang begitu paradoks dan juga dilematis.
Pertanyaan kritis berikutnya adalah Bagaimana rancangan pembangunan menyelaraskan dengan pengelolaan sungai dapat bersinergi dengan upaya pengurangan resiko bencana sebagai bagian penyelamatan ekosistem Daerah Aliran Sungai? tentunya aktor-aktor utama pemerintah (government), akademisi (academicy), pengusaha (bussines) dan lembaga-lembaga masyarakat (civil society) diharapkan dapat berperan aktif serta bersinergi untuk kerja kolektif.
Kami sangat  memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Oxfam yang telah mendukung penuh terselenggaranya Simposium, Forum PRB Jawa Tengah dan Jaringan Masyarakat Peduli Bencana (JMPB) Jawa Timur yang telah mendukung dalam kerja jaringan serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan simposium regional ini, sehingga berjalan semarak dan sukses hingga selesainya penyusunan dan percetakan prosiding ini, yang diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan dan pengalaman terbaik agar dapat menjadi referensi semua pihak untuk bersama-sama menyelamatkan ekosistem Sungai Benagwan Solo pada satu sisi, dan pada sisi yang lain menjadi inspirasi untuk menyelamatkan ekosistem sungai lainnya di Indonesia.
Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, kami memohon maaf apabila sajian prosiding yang kami susun belum memenuhi ekspetasi semua pihak.  Kami terbuka dan mengharapkan kritik saran yang membangun untuk perbaikan yang lebih signifikan ke depannya.


Yogyakarta, Juni 2014


Tim Penyusun

Reforma agraria merupakan restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agrarian. Reforma agraria dapat tercapai maksimal apabila dilakukan dengan kesiapan unsur-unsur pembaruan agraria yang lain, seperti infrastruktur, bentuk-bentuk usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat, dukungan permodalan untuk usaha tani, serta teknologi dan pasar. Pelaksanaan reforma agraria merupakan sebuah upaya yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dilakukan, hal ini dikarenakan reforma agraria berbenturan dengan tatanan masyarakat saat ini, sistem pemerintah yang desentralisasi, serta benturan kebijakan-kebijakan lain pada sektor yang berbeda. Hal tersebut memicu terjadinya konflik. Penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan dengan berbagai hal, yaitu adanya kerlibatan masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang mendahulukan kepentingan masyarakat, adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk melahirkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan adanya pembatasan penguasaan perusahaan-perusahaan / pemodal besar untuk menguasai tanah masyarakat dan adanya pemetaan wailayah sesuai potensinya. Penguasaan tanah bagi petani merupakan hal yang sangat penting, sehingga akan meningkatkan produktifitas hasil pangan dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan lahan berbanding lurus dengan peningkatan hasil pangan. Nilai tukar petani akan meningkat apabila produktifitas hasil pertaniannya tinggi. Untuk itu ketersediaan lahan pertanian bagi petani akan berpengaruh secara nyata terhadap kesejahteraan petani.

Sebelum membahas mengenai Administrasi Pembangunan kita harus mengetahui pengertian dari administrasi pembangunan. Administrasi Pembangunan merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam "rumpun" Administrasi Negara. Telah diketahui dan diakui bahwa fokus analisis Administrasi Pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu nasion dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman.

The United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), in Rio de Janeiro in June 2012, agreed to launch a process to develop a set of sustainable development goals (SDGs). The conference did not specifically add detail to the goals, targets, and implied indicators, but tasked a 30-member Open Working Group (OWG) of the General Assembly to prepare a proposal on the SDGs. After 13 sessions of meeting from March 2013 to July 2014, the OWG has finalized a set of proposed 17 goals and 169 targets as the UN development agenda beyond 2015.

Panduan ini kiranya juga diharapkan akan mendorong upaya–upaya yang lebih baik dari Pemerintah, untuk dapat melaksanakan Agenda SDGs dan bagi masyarakat sipil juga dapat dimanfaatkan untuk membantu memperkuat upaya–upaya advokasi yang selama ini telah dilakukan.

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar terlepas dari hal-hal yang lain. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas dan berada pada inti makna pembangunan.

tentang Penataan Ruang, telah ditegaskan tujuan penyelenggaraan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan pada intinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari penataan ruang. Walaupun dalam kenyataannya, kondisi lingkungan masih banyak yang terabaikan. Tulisan ini merupakan sebuah pengantar untuk memahami penataan ruang dan keterkaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan upaya penerapan di Indonesia dan praktek unggulan manca Negara.

Kota Tasikmalaya merupakan kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa. Kota ini memiliki banyak potensi daerah dan sumber daya alam yang kaya dan perlu dikembangkan, antara lain berupa potensi pertanian meliputi sektor peternakan dan perikanan, potensi perdagangan, potensi industri yang diantaranya berupa komoditas bordir, kerajinan batik, dan payung geulis, potensi pariwisata, dan masih banyak potensi lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dulu isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Bappeda Kota Tasikmalaya sebagai organisasi pemerintah yang menangani rencana pembangunan daerah berperan penting dalam hal tersebut, sehingga perlu bekerja sama dengan setiap dinas-dinas terkait dalam hal penyebaran informasi dimaksud. Saat ini pemerintah Kota Tasikmalaya yang diantaranya Bappeda dan dinas terkait tersebut yaitu Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selain belum terhubung satu sama lain dalam satu sistem untuk penyebaran dan manajemen informasi potensi daerah, juga belum memiliki sistem informasi yang dapat menyediakan informasi-informasi melalui media internet khususnya yang berbentuk peta mengenai potensi daerah yang dimiliki untuk menunjang potensi dari isu -isu strategis yang akan dibahas dalam makalah ini.

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sebagaimana pada umumnya, menjadi sel projected reality yang kemudian menjadi acuan dalam proses pembangunan. Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun kegagalan yang dialami amat menentukan interpretasi mereka tentang pembangunan. Berdasarkan hal itu maka terjadilah pergeseran paradigma pembangunan, pembangunan yang selama ini menekankan pada pertumbuhan mulai tergeser oleh pembangunan berkelanjutan (susutainable development). Tergantikanya paradigma pertumbuhan eonomi menjadi pembangunan berkelanjutan dikarenakan permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi terus mengalami akumulasi yang menyebabkan masalah baru. Pembangunan konvensional telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi gagal dalam aspek sosial dan lingkungan, hal ini terjadi karena pembangunan konvensional meletakkan pembangunan ekonomi pada pusat persoalan pertumbuhan dan menempatkan faktor sosial dan lingkungan pada posisi yang kurang penting. Oleh karena itu Pembangunan berkelanjutan dirasa penting untuk segera diterapkan guna menjawab masalah-masalah yang terjadi. Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan organisme dalam melangsungkan kehidupan. Dengan kata lain, lingkungan hidup 1 merupakan keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian tersebut diatas, tulisan ini secara khusus akan membahas permasalahan : 1. Apa pengertian dari lingkungan hidup ? 2. Jelaskan kriteria hukum-hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan ? 3. Bagaimana pemanfaatan lingkungan hidup dalam masyarakat ? 4. Apa keterbatasan ekologis dalam pembangunan ? 5. Bagaimana cara menyelesaikan interaksi dan rentetan permasalahan rumit ? 6. Apakah pembangunan harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ? 2 BAB II PEMBAHASAN

6 Menurut Y.Dror dalam "The Planning Process" menyebutkan bahwa perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkap keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Sebagai sebuat hasil keputusan, perencanaan mempunyai unsur-unsur yaitu : berhubungan dengan hari depan, mendesaian seperangkat kegiatan secara sistematis dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

ABSTRAKS Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 514 kabupaten kota berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2016. Diantara kota-kota di Indonesia ada sejumlah kota yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi penduduknya, yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk. Tujuan pendatang di kota dapat bersifat sementara maupun permanen. Belum adanya regulasi yang membatasi jumlah penduduk dalam sebuah kota berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan sistem yang telah ada. Di sisi lain, daya dukung lingkungan kota mempunyai kendala keterbatasan kapasitas penyediaan dan kapasitas tampung limbah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut diatas dengan cara mengimplementasikan konsep kota hijau yang terdiri dari sembilan atribut, yaitu: infrastruktur jalan, transportasi, ruang terbuka hijau, air bersih, kebisingan, energi, perumahan, udara bersih, bangunan gedung. Semua atribut tersebut perlu segera dieksekusi didasarkan pada pendekatan sistem yang terintegrasi guna memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan (aspek ekonomi, sosial, lingkungan). Dalam hal ini diperlukan pengelolaan agar terjadi keseimbangan antara proses penyediaan infrastruktur dengan keterbatasan lingkungan. ABSTRACT Indonesia is an archipelago country, which consists of 514 urban district refering to 2016 data issued by the ministry of domestic affairs. This country has some cities that are able to generate secure and comfortable environment. Among its cities, there are some areas that are able to generate secure and comfortable environment for their population. They affect for increasing population. The nature of urban migrants' goal can be either temporarily or permanently. The absence of government regulation enhancing stable number of residents in urban area produces imbalance of the existing system. In addition, carrying capacity in an urban area is facing problem of both source availibility and waste management. By implementing the concept of green city isone theory to achieve a suitable solution in case of problem obove. There are nine atributes of green approaches, namely : road infrastructure, transportation, green open space, clean water, noise, energy, housing, clean air, building. All these attributes need to be executed immediately based on an integrated systems approach to meet the principles of sustainable development (economic, social, environmental). In this case, it is necessary to manage the balance between the process of providing infrastructure with environmental limitations.

INTISARI Pembangunan Pelabuhan Kendal merupakan pengembangan dari pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang mengalami overcapacity. Berbagai macam dampak lingkungan muncul akibat dari pembangunan Pelabuhan Kendal. Lahan yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan merupakan lahan milik warga Desa Wonorejo yang dikelola untuk kegiatan sosial-ekonomi masyarakat. Pelabuhan mempunyai daerah pengaruh (hinterland), yaitu daerah yang mempunyai kepentingan hubungan ekonomi, sosial dan lain-lain dengan pelabuhan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pembangunan Pelabuhan, luas dan jenis lahan yang terkonversi untuk Pelabuhan dan dampak sosial-ekonomi masyarakat di sekitar Pelabuhan Kendal. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif.. Data diperoleh dari dokumen pembangunan, wawancara langsung di lapangan dan beberapa data spasial yang diperoleh dari dinas terkait. Pelabuhan yang dikembangan di Kabupaten Kendal memiliki dua fungsi yaitu sebagai pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang. Pembangunan Pelabuhan memilki tahap yaitu pengadaan barang (pembangunan awal), pembangunan jangka menengah Pelabuhan Kendal dan pembangunan kelengkapan. Luasan pelabuhan yang terus berkembang pada tiap tahap pembangunan, mengakibatkan lahan yang terkonversi menjadi lebih luas dan berdampak positif dan negatif pada keadaan sosial-ekonomi masyarakat.

DESTILATOR PROTOTIPE ULTRAVIOLET SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMANFAATAN SUMBERDAYA AIR LAUT

Penulis
A.Saharuddin, Faizal Akbar, dan Zulkhaedir Purwanto
Universitas Hasanuddin
Pembimbing
Meinarni Thamrin, ST., MT.

Abstrak
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah lautan yang cukup luas.  Wilayah daratannya terdiri dari beribu-ribu pulau.  Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia, dengan ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa terletak pada posisi silang yang sangat strategis, yang berada di Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia sangat kaya akan hasil alam, terutama wilayah perairan. lebih dari 65% wilayah Indonesia terdiri atas perairan dan sumberdaya yang sangat melimpah di perairan tersebut adalah air laut. Air laut adalah air dari laut atau samudera. Air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya dalam 1 liter (1000 mL) air laut terdapat 35 gram garam (terutama, namun tidak seluruhnya, garam dapur/NaCl). Air laut yang memiliki kandungan garam tinggi ini akan mengintrusi ke bawah permukaan sehingga air di daerah pesisir menjadi air payau. Warga pesisir sering menggunakan air payau untuk kebutuhan sehari – hari mereka. Air Payau mempunyai kadar garam yang tidak sehat bagi tubuh kita jika dikonsumsi karena kadar garamnya yang melewati standar kesehatan manusia tetapi karena kurangnya kesadaran, pendidikan, dan teknologi sebagian besar penduduk masih menggunakan air payau tersebut untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari mereka. Karya tulis ini bertujuan untuk merancang alat prototipe destilator tenaga surya yang dapat mengubah air laut menjadi air tawar sehingga airnya dapat dimanfaatkan oleh warga untuk keperluan sehari – hari . Alat ini dibuat dengan ukuran 100 cm x 60 cm x 100 cm dan pada bagian atap dibuat dengan menggunakan kaca yang memiliki kemiringan dengan bidang horizontalnya adalah 350. Pada alat ini, penampang untuk tempat air laut dibuat dengan menggunakan seng yang memiliki bidang permukaan berliku-liku serta terbuat dari besi, karena dengan pembentukan seperti itu maka intensitas cahaya yang diserap akan semakin meningkat dan akan menyebabkan bertambahnya laju penguapan. Hasil dari prototipe ini selain dari air bersih adalah garam. Pengendapan garam yang disebabkan karena adanya pemanasan pada air laut dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai salah satu objek untuk meningkatkan perekonomian warga di daerah tersebut.

Kata Kunci : Air Tawar, Destilasi Air Laut, Evaporasi, Ultraviolet.

Program desa mandiri energi (DME) pada awalnya dilaksanakan sebagai sebuah program pemerintah untuk menghadapi gejolak harga minyak mentah dunia di tahun 2005, dan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Berbagai sumber bahan bakar alternatif dikembangkan di berbagai daerah, termasuk salah satunya adalah minyak jarak. Program DME berbasis minyak jarak ini, berawal dari adanya kebutuhan dari PT RNI untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi pabrik-pabrik gula yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, program ini terus berkembang di berbagai daerah.
Salah satu daerah yang menjadi DME minyak jarak ini adalah Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Desa ini kemudian dicanangkan sebagai DME berbasis jarak oleh Presiden SBY, yang sekaligus menjanjikan bantuan kepada para kelompok tani untuk pengembangan tanaman jarak. Dana bantuan yang telah diberikan oleh PERTAMINA juga sudah disalurkan dan dibelikan mesin pengolah minyak jarak di Kecamatan Toro.  Namun dalam perkembangannya, DME yang ada tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan dan akhirnya berhenti. Kegagalan inilah yang kemudian dicoba untuk diteliti dalam penelitan ini. Khususnya terkait dengan aspek sosial yang menyebabkan kegagalan DME tersebut. Selanjutnya dengan SSM, penelitian ini mencoba melakukan rekonstruksi model pemberdayaan masyarakat yang cocok untuk pengembangan DME ke depan.

Gua Kreo, yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Kelurahan Kandri memiliki sebagian besar warganya menggantungkan pencukupan ekonomi dari lahan persawahan. Kandri secara administratif merupakan wilayah Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai Kawasan Wisata Alam Gua Kreo. Masyarakat desa Kandri dalam upaya pengembangan desa wisata telah membetuk kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yang berbentuk sebuah klaster pariwisata.

Permakultur  dianggap dapat menjadi solusi untuk masalah-masalah lingkungan yang ditimbulkan manusia seperti lingkungan yang rusak, lahan pertanian yang semakin berkurang. Sungai, daun, tanah, udara, dan laut yang terpolusi. Manusia, hewan, dan tumbuhan yang juga terpolusi serta spesies yang semakin banyak punah. Manusialah yang menyebabkan masalah-masalah tersebut dan hanya manusialah yang harus merubah cara-cara agar bumi manusia sehat kembali.

Manusia adalah bagian integral dari lingkungan dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Kecakapan dan kecukupan intelektualitasnya menjadikan manusia cenderung untuk menguasai alam. Curahan pikiran dan totalitas jiwa dan raganya tak jarang dipertaruhkan guna penciptaan berbagai teknologi yang diyakini mampu menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dewasa ini setidaknya manusia telah berhasil menguasai dalam aspek teknologi, namun secara tidak sadar enggan meninggalkan posisi kekuasaan, enggan mengekang diri, tidak menghargai batas-batas yang menentukan mana yang harus dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Dukungan lingkungan terhadap penciptaan teknologi diperlukan dalam bentuk bahan baku, pengolahan, pemasarannya dan pada akhirnya semuanya bermuara pada pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan informasi berbagai aspek yang patut diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan khususnya pada tahap konstruksi. Sebagai pendukung dalam studi ini diperoleh dari berbagai referensi berupa data sekunder. Tidak menutup kemungkinan data dan informasi diperoleh melalui internet maupun melakukan diskusi langsung dengan para pakar di bidang yang sesuai. Hasil yang diperoleh adalah bahwa kesuksesan dalam implementasi bangunan hijau bergantung pada tahap konstruksi. Kepala proyek sebagai eksekutor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan gambar dan spesifikasi harus bertanggung jawab dengan cara melaksanakannya tanpa mengesampingkan aspek lingkungan. Berbagai aspek yang patut diperhatikan adalah: (a) melakukan proteksi tanaman dan ekosistem; (b) perencanaan program kesehatan dan keselamatan kerja; (c) melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan mengurangi sisanya pada tahap konstruksi/pembongkaran bangunan dengan melakukan construction waste management plan; (d) melakukan pelatihan kepada subkontraktor tentang pembangunan berorientasi lingkungan dan program keselamatan kerja; (e) mengurangi bekas pembangunan.

Pembangunan di Indonesia mengalami pasang surut, akhir-akhir ini pembangunan di Indonesia sepertinya menghadapi permasalahan yang besar. Sejumlah pembangunan yang dilaksanakan nampaknya tidak memberikan manfaat langsung untuk rakyat namun lebih memberi manfaat yang besar bagi para pemodal dengan meninggalkan kerusakan alam yang luar biasa. Oleh sebab itu pembangunan di Indonesia bisa disebut sebagai "Pembangunan Tanpa Perkembangan". Ciri dari kondisi tersebut diantaranya adalah ; ketika kondisi lingkungan alam mengalami kerusakan dan pewarisan lingkungan lestari tidak terjadi, ketika kondisi sosial-ekonomi (kesejahteraan transgeneration) hanya dinikmati sebagian kecil kelompok atau sebagian kecil wilayah, dan ketika kondisi sosial budaya melemah (Nasikun, 1996).

Setelah berhasil dalam pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), negara-negara di seluruh dunia kembali bersepakat untuk merumuskan tujuan baru bagi pembangunan di seluruh dunia yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs diharapkan dapat dicapai paling lambat pada tahun 2030 dengan terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. Semua tujuan dan target tersebut tidak akan dapat dicapai tanpa adanya pemahaman dan kesadaran dari anggota masyarakat. Untuk mencapai pemahaman dan kesadaran tersebut peran pendidikan nonformal menjadi sangat penting karena pendidikan nonformal memiliki berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki pendidikan formal untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman tentang bagaimana pendidikan nonformal dapat berperan aktif dalam pencapaian SDGs.

Maksud dan tujuan penulisan Concept Papaer ini adalah untuk menyamakan persepsi stakeholders terkait sebab akibat dan proses terjadinya bencana banjir. Dan merumuskan rekomendasi penyusunan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir berbasis wilayah daerah aliran sungai (DAS) dan penguatan kapasitas penyelenggara penanggulangan bencana di daerah, penguatan kapasitas kelembagaan pengelola DAS. Idea penyusunan Concept Paper ini berawal dari pernyataan para pihak yang hadir dalam Workshop “Meningkatkan Koordinasi Kesiapsiagaan Terhadap Ancaman  Banjir Sungai Bengawan Solo”, yang dilaksanakan pada Bulan Desember Tahun 2013 di Surakarta. Dalam workshop tersebut disepakati bahwa penanggulangan bencana banjir selain dengan kesiapsiagaan juga harus dilakukan upaya pencegahan secra terpadu dan terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir.
Untuk memahami keterkaitan banjir dengan wilayah DAS dan permasalahan yang ada di dalamnya, kemudian diselenggarakan Simposium Regional “Revitalisasi Sungai Bengawan Solo; Menyelaraskan Tata Kehidupan dan Ekosistem” di Surakarta dan dilanjutkan di Jakarta dengan Simposium Nasional “Membangun Sinergi Antar Multistakeholder Dalam Menghadapi Ancaman Bencana Hidrologi di Indonesia”. Dari kedua simposium tersebut diperoleh gambaran umum sebab akibat bencana banjir, serta gambaran hambatan dan kendala yang dialami stakeholders dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir.
Untuk melengkapi informasi yang sudah di hasilkan dalam workshop dan simposium, kemudian dilakukan kajian literatur dengan pendekatan induktif dan deduktif melalui kegiatan desk review dan focus group discusion (FGD) yang melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan representatif dari unsur masyarakat sipil (CSO), lembaga swadaya masyarkat (LSM) dan akademisi. Kajian literatur ditujukan kepada peraturan perundang-undangan, hasil kajian lain, dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir yang sudah diterapkan.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah: (1) bencana banjir sangat terkait erat dengan kondisi wilayah DAS; (2) penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di daerah belum sesuai seperti yang di mandatkan dalam UU PB, khususnya pada tahapan prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana; (3) ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana tidak cukup untuk menjawab permasalahan bencana banjir di wilayah DAS lintas provinsi dan DAS lintas kabupaten/ kota.
Dalam concept paper ini, berdasarkan hasil workshop, simposium dan kajian literatur, direkomendasikan perlu penyusunan perencanaan penanggulangan bencana banjir berbasis wilayah DAS dan penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara penanggulangan bencana di daerah.

Kata kunci: Kebijakkan, Perencanaan, Penanggulangan Bencana, Banjir, Daerah Aliran Sungai (DAS)

Prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan antara lain :

Equity (Pemerataan)
Pemerataan dalam pembangunan berkelanjutan menjadi tujuan utama. Pemerataan dianggap mampu meminimalisasi disparitas baik ekonomi dan sosial serta kesempatan yang seimbang bagi masyarakat.
Ekonomi
Dalam pembangunan berkelanjutan, pendekatan pembangunan di aspek ekonomi menitikberatkan pada peningkatan keahlian untuk para pekerja agar mampu meningkatkan daya saing mereka dalam memperoleh pekerjaan

Isu penataan ruang pada dasarnya sudah dikenal masyarakat melalui "banjir", ancaman "kota mati" hingga "bunuh diri ekologis". Urbanisasi dari desa ke kota pun sebenarnya isu penataan ruang yang kemudian menghadirkan berbagai problematika dalam kota. Pembangunan berkelanjutan merupakan satu-satunya solusi dalam konteks penataan ruang. Tulisan ini mengupas sekilas pandang penataan ruang dalam ilmu geografi.

KATA PENGANTAR

Dalam satu dekade terakhir kejadian bencana mengalami kenaikan yang cukup signifikan di Indonesia. Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2011: sebanyak 386 Kabupaten (>80%) dari total 494 Kabupaten termasuk daerah Risiko. Sedangkan DIBI mencatat 4 bencana yang sering terjadi sejak 200 tahun terakhir adalah; Banjir (37,8%), angin kencang (17,8%), tanah longsor (17,8%) dan kekeringan (12,8%).

Melihat kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, bangsa Indonesia jelas merupkan wilayah yang rawan bencana hidrologi. Sejak diberlakukannya UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, memang sudah ada perubahan paradigma dalam upaya penanganan bencana. Dan meskipun dalam UU tersebut sudah mengamanatkan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, dan lembaga internasional dalam menghadapi ancaman bencana, tetapi pada prakteknya belum menunjukan hasil yang optimal.

Melalui Diskusi/ Simposium Nasional ini diharapkan muncul pemikiran dan pendapat para pihak yang hadir untuk merumuskan visi, misi dalam menghadapi ancaman bencana hidrologi di Indonesia. Dengan adanya kesamaan visi, misi, dan kerja-kerja yang sinergis dan terpadu dari semua pihak, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring sampai evaluasi, niscaya kita akan mampu mengurangi bahkan menghilangakan ancaman bencana hidrologi.

Dalam prosiding ini, meskipun materi-materi yang dipresentasikan oleh para narasumber kami tampilkan hanya poin-poin pentingnya saja, tetapi semoga ini tetap bisa di pahami oleh pembaca. Pembahasan dalam FGD (Fokus Group Discussion) di akhir acara memfokuskan pada tiga hal, yaitu; kebijakan, mitigasi dan kemitraan.  Tiga hal inilah yang akan terus kami dorong, dan kami rekomendasikan kepada para pihak terkait.

Diskusi/ Simposium Nasional ini dihadiri oleh peserta dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Asisten Teritorial-Mabes TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unaited Nations Development Program, INGO (International Non Goverment Organization), Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Penelitian, dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat serta Komunitas Masyarakat/ CBO.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada OXFAM dan Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana yang telah mendukung secara penuh penyelenggaraan kegiatan ini. Kepada para Narasumber dan Peserta kami juga memberikan apreasi yang tinggi atas ide dan pemikirannya sehingga kegiatan tersebut berlangsung dengan dinamika yang kontrukstif,  serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya sehingga Diskusi/ Simposium Nasional ini terselenggara dengan lancar dan sukses.

Jakarta, Juni  2014
(Tim Penyusun)