Deskripsi Major Project RPJMN 2020-2024

LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024 PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024 -2Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) No Nama Proyek Prioritas Strategis 1 Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi • 2 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dskt, LombokMandalika, Labuan Bajo, ManadoLikupang, Wakatobi, Raja Ampat, BromoTengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai • Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) • Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024) 3 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter • Industrialisasi di luar Pulau Jawa, mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa 4 Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan • Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs) • Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun Indikasi Pendanaan (Rp Triliun) Manfaat Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 21,0 % 245,8 • APBN: 13 • BUMN: 125,9 • Swasta: 106,9 • • • • Pelaksana a.l Kemenperin, Kemendag, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 161 (APBN, KPBU, BUMN, Swasta) a.l Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 317,4 APBN: 15,7 Swasta: 176,0 KPBU: 14,3 BUMN: 111,4 a.l KemenESDM, Kemenperin, BKPM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 226,4 • APBN: 200,9 • Swasta: 25,5 a.l Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/Swasta), Perguruan Tinggi -3Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) No Nama Proyek Prioritas Strategis Manfaat Indikasi Pendanaan (Rp Triliun) Pelaksana 5 Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit • Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23% 32,0 • APBN: 1,1 • BUMN: 11,9 • Swasta: 19 a.l Kementan KemenESDM, Kemendagri, Badan Usaha (BUMN/Swasta) 6 Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng • Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) • meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 25 • APBN: 3,3 • KPBU dan Swasta: 21,7 a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 7 Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional • Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 • Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024 30 • APBN: 7,2 • KPBU dan Swasta: 22,8 a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 8 Pembangunan Wilayah Batam – Bintan • Meningkatnya pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan 69,9 • APBN: 6,4 • KPBU: 9,5 • Badan Usaha: 54 a.l BP Batam, KemenPUPR, Kemenhub, Kemenperin, Kemenpar, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) -4Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) No Nama Proyek Prioritas Strategis Manfaat Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar • Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional • Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan 10 Ibu Kota Negara (IKN) • Meningkatnya pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pemerataan wilayah 11 Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong • Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong) 12 Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay • Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Laa Pago dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberay • Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan 9 Indikasi Pendanaan (Rp Triliun) 222,9 (APBN, KPBU & Swasta) 466,98 • APBN: 91,29 • KPBU: 252,46 • Badan Usaha: 123,23 134,6 (APBN, Badan Usaha & Swasta) 27,4 (APBN) Pelaksana a.l KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) a.l KemenPPN/Bappenas, KemenATR/BPN, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) a.l KemenPUPR, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, Kementan, KemenDesa PDTT, Kemenhub, Kemenkes, Pemda -5Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) No Nama Proyek Prioritas Strategis Manfaat Indikasi Pendanaan (Rp Triliun) Pelaksana 13 Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda) • Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. • Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana 15,2 • APBN: 14,8 • APBD: 0,4 a.l BNPB, Kemensos, KemenPUPR, KemenESDM, KemenKUKM, Kemendikbud,Pemda 14 Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke • Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga • Sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga • Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya • Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya 3,4 • APBN: 3,0 • KPBU: 0,4 a.l KemenPUPR, Kemenhub, KemenKP 15 Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting • • Menurunnya angka kematian lbu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup Menurunnya prevalensi stunting balita hingga 14% 187,1 (APBN) a.l Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda -6Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) No Nama Proyek Prioritas Strategis Manfaat 16 Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas) • 17 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 18 19 Meningkatnya kapabilitas penciptaan inovasi dan produk inovasi nasional Indikasi Pendanaan (Rp Triliun) Pelaksana 0,8 (APBN) a.l Kemristek/BRIN, Kemdikbud, Kemenperin, Perguruan Tinggi Negeri (UGM, IPB, ITB dan UI), dan Swasta • Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0 29,1 (APBN) a.l Kemenaker, Kemenperin Kemdikbud, BPS Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh • Meningkatnya ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan sosial • Meningkatnya cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama penduduk miskin dan rentan 406,5 (APBN) a.l Kemensos, KemenKominfo, Kemendikbud, Kemenristek/ BRIN, Kemendag, KemenESDM, Kemendagri, BPS Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung • • Berkurangnya waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam Menjadi enabler bagi pengembangan kawasan Industri dan Pariwisata di Sumatera 308,5 • APBN: 105,5 • KPBU: 203,0 a.l KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) -7Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) No Nama Proyek Prioritas Strategis Manfaat Indikasi Pendanaan (Rp Triliun) Pelaksana 20 KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung) Berkurangnya waktu tempuh: • Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam • Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit 63,6 • APBN: 21,6 • KPBU: 42,0 a.l Kemenhub, KemenPUPR, BPPT Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 21 Kereta Api Makassar-Pare Pare • Terhubungnya Kawasan Industri dengan Pelabuhan Garongkong dan Makassar New Port • Berkurangnya beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi 20-30% pada tahun 2045 (target 1,5 juta ton/tahun) 6,4 • APBN: 3,8 • KPBU: 2,6 a.l Kemenhub, KemenBUMN, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu • Meningkatnya kinerja pelabuhan dengan standardisasi pelabuhan utama • Meningkatnya efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk loop secara teratur menjadi 27% • Meningkatnya keterpaduan pelabuhan dengan kawasan pada hinterland 23 Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar • Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan 113 (BUMN/Swasta) 118,8 (APBN, APBD, Badan Usaha) a.l Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) a.l Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) -8Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) No Nama Proyek Prioritas Strategis Manfaat Indikasi Pendanaan (Rp Triliun) Pelaksana 24 Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak • Meningkatnya kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 Juta Barrel Per Hari di tahun 2026 • Perbaikan neraca perdagangan di sektor migas 25 Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA • Melanjutkan penyelesaian target program 35.000 MW • Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5% • Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024 • Penurunan Emisi CO₂ Pembangkit sebesar 6,07 juta ton CO₂ pada 2024 • Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024 • Terpenuhnya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional 26 Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital • Berkurangnya kesenjangan digital • Menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan 435,2 • APBN: 7,2 • Badan Usaha: 428,0 a.l Kominfo, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), K/L terkait 27 Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa • Teratasinya bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon • Berkurangnya waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit) 54,9 • APBN: 31,4 • KPBU: 18,7 • APBD: 4,8 a.l KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 637,0 (Badan Usaha) 1.121,0 (APBN dan Badan Usaha) a.l Pertamina, Badan Usaha, Kementerian ESDM, Kemenkeu, BUMN a.l KemenPUPR, Kementan, KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) -9Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) No Nama Proyek Prioritas Strategis Manfaat Indikasi Pendanaan (Rp Triliun) Pelaksana 28 18 Waduk Multiguna • Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m³/detik dan pasokan listrik 2.438 MW • Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan • Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI 29 Jembatan Udara 37 Rute di Papua • Menurunnya harga bahan pokok di Wilayah Papua sebesar 50% 7,7 (APBN) a.l Kemenhub 30 Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan • Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas 12,4 (APBN) a.l KemenPUPR, Pemda 31 Jalan Trans Papua Merauke - Sorong • Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua • Berkurangnya biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%. 15,4 (APBN) a.l KemenPUPR 32 Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) • Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% 140,9 • APBN: 73,5 • APBD: 1,7 • Masyarakat/Swast a: 65,7 92,9 • APBN: 12,9 • KPBU: 24 • Swasta : 60 a.l KemenPUPR, Swasta a.l KemenPUPR, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha, dan Masyarakat -10Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) No Nama Proyek Prioritas Strategis 33 Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) • Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100% 34 Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) • Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh • Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (lintas kab/kota) 35 Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah • Penghematan subsidi LPG sebesar Rp. 297,6 M per tahun • Berkurangnya import LPG sebesar 603,720 ribu ton per tahun 36 Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis • Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha • Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara Indikasi Pendanaan (Rp Triliun) Manfaat 123,5 • APBN: 77,9 • APBD: 15,6 • KPBU: 29,9 • • • • • 397,9 APBN: 18 ,0 APBD: 109,2 BUMN: 28,0 Swasta: 237,5 Masyarakat: 5,0 38,4 • APBN: 4,1 • BUMN: 6,9 • KPBU: 27,4 30,9 (APBN) Pelaksana a.l KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha a.l Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan Masyarakat a.l KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) a.l. KemenPUPR, Pemerintah Daerah -11Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) No Nama Proyek Prioritas Strategis Manfaat 37 Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km) • Tersambungnya jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan) • Terpenuhinya kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan • Mendukung penyediaan energi untuk calon ibukota negara • Meningkatnya pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah Natuna 38 Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 • Meningkatnya kapasitas jumlah limbah B3 yang terolah hingga 26.880 ton/tahun 39 Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 40 Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT Indikasi Pendanaan (Rp Triliun) 36,4 (Badan Usaha) Pelaksana a.l. KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) 4,6 • APBN: 0,6 • KPBU: 3,0 • Swasta: 1,0 a.l KemenLHK, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta) • Meningkatnya kecepatan penyampaian peringatan dini bencana dari 5 menit menjadi 3 menit 13,0 (APBN) a.l BMKG, BNPB, KemenLHK, KemenESDM, BIG, BPPT • Menurunnya insiden serangan siber; • Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar stakeholder terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya). 8,0 (APBN) a.l BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, BIN -12Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) No 41 Nama Proyek Prioritas Strategis Penguatan Keamanan Laut di Natuna Manfaat • • Peningkatan deterrent effect dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna; Penurunan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, IUUF, trans-national crimes dan penguatan sistem pengelolaan pengamanan navigasi. Indikasi Pendanaan (Rp Triliun) 12,2 (APBN) Pelaksana a.l. Kemenhan/TNI, Bakamla Rincian Proyek Prioritas Strategis (Major Project) 13 -141. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi Latar Belakang • Nilai kontribusi PDB industri menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% lebih rendah dari pertumbuhan nasional. • Produktivitas tenaga kerja industri meningkat namun dalam laju yang lebih lambat dibandingkan peningkatan produktivitas tenaga kerja di negara lain • Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor industri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah. • Potensi pemanfaatan teknologi digital sangat besar untuk meningkatan produktivitas dan daya saing industri berbasis konten. Manfaat Meningkatnya pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 8,1 persen Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam PDB menjadi 21,0 persen Meningkatnya nilai ekspor produk industri pengolahan menjadi USD 183,4 miliar Durasi 2020-2024 (5 tahun) Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi menjadi 13 persen Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0 menjadi 60 perusahaan (kumulatif) INDIKASI TARGET INDIKASI PENDANAAN 2020 2021 2022 2023 2024 Indikasi Target dan Pendanaan Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 19,7% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,0% Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 19,8% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,5% Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 20% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 6,5% Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 20,4% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 7,5% Kontribusi PDB Industri Pengolahan : 21% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 8,1% Pelaksana Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkominfo, Kemenristek, Kemenparekraf, KemenKUKM, KemenKP, Kemendag, KPPU, KemenLHK, K/L lainnya (Sesuai Making Indonesia 4.0: KemenPUPR, KemenESDM, Kementan, Bappenas, BKPM, Kemenaker dan Kemendagri), Pemda, Dunia Usaha Highlight Proyek 1. Harmonisasi peraturan dan kebijakan (Kemenperin, Kemendag, KPPU, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas) 2. Perbaikan alur aliran material dan penerapan standar keberlanjutan (Kemenperin, KemenKP, Kemendag, KemenKP, KemenLHK, Kementan, KemenESDM, Kemenkeu) 3. Pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital dan insentif investasi teknologi (Kemenristek, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemenparekraf, KemenKP, KemenLHK, KemenKUKM, Kementan, KemenESDM, Kemenkeu) 4. Peningkatan investasi (BKPM, Kemenperin, Kemenko Perekonomian) 5. Pemberdayaan UMKM (Kemenperin, KemenKUKM, Kemenparekraf) • • • Rp 245,8 T APBN: Rp 13 T Swasta: Rp 106,9 T BUMN: Rp 125,9 T -152. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai Latar Belakang Pariwisata Indonesia masih bertumpu pada Bali (41 persen). Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas membuka peluang pengembangan destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekelas Bali. Pemerintah mendorong penyiapan 5 destinasi super prioritas dan 5 destinasi pariwisata prioritaslainnya Manfaat 1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 5,5% (2024) 2. Meningkatnya devisa dari sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) 3. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan (2024) dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024) Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan Pelaksana Highlight Proyek 2020 2021 2022 2023 2024 • Perpres ITMP untuk Borobudur dskt, Danau Toba dskt, dan Lombok (100%) • Penyusunan ITMP untuk Labuan Bajo, ManadoLikupang, Bromo-TenggerSemeru (BTS), Wakatobi, Bangka Belitung dan Morotai • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Danau Toba, Borobudur dskt, Lombok (100%) • Perpres ITMP untuk Labuan Bajo, Manado-Likupang, BTS, Wakatobi, Morotai, Bangka Belitung (100%) • Penyusunan ITMP untuk Raja Ampat • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Labuan bajo, dan Manado-Likupang (100%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (20%) • Perpres ITMP untuk Raja Ampat (100%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (40%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (20%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (80%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (60%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (100%) • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (100%) Total • 10 Kawasan Prioritas Selesai 100% INDIKASI PENDANAAN Rp 161 T (APBN, KPBU, BUMN, Swasta) Kemenparekraf, KemenPUPR, Kemenhub, KemenLHK, KemenKP, KemendesPDTT, KemenKUKM, KemenESDM, Kemenaker, BKPM, BNPB, Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, KemenATR/BPN, Kementan, KemenBUMN, Kemendag, Bappenas, Pemda, Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata, BUMN, Dunia Usaha dan Mitra Pembangunan 1.Perintisan Destinasi Pariwisata (Kemenparekraf, KemenATR/BPN, BKPM) 2.Penanganan Jalan Mendukung 10 DPP (KemenPUPR, Pemda) 3.Pembangunan Pelabuhan dan Bandara (Kemenhub, BUMN) 4.Pembanguan Desa Wisata dan Fasilitasi BUMDes (Kemenparekraf, KemendesPDTT, Kemendikbud, Kemenaker, KemenKUKM) 5.Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata (KemenPUPR, KemenESDM, Kemenkes, BNPB, Pemda) 6.Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan (Kemenparekraf, Kementan, KemenKP, KemenLHK, BUMN, Badan Otorita, Kemendag) -163. 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter • • Latar Belakang • • • Nilai kontribusi PDB industri cenderung menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% atau lebih rendah dari pertumbuhan nasional. Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor indiustri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah. Sekitar 71 persen impor Indonesia adalah bahan baku and produk antara untuk industri. Kapasitas industri domestik yang tidak mampu memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan oleh Global Value Chain. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama periode 2015-2019 di luar Pulau Jawa membuka akses pusat-pusat produksi yang selama ini belum terkoneksi Manfaat Mendorong hilirisasi industri berbasis SDA agro dan mineral untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi di luar Pulau Jawa. Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET 2020 Indikasi Target dan Pendanaan KI beroperasi : 3 Smelter beroperasi: 4 smelter (kumulatif) 2021 KI beroperasi : 4 (kumulatif) Smelter beroperasi: 30 smelter (kumulatif) 2022 KI beroperasi : 5 (kumulatif) Smelter beroperasi: 31 smelter (kumulatif) 2023 KI beroperasi : 7 (kumulatif) Smelter beroperasi: 31 smelter (kumulatif) 2024 Total KI beroperasi : 9 (kumulatif) Smelter beroperasi: 31 smelter (kumulatif) KI beroperasi : 9 KI Smelter beroperasi : 31 smelter (kumulatif) INDIKASI PENDANAAN • • • • Rp 317,4 T APBN: Rp 15,7 T Swasta: Rp 176,0 T KPBU: Rp 14,3 T BUMN: Rp 111,4 T Pelaksana Kemenperin, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenhub, KemenATR/BPN, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, BKPM, KemenLHK, KPPU, KemenKUKM, Kemendag, KemenKP, Kementan, Kemenaker, KemenBUMN, Pemda, Swasta Highlight Proyek 1. Harmonisasi regulasi, tata ruang, perizinan, dan fasilitasi investasi (Kemenko Perekonomian, Kemenperin, KemenESDM, Kemen ATR/BPN, Kemenkeu, BKPM, KemenLHK, Kemendag, KPPU) 2. Pembangunan kawasan industri dan smelter (Swasta, Kemenperin, KemenESDM, KemenBUMN, KemenATR/BPN) 3. Pengembangan infrastruktur pendukung (KemenPUPR, Kemenhub, KemenBUMN) 4. Peningkatan investasi, pemasaran dan kerjasama internasional (BKPM, Kemenperin, Kemendag, KemenBUMN) 5. Fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDM (Kemenperin, KemenKUKM, Kementan, KemenKP, KemenLHK, Kemenaker, KemenBUMN, KPPU) -174. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani Dan Nelayan • • • Latar Belakang • • • Belum terbentuk business model korporasi petani dengan skala ekonomi yang menerapkan konsep society 5.0 Belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar. Akses sumber daya produktif rendah: akses KUR untuk sektor pertanian hanya 23% dan keterbatasan nelayan untuk mengakses skema perkreditan, permodalan, teknologi dan pasar. Rantai pasok komoditas panjang dan biaya logistik mahal: harga beras di tingkat konsumen 2,1-2,7 kali dibandingkan harga petani (jeruk 4 kali lipat). Pengembangan 1.000 Toko Tani Indonesia sebagai simpul distribusi perdagangan komoditas pangan dan pertanian. Jumlah koperasi nelayan yang aktif sekitar 1.907 unit dengan jumlah nelayan mencapai 2,6 juta jiwa (2016). Manfaat 1. Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs). 2. Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun. 3. Terjadinya perubahan prilaku masyarakat dalam penglolaan pertanian dan perikanan dari tergantung pemerintah (APBN dan Subsidi) menjadi mandiri (investasi dan bisnis). Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan 2020 2021 2022 Peningkatan produktivitas komoditas : 5% Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp49,20 juta/tenaga kerja Peningkatan pendapatan nelayan: Rp. 45,0 juta/nelayan/tahun Terbentuk piloting 5 korporasi petani Peningkatan produktivitas komoditas : 5% Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp51,70 juta/tenaga kerja Peningkatan pendapatan nelayan : Rp.50,4 juta/nelayan/tahun Terbentuk 33 Korporasi petani Peningkatan produktivitas komoditas : 5 % Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp54,30 juta/tenaga kerja Peningkatan pendapatan nelayan : Rp.55,4 juta/nelayan/tahun Terbentuk 65 klaster korporasi petani 2023 Peningkatan produktivitas komoditas : 5 % Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp57,00 juta/tenaga kerja Peningkatan pendapatan nelayan : Rp.61,0 juta/nelayan/tahun Terbentuknya 150 korporasi petani Pelaksana Kementan, KemenKP, KemenKUKM, KemenPUPR, Kemenperin, Perguruan Tinggi, dan Swasta Highlight Proyek 1. 2. 3. Penerapan Good Agricultural Practices dan Precision Farming/ Agro Maritim 4.0 Penguatan kelembagaan petani Investasi, pembiayaan, asuransi sektor pertanian dan perikanan 4. 5. 2024 Peningkatan produktivitas komoditas : 5 % Nilai tambah per tenaga kerja pertanian : Rp59,80 juta/tenaga kerja Peningkatan pendapatan nelayan : Rp 67,0 juta/nelayan/tahun Terbentuknya 350 korporasi petani Kemitraan KUKM dan wirausaha pertanian dan perikanan Fasilitasi pemasaran INDIKASI PENDANAAN Rp 226,4 T • APBN = Rp 200,9 T • Swasta = Rp 25,5 T -185. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit Latar Belakang • Porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer per tahun 2018 baru mencapai 8,55 persen, sementara target yang harus dicapai pada tahun 2025 sebesar 23 persen (RUEN). • Indonesia impor minyak mentah tahun 2018: 309.739 barel/hari (26,49% kapasitas Kilang) dan BBM: 395.386 BOPD (kebutuhan Indonesia: 1,3 Juta BOPD) • Perkebunan sawit rakyat 5,8 juta ha (41%), namun hanya menghasilkan 14 juta ton (34%), perkebunan sawit swasta 8,1 juta ha • Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 40 juta ton per tahun, dan minyak sawit merupakan ekspor komoditas andalan Indonesia saat ini. Manfaat 1. 2. 3. 4. Durasi 2020-2024 (5 tahun) Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23 persen; produktivitas sawit 10 persen per tahun; produksi bahan bakar nabati untuk kebutuhan Indonesia; nilai tambah hasil perkebunan sawit rakyat. INDIKASI TARGET INDIKASI PENDANAAN Indikasi Target dan Pendanaan 2020 2021 2022 2023 2024 Green Refinery Standalone kapasitas 20 ribu barrel per day di RUIII Plaju (Tahapan Pembangunan) Penyusunan BEDP: Basic Engineering Design Project dan tender DFC (Dual Feed Competition) Penyusunan dokumen FEED dan persetujuan FID (Final Investment Decision) EPC EPC Mid 2024 Start Up dan On Stream Volume produksi kelapa sawit (Ton CPO) 43,7 juta 44,6 juta 45,5 juta 46,4 juta 50,4 juta Green Refinery Standalone kapasitas 20 ribu barrel per day di RUIII Plaju Perkiraan Capex USD 650-850 Juta = perkiraan Rp 11,9 Triliun (BUMN) Pelaksana KemenESDM, Kementan, Kemendagri, BUMN, Swasta Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 5. Pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha pengolahan BBN (KemenESDM) Pembangunan kilang BBN berbahan baku minyak sawit 100% (Green Refinery Standalone) (BUMN) Akselerasi, Replanting , Penerapan GAP, dan Pengolahan Sawit Rakyat (Kementan) Sertifikasi ISPO dan RSPO (Kementan) Pembangunan unit pengolahan minyak sawit industri di perdesaan dekat perkebunan (demetalized palm oil mill) (Swasta) Rp 32,0 Triliun • APBN: Rp 1,1 Triliun • BUMN: Rp 11,9 Triliun • Swasta: Rp 19 Triliun -196. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng Latar Belakang • Indonesia menjadi salah satu negara produsen utama Udang dunia • Pemanfaatan lahan budidaya air payau baru sekitar 715.000 hektar (24%) dari potensi lahan yang mencapai yang seluas 2,9 juta hektar. • Luas lahan yang dimanfaatkan, sebesar 60 % merupakan tambak tradisional. Manfaat • Meningkatnya produksi perikanan budidaya menjadi 10,32 Juta ton pada tahun 2024 atau tumbuh 8,5 persen per tahun. • Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8 persen per tahun Durasi dan Lokasi 2020-2024 (5 tahun) : Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulawesi Selatan, dan NTB INDIKASI TARGET 2021 2020 • Produksi perikanan budidaya (ikan) 7,45 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 7 % per tahun • Produksi perikanan budidaya (ikan) 7,92 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 8 % per tahun 2022 • Produksi perikanan budidaya (ikan) 8,69 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 10 % per tahun 2023 • Produksi perikanan budidaya (ikan) 9,48 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 12 % per tahun INDIKASI PENDANAAN 2024 • Produksi perikanan budidaya (ikan) 10,32 Juta ton Pertumbuhan ekspor udang 15 % per tahun • Rp 25 Triliun APBN: Rp 3,3 Triliun KPBU dan Swasta: Rp 21,7 Triliun Indikasi Target dan Pendanaan • Pelaksana KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenATR/BPN, KemenESDM, Kemenristek/BRIN, KemenLHK, LIPI, BPPT, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta) Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 5. • • • • • Rehabilitasi saluran tambak (KemenPUPR, KemenKP, Pemda) Peningkatan inovasi, adopsi dan teknologi untuk peningkatan produksi dan produktivitas (KemenKP, Kemenristek/BRIN, LIPI, BPPT, Swasta) Pengembangan Infrastruktur pendukung: jalan, listrik, air, pasar, IPAL, dan coldstorage (KemenKP, KemenESDM, Kemendag, KemenPUPR, BUMN PLN) Pengembangan Industri Perbenihan dan Induk Udang Nasional dan Kesehatan Ikan (KemenKP, Swasta) Pengelolaan dan Pendayagunaan Tata Ruang Pesisir dan harmonisasi Perizinan (KemenKP, KemenATR/BPN, KemenPUPR, KemenLHK, KemenESDM, Pemda) -207. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional Latar Belakang • • Manfaat 1. Mewujudkan Indonesia sebagai produsen perikanan utama dunia, dengan fasilitas Internasional 2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024. 3. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024 Durasi dan Lokasi 2020-2024 (5 tahun) : Lokasi Sulawesi Utara, Sumatera Utara/Riau, Maluku Produktivitas perikanan tangkap masih rendah; Jaringan sistem pemasaran produk perikanan Internasional belum memiliki Dukungan infrastruktur produksi belum optimal; Tata kelola Perikanan perlu ditingkatkan INDIKASI TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 Total Indikasi Target dan Pendanaan • Produksi perikanan tangkap 8,02 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 6,1 miliar • Produksi perikanan tangkap 8,42 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 6,6 miliar • Produksi perikanan tangkap 8,88 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 7,0 miliar • Produksi perikanan tangkap 9,43 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 7,5 miliar • Produksi perikanan tangkap 10,10 juta ton • Nilai ekspor hasil perikanan USD 8,0 miliar 3 lokasi integrasi pelabuhan perikanan dan fish market Pelaksana KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub, Kemenristek, KemenLHK, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta) Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 5. INDIKASI PENDANAAN Rp 30 Triliun APBN: 7,2 Triliun • KPBU dan Swasta: 22,8 Triliun • Pembangunan Pelabuhan Perikanan berskala internasional dan restrukturisasi armada kapal perikanan (KemenKP, Kemenperin, Pemda, BUMN/swasta) Pembangunan infrastruktur pendukung, pasar, cold storage dan sistem logistik (KemenPUPR, KemenESDM, BUMN/Swasta , KemenKP, Kemendag, Pemda) Penguatan data stock perikanan dan harmonisasi perijinan (KemenKP, Kemenhub, Kemenristek, Pemda) Penguatan lembaga pengelola WPP (KemenKP, Pemda) Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi dan fishing ground (KemenKP, KemenLHK, Pemda) -218. Pembangunan Wilayah Batam – Bintan (1/2) 1. Kawasan Batam-Bintan di Provinsi Kepulauan Riau berada pada lokasi yang strategis terhadap hub di Singapura sehingga berpotensi menarik pasar global Latar Belakang terutama di wilayah Asia. Namun, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dalam 5 tahun mengalami penurunan dari 6,60% (2014) menjadi 4,56% (2018). Share sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan dari 38,21% (2014) menjadi 36,86% (2018). 2. Tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan, padahal di tiga wilayah ini telah didukung dengan adanya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi. 3. Pusat pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan yaitu: KEK Galang Batang (operasional), KPBPB Batam (belum optimal), rencana pengembangan KI Bintan Aerospace, KSPN Nongsa (belum optimal), KSPN Lagoi-Bintan (belum optimal dikembangkan oleh swasta). 4. KI Bintan Aerospace akan dikembangkan seluruhnya oleh PT Bintan Aviation Investment (Salim Group) bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura II dengan klaster Bintan offshore marine center dan New Bintan Airport. Untuk mendukung pengembangan pariwisata dan industri kedirgantaraan secara terpadu. KI Bintan Aerospace akan beroperasi pada tahun 2021. Manfaat 1. Meningkatnya LPE di Kabupaten/Kota Wilayah Batam – Bintan dengan rata-rata mencapai 5,83 persen yang akan berkontribusi terhadap LPE Kepulauan Riau yang mencapai rata-rata 6,2 persen dan Nasional 6,0 persen 2. Meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) secara nasional 3. Meningkatnya nilai kontribusi dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor akomodasi makan minum Wilayah Batam - Bintan 4. Meningkatnya angka serapan tenaga kerja di Wilayah Batam – Bintan yang akan berpotensi menurunkan angka pengangguran di Kepulauan Riau 5. Meningkatnya nilai ekspor Wilayah Batam – Bintan yang akan berkontribusi terhadap nilai ekspor nasional Durasi 2020 – 2024 (5 Tahun) Target Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang Kota Batam 2020 2021 2022 2023 2024 a. LPE 4,7% b. LP Sektor Industri 5,4% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,9% a. LPE 5,8% b. LP Sektor Industri 5,3% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,8% a. LPE 6,4% b. LP Sektor Industri 5,5% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,9% a. LPE 6,8% b. LP Sektor Industri 5,6% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 12,9% a. LPE 7,2% b. LP Sektor Industri 5,7% c. LP Sektor Akomodasi Makan Minum 13% a. LPE 4,26% a. LPE 4,25% a. LPE 4,40% a. LPE 4,52% a. LPE 4,63% a. LPE 5,07% b. LPE Sektor Industri 4,5% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,0% a. LPE 5,07% b. LPE Sektor Industri 5,0% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,3% a. LPE 5,36% b. LPE Sektor Industri 6,0% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,7% a. LPE 5,58% b. LPE Sektor Industri 6,0% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 6,7% a. LPE 5,80% b. LPE Sektor Industri 6,5% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 7,0% -228. Pembangunan Wilayah Batam – Bintan (2/2) Target Kabupaten Bintan Indikasi Pendanaan 2020 a. LPE 6,66% b. LPE Sektor Industri 5,2% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,5% 2021 a. LPE 6,66% b. LPE Sektor Industri 5,3% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,5% 2022 2023 a. LPE 6,81% b. LPE Sektor Industri 5,4% c. LPE Sektor Akomodasi akan Minum 9,6% a. LPE 6,93% b. LPE Sektor Industri 5,5% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,6% 2024 a. LPE 7,05% b. LPE Sektor Industri 5,6% c. LPE Sektor Akomodasi Makan Minum 9,7% Rp 69,9 Triliun APBN: Rp 6,4 Triliun KPBU: Rp 9,5 Triliun Badan Usaha : Rp 54,0 Triliun Pelaksana BP Batam, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PT Bintan Aviation Investment, PT Pelindo II, PT. Bintan Alumina Indonesia, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, PT. Bintan Resort Cakrawala Highlight Proyek 1. Pembangunan jembatan Batam-Bintan (Potensi) 2. Perintisan Destinasi Pariwisata Regional I (DP Prioritas: Danau Toba dskt, Bangka Belitung) + 2 DP Pengembangan (DPP Batam – Bintan) 3. Fasilitasi dan Pembangunan Investasi Infrastruktur Kawasan Industri 4. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Akademi Komunitas / Politeknik Industri berbasis kompetensi di WPPI / KI 5. Pengembangan KI Bintan Aerospace 6. Pengembangan fasilitas Pelabuhan Batu Ampar 7. Pengembangan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim 8. Pengembangan fasilitas pelabuhan penumpang domestik dan internasional 9. Pengembangan fasilitas dermaga curah pelabuhan Kabil 10. Pengembangan kawasan Bintan Resort 11. Pengembangan KEK Galang Batang 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Penyediaan air baku untuk kawasan Barelang Infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase Pembangunan infrastruktur energi gas Pembangunan infrastruktur energi listrik Pengembangan sistem pengelolaan limbah industri B3 Pengembangan pusat kesehatan berskala internasional Jalan Batam Jalan Bintan Pembangunan Fly Over Sp. Kabil Akses KEK Galang Batang I Pembangunan PLTG MPP (Mobile Power Plant) Tanjung Pinang -239. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar Latar Belakang PALEMBANG: Pertumbuhan ekonomi WM Palembang sebesar 5,76% dengan dominasi sektor industri, perdagangan dan jasa, sehingga memiliki potensi untuk menjadi pengungkit di wilayah Sumatera. DENPASAR: Posisi WM Denpasar (Sarbagita) sebagai PKN yang memiliki aktivitas ekonomi pariwisata yang maju namun belum berfungsi optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah lainnya. BANJARMASIN: WM Banjarmasin (Banjarbakula) berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan potensi share PDRB terhadap provinsi 44,13%, Pulau Kalimantan 6,26%, dan nasional 0,51% MAKASSAR: Makassar sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur yang pertumbuhan ekonominya mencapai rata-rata 8,5% per tahun, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,9%. Manfaat 1. Meningkatnya share PDRB Wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap nasional 2. Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam Wilayah Metropolitan Lokasi Wilayah Metropolitan PALEMBANG,DENPASAR, BANJARMASIN, MAKASSAR Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET 2020 Indikasi Target dan Pendanaan Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional 2021 Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional 2022 Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional 2023 Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional 2024 Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional Total Peningkatan share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional Pelaksana Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, Kemendagri, BPS, BUMN, Swasta, Pemda Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 5. INDIKASI PENDANAAN Rp 222,92 Triliun (APBN, APBD, KPBU, Swasta) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; Bandara; Pelabuhan; Jalan (Kemenhub, Kementerian PUPR, KPBU, APBD) Penyediaan Air Baku di Kawasan Perkotaan (Kementerian PUPR) SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Kota dan Permukiman, TPA, TPST, TPS3R (Kementerian PUPR, DAK, Swasta, Masyarakat, KPBU, APBD) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik (Kemendagri) Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (BPS) -2410. Ibu Kota Negara (IKN) (1/2) Latar Belakang • • Terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan Luar Jawa. Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di Luar Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia Manfaat 1. Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI 2. Mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah • Estimasi peningkatan Real GDP Nasional sebesar 0,1% - 0,2% dan Output Multiplier 2,3; • Peningkatan Kesempatan Kerja (Employment Multiplier 2,9); • Penurunan Kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Kenaikan Price of capital 0,23% dan Kenaikan Price of Labour 1,37%) 3. Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris 4. Ketersediaan lahan yang luas dapat membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun 5. Mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek Lokasi Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur Durasi 2020-2024 (5 tahun) -2510. Ibu Kota Negara (IKN) (2/2) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan 2020 2021 2022 2023 2024 • Perencanaan IKN • Penyusunan Matek RTR KSN IKN, RDTR Pusat Pemerintahan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN • Penyiapan Kerangka Regulasi dan Kebijakan serta Lembaga Pelaksana • Perencanaan Teknis • Pengadaan lahan (Tahap I) • Peninjauan Kembali dan Revisi PP RTRWN dan RTR Pulau Kalimantan • Pembanguna n akses dan infrastruktur dasar • Pembangunan Istana Negara • Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-POLRI, gedung perkantoran, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap I) • Pengadaan lahan (Tahap II) • Penetapan PP RTRWN • Penyusunan Perpres RDTR BWP IKN • Pembangunan rumah dinas dan sarana kesehatan (Tahap I) • Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNIPOLRI, gedung perkantoran, rumah dinas, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap II) • Pembangunan jaringan jalan mikro dan RTH • Pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan (Tahap II), rumah dinas (Tahap III dan IV), listrik (Tahap III). INDIKASI PENDANAAN Total Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN (5.600 Ha) berikut sarana prasarana pendukung selesai. Rp 466,98 Triliun APBN: Rp 91,29 Triliun • KPBU: 252,46 Triliun • Badan Usaha: 123,23 Triliun • Pelaksana Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemenhub, Kemendagri, Badan Otorita IKN, BUMN, Swasta Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 5. Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibu Kota Negara (Bappenas, ATR/BPN, Kemendagri, Setneg, Kemenkeu) Perencanaan Ibu Kota Negara (Masterplan, RTR, RDTR, KLHS) – (Bappenas, ATR/BPN, KLHK, PUPR) Penyusunan Grand Design Rencana Mobilisasi dan Insentif Pemindahan ASN, TNI, POLRI (Kementerian PANRB, BKN) Pembangunan Infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Kementerian PUPR, Kemenhub, Kominfo, ESDM, PLN) Pembangunan Infrastruktur markas besar dan pangkalan militer TNI AD, AL, AU dan POLRI (Kemhan, TNI, POLRI) -2611. Pengembangan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong (1/2) Latar Belakang MAJA: • Percontohan pengembangan compact city, sebagai opsi lokasi lahan termurah dan terdekat dengan Jakarta sebagai kota inti, dengan dukungan akses transportasi murah commuter line. • Telah disusun Master Plan Development Plan (2016), RDTR, DED dan Rencana Strategis Permukiman (2018), direncanakan untuk implementasi tahun 2018-2019 dengan tema perencanaan: Compact City. • Infrastruktur pelayanan dasar masih perlu ditingkatkan (capaian akses air minum layak 27,62% dan sanitasi layak 50,84% di Tahun 2017 di Kab. Lebak) TANJUNG SELOR: • Tahap pembangunan di Kabupaten Bulungan, Inpres 09/2018, arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk pembangunan ibu kota provinsi baru. • Kota Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan bagi wilayah perbatasan negara dan berdekatan dengan PKN Tarakan yang merupakan pusat kegiatan regional. Potensi kenaikan jumlah penduduk sebesar 8% dari eksisting 2019 hingga tahun 2024 (Kab. Bulungan). • Dukungan infrastruktur pelayanan dasar: capaian akses air minum 74% dan sanitasi 67,57% di Tahun 2017 (Kab. Bulungan) SOFIFI: • Penyusunan RDTR untuk PKW Sofifi, arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk pembangunan ibu kota provinsi • Posisi strategis dalam simpul transportasi nasional dengan adanya pelabuhan Ternate (dalam jaringan Tol Laut). Potensi kenaikan jumlah penduduk sekitar 6% dari eksisting 2019 hingga tahun 2024. (Kota Tidore Kepulauan) • Dukungan infrastruktur pelayanan dasar: capaian akses air minum 71% dan sanitasi 87,45% di tahun 2017 (Kota Tidore Kepulauan) • Daya dukung Kota Ternate yang telah melampaui batas. Sudah dibangun pusat pemerintahan di Sofifi, namun belum dimanfaatkan secara optimal SORONG: • Kota Sorong merupakan gerbang untuk Raja Ampat, penunjang dari Raja Ampat dan perbatasan dengan negara luar. • Delineasi Kota Baru Sorong terpacu pada penggerak ekonomi yang berada di sekitar KEK Sorong yang pusatnya adalah Distrik Aimas • BPIW sudah menyusun MPDP Sorong dengan fokus pembangunan awal pada KEK di sekitar kota Sorong • Dukungan infrastruktur pelayanan dasar: capaian akses air minum 64,04% dan sanitasi 77,32% di Tahun 2017 Manfaat Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong) Durasi 2020-2024 (5 tahun) -2711. Pengembangan Kota Baru Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong (2/2) INDIKASI TARGET 2020 • Indikasi Target dan Pendanaan • Maja, Sorong, Sofifi: Penyusunan Renaksi Kota Baru Tanjung Selor: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 20% 2021 • • Maja, Sorong, Sofifi: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 20% Tanjung Selor: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 40% 2022 • • Pelaksana Kemenhub, Kementerian PUPR, BUMN, Swasta Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. Maja, Sorong, Sofifi: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 50% Tanjung Selor: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 60% 2023 • • Maja, Sorong, Sofifi: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 75% Tanjung Selor: Pelaksanaan kegiatan dalam Renaksi Kota Baru 80% 2024 Pelaksanaan kegiatan dlm Renaksi Kota Baru 100% Total Pelaksanaan kegiatan dlm Renaksi Kota Baru 100% Pembangunan Pelabuhan, Bendungan, Bandara (Kemenhub, BUMN, Swasta) Penyediaan Air Baku di Kawasan Perkotaan (Kementerian PUPR) SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Permukiman, TPA, TPS3R (Kementerian PUPR, DAK, APBD, Masyarakat, Swasta, KPBU) Pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis Jalan (Kemenhub) INDIKASI PENDANAAN Rp. 134,6 Triliun (APBN, Badan Usaha, dan Swasta) -2812. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay • Latar Belakang • • • Manfaat Durasi • Merupakan wilayah adat di kawasan pegunungan dengan tingkat kesulitan akses dan keterisolasian yang tinggi serta harus dikembangkan sesuai amanat Inpres 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Kabupaten di Kawasan pegunungan sebagian besar ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai amanat PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal sehingga paling membutuhkan keberpihakan pembangunan Memiliki potensi pertanian berupa: Ternak Sapi, Kopi, Kacang Tanah dan tanaman Hortikultura. Potensi pertanian tersebut cukup besar dan sesuai dengan potensi agroklimat, kondisi sosiologis dan antropologis masyarakat. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di wilayah Adat Laa Pago dan 11 kabupaten di wilayah Adat Domberay Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET 2020 Indikasi Target dan Pendanaan 1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 47,5 2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 62,6 2021 1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 48,4 2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 63,3 2022 1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 49,4 2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 63,9 2023 1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 50,4 2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 64,5 2024 1. Peningkatan IPM Wilayah Adat Laa Pago menjadi 51,4 2. Peningkatan IPM Wilayah Adat Domberay menjadi 65,2 INDIKASI PENDANAAN Rp 27,4 Triliun (APBN) Pelaksana KemenPUPR, Kemenhub, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kementan, Kemen KUKM, Kemenperin, Kemendag, Kemendes PDTT, Pemda Provinsi Papua dan Pemda Provinsi Papua Barat Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Papua dan Papua Barat (Kemenkes) Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi (Kemenristekdikti) Pengembangan tanaman tahunan dan penyegar di Papua dan Papua Barat (Komoditas Kakao dan Kopi) (Kementan) Pembangunan Jalan Trans Papua (KemenPUPR) Sarana prasarana air bersih (Kemendes PDT) Penyediaan Energi Listrik (Kemen ESDM) -2913. Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda) Latar Belakang 1. Berbagai Kementerian/Lembaga memiliki akun kegiatan pasca bencana namun sampai saat ini belum mengajukan prioritas intervensi kegiatan per sektornya 2. Masih minimnya manajemen penanganan pasca bencana lintas sektor pembangunan Manfaat 1. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 2. Mempercepat pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana. Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan 2020 2021 2022 2023 Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 50% Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 75% Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 90% Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan pascabencana di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 100% INDIKASI PENDANAAN 2024 • • - Pelaksana BNPB, Kemen ESDM, Kemen KUKM, Kemendikbud, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemensos, Pemerintah Daerah Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 5. Layanan pemulihan pascabencana bidang pemulihan bidang social ekonomi (BNPB) Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan, dan pasca bencana (Kementerian KUKM) Rekonstruksi Jembatan Palu 4 (Kementerian PUPR) Pembangunan Ruang SD dan Kelas Baru (Kementerian Dikbud) Pemulihan pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah (Pemerintah Provinsi) Rp 15,2 Triliun APBN: Rp 14,8 T APBD: Rp 0,4 T -3014. Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke (1/2) • • • Merupakan salah satu kawasan yang harus dikembangkan sesuai dengan arahan presiden untuk mengembangkan kawasan sekitar PLBN yang tercantum dalam Inpres No. 6 Tahun 2015 dan Inpres No. 1 Tahun 2019 PKSN ditetapkan sebagai Pusat pelayanan utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Memiliki potensi destinasi wisata dengan didukung oleh adanya infrastruktur transportasi, dan Potensi pengembangan pertanian dan pariwisata Manfaat • • • • Sebagai Sebagai Sebagai Sebagai Durasi 2020-2024 (5 tahun) Latar Belakang Pusat Pusat Pusat Pusat perkotaan perkotaan perkotaan perkotaan yang yang yang yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan 2020 2021 2022 2023 2024 1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,40 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,47 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,43 1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,41 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,49 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,45 1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,44 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,52 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,47 1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,46 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,54 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,50 1. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Atambua : 0,48 2. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kefamenanu : 0,57 3. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Paloh Aruk : 0,52 INDIKASI PENDANAAN Rp 3,36 Triliun • APBN Rp 3,0 T • KPBU Rp 0,4 T -3114. Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke (2/2) INDIKASI TARGET INDIKASI PENDANAAN Indikasi Target dan Pendanaan 4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,37 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,38 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,49 2021 2022 2023 2024 4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,38 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,39 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,51 4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,40 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,41 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,53 4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,42 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,43 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,56 4. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan : 0,44 5. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Jayapura : 0,45 6. Rata – rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Merauke : 0,59 Pelaksana KemenPUPR, Kemenhub, KemenKP Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 5. Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan (KemenPUPR) Pembangunan Terminal Barang dan Penumpang PLBN (Kemenhub) Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dikembangkan (KemenKP) Pengembangan Pelabuhan dan Bandar Udara (Kemenhub) Penyediaan Moda Kapal Ternak (Kemenhub) -3215. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting Latar Belakang • Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yakni sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (2015) • 27,7% balita di Indonesia stunting (tahun 2019) Manfaat Meningkatnya status kesehatan masyarakat yang ditandai dengan: 1. Menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup 2. Menurunnya prevalensi stunting pada balita hingga 14 persen Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET 2020 Indikasi Target dan Pendanaan 2021 2022 2023 2024 • AKI menurun hingga 230/100.000 KH • AKI menurun hingga 217/100.000 KH • AKI menurun hingga 205/100.000 KH • AKI menurun hingga 194/100.000 KH • AKI menurun hingga 183/100.000 KH • AKI 183/100.000 KH • Prevalensi stunting balita menurun hingga 24,1% (prioritas di 260 kab/kota) • Prevalensi stunting balita 21,1% (prioritas di 360 kab/kota) • Prevalensi stunting balita 18,4% (prioritas di 460 kab/kota) • Prevalensi stunting balita 16,0% (prioritas di 514 kab/kota) • Prevalensi stunting balita 14,0% (prioritas di 514 kab/kota) • Prevalensi stunting balita turun menjadi 14,0% Pelaksana Kemenkes, BKKBN, Kemendikbud, KKP, KemenPUPR, BPOM, KemenPPPA, Kemendagri, Kemenkominfo, Pemda. Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. Total INDIKASI PENDANAAN Rp 187,1 Triliun (APBN) Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, serta STBM (Kemenkes), pelayanan KB berkualitas di fasilitas kesehatan (BKKBN) PAUD Holistik-Integratif & kelas pengasuhan (Kemendikbud) Penyediaan akses air minum & penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) layak (Kemen PUPR) Bantuan operasional kesehatan (DAK Kesehatan) -3316. Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas) Latar Belakang • • • • Manfaat 1. Peningkatan kapabilitas penciptaan inovasi 2. Peningkatan kapasitas STP sebagai simpul triple-helix dalam rangka transformasi hasil riset menjadi produk inovasi yang komersial 3. Peningkatan produk inovasi nasional Durasi 2020-2024 (5 tahun) Lokasi 2 Provinsi (Jawa Barat: ITB, UI, IPB; dan DIY: UGM) Skor Global Innovation Index (GII) tahun 2018 adalah 29,8 (peringkat 85 dari 126 negara). Pembangunan Science-Techno Park (STP) tersebar di berbagai daerah namun tidak didukung dengan source of knowledge yang kuat Hasil-hasil riset inovasi belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi produk komersial Perlu optimaliasi STP di major universitas (UI, ITB, IPB, dan UGM) yang memiliki potensi sumber inovasi dan kandidat tenant (peneliti dan mahasiswa) yang besar untuk komersialisasi produk riset dan inovasi INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan 2020 2021 2022 2023 2024 • Pembangunan sarana inkubator bagi tenant (25%) • Pembangunan kerja sama dan dukungan pengadaan peralatan untuk industri in wall STP (25 %) • Pembangunan sarana inkubator bagi tenant (50%) • Pembangunan kerja sama dan dukungan pengadaan peralatan untuk industri in wall STP (50 %) • Pemenuhan alat instalasi STP (35%) • Pembangunan sarana inkubator bagi tenant (75%) • Pembangunan kerja sama dan dukungan pengadaan peralatan untuk industri in wall STP (75%) • Pemenuhan alat instalasi STP (65%) • Pembangunan sarana inkubator bagi tenant (100%) • Pembangunan kerja sama dan dukungan pengadaan peralatan untuk industri in wall STP (100%) • Pemenuhan alat instalasi STP (100%) • Pengembanga n STP ITB, IPB, UI, dan UGM (100%) Total • Beroperasinya 4 STP secara penuh dan menghasilkan startup (PPBT) • Produk riset yang dikomersialkan oleh industri - ITB : 10 Produk - UI: 19 Produk - IPB: 6 Produk - UGM: 22 Produk Pelaksana • Kementerian Ristek/BRIN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri (ITB, IPB, UI dan UGM), Kementerian Perindustrian, Swasta Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. Pembangunan dan Pembangunan dan Pembangunan dan Pembangunan dan Pengembangan Science Pengembangan Science Pengembangan Science Pengembangan Science Techno Techno Techno Techno Park Park Park Park di di di di ITB IPB UI UGM INDIKASI PENDANAAN Rp 0,8 Triliun (APBN) -3417. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 Latar Belakang • Produktivitas Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN, dan mayoritas kesempatan kerja yang tercipta memiliki produktivitas dan nilai tambah rendah. • Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara baik. • Masih belum optimalnya penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Manfaat • Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0 Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 Total • Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1% • Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1% INDIKASI PENDANAAN Indikasi Target dan Pendanaan • Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41% Pelaksana Kemdikbud, Kemnaker, Kemperin, BPS, dan Swasta Highlight Proyek 1. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja yang Kredibel (Survey ketenagakerjaan, pemetaan keahlian, pengembangan sistem informasi pasar kerja, dan perumusan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan berbasis analisa pasar kerja). 2. Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0 Kerjasama dengan industri/swasta, pemutakhiran sistem pembelajaran berbasis Industri 4.0, peningkatan kualitas pendidik, upgrading dan pemenuhan sarana dan prasarana, penguasaan softskills, karakter kerja dan bahasa asing 3. Revitalisasi dan Pembangunan Politeknik Pengembangan bidang keahlian dan prodi; peningkatan kompetensi dosen; membangun kemitraan dengan industri; sertifikasi kompetensi lulusan; peningkatan daya tampung; pembangunan politeknik baru; dan peningkatan kapasitas PT Vokasi non-politeknik 4. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Industri 4.0 melalui Skema Pendanaan Pengembangan Keahlian/Skill Development Fund Peningkatan keahlian pekerja sesuai kebutuhan industri 4.0 dengan skema SDF, meliputi: pelatihan keahlian tambahan (upskilling), pelatihan keahlian baru (reskilling), sertifikasi, pemagangan di industri, dan penempatan. 5. Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja Peningkatan keahlian bagi calon tenaga kerja dan pekerja, meliputi: pelatihan keahlian (skilling), pelatihan keahlian baru (reskilling), pelatihan keahlian tambahan (upskilling), dan sertifikasi. • Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,55% • Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,92% • Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 42,41% Rp 29,1 Triliun (APBN) -3518. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (1/2) Latar Belakang 1. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam 2. Penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima 3. Data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program Manfaat • Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) • Mendorong cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama bagi masyarakat miskin dan rentan • Mendorong pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Industry 4.0 Durasi 2020-2024 (5 Tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan 2020 2021 2022 2023 2024 • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota INDIKASI PENDANAAN Rp. 406,5 Triliun (APBN) -3618. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (2/2) INDIKASI TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 70 persen • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 90 persen • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 100 persen INDIKASI PENDANAAN Indikasi Target dan Pendanaan • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 30 persen Peran Swasta 1) Penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet, 2) Penyediaan infrastruktur perbankan, 3) Penyediaan e-warung sebagai agen pengambilan bahan pangan Pelaksana Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemsos, Kemdikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Kementerian ESDM, Kemenkominfo, Kemendagri, Kementan, KKP, BPS, BPN, BNPB, Bank Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), swasta/BUMN, Pemerintah Daerah Highlight Proyek a) b) c) d) e) • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 300 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T 50 persen Penyediaan layanan infrastuktur dan layanan internet Integrasi dalam pemenuhan kebutuhan 5 dimensi dasar penduduk miskin dan rentan Penyaluran bantuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi Penyaluran bantuan tunai bersyarat dan program sembako Penyaluran LPG 3 Kg dan listrik tepat sasaran -3719. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung • Jalan arteri primer P. Sumatera (Lintas Barat, Lintas Timur, dan Lintas Tengah) kondisinya belum mantap seluruhnya, memiliki traffic cukup tinggi, dan terjadi kemacetan pada beberapa titik, dengan perkiraan waktu tempuh Aceh-Lampung 48 jam Jalan Tol Trans Sumatera memiliki total panjang 2.800 km, baru terbangun sepanjang 540 km (pada ruas Bakahuni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, MedanKualanamu-Tebing Tinggi, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Palembang-Indralaya), memerlukan penyelesaian untuk mendorong pengembangan wilayah Sumatera. Latar Belakang • Manfaat 1. Menurunkan waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam 2. Menjadi enabler bagi pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata di Sumatera 3. Menghubungkan koridor Timur dan Barat Sumatera Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 472 km 590 km 495 km 325 km 149 km Total 2.031 km Rp 308,5 Triliun • APBN: 105,5 • KPBU: 203,0 Kementerian PUPR dan Badan Usaha 1. 2. Highlight Proyek INDIKASI PENDANAAN 3. 4. 5. 6. 7. Koridor I Banda Aceh-Medan (Banda Aceh-Sigli; Sigli-Lhokseumawe; Lhokseumawe-Langsa; Langsa-Binjai; Binjai-Medan Koridor II Medan-Pekanbaru (Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi; Tebing Tinggi-Kisaran; Kisaran-Rantau Prapat; Rantau Prapat-Sp. Sigambali-Dumai; DumaiKandis-Pekanbaru) Koridor III Pekanbaru-Palembang (Pekanbaru-Rengat; Rengat-Jambi; Jambi-Tempino-Betung; Betung-Palembang-Kayu Agung) Koridor IV Palembang-Bakauheni (Kayu Agung-Pematang Panggang; Pematang Panggang-terbanggi besar; Terbanggi Besar-Bakauheni) Koridor V Tebing Tinggi-Sibolga (Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat-Tarutung-Sibolga) Koridor VI Pekanbaru-Padang (Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi; Bukit Tinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang) Koridor VII Palembang-Bengkulu (Palembang-Indralaya; Indralaya-Muara Enim; Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau; Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu) -3820. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta - Bandung) • Latar Belakang • • Tingginya urbanisasi di kota-kota besar (Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung) belum diimbangi dengan ketersediaan konektivitas KA berkecepatan tinggi untuk melayani mobilitas penumpang pada koridor antarkota metropolitan (konurbasi) Koridor Jakarta-Bandung dan Jakarta-Semarang diperkirakan akan jenuh memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dengan jarak 158 km ditempuh dengan kendaraan umum 4 – 5 jam dan menggunakan kereta api regular 3 – 4 jam Frekuensi penerbangan Jakarta-Surabaya sangat padat (peringkat ke-9 di Dunia), mencapai 150 pergerakan pesawat terbang per hari dan diperkirakan ada 3,849 juta kursi dalam penerbangan per tahun Manfaat 1. Mendorong pertumbuhan koridor ekonomi dan kota-kota lain (Semarang, Cirebon, Bandung) 2. Mendorong pertumbuhan TOD di sekitar stasiun 3. Mengurangi waktu tempuh Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit dan pada Koridor Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3 jam 30 menit Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan INDIKASI PENDANAAN 2020 2021 2022 2023 2024 Total KA cepat Jakarta – Surabaya Phase 1 (Jakarta – Semarang) Persiapan Persiapan Persiapan Konstruksi Konstruksi • • Panjang jalur KA: 435 km Target konstruksi selesai akhir 2024 KA cepat Jakarta Bandung Konstruksi Konstruksi Operasi Operasi Operasi • Target 142,3 km (selesai akhir 2021) Pelaksana Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BPPT, dan Badan Usaha Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 5. Penyiapan dan pengadaan lahan Pembangunan infrastruktur (bangunan Rel dan Flyover/Underpass lintas Jakarta-Semarang 226 unit) Sistem persinyalan dan kelistrikan Pembangunan Depo dan Stasiun Pembangunan 13 terowongan pada Lintas Jakarta-Bandung • • Rp 63,6 Triliun APBN: Rp 21,6 Triliun KPBU: Rp 42,0 Triliun -3921. Kereta Api Makassar-Pare Pare • Latar Belakang Manfaat Durasi • Jalan nasional koridor Makassar – Pare-pare merupakan jalur utama angkutan batubara dari Kalimantan melalui pelabuhan Pare-pare menuju kawasan industri di Makassar sebagai pusat industri di Pulau Sulawesi dengan proyeksi permintaan angkutan barang umum/industri sebesar 6.33% per tahun Jalan arteri lintas barat Sulawesi koridor Makassar – Barru – Pare-pare memiliki kapasitas yang kurang memadai untuk mendukung logistik sehingga terjadi beban muatan lebih 1. Terhubungkannya Kawasan Industri dengan Pelabuhan Garongkong dan Makassar New Port melalui Jalur Kereta Api 2. Mengurangi beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi sebesar 20-30% pada tahun 2045 dengan target 1,5 juta ton per tahun 3. Dalam jangka panjang Jaringan KA Makassar-Pare-Pare bagian dari jaringan KA Kawasan Metropolitan Makassar 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET INDIKASI PENDANAAN 2020 Indikasi Target dan Pendanaan Pelaksana • Konstruksi Segmen B, C dan D • Konstruksi Segmen F • Penyiapan Segmen A dan E 2022 • Konstruksi Segmen A dan E 2023 Konstruksi segmen A dan E 2024 Konstruksi Segmen A dan E Total Full Operasional pada tahun 2024 Rp 6,4 Triliun • APBN: Rp 3,8 Triliun • KPBU: Rp 2,6 Triliun Kementerian Perhubungan dan Badan Usaha 1. 2. Highlight Proyek 2021 3. 4. 5. 6. Penyiapan readiness criteria dan lahan Pembangunan badan jalan/track segmen BCDE (termasuk siding Pelabuhan Garongkong) Pembangunan stasiun barang, penumpang segmen BCDF Pembangunan Siding track Segmen F Pengadaan Rolling Stock dan Sistem persinyalan dan kelistrikan Pembangunan Depo, Stasiun, dan Balai Yasa Target 142 km, meliputi: Segmen A: Pare-Pare - Palanro Segmen B: Palanro - Barru Segmen C: Barru - Pangkep Segmen D: Pangkep - Mandai Segmen E: Mandai - Makassar Segmen F : Pangkep - Pabrik Tonasa, dan Mandai - Pabrik Bosowa -4022. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (Pelabuhan: Kuala Tanjung, Kijing, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong) • • • • Biaya Logistik Indonesia tertinggi dibandingkan sejumlah negara, termasuk India, Malaysia, Tiongkok, Thailand, dan Vietnam 28 pelabuhan utama dalam rencana induk pelabuhan belum terkonsolidasi 77% Rute pelayaran di Indonesia didominasi port to port, sedangkan rute loop hanya 23% Belum adanya standardisasi pelabuhan utama (panjang dermaga, kedalaman dan area penumpukan), untuk dijadikan pelabuhan utama transhipment domestik. Manfaat • • • Meningkatkan kinerja pelabuhan dengan adanya standardisasi pelabuhan utama (nilai turn round time maksimum 24 jam) Meningkatkan efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk loop secara teratur menjadi 27% Sebagai penunjang Kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan pelabuhan Durasi • Tahun 2020-2024 (5 tahun) Latar Belakang Indikasi Target dan Pendanaan Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 INDIKASI PENDANAAN 1 pelabuhan utama 2 pelabuhan utama 4 pelabuhan utama 6 pelabuhan utama 7 pelabuhan utama Rp 113 Triliun (BUMN/Swasta) Pelaksana Kementerian Perhubungan, BUMN, Swasta Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. Standardisasi infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan utama (pengembangan dermaga dan terminal peti kemas) Pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, dan pembangunan breakwater Pengadaan kapal besar kapasitas 3000-5000 TEUs Pengembangan Kawasan Industri -4123. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar Latar Belakang • Urbanisasi berkembang pesat, diperkirakan pada 2045, 230 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan dimana 6 metropolitan menyumbang sebesar 41% PDB nasional (setara Rp 5.554 triliun) • Pangsa angkutan umum di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain masih di bawah 20% • Emisi yang masih tinggi dan dampak biaya kesehatan akibat emisi sektor transportasi mencapai 4,2 miliar dolar/tahun • Jakarta kota termacet ke-7 di dunia, dengan kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun Manfaat • Mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitas • Mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sampai dengan 1 million t CO2-eq • Meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan Durasi • 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan 2020 Highlight Proyek 2022 2023 2024 Total 6 kota 6 Kota Metropolitan (Metropolitan Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar) Rp 118,8 Triliun 3 Kota Pelaksana 2021 INDIKASI PENDANAAN 4 kota 5 kota 6 kota Kementerian Perhubungan, Pemda, dan Badan Usaha 1. Penyiapan studi, readiness criteria, dan lahan 2. Pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum massal perkotaan 3. Pengoperasian angkutan umum massal perkotaan oleh Badan Usaha (APBN, APBD, Badan Usaha) -4224. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (1/2) Latar Belakang 1. Industri minyak bumi nasional sudah beroperasi lebih dari 100 tahun dan produksinya semakin menurun; 2. Belum ada penambahan kapasitas kilang dalam 10 tahun terakhir; 3. Meningkatnya kebutuhan BBM dan Produk Petrokimia. Manfaat 1. Menambah kapasitas produksi minyak menjadi 1,9Juta Barrel Per Hari di tahun 2026; 2. Memperbaiki neraca perdagangan di sektor migas. Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan 2020 2021 2022 2023 Total INDIKASI PENDANAAN EPC (Engineering, Procurement, and Construction) +300 Ribu BCPD (2026) Rp 637,0 Triliun (Badan Usaha) EPC (Engineering, Procurement, and Construction EPC (Engineering, EPC Procurement, and (Engineering, Construction) Procurement, and Construction +300 Ribu BCPD (2025) Pembangunan kilang baru (grass root) Tuban Penyediaan Lahan BMN KLHK, Lahan Masyarakat General Engineering Design, Site Development Financing dan EPC Financing dan EPC EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Pembangunan kilang baru (grass root) Bontang Land Acquisition, AMDAL, BED-FEED, Site Development AMDAL, BED-FEED EPC (Engineering, Procurement, and Construction) EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Kilang RDMP Cilacap BEDP (Basic Engineering Design Package)/FEED (Front and Engineering Design, Site Development Early Works EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Kilang RDMP Balongan Phase I Proses Dual FEED sd Contract Award EPC, Site Development EPC (Engineering, Procurement and Construction) Works Kilang RDMP Balongan Phase II BEDP (Basic Engineering BEDP (Basic Engineering Design Package), site Design Package), Dual development FEED sd Contract Award EPC Commissioning & Start Up, Operational Acceptance 25 ribu BCPD EPC Works stage II 2024 + 50 Ribu BCPD (2026) +100 Ribu BCPD (2025) EPC Works stage II EPC Works stage II -4324. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (2/2) INDIKASI TARGET Kilang RDMP Balikpapan Phase I Indikasi Target dan Pendanaan Kilang RDMP Balikpapan Phase II Kilang RDMP Dumai 2020 2021 2022 RFCC (Residue Fluid OA (Operational Catalytic Cracker) FEED Acceptance) Sub Sea Pipe Plan Lawe-Lawe Tank Completed RFSU (Ready For Start Up) Dual FEED Process BEDP (Basic Engineering Design Package) OA EPC Lawe-Lawe dan RFSU Boiler BFS (Bankable Feasibility BEDP (Basic Engineering Study) Design) Dual Feed Process EPC (Engineering, Procurement, and Construction) Pelaksana 1. Pertamina, Badan Usaha, KESDM, KEMENKEU, BUMN Highlight Proyek 1. Pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha pengolahan migas (KESDM); 2. Penyediaan dukungan fasilitas fiskal (Kemenkeu); 3. Pembangunan infrastruktur kilang minyak bumi (BUMN). 2023 Commissioning & Start Up, Operational Acceptance 100 Ribu BCPD EPC (Engineering, Procurement, and Construction) EPC (Engineering, Procurement, and Construction) 2024 Total +100 Ribu BCPD (2025) EPC EPC (Engineering, Procurement, and Construction) +100 Ribu BCPD (2026) INDIKASI PENDANAAN Rp 637,0 Triliun (Badan Usaha) -4425. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA Latar Belakang 1. Jangkauan pelayanan listrik saat ini mencapai (rasio elektrifikasi) 98,86 %; 2. Ketimpangan kuantitas dan kualitas penyediaan listrik antara pulau jawa dengan luar Jawa; 3. Pasokan tenaga listrik masih didominasi oleh energi fosil. Manfaat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Durasi 2020-2024 (5 tahun) Melanjutkan penyelesaian target program 35.000 MW; Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5%; Meningkatkan konsumsi listrik menjadi 1.400 (kWh per kapita) di 2024; Penurunan Emisi CO₂ Pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO₂ pada 2024; Menurunkan tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024; Memenuhi kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional (5 Kawasan Pariwisata, 9 Kawasan Industri, 4 Kota Metropolitan, 4 Kota Baru, dan IKN Baru). INDIKASI TARGET Target Indikasi Target dan Pendanaan Tambahan Kapasitas Pembangkit (MW) Kapasitas Jaringan Transmisi (kms) Kapasitas Gardu Induk (MVA) Pelaksana KESDM, BUMN dan Badan Usaha Highlight Proyek 1. 2. 3. 2020 2021 2022 2023 2024 Total 5.452,5 6.446,1 3.442,8 6.209,2 5.727,7 27.277 MW 4.459,6 4.765,9 4.632,1 3.519,5 1.692,0 14.247,0 8.460,0 7.510,0 3.900,0 4.490,0 Pengembangan mini grid off grid di daerah terisolir terutama pulau-pulau kecil Indonesia Timur (KESDM); Pemanfaatan dan Pembangunan Bendungan Multifungsi (KPUPR); Pembangunan pembangkit, transmisi dan gardu induk (BUMN, IPP). INDIKASI PENDANAAN Rp 1.121 Triliun 19.069,10 kms (APBN dan Badan Usaha) 38.607 MVA -4526. Infrastruktur TIK Untuk Mendukung Transformasi Digital Latar Belakang 1. 2. 3. 4. Terdapat 7.971 desa blankspot (tidak terlayani akses telekomunikasi dan internet); Investasi pembangunan jaringan dengan teknologi serat optik untuk melayani daerah rural dan yang sulit terjangkau sangat mahal; Belum terintegrasinya data pemerintahan yang memiliki standar kehandalan dan keamanan yang ideal; Pemanfaatan infrastruktur untuk digitalisasi layanan masih terbatas pada 5 sektor strategis rencana pita lebar (e-Pemerintahan, e-Pendidikan, e-Kesehatan, ePengadaan, dan E-Logistik) serta e-Commerce sehingga digitalisasi belum dirasakan secara masif. Manfaat 1. Mengurangi kesenjangan digital khususnya pada daerah-daerah yang masih belum terlayani akses infrastruktur TIK 2. Menyediakan layanan internet cepat untuk digitalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, kantor pemerintah desa/kecamatan/kantor/pos pertahanan & keamanan 3. Menyediakan kebutuhan penyimpanan data untuk berbagai aplikasi, konten dan layanan pemerintah, dengan teknologi yang aman, terintegrasi, dan dapat diakses setiap saat, serta mampu untuk melakukan analisa Big Data dari berbagai sumber data yang tersedia. Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan Target Kumulatif 2020 2021 2022 2023 2024 Total Pembangunan BTS/Lastmile (desa non komersial) 5.052 5.052 5.052 5.052 5.052 5,052 desa Konstruksi Konstruksi Konstruksi 150 150 150 Gbps Persentase kecamatan yang terjangkau serat optik(%) 36,42 37,15 42,85 50,00 60,60 60% Penyelenggaraan Pusat data nasional K/L:30% Pemprov/kab/ kot:30% K/L:50% Pemprov/kab/ kot:50% K/L:80% Pemprov/kab/ kot:80% K/L:100% Pemprov/kab/ :100% K/L:100% Pemprov/kab/ kot:100% K/L:100% Pemprov/kab/ kot:100% 44 lokasi satuan transmisi 50 lokasi satuan transmisi 60 lokasi satuan transmisi 74 lokasi satuan transmisi 55 lokasi satuan transmisi 283 lokasi satuan transmisi Kapasitas satelit Satria (Gbps) Sistem infrastruktur penyiaran digital Pelaksana Kemenkominfo, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenperin, Kemendagri, KemenPAN, BSSN, BPPT, dan Badan Usaha Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 5. Perluasan jangkauan jaringan bergerak pitalebar (BTS/Last Mile) (Kemenkominfo, BUMN, Swasta) Satelit Satria (Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemenkes, Kemenhan/Polri, Kemendagri) Peningkatan jangkauan jaringan tetap pitalebar hingga ke tingkat kecamatan (Kemenkominfo, BUMN, Swasta) Penyediaan Infrastruktur SPBE (Kemenkominfo, BSSN, BPPT) Penyediaan infrastruktur penyiaran publik digital (Kemkominfo, LPP TVRI) INDIKASI PENDANAAN Rp 435,2 Triliun APBN: Rp 7,2 Triliun Swasta: Rp 428 Triliun -4627. Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa Latar Belakang Manfaat Durasi 1. Banjir rob masih terjadi beberapa kawasan perkotaan Pantai Utara Jawa (Jabodetabek, Cirebon Raya, Kedungsepur, Petanglong, Gerbangkertosusila) 2. Kualitas air di 10 wilayah sungai di Kawasan Pantai Utara Pulau Jawa tercemar sedang hingga berat 3. Belum terhubungnya konektivitas JIPS Demak dengan Simpul Pelabuhan Tanjung Emas 1. 2. 3. 4. Mengatasi bencana banjir rob di Jakarta Utara, Semarang, Pekalongan, Demak, Cirebon Meningkatkan kualitas air sungai tercemar menjadi kualitas kelas II Menurunkan waktu tempuh Semarang - Demak (dari 1 jam menjadi 25 menit) Meningkatkan konektivitas Kawasan Industri Jatengland Industrial Park Sayung (JIPS) Demak dengan Simpul Pelabuhan Tanjung Emas 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan • Terpasangnya alat pemantauan penurunan tanah • Terbangunnya tanggul laut dan bangunan pengaman pantai • 2020 2021 2022 2023 2024 Total • 16 unit • 19 unit • 36 unit • 28 unit • 5 unit • 104 unit • 12,8 Km • 21,4 Km • 21,8 Km • 22,6 Km • 22,5 Km • 100,9 Km Terbangunnya SPALDT permukiman dan perkotaan • 66.611 KK • 105.205 KK • 105.205 KK • 157.808 KK • 157.808 KK • 592.637 KK • Terbangunnya stasiun pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinyu/ONLIMO • 47 unit • 16 unit • 14 unit • 12 unit • 11 unit • 100 unit • Terbangunnya jalan Tol Semarang-Demak • 27 Km • 27 Km Pelaksana KemenPUPR, KemenESDM, Pemda, & Badan Usaha Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. Alat pemantauan penurunan tanah (KemenESDM) Tanggul Laut dan bangunan pengaman pantai (KemenPUPR) Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (KemenPUPR) Jalan Tol Semarang-Demak (KemenPUPR) INDIKASI PENDANAAN Rp 54,9 Triliun APBN: Rp 31,4 Triliun KPBU: Rp 18,7 Triliun APBD: Rp 4,8 Triliun -4728. 18 Waduk Multiguna Latar Belakang Manfaat Durasi 1. 2. 3. 4. Berkurangnya total volume tampungan sebesar 19% akibat sedimentasi (Pulau Jawa hingga 31%) Sekitar 59% bendungan eksiting hanya memiliki fungsi tunggal, terutama untuk irigasi Rendahnya efisiensi pemanfaatan air irigasi (tingkat kehandalan jaringan irigasi 70%) Semakin tingginya kompetisi air seiring pertumbuhan populasi dan ekonomi, terutama di Pulau Jawa 1. 2. 3. 4. 5. Tersedianya tampungan air untuk mereduksi risiko bencana banjir sebesar 12.999,41 m³/detik Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,48 m³/detik Tersedianya pasokan listrik untuk mendukung KEK/KI dan industri yang bersumber dari waduk sebesar 2.437,55 MW Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan Peningkatan efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI (DI Jatiluhur, DI Kedungputri, DI Pamukkulu, DI Waduk Wadaslintang, DI Sadang, DI Mrican, DI Way Sekampung, DI Rentang, dan DI Komering) 6. Peningkatan IP (Indeks Pertanaman) sebesar rata-rata 25% di 9 DI 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan 2020 2021 2022 2023 2024 Total • Jumlah waduk multiguna yang dibangun • 0 unit • 4 unit • 3 unit • 2 unit • 9 unit • 18 unit (10 APBN, 6 KPBU, 2 SWASTA/BUMN) • Alat ukur air (water accounting) yang terpasang • 1 DI • 2 DI • 3 DI • 2 DI • 1 DI • 9 DI Pelaksana KemenPUPR dan Swasta Highlight Proyek 1. 2. Pembangunan waduk multiguna Pemasangan dan pengoperasian alat ukur air (water accounting) INDIKASI PENDANAAN Rp 92,9 Triliun APBN: Rp 12,96 Triliun KPBU: Rp 20 Triliun Swasta: Rp 60 Triliun -4829. Jembatan Udara 37 Rute di Papua • • • Keterbatasan sistem jaringan jalan di Papua dan masih sangat tergantung dengan moda udara untuk distribusi barang dan mobilitas manusia mengakibatkan tingginya harga bahan pokok dan barang lainnya. Distribusi logistik di wilayah Pegunungan Tengah dilakukan melalui moda udara melalui bandara di Timika, Dekai, Wamena, Oksibil, dan Tanah Merah Kondisi bandara yang ada memerlukan peningkatan kapasitas dan dukungan subsidi perintis baik untuk penumpang maupun kargo Manfaat • • Menurunkan harga bahan pokok di Wilayah Papua sebesar 50 persen Mendorong peningkatan perekonomian daerah melalui kepastian ketersediaan angkutan untuk hasil komoditas di daerah Durasi • 2020-2024 (5 tahun) Latar Belakang INDIKASI TARGET 2020 Indikasi Target dan Pendanaan • 9 bandara dikembangkan • Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM) • Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute 2021 2022 2023 • 9 bandara dikembangkan • Pengembangan Pelabuhan 2 Lokasi • Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM) • Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute • 9 bandara dikembangkan • Pengembangan Pelabuhan 2 Lokasi • Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM) • Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute • 9 bandara dikembangkan • Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM) • Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute Pelaksana Kementerian Perhubungan Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 2024 • 7 bandara dikembangkan • Penyediaan subsidi perintis 37 Rute (penumpang, kargo, dan BBM) • Subsidi Perintis Tol Laut 2 Rute INDIKASI PENDANAAN Rp 7,7 Triliun (APBN) Penyediaan subsidi perintis angkutan penumpang, kargo, dan BBM Peningkatan kapasitas 11 bandara pendukung jembatan udara (Manokwari, Wamena, Dekai, Oksibil, Elelim, Ilaga, Timika, Tanah Merah, Yahukimo) Integrasi dengan Tol Laut melalui pengembangan pelabuhan Pomako dan Agat Penyediaan Subsidi Perintis Tol Laut pada 2 Rute -4930. Jalan Trans Pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan Latar Belakang • • • Terbatasnya sistem jaringan jalan di pulau-pulau terluar/tertinggal Pulau-pulau terluar/tertinggal sebagian besar belum didukung dengan sistem jaringan jalan yang memadai Kemantapan jalan eksisting di pulau-pulau terluar/tertinggal masih rendah Manfaat • • • Meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas Meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah Mendukung percepatan pembangunan di daerah Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET 2020-2024 Indikasi Target dan Pendanaan Peningkatan/pembangunan jalan Lingkar/Trans Pulau: • Simelue • Nias • Mentawai • Enggano • Natuna • Sumba Pelaksana Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah Highlight Proyek 1. 2. 3. Penyiapan proyek dan lahan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan dan Jembatan • • • • • • Muna Buton Aru Babar Buru Seram Total Volume • • • • • • Kei Besar Selaru Moa Wetar Morotai Biak 974,36 km INDIKASI PENDANAAN Rp 12,46 Triliun (APBN) -5031. Jalan Trans Papua Merauke - Sorong • Pulau Papua memiliki keterbatasan jaringan jalan yang menghubungkan koridor dari Marauke hingga Sorong, termasuk koridor penghubung ke pusat kegiatan ekonomi dan Kawasan permukiman di Kabupaten/Kota. Jalan Trans Papua dengan panjang total 3.416,02 km (2.345,40 km di Papua dan 1.070,62 km di Papua Barat), masih terdapat ruas jalan yang belum terhubung dan memerlukan penanganan agar dapat berfungsi dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Latar Belakang • Manfaat • • Durasi 2020-2024 (5 tahun) Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua Mengurangi biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%. INDIKASI TARGET INDIKASI PENDANAAN Indikasi Target dan Pendanaan • Pembangunan Jalan • Pembangunan/Penggantian Jembatan Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 Total 109,54 km 109,54 km 89,54 km 89,54 km 89,54 km 487,68 km 4.027 m 4.197 m 3.647 m 3.212 m 3.276 m 18.361 m Rp 15,38 Triliun (APBN) Kementerian PUPR 1. Highlight Proyek 2. Pembangunan Jalan Ruas Waghete - Timika; Oksibil - Seredala; Wamena - Habema - Mumugu; Wamena - Elelim - Jayapura; Enarotali - Ilaga - Mulia Wamena; Fakfak (SP. Moyana) - Windesi; Sp.3 Moyana - Tiwara - Bofuer; Sp.3 Moyana - Wanoma; Wanggar - Kwatisore - Kampung Muri (Bts Provinsi Papua Barat) Pembangunan/penggantian jembatan ruas Enarotali - Ilaga - Mulia - Wamena; Wamena - Elelim - Jayapura (Yetti); Wamena - Habema - Mumugu; Kenyam - Dekai; Dekai - Oksibil; Wagete - Timika; Fakfak (SP. Moyana) - Windesi; Sp.3 Moyana - Wanoma; Wanggar - Kwatisore - Kampung Muri (Bts Provinsi Papua Barat) -5132. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) Latar Belakang Sampai dengan tahun 2018 rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak masih mencapai 74,58% termasuk akses sanitasi aman hanya mencapai 7,42%. Selain itu, 9,36% rumah tangga masih mempraktikan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka. Masih terdapat gap sebesar 7,58% untuk mencapai target akses sanitasi aman sebesar 15% pada tahun 2024. Penyediaan akses sanitasi sangat berkorelasi dengan penurunan angka stunting dan penurunan pencemaran air dari sumber air limbah domestik. Manfaat 1. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% (termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman) 2. Menurunkan persentase rumah tangga yang BABS di tempat terbuka menjadi 0% 3. Menurunkan angka stunting akibat akses sanitasi buruk menjadi kurang dari 10% Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET 2020 Indikasi Target dan Pendanaan Pelaksana • SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 303.028 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 24 unit 2022 2023 2024 Total • SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 77 unit • SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 101 unit • SPALD-Terpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 152 unit • SPALDTerpusat Skala Kota: 62.352 SR di 28 kab/kota • SPALDTerpusat Skala Permukiman: 284.145 SR di 168 kab/kota • SPALDSetempat Skala Kota: 151 unit • SPALD-Terpusat Skala Kota: 311.760 SR di 28 kab/kota • SPALD-Terpusat Skala Permukiman: 1,4 juta SR di 168 kab/kota • SPALD-Setempat Skala Kota: 505 unit di 374 kab/kota Rp 140,9 Triliun • APBN: Rp 73,5 Triliun • APBD: Rp 1,7 Triliun • Masyarakat/Swasta: Rp 65,7 Triliun KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Swasta, Masyarakat 1. Highlight Proyek 2021 INDIKASI PENDANAAN 2. 3. 4. 5. Pembangunan baru dan pengembangan layanan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat (sistem offsite) skala regional, kota, dan permukiman (Kementerian PUPR, Pemda, DAK, Masyarakat) Pembangunan SPALD-Setempat skala individu, pembangunan dan pengembangan IPLT didukung dengan sistem pengelolaan lumpur tinja (Kementerian PUPR dan DAK) Fasilitasi penyusunan regulasi terkait pengelolaan sanitasi di pusat dan daerah (Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda) Implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan penguatan layanan pengelolaan lumpur tinja (Kementerian PUPR dan Pemda) Peningkatan perubahan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (Kementerian Kesehatan) 51 -5233. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) Latar Belakang 1. Capaian akses air minum layak pada tahun 2018 adalah 87,75%, yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan sebesar 20,14% dan bukan jaringan perpipaan sebesar 67,61% 2. Defisit air baku 2018 mencapai 181,3 m3/detik 3. Baru 59,6% PDAM yang memiliki kinerja sehat (2018). 4. Kurangnya akses air minum yang layak dan aman merupakan salah satu penyebab tingginya prevalensi penyakit yang disebabkan oleh air, seperti diare dan juga stunting. Manfaat 1. 2. 3. 4. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pembangunan akses air minum perpipaan untuk 10 juta rumah tangga. Meningkatkan akses air minum layak nasional menjadi 100% yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan 30,45% dan bukan jaringan perpipaan 69,55% Menjamin ketersediaan air baku untuk air minum (50 m3/detik) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan akses air minum layak dan aman yang dapat diakses pada saat dibutuhkan dan memenuhi standar kesehatan 5. Meningkatkan tingkat kesehatan, penyediaan akses air minum layak dan aman memiliki kontribusi sebesar 70% dalam penanganan stunting Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan 2020 2021 2022 2023 2024 • Pembangunan air baku: 4,27 m3/detik • Pembangunan air baku: 11,4 m3/detik • Pembangunan air baku: 11,4 m3/detik • Pembangunan air baku: 11,4 m3/detik • Pembangunan air baku: 11,4 m3/detik • • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): 1.000.000 SR • Pembangunan SPAM: 1.500.000 SR • Pembangunan SPAM: 2.000.000 SR • Pembangunan SPAM: 3.000.000 SR • Pembangunan SPAM: 10.000.000 Sambungan Rumah di 34 Provinsi • Pembangunan SPAM: 2.500.000 SR Total Pembangunan air baku: 50 m3/detik INDIKASI PENDANAAN Rp 123,4 Triliun APBN : 77,9 Triliun APBD : 15,6 Triliun KPBU : 29,9 Triliun Pelaksana Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Highlight Proyek 1.Menyediakan air baku di kawasan prioritas pulau kecil terluar sebanyak 0,96 m³/s. 2.Menyediakan air baku di kawasan prioritas daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) sebanyak 17,62 m³/s 3.Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan perkotaan sebanyak 9,8 m³/s. 4.Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) sebanyak 2,64 m³/s. 5.Menyediakan air baku di Kawasan pantai utara Jawa sebesar 2,45 m³/s. 6.Penyediaan air baku di kawasan rawan air sebanyak 16.54 m³/s. 7.Penurunan tingkat kebocoran hingga 25% (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah, PDAM) 8.Perluasan jaringan dan pemanfaatan kapasitas terpasang 2,89 juta SR (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah) 9.Peningkatan/pembangunan SPAM baru 40.400 L/dtk (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah) 10.Pembangunan SPAM regional 10.150 L/dtk (Ditjen. CK - Kemen PUPR, Pemerintah Daerah) 11.Peningkatan kinerja operator air minum, 100% sehat (Ditjen CK - Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah) 52 -5334. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) Latar Belakang • • • • Manfaat 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh 2. Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (lintas kab/kota) Durasi 2020-2024 (5 tahun) Persentase rumah tangga yang tinggal di hunian layak pada tahun 2018 sebesar 54,1% Belum optimalnya pemanfaatan lahan di perkotaan untuk kebutuhan hunian Masyarakat menengah ke bawah bertempat tinggal jauh dari pusat kegiatan Belum adanya sistem penyediaan perumahan di perkotaan yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat INDIKASI TARGET INDIKASI PENDANAAN 2020 2021 2022 2023 2024 Indikasi Target dan Pendanaan 145.978 160.853 194.260 223.560 275.439 Total • 500.000 unit Rumah Susun Sederhana Sewa • 500.000 unit Rumah Susun Sederhana Milik • Lokasi Prioritas: 6 Kawasan Metropolitan (Mebidangro, Maminasata, Bandung Raya, Gerbangkertosusilo, Jabodetabek, Kedungsepur) Pelaksana Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, & Masyarakat Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 5. Rp. 397,9 Triliun APBN: Rp 18 Triliun APBD: Rp 109,2 Triliun BUMN: Rp 28 Triliun SWASTA: Rp 237,5 Triliun Masyarakat: Rp 5 Triliun Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN (Kementerian PUPR) Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR (KPBU) Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik oleh Pengembang (Dunia Usaha) Peremajaan Kota (Urban Renewal) Pengembangan Kawasan Berbasis Transit (Transit Oriented Development) 53 -5435. Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah Latar Belakang 1. Produksi gas bumi nasional cukup besar sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk penggunaan dalam negeri 2. Jaringan gas kota terbangun saat ini masih cukup rendah (537.000 SR) Manfaat 1. Penghematan subsidi LPG sebesar Rp 297,55 M per tahun dan penghematan pengeluran energi masyarakat sebesar Rp 386 M per tahun (setara 1 juta SR); 2. Mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ribu ton per tahunnya, serta pengurangan defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp 2,64 T per tahun. 3. Lokasi prioritas: DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan, Palembang Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan Pembangunan Jaringan Gas Kota (APBN) (Sambungan Rumah/SR) 2020 266.070 SR Pembangunan Jaringan Gas Kota (KPBU) (Sambungan Rumah/SR) Pembangunan Jaringan Gas Kota (BUMN) (Sambungan Rumah/SR) Pelaksana KESDM, dan Badan Usaha Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 50.000 2021 2022 2023 2024 100.000 SR - - - 50.000 839.555 800.000 800.000 583.930 Total 366.070 SR 2.489.555 SR 633.930 SR Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui APBN (KESDM) Review dokumen FEED-DEDC pembangunanan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (KESDM) Penyediaan dukungan pemerintah (Kemenkeu) Pembangunan Infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga (BUMN) INDIKASI PENDANAAN Rp 38,4 Triliun APBN: Rp 4,1 Triliun BUMN: Rp 6,9 Triliun KPBU: Rp 27,4 Triliun -5536. Pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai Kritis Latar Belakang 1. 2. 3. 4. Lahan di Indonesia dengan kondisi kritis seluas 24,3 juta hektar Kualitas sungai pada DAS Kritis tercemar sedang-berat Monitoring kualitas air di DAS Kritis masih sangat rendah dan bersifat konvensional Frekuensi bencana banjir di DAS Kritis semakin meningkat Manfaat 1. 2. 3. 4. Pengembangan sistem pemantauan kualitas air yang terintegrasi 566 telemetri. Peningkatan kualitas air menjadi kelas II. Penurunan erosi di wilayah DAS Kritis dengan penghijauan lahan kritis sebesar 150.000 Ha. Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan 2020 2021 2022 2023 2024 Total • Penghijauan lahan kritis • 30.000 Ha • 30.000 Ha • 30.000 Ha • 30.000 Ha • 30.000 Ha • 150.000 Ha • Jumlah IPAL Industri yang dibangun • 121 unit • 121 unit • 138 unit • 138 unit • 48 unit • 566 unit • Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Permukiman • 28.888 KK • 96.121 KK • 96.121 KK • 144.181 KK • 144.181 KK • 509.492 KK • Infrastruktur pengendali banjir yang dibangun • 3 unit kolam retensi • 2 unit check dam • 10 unit kolam retensi • 4 unit check dam • 10 unit kolam retensi • 4 unit check dam • 10 unit kolam retensi • 15 unit check dam • 10 unit kolam retensi • 20 unit check dam • 36 unit kolam retensi • 52 unit check dam • Panjang normalisasi sungai • 23,66 km • 25 km • 25 km • 25 km • 25 km • 122,66 km Pelaksana KemenPUPR dan Pemerintah Daerah Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 5. Penghijauan Lahan Kritis (KemenLHK) IPAL Industri (KemenLHK) Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Permukiman (KemenPUPR) Infrastruktur pengendali banjir (KemenPUPR) Normalisasi sungai (KemenPUPR) INDIKASI PENDANAAN Rp 30,9 Triliun (APBN) -5637. Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km) Latar Belakang 1. Kebutuhan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk menghubungkan antara sumber gas dengan pengguna baik untuk rumah tangga, transportasi, industri, serta kelistrikan, terutama untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur; 2. Diperkirakan sumber daya gas bumi di region V Kalimantan akan mengalami surplus dari tahun 2018-2027. Manfaat 1. 2. 3. 4. Durasi 2020-2024 (5 tahun) Menyambungkan jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan); Memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan; Mendukung penyediaan energi untuk calon ibukota negara; Mendorong pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah Natuna INDIKASI TARGET INDIKASI PENDANAAN Ruas Pipa Transmisi Kaltim-Kalsel (Bontang-Banjarmasin) Indikasi Target dan Pendanaan Ruas Pipa Transmisi Kalsel-Kalteng (Banjarmasin-Palangkaraya) 2.219 km Ruas Pipa Transmisi Kalteng-Kalbar (Palangkaraya-Pontianak) Ruas Pipa Transmisi Natuna-Kalbar (Natuna D Alpha-Pontianak) Pelaksana KESDM, Badan Usaha, Skema Pembiayaan: Badan Usaha Highligt Proyek 1. 2. Alokasi gas, penetapan, dan pengawasan jaringan pipa (KESDM); Pembangunan pipa transmisi (Badan Usaha) Rp 36,4 Triliun (Badan Usaha & APBN) -5738. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Latar Belakang 1. Peningkatan timbulan limbah B3 di Indonesia menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan, namun ketersediaan fasilitas pengolahannya masih sangat terbatas sehingga biaya pengolahan menjadi tinggi, terutama dari segi komponen transportasi 2. Jumlah dan sebaran fasilitas pengolahan limbah B3 medis masih terbatas (kebutuhan minimal 34 unit atau 1 unit di setiap provinsi) sedangkan pengolahan limbah B3 secara terpadu belum tersedia (kebutuhan minimal 1 unit di tiap 4 pulau utama: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa) Manfaat Meningkatkan kapasitas jumlah limbah B3 medis yang terolah hingga mencapai 26.880 ton/tahun Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET 2020 2021 2022 2023 2024 Indikasi Target dan Pendanaan Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 4.200 ton/tahun Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 9.240 ton/tahun Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 15.120 ton/tahun Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 21.000 ton/tahun Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 26.880 ton/tahun Pelaksana Kemen LHK, Kemenkes, Badan Usaha Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. INDIKASI PENDANAN Total Kapasitas limbah B3 terolah sebesar 26.880 ton/tahun Rp 4,6 Triliun APBN: Rp 0,6 Triliun KPBU : Rp 3,0 Triliun Swasta : Rp 1,0 Triliun Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu wilayah Kalimantan (KPBU – koordinasi KLHK) Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua/Sumapapua (KPBU – koordinasi KLHK) Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 terpadu wilayah Jawa Timur (Swasta – koordinasi KLHK) Penyediaan fasilitas pengolahan limbah B3 terintegrasi yang berasal dari berbagai sumber fasilitas pelayanan kesehatan (KLHK) -5839. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Latar Belakang 1. Ancaman bencana semakin masif, kompleks, dan tidak dapat diprediksi seiring dengan perubahan lingkungan; terutama ancaman bencana hidrometeorologi (akibat perubahan iklim dan cuaca), bencana geologi (akibat aktivitas tektonik dan vulkanik); serta bencana lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan (khususnya air dan udara). 2. Kelengkapan peralatan serta akurasi dan kecepatan dari sistem peringatan dini yang tersedia belum cukup memadai untuk mengantisipasi tingginya frekuensi dan banyaknya jenis ancaman bencana di Indonesia, selain itu belum terbentuk sistem peringatan dini yang terintegrasi dan efisien. Manfaat Meningkatkan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana dari 5 menit menjadi 3 menit, sehingga dapat mengurangi kerusakan dan/atau kerugian akibat bencana. Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET 2020 2021 • Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 4,5 menit 2022 Indikasi Target dan Pendanaan • Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 5,0 menit • Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 4,0 menit Pelaksana BMKG, BNPB, KLHK, BIG, Kemen ESDM, LAPAN, LIPI, BPPT Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2023 • Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 3,5 menit Informasi gempabumi dan tsunami dengan pemasangan seismograf (BMKG) Prediksi dan peringatan dini cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II (BMKG) Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (KLHK) Pengembangan Pos Pengamatan Gunungapi (Kemen ESDM) Stasiun Pasang Surut Permanen yang Dibangun (BIG) Sistem Peringatan Dini Bencana (BNPB) 2024 Total • Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 3,0 menit • Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana 3,0 menit INDIKASI PENDANAAN Rp 13,0 Triliun (APBN) -5940. Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT Latar Belakang Manfaat Durasi 1. 2. 3. 4. 5. Jumlah serangan siber terbanyak ke Indonesia adalah virus malware /trojan-activity sebesar 92% dari total 20.033.257 serangan siber (Jan-Mei 2019). Fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet dengan penetrasi sebesar 56% (Jan 2019). BSSN hanya memiliki satu sistem monitoring Mata Garuda yang belum mampu mencakup seluruh titik rentan di Indonesia. Belum ada pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber. Belum ada mekanisme integrasi dan sharing data informasi serangan siber antar stakeholder terkait 3. Meningkatnya pelayanan multistakeholder keamanan siber melalui pusat informasi terpadu bagi masyarakat; 4. Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar stakeholder terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya). 1. Menurunnya insiden serangan siber; 2. Meningkatnya kemampuan bersama multistakeholder keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan/ancaman siber; 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET 2020 • Indikasi Target dan Pendanaan • • Penguatan NSOC BSSN Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 800 orang Pembentukan dan penguatan CSIRT 15 KLD 2021 • • • • Penguatan NSOC BSSN Penguatan SOC Tahap I Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang Pembentukan dan penguatan CSIRT 25 KLD 2022 • • • • Penguatan NSOC BSSN Penguatan SOC Tahap II Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang Pembentukan dan penguatan CSIRT 27 KLD 2023 • • • • Penguatan NSOC BSSN Penguatan SOC Tahap III Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber 700 orang Pembentukan dan penguatan CSIRT 27 KLD 2024 • • • Penguatan NSOC BSSN Peningkatan kapasitas SDM Kamsiber700 orang Pembentukan dan penguatan CSIRT 27 KLD Total • • • Pelaksana Badan Siber dan Sandi Negara; Kepolisian Nasional R.I; Kementerian Pertahanan/TNI; Badan Intelijen Negara; Kejaksaan Agung. Highlight Proyek 1. 2. 3. 4. Peningkatan Kapasitas SDM CSSA (BSSN, BIN, Kemhan/TNI, Polri, Kejaksaan) Perluasan cakupan NSOC (BSSN) Pembangunan SOC (BSSN, BIN, Kemhan/TNI, Polri, Kejaksaan) Pembentukan CSIRT Sektor Pemerintah (BSSN) Kapasitas SDM Kamsiber 3600 orang Penguatan SOC di 5 KL 100% Pembentukan CSIRT 121 KLD 100% INDIKASI PENDANAAN Rp 8,0 Triliun (APBN) -6041. Penguatan Keamanan Laut di Natuna (1/2) Latar Belakang 1. Adanya eskalasi ancaman di wilayah Natuna; 2. Masih adanya risiko perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF), trans-national crimes serta lemahnya sistem pengelolaan pengamanan navigasi. Manfaat 1. Peningkatan deterrent effect dan penegakan kedaulatan di perairan Natuna; 2. Penurunan aktivitas perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, IUUF, trans-national crimes dan penguatan sistem pengelolaan pengamanan navigasi. Durasi 2020-2024 (5 tahun) INDIKASI TARGET Indikasi Target dan Pendanaan 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 40% Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 55% Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 70% Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 85% Persentase Kecukupan Alutsista dan Sarpras Satuan TNI Terintegrasi di Natuna 100% Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 40% Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 47% Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 60% Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 80% Persentase Kecukupan Alpalkamla dan Sarpras Bakamla di Natuna 100% INDIKASI PENDANAAN Rp 12,2 Triliun (APBN) T. (A in O Z Z r Z1 7m (/) Z 5 Dm 73 ii -0 C 03-o .0 ,..,. v .1 0 to 137 ,.4 cr, ca N- ti0 Z$a) 41. Penguatan Keamanan Laut di Natuna(2/2) Kementerian Pertahanan/TNI Bakamla Pengadaan Alutsista TNI AL Pembangunan Sarpras Pertahanan dan Dukungannya Sistem Peringatan Dini Kamla PengadaanAlpalkamla Pembangunan SarprasKamla PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. Salinansesuai denganaslinya OUOUIM 0}10P IN ,L2NIERTH IVINVI2NN3S 4I s031I-red IP[[