KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA

Semakin berkembangnya ancaman yang datang, baik itu dari dalam maupun dari luar, menuntut pelibatan warga negara untuk ikut berpartisipsi dalam usaha pertahanan negara. Saat ini pertahanan negara jelas tidak hanya mengandalkan aparat hankam saja, yaitu TNI atau Polri, namun juga warga sipil Indonesia sebagaimana dengan esensi sistem pertahanan semesta (Sishanta) yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Melalui esensi Sishanta maka perlu dipikirkan bagimana pemerintah mengatur dan mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki negara untuk kebutuhan pertahanan negara. Cara untuk mengatur sumber daya tersebut jelas memerlukan konsep yang disebut manajemen pertahanan guna menghasilkan kekuatan pertahanan negara secara yang optimal. Konsep manajemen pertahanan yang pada akhirnya bertransformasi menjadi suatu ilmu dalam bidang pertahanan memiliki tujuan untuk membantu para pengambil keputusan, praktisi di lingkungan strategis, akademisi, dan bahkan publik yang memiliki ketertarikan dalam bidang pertahanan negara. Hadirnya ilmu manajemen pertahanan jelas akan membuka cakrawala berpikir manusia-manusia Indonesia untuk membantu Pemerintah, dalam hal ini TNI dan Kemhan, untuk terus meningkatkan kapasitas pertahanannya sebagai upaya menghadapi rangkaian ancaman yang telah berubah bersamaan dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin cepat pula. Kata Kunci: Pertahanan, Manajemen Pertahanan, Industri Pertahanan, Intelijen Pertahanan, Sumber daya Wilayah Pertahanan Pendahuluan Esensi manajemen pertahanan adalah kebijakan yang mampu menuntun Pemerintah untuk membangun kapabilitas pertahanan negaranya untuk menjadi maju dan kuat. Kebijakan pertahanan tentunya memiliki dampak yang strategis bagi setiap stakeholder bidang pertahanan, baik itu sipil maupun militer. Dampak strategis memiliki tiga cakupan, yaitu berjangka panjang, berdampak luas, dan melibatkan banyak orang. Tiga cakupan inilah yang tidak lain masuk ke dalam suatu kebijakan yang dihasilkan dari ilmu manajemen pertahanan. Kebijakan pertahanan yang dirumuskan melalui konsep manajemen yang baik, maka kebijakan tersebut 1 Penulis adalah Alumnus Manajemen Pertahanan Cohort IV, Universitas Pertahanan pertahanan, kedua, penjabaran manajemen sumber daya pertahanan, ketiga, penjabaran manajemen industri pertahanan, keempat, manajemen informasi dan intelijen pertahanan, dan kelima, manajemen sumber daya wilayah pertahanan.

Faktor geostrategis ke dalam mengarahkan pembuatan kebijakan pertahanan untuk menciptakan sistem pertahanan yang tangguh yang didasarkan atas konsep unified approach yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sedangkan faktor geostrategic ke luar memerlukan kebijakan pertahanan untuk mengembangkan kemampuan penangkal yang tangguh melalui pengembangan teknologi pengintaian dan system peringatan dini. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut ditentukan dengan adanya aspek legalitas dan kerjasama yang harmonis antara Komando Kewilayahan dan Pemerintah Daerah. Untuk mengatur tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan sebagai bagian dari sistem RTRW Nasional perlu dibuat RTRW Hanrat oleh jajaran Komando Kewilayahan dalam rangka merencanakan, menyiapkan dan mewujudkan sistem pertahanan semesta (Sishanta) pada masa damai

Ketahanan negara adalah kondisi dinamis suatu bangsa , kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi suatu tantangan, ancaman yang berasal dari luar maupun dalam negeri dan dapat mengakibatkan terhambatnya kelangsungan hidup bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.  Pertahanan nasional sangat penting untuk bangsa Indonesia karena dapat menjaga persatuan bangsa Indonesia dan dapat mengamalkan sila Pancasila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Dalam hal ini rakyat juga berperan penting untuk menjaga ketahanan Nasional Republik Indonesia. Peran rakyat sangatlah penting dalam mempertahankan kesatuan negara. Apabila rakyat Indonesia terpecah belah dan tidak lagi bersatu maka ketahanan nasional juga akan rusak.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menguraikan operasionalisasi komponen CAPF+2 (Paramiliter pemerintah) di India yang memainkan peran signifikan dalam mewujudkan keamanan nasional negara tersebut. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pemerintahan Narendra Modi menggunakan berbagai jenis pasukan Paramiliter untuk memastikan bidang pertahanan dan keamanan negaranya dengan melakukan kolaborasi bersama dan kepada Angkatan Bersenjata agar tercipta postur keamanan negara yang ideal. Penelitian ini menjelaskan peran tentang bagaimana Paramiliter membantu negara dalam menghadapi ancaman eksternal dan internal sebagai bentuk penegakan keamanan nasional yang sistematis dan unik. Bentuk operasionalisasi Paramiliter ini menunjukkan bagaimana sistem keamanan nasional India dijalankan guna memastikan postur pertahanan dan keamanan yang strategis dalam menghadapi ancaman-ancaman keamanan yang bersifat dinamis.

Indonesian Quarterly is a peer-reviewed policy-oriented journal published by the Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indonesia. It is a medium for research findings, evaluations, and views of scholars, statesmen and thinkers on issues related to Indonesia and its political, economic, and strategic challenges. The opinions expressed in Indonesian Quarterly are those of their authors and do not necessarily reflect the opinion of CSIS.