Mahkamah Konstitusi

Tidak adanya aturan perundang-undangan yang sempurna, yang di dalamnya pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya atau jelas sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan manusia memunculkan ungkapan “Het recht hink achter de feiten ann”, yang berarti hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya. Dengan demikian, suatu peristiwa konkrit harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Menjelaskan, menafsirkan, dan melengkapi aturan hukumnya dilakukan agar hukum tidak berada dalam ruang vacum yang tidak dapat digunakan bagi peristiwa konkrit (Atmasasmita, 2014).

Putusan Mahkamah Konstitusi dirumuskan dan diputuskan secara kolegial oleh seluruh Hakim Konstitusi yang berjumlah sembilan orang. Namun dalam berbagai putusan tersebut, tidak jarang ditemukan adanya perbedaan pendapat akhir dari satu atau lebih Hakim Konstitusi yang dituangkan di dalam putusannya. Pendapat berbeda ini lebih dikenal dengan istilah dissenting opinions. Pertanyaannya, mengapa di antara Hakim Konstitusi dapat muncul perbedaan pendapat akhir? Bukankah proses persidangan yang sama juga diikuti oleh seluruh Hakim Konstitusi?

Kenyataannya, fakta yang sama dari suatu perkara tidak serta-merta menghasilkan pendapat yang sama di kalangan hakim. Hal ini dapat disebabkan setidaknya karena adanya perbedaan penggunaan penafsiran hukum dan konstitusi yang juga dipengaruhi oleh perbedaan pengalaman, latar belakang, dan perspektif keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing Hakim Konstitusi. Terlepas dari adanya perbedaan dissenting opinions di berbagai sistem peradilan dunia, pencantuman dissenting opinions di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah meningkatkan prinsip akuntabilitas peradilan (judicial accountability).

Buku ini berisi kodifikasi pendapat berbeda (dissenting opinions) yang disampaikan oleh Hakim Palguna selama menjadi Hakim Konstitusi dalam dua periode (2003-2008 dan 2015-2020). Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan intelektualnya sebagai seorang Hakim Konstitusi, buku ini mampu memotret sebagian jejak dan jalan pemikiran Hakim Palguna dalam memutus isu-isu konstitusional yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, buku ini penting dibaca oleh para akademisi, peneliti, dan masyarakat umum yang menaruh minat pada dunia peradilan dan profesi hakim, khususnya di Mahkamah Konstitusi.

Editor: Pan Mohamad Faiz dan Achmad Edi Subiyanto
Penerbit: Rajawali Pers
ISBN: 978-623-231-274-6
Halaman: 261
Ukuran: 15 x 23 cm
Tahun Terbit: 2020

Pemesanan:
Website: http://www.rajagrafindo.co.id
Email: [email protected]
WhatsApp: 0812-8247-4885

Benang kusut terkait proses dan persyaratan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Pemilu 2019 rupanya belum juga terurai lepas. Artikel ini menganalisis Putusan Bawaslu terhadap kasus persyaratan calon anggota DPD yang mengambil jalan kompromistis.

Tulisan ini membahas mengenai pergeseran model putusan MK dalam sengketa hasil Pilkada yang tidak lagi menggunakan model putusan sela. Selain itu, tulisan ini juga membahas implikasi dan proses pemeriksaan sengketa hasil Pilkada pasca pemungutan atau penghitungan suara ulang (PSU)

Tulisan ini membahas mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Papua dengan menggunakan sistem noken. Dalam perkembangannya, sistem noken semakin dibatasi penggunaannya di Papua berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua. Kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada 2020 menjadi salah satu fakta bahwa sistem noken atau ikat kini hanya bisa dilakukan di Kabupaten Yakuhimo saja

Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa kali terlontar wacana dari ahli yang memberikan keterangan agar MK Indonesia bisa membuat keputusan meniru MK Thailand. Publik yang mendengar, baik yang berada di dalam ataupun di luar ruang persidangan, menjadi bertanya-tanya seperti apakah sebenarnya peran dan keputusan yang dikeluarkan oleh MK Thailand. Perlukah MK Indonesia meniru MK Thailand? Sayangnya, referensi tentang MK Thailand di Indonesia saat ini masih sangat terbatas.

Salah satu studi yang mengkaji perbandingan langsung antara MK Thailand dan MK Indonesia dapat ditemukan di dalam buku JCL Studies in Comparative Law No. 1 (2009) dengan tema Constitutional Courts: A Comparative Studies. Penulisnya adalah Andrew Harding, Profesor Hukum Asia-Pasifik dari University of Victoria (Kanada) dan Peter Leyland, Profesor Hukum Publik dari London Metropolitan University (Inggris), dengan judul artikel “The Constitutional Courts of Thailand and Indonesia: Two Case Studies from South East Asia”. Artikel berikut ini akan menguraikan kajian dan hasil perbandingan dari kedua penulis tersebut.

Banyaknya perkara PUU yang telah diputus dan dikabulkan MK, membuat setiap orang tidak mudah mengingat ketentuan dan undang-undang mana yang telah dinyatakan tidak berlaku lagikarena bertentangan dengan UUD 1945. Tidak mudah pula untuk mengetahui bagaimana para addressat putusan itu menindaklanjuti putusan MK. Apakah setiap putusan PUU oleh MK sudah ditindaklanjuti, dan tindaklanjut tersebut telah sesuai dengan putusan MK? Ketiadaan medium yang aksesibilitas menyulitkan masyarakat untuk mengetahui ketentuan norma yang sudah dibatalkan, baik yang sejenis maupun seluruhnya. Ketidakjelasan proses dari addressat putusan dalam merespon dan menindaklanjuti putusan MK, juga berpengaruh terhadap ketidaktahuan masyarakat terhadap implementasi putusan MK.

Selain itu, kekuatan final dan mengikat putusan MK terkadang tidak implementatif. Meski tidak seluruhnya putusan PUU oleh MK perlu ditindaklanjuti, namun faktanya tidak sedikit putusan MK tidak dilaksanakan atau dipatuhi (non compliance). Putusan MK didiamkan, tidak jelas bagaimanatindaklanjutnya. Atau jika dilaksanakan, pelaksanaannya dilakukan mengambang atau setengah hati (floating execution). Ada juga yang menolak dan masih menggunakan ketentuan norma yang sudah dibatalkan MK dan/atau menghidupkannya kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru. Ironisnya, hal itu dilakukan oleh para penyelenggara negara sebagai addressat putusan MK.

Idealnya putusan MK itu dipatuhi dan diimplementasikan sejalan dengan putusan MK.Implementasi putusan MK merupakan bagian dari proses penegakan hukum (konstitusi), yang diperlukan untuk mencapai kepastian dan keadilan. Penegakan hukum yang pasti dan berkeadilanakan lebih dirasakan jika terdapat ketaatan terhadap putusan peradilan. Sebaliknya, akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan jika putusan peradilan MK diabaikan dan tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan. Jika itu kerap terjadi, akan menurunkan kewibawaan MK sebagai peradilan konstitusi. Publik bisa skeptis dan tidak percaya terhadap institusi peradilan MK karenatidak merasakan manfaat dari putusan MK. Suatu kondisi yang tentunya tidak diharapkan dan akanmenjadi catatan buruk praktik negara hukum di Indonesia.

Tulisan ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 pada 14 Desember mengenai permohonan untuk memperluas delik-delik kesusilaan di dalam KUHP terkait dengan perzinaan (Pasal 284), pemerkosaan (Pasal 285), dan perbuatan cabul (Pasal 292). Dalam Putusan ini terdapat empat Hakim Konstitusi yang berbeda pendapat (dissenting opinions). Hal tersebut dapat terjadi karena di antara para Hakim menggunakan dua pendekatan berbeda, yakni "pembatasan yudisial" (judicial restraint) dan "aktivisme yudisial" (judicial activism).

Undang-Undang No. 3  Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terkait kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengandung ketidakjelasan hukum. Dalam  Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)-nya dinilai kontradiktif karena ayat (1) secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam praktik perbankan syariah merupakan kewenangan pengadilan agama. Sementara ayat (2) membuka ruang para pihak yang terikat akad untuk memilih peradilan manapun jika terjadi sengketa praktik perbankan syariah. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebelum dan pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012 serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif  dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).  Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan Penentuan Bahan Hukum, Pengkajian Bahan Hukum dan Inventarisasi Bahan Hukum.
Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) harus sebelumnya memiliki kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk akad dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan jika sudah ditentukan klausul arbitrase, maka kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepada BASYARNAS. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan kewenangan kepada BASYARNAS untuk menangani kasus tentang sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYRNAS merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dibenarkan berdasarkan asas musyawarah, dengan syarat tidak melanggar ketentuan undang-undang dan sejalan dengan ketentuan syariah. Selain itu BASYARNAS juga memiliki kelebihan dan kekurangan terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Kata Kunci: Basyarnas, Sengketa Ekonomi Syariah, Putusan MK

Penafsiran konstitusi harus dilakukan dengan rasional untuk menghindari pilihan argumentasi secara cherry-picking. Hal ini ditunjukkan oleh pertentangan dalam dua Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang berpendirian dengan argumen yang sama sekali berlawanan. Pada tahun 2003, MKRI menyatakan Pasal 28I ayat (1) tidak dapat dibatasi oleh ketentuan apapun, namun pada tahun 2007 dinyatakan bahwa pasal yang sama dapat dibatasi sesuai dengan limitation clause UUD 1945, yaitu Pasal 28J ayat (2). Keberadaan limitation clause dalam UUD 1945 dapat menjadi alasan untuk menyimpangi hak konstitusional yang sudah dienumerasi dalam teks konstitusi. Dengan demikian, tidak semua penafsiran terhadap ketentuan tersebut dapat menjamin bahwa pembatasan hak fundamental dilakukan dengan benar. Dalam khazanah hukum konstitusi, penggunaan prinsip proporsionalitas dapat dilakukan untuk menyelesaikan hak yang bertentangan atau conflicting principles.
Penelitan ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif yang dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini melakukan studi kepustakaan terhadap teori dan praktik yang dibutuhkan untuk membedah topik penelitan ini.
Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa MKRI tidak mengenal prinsip proporsionalitas, karena tidak pernah menggunakan prinsip tersebut secara formal dalam putusan yang menjadi objek penelitan. Namun, secara implisit terdapat beberapa tahap dalam uji proporsionalitas yang dilakukan oleh MKRI. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa limitation clause dalam UUD 1945 dapat mendukung penerapan uji proporsionalitas. Penelitian ini juga mendemonstrasikan kemungkinan penerapan prinsip proporsionalitas terhadap putusan yang menjadi objek penelitian.

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi tentu tidak bisa lepas dari prosesi pemilihan umum sebagai bagian dari karakteristik negara demokrasi. Ditelusuri secara etimologi, demokrasi berasal dari kata "Demos" yang artinya rakyat, dan "Kratos" yang artinya kekuasaan, jadi secara

Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections). Analisis dilakukan terhadap putusan-putusan monumental (landmark decisions) dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini didasarkan pada metodologi kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Artikel ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah turut membentuk politik hukum terkait dengan sistem Pemilu di Indonesia dan berbagai aturan pelaksanaannya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memperkuat prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil dengan cara melindungi hak pilih warga negara, menjamin persamaan hak warga negara untuk dipilih, menentukan persamaan syarat partai politik sebagai peserta Pemilu, menyelamatkan suara pemilih, menyempurnakan prosedur pemilihan dalam Pemilu, dan menjaga independensi penyelenggara Pemilu.

Artikel ini menguraikan mengenai pokok pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusannya terhadap sengketa hasil Pilpres 2019. Selain itu, catatan terhadap berlangsungnya proses persidangan juga dianalisis sebagai salah satu bentuk evaluasi bersama

Abstract
Human rights has been strictly regulated from a philosophical level to a technical level. Although it has been strictly regulated, human rights violations still occur frequently in everyday life. The paradigm that needs to be developed in this issue is about how human rights can be enforced as a whole as part of the community's constitutional rights. Thus the benchmark of problems in the current era is not only about human rights regulations, but more about the implementation of norms governing human rights or constitutional rights themselves. The existence of constitutional complaint as an effort to optimize the fulfillment of citizens' constitutional rights guarantees, is seen as very important, because the enforcement of constitutional rights is not enough if it only relies on the channels of Testing the Law. Thus, constitutional complaint is a channel to ensure the constitutionality of all implementation actions and decisions in the form of policies and behavior of government officials or administrators. Thus, the basic rights of citizens can be guaranteed from the level of regulation to the level of implementation.

Abstrak
HAM sudah secara tegas diatur dari tingkat filosofis hingga tataran teknis. Walaupun telah diatur secara tegas, namun pelanggaran HAM masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Paradigma yang perlu dikembangkan dalam permasalahan ini adalah mengenai bagaimana HAM dapat ditegakkan secara menyeluruh sebagai bagian dari hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan begitu tolak ukur permasalahan pada era saat ini bukan hanya mengenai regulasi HAM, namun lebih pada implementasi norma-norma yang mengatur tentang HAM ataupun hak-hak konstitusional itu sendiri. Keberadaan constitutional complaint sebagai salah satu upaya optimalisasi pemenuhan jaminan hak-hak konstitusional warga negara, dilihat sangatlah penting, karena penegakan hak-hak konstitusional tidak cukup jika hanya mengandalkan saluran Pengujian Undang-Undang. Sehingga, constitutional complaint merupakan saluran untuk memastikan konstitusionalitas atas segala tindakan-tindakan dan putusan pelaksanaan dalam bentuk kebijakan dan perilaku para aparat atau penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian, hak-hak dasar warga negara dapat dijamin dari tingkat regulasi hingga pada tingkat implementasinya.

Kata kunci: HAM, Pengaduan Konstitusional, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRAK

Abstrak Perubahan transformatif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah membentuk suatu institusi pengadilan yang dikenal dengan Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini dipercaya dalam menjalankan peran yang strategis dalam sistem pluralisme hukum Indonesia, khususnya di ranah pengujian konstitusionalitas undang-undang dan perlindungan hak konstitusional. Namun demikian, performa Mahkamah Konstitusi juga telah terlepas dari kontroversi. Hal tersebut muncul karena Mahkamah Konstitusi dinilai memberikan perhatian pada paradigma sosiologi hukum yang lebih mengedepankan keadilan substantif, namun sedikit memberikan pengakuan terhadap keadilan prosedural. Kritik utama terhadap Mahkamah Konsitusi ditujukan terhadap sifat dasar Mahkamah yang dianggap telah masuk ke dalam praktik judicial activism. Tulisan ini membahas mengenai dimensi judicial activism yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar untuk melindungi hak konstitusional warga negara melalui putusan-putusannya. Selain itu, tulisan ini juga menganalisa mengenai sejauh mana judicial activism dapat memperoleh justifikasi dalam proses pembuatan putusan di Mahkamah Konstitusi.

---

[ENGLISH]

"Dimensions of Judicial Activism in the Constitutional Court Decisions"

Abstract

A transformative amendment of the 1945 Constitution established a separate judicial institution called the Constitutional Court. This institution is believed to serve a strategic role within Indonesia’s plural legal system particularly in the area of constitutional review and constitutional rights protection. However, the performance of the Constitutional Court has attracted controversy. This controversy arises because the Court is concerned with introducing a sociological paradigm of law that embraces substantive justice with a fluid acknowledgment of procedural justice. A key criticism of the Constitutional Court is that the nature of Court decisions has developed into a practice of judicial activism. This article discusses the dimension of judicial activism used by the Constitutional Court on the grounds for protecting constitutional rights of the citizens through its decisions. It also analyses the extent of judicial activism that can be justified in the decision-making process in the Constitutonal Court.

Pembahasan mengenai konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia akhir-akhir ini kembali marak didiskusikan. Pasalnya, di awal masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali mengeksekusi terpidana mati, baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pada 2007 silam, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menjatuhkan putusan terkait konstitusionalitas hukuman mati dalam perkara Pengujian Undang-Undang Narkotika dengan menyatakan jenis hukuman tersebut adalah konstitusional. Putusan MK itu disambut baik oleh sebagian besar penggiat anti-narkotika. Namun, bagi para penggiat hak asasi manusia, putusan tersebut dinilai konservatif. Berbagai analisa pro dan kontra terhadap Putusan tersebut juga tersebar di berbagai tulisan. Salah satu analisa akademis terhadap Putusan MK terkait hukuman mati ditulis oleh Natalie Zerial di dalam Australian International Law Journal yang berjudul “Decision No. 2-3/PUU-VI/2007 [2007] (Indonesian Constitutional Court”. Saat membuat tulisan tersebut, Natalie merupakan mahasiswi di Harvard Law School dan saat ini sebagai Barrister di Australia.

Berbeda dengan perspektif para penulis lainnya, Natalie lebih memfokuskan analisa terhadap Putusan MK yang dinilainya merefleksikan perspektif budaya dan kawasan terkait dengan hukum internasional hak asasi manusia, termasuk mengenai perdebatan “nilai-nilai Asia” dalam hak asasi manusia. Analisanya juga mendiskusikan mengenai penggunaan dan penafsiran hukum internasional oleh MK yang menurutnya tidak hanya terbatas konteks nasional, namun juga Konstitusi Indonesia secara global. Tulisan berikut ini akan menguraikan argumentasi dan temuan yang dianalisa oleh Natalie Zerial.

Mantra pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif atau biasa disingkat TSM seringkali digunakan sebagai dalil dalam perkara sengketa hasil Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya, bagaimana doktrin TSM ini muncul dan berkembang saat ini? Apa maksud dan kriteria dari TSM itu sendiri? Artikel ini membahas mengenai latar belakang, makna, dan perkembangan TSM dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pemilu di MK.

It is a complete proceeding of the 7th Conference of Asian Constitutional Court Judges on General Election Law held by the Indonesian Constitutional Court in Jakarta, on 12-15 July 2010. This proceeding is a very valuable resources for anyone who is interested with comparative constitutional laws, particularly on constitutional courts or other equivalent institutions in dealing with general elections. I contributed as an editor in the proceeding.

Selama menjadi hakim konstitusi, Hakim Maria telah mengeluarkan setidaknya 20 (dua puluh) alasan dan pendapat berbeda di dalam Putusan-Putusan MK. Tulisan ini menguraikan jejak pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati berdasarkan alasan dan pendapat berbeda tersebut ke dalam enam kategori, yaitu: (1) Anak dan Perempuan; (2) Asas Pembentukan Peraturan perundang-Undangan; (3) Ketatanegaraan dan Pemerintahan; (4) Pemilihan Umum; (5) Negara dan Agama; dan (6) Tindak Pidana Pencucian Uang dan Korupsi.

Tulisan ini membahas mengenai perubahan politik hukum penggujian peraturan daerah di Indonesia setelah dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi beserta implikasinya. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan dua Putusan yang mencabut wewenang Mendagri dan Gubernur untuk membatalkan Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, yakni Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016. Kedua Putusan MK ini menghentikan polemik terhadap dualisme mekanisme pengujian Peraturan Daerah yang awalnya dapat dibatalkan oleh pemerintah berdasarkan UU Pemerintahan Daerah dan juga dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif pelaksana kekuasaan kehakimah diberikan kewenangan secara limitatif oleh konstitusi sebagai negatif legislator, namun demikian pada praktiknya MK sering kali mengeluarkan suatu putusan yang bersifat positif legislator. Tulisan ini memaparkan kedudukan MK sebagai negatif legislator secara filosofis, historis, dan yuridis.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 menjadi salah satu putusan penting bagi desain lembaga perwakilan di Indonesia. Dalam Putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, tindak lanjut dari Putusan ini memicu polemik ketatanegaraan. Sebab, terjadi kontradiksi mengenai waktu pemberlakuan larangan tersebut akibat adanya perbedaan pemaknaan terhadap Putusan MK di dalam Putusan MA, PTUN, dan Bawaslu. MK menyatakan bahwa Putusannya berlaku sejak Pemilu 2019. Akan tetapi, Putusan MA, PTUN, dan Bawaslu tersebut menyatakan larangan tersebut berlaku setelah Pemilu 2019. Artikel ini mengkaji kontradiksi Putusan-Putusan tersebut dengan menggunakan tiga pisau analisis, yaitu: (1) finalitas putusan; (2) respons terhadap putusan; dan (3) validitas atau keberlakuan norma. Dengan menggunakan doktrin responsivitas terhadap putusan pengadilan dari Tom Ginsburg, artikel ini menyimpulkan bahwa Keputusan KPU yang tetap kukuh memberlakukan larangan bagi pengurus partai politik sebagai calon anggota DPD sejak Pemilu tahun 2019 sesungguhnya merupakan tindakan formal konstitusional karena telah mengikuti (comply) penafsiran konstitusional yang terkandung dalam Putusan MK. Di lain sisi, tindakan KPU juga merupakan bentuk yang sekaligus mengabaikan (ignore) Putusan MA, PTUN, dan Bawaslu. Meskipun demikian, respons KPU tersebut dapat dibenarkan karena Putusan MK memiliki objek dan dasar pengujian lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki validitas hukum lebih tinggi dari Putusan MA, PTUN, dan Bawaslu. Dengan demikian, tindakan KPU yang konsisten mengikuti Putusan MK tersebut merupakan respons konstitusional yang memiliki justifikasi hukum dan konstitusi, sebagaimana juga dikuatkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), baik secara hukum maupun etik.

Pemasukan Pasal-Pasal mengenai HAM sebagai suatu jaminan konstitusi (constitutional guarantee) di dalam UUD 1945 ternyata masih menyimpan banyak perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi HAM. Fokus permasalahan terjadi pada dua pasal yang apabila dibaca secara sederhana mempunyai pengertian yang saling bertolak belakang, yaitu mengenai ketentuan terhadap 'non-derogable rights' (Pasal 28I) dan ketentuan mengenai 'human rights limitations' (Pasal 28J). Benarkah dalam UUD 1945 itu tersendiri terdapat pembatasan atas ketentuan HAM, termasuk di dalamnya terhadap Pasal 28I yang di akhir kalimatnya berbunyi ”…adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”?

Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan krusial tersebut berdasarkan pendapat the 2nd founding parents serta tafsir konstitusi resmi dari Mahkamah Konstitusi.

Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democratic state), dengan pengertian bahwa konstitusi memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi, karena itu seluruh penyelenggaraan negara harus berdasar pada Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pengawal konstitusi untuk mewujudkan terjelmanya cita-cita Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Penelitian yang berjudul Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi Oleh Mahkamah Konstitusi mengkaji tentang arti penting penemuan hukum dan keterikatan penggunaan yurisprudensi dalam memutus perkara sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode socio legal, yaitu metode penelitian yang mengkaji suatu permasalahan melalui analisa normatif, kemudian menggunakan pendekatan ilmu non-hukum yang berkembang di masyarakat. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu; 1) penemuan hukum oleh Mahkamah Konstitusi diartikan sebagai upaya bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan Konstitusi (UUD 1945), menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus perkara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 2) Mahkamah Konstitusi tidak ada kewajiban untuk terikat dan tidak ada larangan untuk menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung beserta peradilan lain yang berada di bawahnya lingkungannya maupun yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sendiri.

Indonesia is a democratic state based on law (constitutional democratic state), with understanding that Constitution has a position as the supreme law, because the whole administration of the state should be based on the Constitution. The Constitutional Court was present as the guardian of the constitution to realize realization of ideals of Indonesia as a democratic state based on law. The research entitled Rechtsvinding and Jurisprudence Used by the Constitutional Court examines the importance of rechtsvinding and the attachment of using jurisprudence in deciding cases according to the authority possessed by the Constitutional Court. This research uses the Socio Legal method, which is a research method that examines a problem through normative analysis, then uses a non-legal science approach that develops in society. The results of the research that has been done are; 1) penemuan law by the Constitutional Court interpreted as an effort to how the Constitutional Court interpreting the Constitution (1945), testing the laws against the 1945 Constitution, to decide the other cases the authority granted by the 1945 Constitution, 2) The Constitutional Court there is no obligation to be bound and is not there is a prohibition to use the jurisprudence of the Supreme Court and other courts under its environment as well as the jurisprudence of the Constitutional Court itself.

Artikel ini membahas mengenai metode penafsiran konstitusi yang bersumber dari pendekatan originalism atau interpretivism, termasuk kelemahannya dari perspektif Hermeneutika. Selain itu, artikel ini memberikan contoh Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus oleh para Hakim Konstitusi dengan menggunakan metode original intent

Tulisan ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari optik hukum progresif. Mahkamah Konstitusi lewat putusannya telah membuat terobosan baru yang cukup kontroversial. Keberaniannya di dalam mencari kebenaran dan keadilan substantif telah menghantarkannya kepada upaya rule breaking terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Tulisan ini berangkat dari kegelisahan akademik tentang pertanyaan ada tidaknya semangat hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam penelitian ini, teori utama yang digunakan adalah teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus digunakan penulis untuk memahami dan menguraikan alasan-alasan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai kepada putusannya. Sedangkan dengan pendekatan konseptual, penulis mencoba merujuk kepada pandangan-pandangan para ahli hukum untuk memahami secara benar dan komprehensif terhadap konsep hukum progresif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah mencerminkan semangat hukum progresif.

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara. 
Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pembentukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi tersebut, yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum dalam suatu konstitusi.
Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu Mahkmah Agung , serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi 52 konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.

One of important mechanisms considered effective to protect civil and political rights of the citizens in Indonesia is constitutional review. This mechanism was created after the constitutional reform by establishing the new Constitutional Court in 2003 as an independent and separate court from the Supreme Court. This article examines the development of human rights guaranteed in the Indonesian Constitution. It also provides a critical analysis of the Constitutional Court's role in protecting civil and political rights in Indonesia through its landmark decisions on five categories, namely: (1) freedom of assembly and association; (2) freedom of opinion, speech and expression; (3) freedom of religion; (4) right to life; and (5) due process of law. This research was conducted based on qualitative research methodology. It used a non-doctrinal approach by researching the socio-political impacts of the Constitutional Court's decisions. Although there are still inconsistencies in its decisions, the research concludes that the Constitutional Court has taken a step forward for a better protection of civil and political rights in Indonesia that never existed prior to the reform.

Keywords: civil and political rights, constitutional court, human rights, Indonesia

---
Abstrak

Salah satu mekanisme yang dianggap efektif untuk melindungi hak sipil dan politik warga negara di Indonesia adalah pengujian konstitusional. Mekanisme ini dibentuk pasca reformasi konstitusi dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi pada 2003 sebagai peradilan yang independen dan terpisah dari Mahkamah Agung. Artikel ini menganalisa perkembangan hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945. Selain itu, artikel ini juga memberikan analisa kritis terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia melalui putusan-putusan pentingnya (landmark decisions) pada lima kategori, yaitu: (1) kebebasan untuk bekumpul dan berserikat; (2) kebebasan berpendapat, berbicara, dan berekspresi; (3) kebebasan beragama; (4) hak untuk hidup; dan (5) proses peradilan yang adil. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada metodologi penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan non-doktrinal dengan meneliti dampak sosio-politik dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun masih terdapat inkonsistensi di dalam putusannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi satu langkah ke depan yang lebih baik terhadap perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia yang tidak pernah terjadi sebelum era reformasi.

Kata Kunci: hak asasi manusia, hak sipil dan politik, mahkamah konstitusi, Indonesia

MK adalah penjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggungjawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi;  MK merupakan salah satu organ kekuasaan kehakiman disamping MA (Pasal 24 ayat(1)dan ayat(2)UUD 1945);  MK terikat prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka,bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan;

Kekuasaan cenderung menyimpang, dan kekuasaan yang bulat mutlak, yang tak terbatasi, pasti menyimpang. Demikianlah kredo yang dicetuskan oleh Lord Acton yang begitu dikenal dalam ilmu politik dan kenegaraan. Secara konvensional, penyimpangan kuasa dilakukan oleh mereka yang berada memegang kekuasaan politik dan tindakan tersebut insidental sifatnya. Tindakan berupa pembengkakan nilai proyek (mark up), penggusuran paksa, pungutan liar, penggelapan uang dan atau barang, maupun tindakan penyalahgunaan wewenang adalah sekedar beberapa contoh dari tindakan penyimpangan kuasa yang terbilang konvensional itu. Dalam hal ini, ide arbitrer pemegang kuasa akan sangat berperan dalam menentukan corak penyimpangan kuasa yang dilakukannya, dan tindakan tersebut bukanlah sesuatu permanen walau bisa saja dilakukan terus menerus.

Tulisan ini merupkan ringkasan atas hasil penelitian berjudul "Pengujian Undang-Undang yang Mengesahkan Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di Hadapan Mahkamah Konstitusi" yang dilakukan pada Oktober-Desember 2005 kerjasama antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Tim Peneliti terdiri dari Lita Arijati, Hadi Rahmat Purnama, Junaedi, dan Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya.

Proses pemakzulan atau pemberhentian Presiden menurut UUD 1945 melibatkan secara aktif tiga lembaga negara berbeda, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Proses akhir dari pemberhentian Presiden bukanlah di tangan Mahkamah Konstitusi, namun terletak pada sidang istimewa MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, anggota MPR yang berasal dari anggota DPD sebenarnya memiliki peran terbatas secara perorangan untuk turut serta menentukan pemberhentian Presiden karena tidak melibatkan DPD secara kelembagaan sebagai kamar kedua parlemen (second chamber). Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis perbandingan mengenai sejauh mana peran kamar kedua parlemen dan kekuasaan kehakiman dalam proses pemberhentian Presiden di lima belas negara berbeda, baik terhadap negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, sistem parlementer.

Genap sudah sepuluh tahun Profesor Maria Farida Indrati mengemban amanah dan mengabdi sebagai Hakim Konstitusi (2008-2018). Melalui lembaga peradilan yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim Maria telah memberikan kontribusi besar dan nyata bagi penegakan hukum dan konstitusi di Indonesia. Sebagai Hakim Konstitusi perempuan pertama dan satu-satunya, ada sentuhan yang berbeda dari Profesor Maria, baik ketika memutus perkara-perkara konstitusi maupun saat berinteraksi dengan orang-orang sekitar di lingkungan kerjanya. Untuk memberikan rasa penghargaan atas pengabdiannya tersebut, saya dan beberapa rekan kerja di MK berinisiatif untuk menyusun buku ini sebagai bentuk persembahan dan rasa terima kasih bagi Hakim Maria di penghujung masa purnabaktinya.

Artikel ini menguraikan mengenai tren teknologi peradilan yang telah berkembang dari sekadar e-Court menjadi i-Judiciary. Pesatnya perkembangan teknologi peradilan di era disruptif ini mengharuskan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk segera menyesuaikan diri dan mengambil langkah strategis dalam penerapan ICT dalam proses penanganan perkaranya.

Konstitusi didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum kehidupan secara umum yang dikerjakan oleh para budak yang berada di luar batas kewarganegaraan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu suatu lembaga tertinggi negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Dan Indonesia merupakan negara yang ke tujuh puluh delapan yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materiil sebuah undang-undang.
Sehingga dalam hal undang-undang Mahkamah Konstitusilah yang memiliki wewenang penuh dalam menguji undang-undang tersebut. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang dalam membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu dan pemecatan presiden dan wakil presiden apabila melakukan pelanggaran hukum. Sehingga dari paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untk menggali lebih dalam mengenai Mahkamah Konstitusi ini, baik itu mengenai sejarah terbentuknya, wewenangnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi.

Putusan-putusan MK tidak saja selalu menarik untuk dianalisa oleh para akademisi di dalam negeri, namun juga oleh para akademisi dan peneliti dari luar negeri. Putusan MK yang sering mendapatkan perhatian dari komunitas internasional umumnya adalah kasus-kasus yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan sistem perekonomian Indonesia. Tulisan berikut ini akan menguraikan analisa terhadap salah satu Putusan MK yang mengundang kontroversi pada saat dan pasca persidangan, yaitu Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 yang dikeluarkan pada 2009 atau lebih dikenal dengan sebutan ‘Putusan Pengujian UU Penodaan Agama’ dengan merujuk pada analisa dan hasil kajian dari Dr. Melissa Crouch, seorang Research Fellow di Melbourne Law School, Australia dalam tulisannya, “Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law” yang dimuat pada Asian Journal of Comparative Law (2012).