Hukum Peradilan Indonesia

Kedudukan Panitera pada pengadilan merupakan unsur pimpinan. Hal ini mengandung konsekwensi bahwa segala tindakan atau aktivitas Panitera harus dipertanggung jawabkan kepada ketua Pengadilan. Kepaniteraan pengadilan dipimpin oleh seorang Panitera yang juga merangkap sebagai sekretaris sehingga panitera juga menjadi pemimpin pada kesekretariatan pengadilan, masing-masing dibantu oleh wakil panitera dan wakil sekretaris. Dengan kedudukan seperti itu maka hubungan antara panitera dengan ketua Pengadilan berada dalam hubungan garis lurus (linear) atau garis komando dimana seluruh ketetapan ketua dilaksanakan oleh Panitera, tentu saja seorang panitera harus mampu menjadi konseptor sekaligus pekerja, karena ia sejatinya merupakan agen perubahan di sebuah Pengadilan. b. Tugas pokok Panitera Tugas pokok kepaniteraan ini tidak dipisahkan dengan tugas pokok pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, seluruh kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien dengan menfungsikan tugas-tugas kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini memerlukan kecerdasan kerja dalam penataan administrasi, baik administrasi yang dilaksanakan secara manual maupun administrasi dengan sistem komputerisasi. Karenanya pada akhir-akhir ini tenaga kepaniteraan dituntut untuk menguasai dan mengembangkan kemanpuan di bidang

Meski jenis peradilan tidak berubah (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara & Peradilan Militer), namun didasari oleh perubahan kebutuhan, dunia peradilan berkembang dengan lahirnya peradilan khusus. Ada beberapa peradilan khusus yang pada dasarnya tetap menginduk pada jenis peradilan yang telah ada. Orde Reformasi telah meresponnya dengan lahirnya berbagai aturan yang memfasilitasi lahir dan beroperasinya peradilan khusus, disamping juga mengaitkan proses ajudikasi di beberapa lembaga yang lahir pada masa reformasi ini.

A. Pendahuluan Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara Indonesia merupakan faktor yang sangat hakiki dalam kehidupan bernegara, yaitu menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia. Alat negara yang mempunyai peran dan tugas penting dalam rangka penyelenggaraan sistem pertahanan negara adalah militer, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran tugas TNI tersebut, maka telah di adakan dan di berlakukan peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku bagi prajurit TNI, di samping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI inilah yang dikenal dengan hukum militer. Salah satu peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yurisdiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer. 1 Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana pidana untuk orang sipil dan peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki 1 Subekti niken, Supriyadi. 2014, yurisdiksi peradilan terhadap prajurit tantara nasional indonesia sebagai tindak pelaku pidana.hlm 100

Seiring pertumbuhan korporasi yang semakin pesat dalam bidang kegiatan ekonomi, muncul apa yang disebut dengan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan extra ordinary crime. Bahkan dampaknya tidak hanya kerugian sesaat, tetapi berdampak dalam waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, Soesanto 1 berpendapat bahwa gagasan pemidanaan terhadap korporasi melalui kebijakan pidana semakin menguat dan penting. Diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana, berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga berarti bahwa baik di kalangan akademisi maupun praktisi, kejahatan khusus yang disebut corporate crime tersebut dianggap sebagai kejahatan yang pelakunya (korporasi) bias dipertanggung-jawabkan dalam hukum pidana. 2 Ternyata KUHP sebagai induk hukum pidana materiil tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi masih jauh dari yang diharapkan. Melihat kelemahan yuridis dari KUHP tersebut, di Indonesia dewasa ini sedang berlangsung usaha untuk memperbaharui KUHP, termasuk usaha untuk memformulasikan kebijakan hukum pidana tentang penanggulangan kejahatan korporasi. Meskipun beberapa peraturan hukum pidana di luar KUHP mengatur kejahatan korporasi (mengakui korporasi sebagai subyek tindak pidana), namun sistem pertanggungjawabannya tidak diatur secara tegas. Dengan demikian, secara hukum harus dikembalikan pada ketentuan KUHP yang secara jelas tidak mengakui korporasi sebagai subyek tindak pidana. Oleh 1 I.S. Susanto, Tinjauan Kriminologis tentang Kejahatan Ekonomi, Makalah pada Penataran

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi (ditaati) oleh mayoritas penduduk Islam pada umumnya dan rakyat Indonesia pada khususnya adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat. Sebagai bagian dari ajaran dan keyakinan Islam, hukum Islam ada dalam kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.

Ditengah hiruk pikuk mempersiapkan pergelaran akbar pemilihan kepala daerah secara serentak nasional yang akan digelar pada tahun 2024 rupanya masih menyisakan banyak pekerjaan yang belum terlaksana. Salah satunya yaitu pembentukan peradilan khusus yang akan menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan dengan UU No. 11 tahun 2012 memuat perkembangan sistem perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan adanya konsep Restorative Justice dan Diversi dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku pidana. Kedua konsep ini merupakan perkembangan yang substansial dalam pemenuhan hak anak terutama penghindaran perampasan kemerdekaan anak. Dalam proses penegakkan hukum UUSPPA peranan penegak hukum sangat penting. UUSPPA memberikan mandat bagi para penegak hukum baik itu dari penyidik, penuntut umum, hakim hingga Balai Pemasyarakatan untuk melaksanakan undang-undang ini sesuai dengan isinya, bahkan terdapat sanksi pidana bagi para penegak hukum apabila tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan UUSPPA.

The writing of this research was backgounded by the incident  happened in Cebongan Prison.  Where  detainees were being murdered by some Military personel.  This case being a national issued since the incident happened between Civilian and Military Personel. In which the victims are the Civilians and the perpetrator are Military Personels. Thus the jurisdiction of the trial becoming the new issue. Since the perpetrator who came from Military shall be prosecuted within Military Trial. Meanwhile the victims are civilians means this case shall belong to Public Trial.
Therefore occur a thought whereas the Trial should belong to Connectivity Trial. Indeed this trial has a jurisdiction in between Military and Public Trial. Connectivity trial is a trial system applies towards criminal acts whereas the suspects were attributive between civilian and military personel. Although at the end this belong to the Military Trial  this research will analyze deeper  of how the Public,  Military and Connectivity Trial works. Thus there will be a better uderstanding relates to the legality of Military Trial in this case.
The methods being used in this research is descriptive and analyze qualitatively. The Data resources are taken from either national and local newspapers, national news portals as well. Study literature in this reseach are taken from National Laws, The book of criminal law, and The Book of Criminal Law Procedure.
Based on the literature studies can be concluded that Military Trial has only jurisdiction towards criminal acts did by the Military Personel who violates  military criminal law, meanwhile Public Trial has jurisdiction over military personel did criminal acts within general criminal law.  In a case of a person conducting general criminal acts and military criminal act in the same time then the case will belong to Connectivity Trial.
Keywords: Cebongan Prison, Court Jurisdiction, Homocide

UU Darurat 1/1951 dan UU 19/1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menghapus pengadilan swapraja (Zelfbesturrrechtspraak), pengadilan adat (Inheemsche rechtspraak) dan pengadilan desa (Dorpjustitie). Sejak diberlakukan dua UU tersebut, maka hanya pengadilan Gubernemen (Gubernemen-rechtspraak) dan pengadilan agama (Godsdientige Rechtspraak) yang diwarisi dalam sistem peradilan Indonesia, Pengadilan Gubernemen menjadi pengadilan negeri dan pengadilan agama (Godsdientige Rechtspraak) mejadi pengadilan agama. Pengaturan penghapusan pengadilan swapraja, pengadilan adat, dan pengadilan desa kemudian diperkuat lagi dengan UU 14/1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 3 ayat (1) UU 14/1970 menyebutkan bahwa semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan melalui UU, Laudjeng (2003). Penghapusan pengadilan adat dan pengadilan desa jelas menghilangkan saluran ekspresi pelaksanaan hukum adat oleh masyarakat hukum adat. Situasi tersebut memaksa masyarakat hukum adat mempertahankan kepentingan-kepentingan hukumnya ke peradilan Negara dengan sistem dan tata cara yang berbeda dengan hukum adat. Di lapangan sosial, hukum adat berkembang sendiri dalam unit-unit desa adat. Peradilan adat yang masih bertahan dalam praktek-praktek kehidupan di masyarakat hukum adat berubah menjadi sebuah pilihan penyelesaian sengketa (PPS) diluar peradilan. Peradilan adat dianggap sebagai mekanisme penyelesaian sengketa informal yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya, Hukum adatpun melemah dan tertinggal dari perkembangan pembangunan hukum nasional. Kondisi diatas diperparah lagi dengan pemberlakukan penyeragaman desa oleh rezim Orde Baru melalui UU 5/79 tentang Pemerintahan Desa. Dengan pemberlakukan UU 5/1979, maka sempurnalah penghancuran Desa adat dan peradilan adat dalam sistem pemerintahan dan sistem peradilan. Mengeluarkan peradilan adat dari sistem hukum nasional ternyata tidak mampu menghapus secara keseluruhan praktek peradilan adat dan hukum adat dalam kehidupan sosial. Peradilan adat masih hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat. Di Lombok misalnya, hukuman " makurung " , yaitu hukuman ―dianggap mati‖ bagi seseorang yang melanggar hukum adat masih berlaku. Selain itu, hukuman " dibuang sepanjang adat " pada nagari-nagari di Sumatera Barat dengan mengucilkan seseorang secara sosial akibat melanggar hukum adat efektif dilaksanakan. Hal tersebut melahirkan kesenjangan (gap) antara realitas hukum dengan realitas berhukum masyarakat hukum adat. Akibatnya konflik hukumpun terjadi, masyarakat hukum adat vis-à-visdengan Negara dalam sengketa-sengketa terkait kehidupan masyarakat hukum adat. 1 Artikel ini juga dipublikasi dalam

(INA) Tulisan ini menawarkan solusi untuk mendesain agar peradilan dapat melayani sengketa pengadaan secara lebih efektif. Selama ini putusan peradilan di bidang pengadaan kerap membingungkan karena terdapat tiga lembaga yang mengklaim sebagai tempat untuk menguji keabsahan keputusan pemenang tender. Prosedur beracara juga panjang, apalagi jika pihak yang kalah melakukan banding dan/atau kasasi. Tulisan ini menunjukkan bagaimana masalah tersebut dihindari di Belanda dan menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan good practices di sana. Desain solusi ini perlu diatur melalui UU agar tidak melanggar asas independensi dan UU Kekuasaan Kehakiman. Hal ini adalah argumentasi yang sulit dibantahkan mengenai perlunya mengatur pengadaan barang/jasa dalam bentuk UU.

--

(ENG) This paper aims at providing solution to design the effectiveness of the judiciary on handling procurement disputes. To date, the judicial decisions have created public confusion. Three institutions have claimed having the competence to handle the disputes. In addition, the litigation procedure takes so long. It takes even longer whenever the aggrieved bidders lodge the appeal and/or cassation. To respond those situations, this paper explains how the above problems are prevented in the Netherlands, and recommends Indonesia to take into account its good practices. This design solution should be embodied in an Act to avoid the infringement of the principle of judicial independence as well as the Judiciary Power Act. By this, the urgency to regulate public procurement on goods/services into an Act has become irrefutable.

Budaya hukum merupakan unsur suatu sistem hukum, baik apa yang diuraikan dalam teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedmann1  maupun
Ugo Mattei2 . Bagi penataan sistem hukum Indonesia, budaya hukum memiliki posisi penting. Sebaik apapun isi suatu aturan dan selengkap apapun struktur hukum, kalau budaya hukum masyarakat tidak mendukung, maka tingkat keberlakuan suatu
hukum akan mengalami kelambanan bahkan mati suri. Penulis berpendapat, ketika etik yang merupakan bagian dari budaya atau wujud dari budaya, setelah dituangkan pada suatu aturan dan tidak didukung oleh perilaku yang baik maka akan menghadapi kendala
dalam penegakannya.

Abstrak "Efektifitas Mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A diketahui bahwa, perkara yang masuk dengan perkara yang berhasil dimediasi presentasenya sangat sedikit. Proses mediasi dalam perkara perdata ini masih belum efektif, hal ini dikarenakan oleh faktor yang berperkara bersikeras dengan keinginan masing-masing dan sudah tidak mau berdamai lagi. Sehingga membawa perkara tersebut ke pengadilan agar mendapatkan keputusan hukum dari pengadilan. Tingkat keberhasilan mediasi sendiri hanya sekitar tidak mecapai 1%. Ketidak efektifan dari mediasi di Pengadilan Negeri Malang sendiri bisa di lihat dari segi keberhasilan yang sangat rendah."

Artikel ini menganalisa mengenai prinsip dan praktik terhadap keterbukaan informasi yang dapat diterapkan oleh lembaga peradilan. Salah satu tantangan yang terjadi adalah adanya kebutuhan akan akses informasi dengan batasan untuk memperoleh akses tersebut, termasuk adanya keinginan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) . yang akan berencana untuk melarang stasiun televisi untuk melakukan liputan langsung terhadap proses persidangan yang dikhawatirkan dapat membentuk opini publik sebelum jatuhnya vonis resmi dari Pengadilan.

PK DIANTARA MK DAN MA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur peninjauan kembali (PK) hanya sekali. Dengan putusan MK tersebut, maka terpidana bisa mengajukan PK berkali-kali. Namun sudah beberapa hari terakhir, putusan itu kembali dipersoalkan. Mantan ketua MK Prof. Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa masalah pengajuan PK antara MK dan MA (Mahkamah Agung), sebaiknya tidak dibesar-besarkan. "Sebetulnya tidak perlu diperpanjang. Perbedaan itu biasa,

The purpose of writing this article is to find out how the implementation of civil case decisions that have permanent legal force (in kracht van gewijsde). And non-juridical and juridical obstacles that can occur during the implementation of the case decision. The method used in this paper is a normative legal research method or normative legal research using an analytical approach by analyzing the legal principles, legal rules, and legal systems that exist in the legislation, and supported by secondary data in the form of scientific works and research result. With the results of the study showing the procedure for implementing civil case decisions that have permanent legal force carried out by district courts whose implementation often encounters several obstacles such as juridical obstacles in the form of a PK or judicial review submitted by the defendant to the execution of the Supreme Court and the existence of Derden Verzet submitted by a third party as a resistance submitted before execution. And non-juridical obstacles, such as changing hands, the object of execution or the object of execution no longer belongs to the defendant's execution. And as a prevention of impediments that will occur, the District Court can ask for assistance from legal apparatus such as the TNI and Polri so that the execution procedure in its implementation can run smoothly and nothing hinders the execution process.