Sengketa Wanprestasi

Rumah merupakan hunian tiap manusia yang dimana manusia tidak dapat hidup normal jika tidak memiliki tempat tinggal karena sudah menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan untuk mempermudah masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal melalui transaksi jual beli rumah beserta tanah yang sesuai dengan konsiderans huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP). Pembeli sebagai konsumen yang berperan aktif dalam transaksi jual beli rumah melakukan perjanjian dengan developer yang didasarkan pada pasal 1320 KUHPer tentang syarat sah suatu perjanjian namun dari pihak developer ada yang melakukan Wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis mengenai perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli rumah dan tanah melalui developer. Dalam sebuah perjanjian transaksi jual beli rumah dan tanah konsumen wajib untuk dilindungi apabila pihak developer melakukan wanprestasi, berdasarkan payung hukum yang ada bahwa hak-hak konsumen dijamin dan dilindungi oleh negara. Adanya kesalahan yang dilakukan developer maka pihak developer wajib untuk bertanggung jawab dengan cara ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adapun kesimpulannya yaitu konsumen yang melakukan itikad baik dalam perjanjian berhak mendapatkan perlindungan sementara pihak developer yang melakukan kesalahan harus bertanggungjawab atas perbuatannya.