Hukum Acara

Darwan, Prints, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, Djambatan: Jakarta www.negarahukum.com, Alat Bukti Petunjuk,diakses pada hari rabu tanggal 16 mei 2012, pukul 23:15 www.negarahukum.com, Kekuatan Alat Bukti Petunjuk dan Keterangan Terdakwa,diakses pada hari rabu tanggal 16 mei 2012, pukul 23:20 ariblogspot.com, Alat Bukti Petunjuk dalam Sidang Pengadilan,diakses pada hari rabu tanggal 16 mei 2012, pukul 23:22 ii KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah Hukum Pembiayaan dengan judul EKSISTENSI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA hingga selesai dengan segala upaya. Dan tidak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Saya menyadari masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam penyusunan tugas ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa kritik maupun saran yang berguna untuk penyusunan tugas-tugas selanjutnya.

Pembahasan hukum pembuktian dalam buku ini, selain tentang teori pembuktian juga membahas perihal alat bukti, termasuk barang bukti; cara mengumpulkan, memperoleh dan menyampaikan bukti di pengadilan; kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Fokus hukum pembuktian dalam buku ini adalah hukum pembuktian pidana, meskipun juga mengulas beberapa hal terkait hukum pembuktian perdata. Buku ini terdiri atas 6 (enam) bab.

Oleh: Nanda Dwi Haryanto E0014288 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2016 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembuktian dalam perkara pidana memiliki peran penting terkait, terutama dengan kemampuan hakim untuk merekontruksi peristiwa atau kejadian masa lalu sebagai suatu kebenaran. Tujuan pembuktian ialah untuk mencari suatu kebenaran secara materiil atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnya. 1 Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. 2

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) KREDITOR: Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang (Ps. 224 (3)) Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan (Ps. 224 (1) jo. Ps. 1 angka 7)

Pendidikan Khusus Profesi Advokat merupakan pendidikan untuk menempa dan membentuk advokat,pada kesempatan kali ini saya mencoba menyajikan tentang Hukum Acara Perdata yang barangkali bermanfaat dan bilamana ada kesalahan atau kekeliruan akan dibenarkan dikemudian hari,Kritik dan saran yang membangun akan sangat saya harapkan.Untuk informasi dan konsultasi silahkan hubungi HP/WA 0813 9080 6999

E0014288 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2016 Abstrak: Pembuktian merupakan tahap yang memiliki peran penting untuk menjatuhkan putusan. Arti pembuktian dalam perkara perdata ialah meyakinkan Hakim terhadap kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam hukum perdata, siapa yang mendalilkan, maka ia yang harus membuktikan (actor incumbit probatio). Namun, pada perkara tertentu dapat diterapkan pembuktian terbalik. Pada dasarnya prinsip pembuktian terbalik menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (principle of liability principle), sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dalam prinsip pembuktian terbalik, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tak bersalah, dan konsumen tidak dapat sekehendak hati dalam hal mengajukan gugatan.

Melihat proses pembuktian di bidang acara perpajakan dengan bidang acara perdata terdapat perbedaan di dalamnya. Pada pengadilan pajak, adanya suatu sengketa terjadi apabila pihak Direktur Jenderal Pajak dalam proses penagihan pajak kepada wajib pajak, dan pihak wajib pajak atau penanggung pajak mendiamkan saja atau dapat dikatakan menerima perlakuan dan keputusan yang diterapkan kepadanya itu maka tidak ada perselisihan dan tidak ada persengketaan, dan sekaligus tidak perlu adanya pembuktian apakah proses penagihan tersebut telah benar sesuai dengan yang seharusnya atau belum.

Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Undang-Undang tersebut memang ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak.

Pihak yang akan berperkara di Pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama harus memperhatikan ke pengadilan mana perkaranya akan diajukan. Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan. Kesalahan dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dapat mengakibatkan perkara yang diajukan diputus dengan putusan tidak dapat diterima.

modul ini digunakan pada saat perkuliahan di kampus Universitas Ichasan Gorontalo pada mata kuliah Hukum Acara Perdata, yang diberikan oleh Bapak Hakim Martua Sagala SH.MH, dalam modul ini telah dirangkum beberapa buku dari karangan Profesor-profesor ternama ahli hukum. sehingga bagi adik-adik mahasiswa fakultas hukum, khususnya yang mengambil konsentrasi perdata, dapat terbantu dalam mempelajari hukum acara secara mendalam

Salah satu syarat melakukan perkawinan yaitu adanya batasan umur calon mempelai pria dan wanita, pasca revisi Undang-Undang Perkawinan umur calon mempelai pria dan wanita menjadi sama-sama minimal 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini berdampak berubahnya ketentuan permohonan dispensasi kawin. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara  Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan dan mengetahui peran hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder serta mengkombinasikannya dengan data yang diperoleh dari observasi lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkam bahwa Hakim yang mengadili perkara permohonan dispensasi kawin wajib mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Asas yang paling utama yang wajib diterapkan oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak.

Untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran suatu hal yang tidak mungkin diketahui oleh hakim berdasarkan ilmu yang dimilikinya, hakim dapat memerintahkan kepada seorang ahli dalam bidangnya agar memberikan keterangan/pendapatnya tentang peristiwa yang diperkarakan, baik atas permintaan salah satu pihak maupun karena jabatannya

Dalam pengadilan pajak adanya kuasa hukum untuk mendampingi dan atau mewakili para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak memiliki hak dan kewajiban hukum tertentu. Hak dan kewajiban seorang kuasa hukum yang telah memiliki Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum serta memiliki Kuasa Khusus dapat bertindak sebagai kuasa hukum Pengadilan Pajak.

Sebenarnya berbagai negara baik yang menerapkan sistem hukum common law maupun civil law berharap agar hakim-hakim mereka dapat belajar sambil menjalankan tugas (learning by doing). Untuk tujuan tersebut, biasanya negara civil law menggunakan sistem magang informal, di mana hakim yang baru direkrut diperlakukan sebagai staf semiprofesional dalam masa tertentu, untuk mengembangkan kemampuannya hingga layak diangkat sebagai hakim penuh. Adapun negara common law sengaja merekrut hakimnya dari bar association (organisasi advokat) sehingga kapasitas profesional calon hakim dan pengenalannya terhadap sistem dan praktek peradilan sudah terlebih dulu dipastikan.

(INA) Tulisan ini menawarkan solusi untuk mendesain agar peradilan dapat melayani sengketa pengadaan secara lebih efektif. Selama ini putusan peradilan di bidang pengadaan kerap membingungkan karena terdapat tiga lembaga yang mengklaim sebagai tempat untuk menguji keabsahan keputusan pemenang tender. Prosedur beracara juga panjang, apalagi jika pihak yang kalah melakukan banding dan/atau kasasi. Tulisan ini menunjukkan bagaimana masalah tersebut dihindari di Belanda dan menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan good practices di sana. Desain solusi ini perlu diatur melalui UU agar tidak melanggar asas independensi dan UU Kekuasaan Kehakiman. Hal ini adalah argumentasi yang sulit dibantahkan mengenai perlunya mengatur pengadaan barang/jasa dalam bentuk UU.

--

(ENG) This paper aims at providing solution to design the effectiveness of the judiciary on handling procurement disputes. To date, the judicial decisions have created public confusion. Three institutions have claimed having the competence to handle the disputes. In addition, the litigation procedure takes so long. It takes even longer whenever the aggrieved bidders lodge the appeal and/or cassation. To respond those situations, this paper explains how the above problems are prevented in the Netherlands, and recommends Indonesia to take into account its good practices. This design solution should be embodied in an Act to avoid the infringement of the principle of judicial independence as well as the Judiciary Power Act. By this, the urgency to regulate public procurement on goods/services into an Act has become irrefutable.

Abstract: The Correlation among Facts, Norms, Moral and Legal Doctrine in Consideration of a Judge's Decision. A judge must be able to explore and understand the legal values that live in the community, maintain their independence, applying legal norms with high moral, ethical and adhere to a code of professional conduct, attention to doctrine and the views of legal experts in making a decision. This research aims to identify and analyze the correlation between facts, norms, moral and legal doctrine in consideration of a judge's decision. In addition to knowing the scope of the relationship between the existing facts, norms should be used as the base, and how much influence a judge moral (law enforcement) in the decision and determination of the law. This study uses a qualitative-analysis-normative juridical and sociological-empirical.

Keywords: Facts, Norms, Legal Doctrine, Judge’s Considerations

Abstrak: Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. Seorang hakim harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menjaga kemandiriannya, menerapkan norma hukum dengan moralitas yang tinggi, mematuhi etika dan kode etik profesi, memperhatikan doktrin dan pandangan-pandangan para Ahli hukum dalam pengambilan sebuah putusan. Penulisan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan sebuah putusan hakim. Ruang lingkup tulisan ini meliputi hubungan antara fakta-fakta yang ada, norma-norma yang patut dijadikan dasar, dan seberapa besar pengaruh moral seorang hakim dalam pengambilan dan penetapan hukum. Metode yang digunakan kualitatif-analisis dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-empiris.

Kata kunci: Fakta, Norma, Doktrin Hukum, Putusan Hakim

Hukum acara pidana memiliki tujuan yang telah dituangkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.” Dalam pelaksanaannya hukum acara pidana memiliki beberapa proses tahapan yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan upaya hukum.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, akan tetapi rakyat Indonesia tidak hanya beragama Islam ada juga yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Dalam menghadapi perbedaan agama di tengah masyarakat pastinya peraturan perundang-undangan yang diterapkan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, oleh sebab itu dalam artikel ini akan membahas tentang implementasi penerapan hukum acara jinayat di Indonesia. Hukum acara jinayat adalah hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya dari perkara jinayat. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum jinayat adalah provinsi Aceh, pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang ketentuan dan kekuatan hukum kesepakatan hasil mediasi yang dilaksanakan baik, di dalam maupun di luar pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen, kemudian dikuatkan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mediasi telah diatur dalam Pasal 130 HIR, KUHPerdata, UU Nomor 30 Tahun 1999, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Kekuatan hukum hasil mediasi terdapat perbedaan, yaitu kesepakatan yang diperoleh dari mediasi di dalam pengadilan berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan kesepakatan hasil mediasi di luar pengadilan kedudukannya belum memiliki kekuatan hukum tetap melainkan hanya sebagai kontrak biasa bagi para pihak. Abstract This research aims to find out, study, and analyze the provisions and legal force of the Agreement as the results of mediation both inside and outside the court. This research is a descriptive with the type of normative juridical research, which is assessed through a statute approach. The data used is a secondary data obtained through literature and document studies, then corroborated with primary data obtained through interviews, then analyzed qualitatively. The results showed that the provisions of mediation regulated in Article 130 HIR, Civil Code, Law no. 30 of 1999, PERMA No. 1 of 2016 and other laws and regulations. There is also a difference in the legal force resulting from mediation, an agreement obtained from mediation in court in the form of a permanent legal force, and the agreement outside the court has no permanent legal force but only as a contract for the parties.

Abstrak Pembuktian merupakan salah satu aspek yang sangat penting didatangkan dan disiapkan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa hukum. Ada bermacam-macam alat bukti yang ada pada proses pembuktian dalam hukum acara perdata yang salah satu di antaranya adalah alat bukti tulisan/surat. Alat bukti ini menempati posisi yang pertama bagi hakim dalam menilai suatu peristiwa hukum yang terjadi di antara para pihak. Alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika akta tersebut memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Jika persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang itu dipenuhi oleh para pihak maka kekuatan hukum pembuktian itu (alat bukti tulisan) sangat menjadi pertimbangan utama hakim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pokok perkara yang disidangkan.

Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada dua hal yaitu sistempemerintahan sebelum amandemen dan sistem pemerintahan setelahamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Praktik sistem pemerintahanIndonesia mengalami beberapa variasi. Pada bulan Oktober 1945 sampaisebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah berlaku Sistem PemerintahanParlementer. Dimana dapat difahami bahwa dalam konstitusi Negara kita tidakdikenal Sistem tersebut namun secara praktiknya menyimpang dari amanatkonstitusi.Dalam tulisan ini penulis mengangkat permasalahan yaitu apakah sistempemerintahan Indonesia dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan UUD 1945.Dalam menjawab permasalahan di atas penulis melakukan kajian pustaka/teoritis dalam beberapa literatur, baik dalam bentuk kajian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen, literatur yang terkait danjuga pada beberapa jurnal ilmiah. Kemudian dari kajian tersebut dianalisissecara yuridis normatif.Inkonsistensi penerapan Sistem Pemerintahan ini merup...

Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada dua hal yaitu sistem pemerintahan sebelum amandemen dan sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Praktik sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa variasi. Pada bulan Oktober 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah berlaku Sistem Pemerintahan Parlementer. Dimana dapat difahami bahwa dalam konstitusi Negara kita tidak dikenal Sistem tersebut namun secara praktiknya menyimpang dari amanat konstitusi. Dalam tulisan ini penulis mengangkat permasalahan yaitu apakah sistem pemerintahan Indonesia dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan UUD 1945. Dalam menjawab permasalahan di atas penulis melakukan kajian pustaka/ teoritis dalam beberapa literatur, baik dalam bentuk kajian terhadap Undang- Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen, literatur yang terkait dan juga pada beberapa jurnal ilmiah. Kemudian dari kajian tersebut dianalisis secara yuridis normatif. Inkonsistensi penerapan Sistem Pemerin...

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama Manado. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan angket untuk menjaring datamengenai kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama Manado. Angket disebarkan kepada 13 orang responden (hakim sekretaris dan panitera) di pengadilan agama Manado. Jumlah populasi tersebut sekaligus menjadi sempel dalam penelitian ini. Jadi jumlah sempel sama dengan jumlah populasi. Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh yang selanjutnya disesuaikan dengan data pustaka kemudian penulis memberikan argumentasi hukum terhadapo hasil penelitian tersebut. Kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkaradi pengadlan agama Manado sangan penting bagi para pihak dan majlis hakim.pada pasal 1866 KUH Perdata, urutan pertama alat bukti disebut bukti tulisan (schrifftelijke bewijs, written avidence). Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama disbanding alat bukti lainnya. Meskipun alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang pertama dan utama akat tetapi majelis hakim yang memeriksa suatu perkara tidakbersifat kaku dan menilai kedudukan peran alat-alat bukti lainnya. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi sama

Oleh : SYAPUTRA (B1A109122) DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS HUKUM 2012 ii KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana dengan judul PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG ADVOKAT hingga selesai dengan segala upaya. Dan tidak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Saya menyadari masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam penyusunan tugas ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa kritik maupun saran yang berguna untuk penyusunan tugas-tugas selanjutnya.