Keuangan Daerah

The aims of this study are to evaluate the performance of Puskesmas (community health centers) that implement PPK BLUD (Financial Management of Local Public Service Agency). This study is conducted at seven Puskesmas that have implemented PPK BLUD in Balikpapan City. Performance evaluation in this study consists of three aspects: financial aspects, service aspects, and its benefits for the society. Documents analysis and interviews are the strategies to answer the research questions. The result shows an increase in performance after two and a half years implementing PPK BLUD. The average value of performance score of financial aspect is lower than the other aspects. Comparison with non-BLUD Puskesmas also shows that Puskesmas which have implemented PPK BLUD have better performance than the non-BLUDs. The factors that affect the performance of puskesmas in implementing PPK BLUD are human resources, infrastructures, as well as support from health department, local government and the legislative board. Implementation of PPK BLUD allows Puskesmas to increase revenue by improving its service and to do efficiency and effectiveness. The other benefit is the increase of financial accountability.

suatu metode atau alat yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana strategis sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas
1.Definisi Pengukuran Kinerja
2.Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah
3.Pengertian Value For Money Audit
4.Value For Money Sebagai Metode Penilaian Kinerja
5.Langkah-Langkah Pengukuran Value For Money
6.Pengukuran Ekonomi, Efisiensi, Dan Efektivitas (Value For Money)
  Dalam Usaha Meningkatkan Kinerja Sektor Publik.
7.Pengukuran  Kinerja Dengan Menggunakan Value For Money

The dependency from central government that can increasing fiscal independence. This research used explanatory quantitative method. The sample of the research were 114 analysis units that obtained from documentation of income realization in regencies and cities of East Java Province in 2012 until 2014. The result of this research showed that DBH, DAU, and DAK had a positive impact to fiscal independence simultaneously. Partially, DBH did not had a impact to fiscal independence, while DAU and DAK had a negative impact to fiscal independence. Fiscal decentralization could moderate the correlation of DBH, DAU, and DAK to fiscal independence.

Dilatarbelakangi tuntutan untuk lebih memperkuat local taxing power, tercetus rencana untuk mengalihkan PBB-P3 menjadi pajak daerah. Kelayakan pengalihan tersebut ditentukan dengan menggunakan 7 (tujuh) kriteria, yaitu: keseimbangan fiskal nasional, kesetaraan antar daerah, imobilitas, netralitas, potensi yang memadai (adequacy), kemudahan pengadministrasian, dan visibilitas. Analisis menunjukkan ada 2 (dua) kriteria yang tidak terpenuhi yaitu: kesetaraan antar daerah (yang disebabkan distribusi geografis yang tidak merata) dan potensi yang memadai (adequacy). Meskipun demikian, secara keseluruhan PBB-P3 tetap layak untuk dialihkan ke daerah.
Kata kunci: Devolusi Pendapatan, Keseimbangan Fiskal, Imobilitas, Netralitas, Adequacy, Kesetaraan antar Daerah, dan Visibilitas.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah memerlukan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis money follow function. Hal tersebut merupakan cerminan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menunjang keberhasilan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui rasio kemandirian keuangan wilayah serta rasio kemampuan keuangan daerah dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto selama rentang tahun 2000-2019. Analisis data menggunakan dua jenis. Pertama, melihat rasio kemandirian keuangan daerah, rasio kemampuan keuangan daerah, kedua melihat pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh adalah, rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah sekali dengan rentang 0%-25% dengan pola hubungan instruktif. Sementara hasil rasio kemampuan keuangan daerah masih sangat kecil dengan rentang 0%-10%. Untuk hasil regresi linier berganda, baik uji-t dan uji F, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio kemampuan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]). 2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]). 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]). 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Abstrak ___________________________________________________________________ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh tingkat kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), PDRB dan Tingkat Kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013. Pengumpulan data berasal dari data sekunder yang telah dimiliki dari instansi bersangkutan. Metode analisis data pada penelitian ini ada 2 macam, yang pertama adalah analisis rasio keuangan dan kedua adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menyebutkan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah sebagian besar berada dalam posisi sangat kurang dan hasil rasio kemandirian keuangan daerah sebagian berada dalam kondisi instruktif. Hasil regresi model pertama menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian model kedua, dimana terdapat pengaruh negatif signifikan atas kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan. Artinya, dari kondisi kemandiri keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah akan membawa dampak atas peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pengurangan penduduk miskin. Perlu upaya bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari potensi yang dimiliki masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangannya.

Abstrak APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal merupakan bentuk intervensi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu,APBN memiliki beberapa fungsi,seperti fungsi alokasi,fungsi distribusi yang terutama distribusi pendapatan dan fungsi stabilisasi. Dengan fungsi-fungsi tersebut maka sangat diharapkan kebijakan fiskal yang dikeluarkan, khususnya kebijakan belanja negara, bekerja secara tepat,efisien dan berkelanjutan. Selain itu, peranan penting anggaran belanja pemerintah pusat dalam perekonomian, sebagai salah satu perangkat kebijakan fiskal, juga berkaitan dengan ketiga fungsi utama anggaran belanja pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.Pada sisi lain penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada sistem pengganggaran yang menekankan pada pencapaian hasil dan keluaran (output based) dari program dan kegiatan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang terbatas dan efektif dalam pencapaian output dan outcome-nya. Kinerja hasil dan keluaran tersebut merupakan kinerja yang melekat pada K/L teknis terkait. Dengan kata lain perlu upaya untuk terus melakukan koordinasi yang lebih intensif guna mensinergikan kinerja yang hendak dicapai oleh Kementerian Keuangan dan K/L teknis terkait

the role of investement is very important to encourage ecomic development of a region. Bangkalan  be tehe entrace to the area of Surabaya to madura through longest brridge or crossing Kamal. The existence longest bridge is not enough become levers of economic activity in the region Bangkalan, investors are still reluctant to invest and invest in this region. Conducive investement is a good implementation of regional autonomiy at the same time real effort for the welfare of communities in the region. The purpose of reseach to identify services and types of licences associated with the investment and identifying potential local resources Bangkalan. Recommendation of this study is the need for simplifying the licensing servisces that is fast , safe and cheap , service based licencing site/ online in  order to be accessible at any time without being limited by space and time. lanjuran's research potential of the region in accordance with the mapping of the resource area so that servisces become more focused investments, investment offers to investors become more organized and easier to control the investment climate is conduvive sertra get service model oft the behavior of investemet to improve regional autonomy capable of providing welfare for society

ABSTRAK Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu potensi daerah yang dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Meskipun demikian, sayangnya belum semua daerah mampu secara mandiri untuk mengelola dan mengembangkan sektor tersebut. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mencoba menguraikan solusi-solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kendala pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan PAD dari sektor pariwisata. Untuk meningkatkan sektor pariwisata, daerah harus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola destinasi pariwisata yang dapat dilakukan dengan pelatihan dan kerjasama dengan intansi pendidikan. Menyusun master plan pembangunan pariwisata dan fokus pada salah satu destinasi untuk memfokuskan anggaran dan biaya. Meningkatkan promosi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah para wisatawan mengakses informasi yang dibutuhkan. Menjamin keamanan dan kenyamanan para wisatawan dengan memperkuat personil keamanan. Memberikan kemudahan kepada para investor dalam berinvestasi. Melibatkan masyarakat setempat dalam mengelola destinasi pariwisata serta merumuskan kebijakan dan regulasi yang dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata di daerahnya. Kata kunci: Sektor Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah, Potensi PAD, Multiplier Effect.

Abstrak ___________________________________________________________________ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh tingkat kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), PDRB dan Tingkat Kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013. Pengumpulan data berasal dari data sekunder yang telah dimiliki dari instansi bersangkutan. Metode analisis data pada penelitian ini ada 2 macam, yang pertama adalah analisis rasio keuangan dan kedua adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menyebutkan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah sebagian besar berada dalam posisi sangat kurang dan hasil rasio kemandirian keuangan daerah sebagian berada dalam kondisi instruktif. Hasil regresi model pertama menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian model kedua, dimana terdapat pengaruh negatif signifikan atas kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan. Artinya, dari kondisi kemandiri keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah akan membawa dampak atas peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pengurangan penduduk miskin. Perlu upaya bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari potensi yang dimiliki masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangannya.

"Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga." Merupakan definisi laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004, p2) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan menurut Harahap (2002, p7), yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah : "Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggung jawaban atau accountability dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya." Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang digunakan sebagai pelaporan aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjadi suatu pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan bagi para pemakainya. 2. Tujuan Laporan Keuangan Tujuan dari laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004, p4) "Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi." Sedangkan menurut Warren, Reeve, dan Fess (2005, p21) "Financial statements are used to evaluate the current financial condition of a business and to predict its future operating, results, and cash flows." Jadi tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi, kinerja perusahaan dan alat evaluasi keadaan keuangan perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan perusahaan di masa mendatang menyangkut prediksi arus kas, investasi, hasil operasi mendatang, dan lain-lain. 3. Komponen Laporan Keuangan

Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis disarikan dari beberapa tulisan dan kajian yang dimaksudkan untuk memotret berbagai alternatif pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah Pendahuluan Era otonomi daerah mulai tahun 2001 yang telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah yang cukup besar. Pengalihan pembiayaan ke daerah dalam bentuk Dana Perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah merupakan bagian dari pelimpahan kewenangan fiskal yang lebih luas. Meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi ditunjukkan pada kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi pembiayaan kebutuhan pelayanan masyarakatnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Suatu daerah dikatakan otonom, apabila PAD yang disumbangkan sekitar 30%. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama. Tujuan dan Kendala Pemberdayaan PAD

Abstrak ___________________________________________________________________ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh tingkat kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), PDRB dan Tingkat Kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013. Pengumpulan data berasal dari data sekunder yang telah dimiliki dari instansi bersangkutan. Metode analisis data pada penelitian ini ada 2 macam, yang pertama adalah analisis rasio keuangan dan kedua adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menyebutkan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah sebagian besar berada dalam posisi sangat kurang dan hasil rasio kemandirian keuangan daerah sebagian berada dalam kondisi instruktif. Hasil regresi model pertama menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian model kedua, dimana terdapat pengaruh negatif signifikan atas kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan. Artinya, dari kondisi kemandiri keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah akan membawa dampak atas peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pengurangan penduduk miskin. Perlu upaya bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari potensi yang dimiliki masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangannya.

Abstrak ___________________________________________________________________ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kemampuan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh tingkat kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), PDRB dan Tingkat Kemiskinan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2013. Pengumpulan data berasal dari data sekunder yang telah dimiliki dari instansi bersangkutan. Metode analisis data pada penelitian ini ada 2 macam, yang pertama adalah analisis rasio keuangan dan kedua adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menyebutkan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah sebagian besar berada dalam posisi sangat kurang dan hasil rasio kemandirian keuangan daerah sebagian berada dalam kondisi instruktif. Hasil regresi model pertama menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian model kedua, dimana terdapat pengaruh negatif signifikan atas kemandirian keuangan daerah terhadap kemiskinan. Artinya, dari kondisi kemandiri keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah akan membawa dampak atas peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pengurangan penduduk miskin. Perlu upaya bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari potensi yang dimiliki masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangannya.