PKPA Acara Perdata.ppt

2022

adalah dokumen yang berisi tentang paparan PERADI untuk komisi III DPR RI pada rapat pembahasan RUU Acara Perdata Disampaikan pada : RDPU Komisi III DPR RI Jakarta, 25 Mei 2022

modul ini digunakan pada saat perkuliahan di kampus Universitas Ichasan Gorontalo pada mata kuliah Hukum Acara Perdata, yang diberikan oleh Bapak Hakim Martua Sagala SH.MH, dalam modul ini telah dirangkum beberapa buku dari karangan Profesor-profesor ternama ahli hukum. sehingga bagi adik-adik mahasiswa fakultas hukum, khususnya yang mengambil konsentrasi perdata, dapat terbantu dalam mempelajari hukum acara secara mendalam

BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I., 2019

Hukum Acara Perdata, 2019

Menimbang, bahwa kami menganggap perlu untuk menunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa/mengadili perkara tersebut. Mengingat Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku : MENETAPKAN Menunjuk Hakim/Majelis Hakim untuk memeriksa/mengadili perkara tersebut terdiri dari :

Tulisan makalah ini mencoba membahas kasus pencemaran nama baik dengan susunan yang dimulai dari Proses Acara Gugatan Perdata yang kemudian diikuti dengan uraian singkat tentang pencemaran nama baik, dilanjutkan dengan proses pembuktian yang diperlukan dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Tentu saja keterbatasan wawasan serta waktu dan akses ke praktisi hukum acara perdata ini membuat kualitas dari tugas makalah ini menjadi layak untuk dikategorikan sebagai tulisan atau makalah pemula yang dapat dan perlu untuk ditingkatkan diberbagai segi isi dan penulisannya.

2021

Mardianti, 2019

2009