Pengantar Hukum Indonesia

Istilah Agraria berasal dari kata Akker (Bahasa Belanda), Agros (Bahasa Yunani) berarti  tanah pertanian, Agger (Bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, Agrarius (Bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, Agrarian (Bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian.pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Teknisi Gigi melakukan pekerjaan dalam lingkup pembuatan prothesa gigi, alat Orthodontie, dan prothesa maxillo facial yang bekerjasama atau bermitra kerja dengan Dokter Gigi dan tidak melakukan tindakan medis kepada pasien secara langsung. Sehingga upaya untuk meningkatkan kesehatan gigi di masyarakat dan penanggulangan permasalahan teknologi gigi ini semakin mendapat prioritas dalam strategi pembangunan nasional.

Hukum waris dalam KUHPerdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 18. Apabilah hukum waris KUHPerdata dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal

Buku elektronik ini merupakan edisi perbaikan terhadap buku penulis terdahulu yang diterbitkan pada tahun 2017 berjudul “Risalah Mahasiswa Hukum”. Buku Risalah Mahasiswa Hukum secara umum sama maknanya dengan buku-buku Pengantar Ilmu Hukum. Disebut risalah karena saat itu penulis terinspirasi dari salah satu judul kitab yang dikarang oleh asy-Syafi’i mengenai dasar-dasar ushul fiqh, tafsir, dan ilmu hadits, berjudul “Kitab Ar-Risalah”. Selain itu, buku elektronik ini juga merupakan penyempurnaan dari buku sebelumnya yang berjudul “Dasar-Dasar Ilmu Hukum dalam Suatu Pengantar dan Tinjauan Pragmatis”, yang diterbitkan pada tahun 2021.
Di edisi buku elektronik kali ini yang berjudul “Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia”, pada umumnya merupakan buku Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, juga dilengkapi pula dengan dasar-dasar hukum yang lain seperti hukum pidana dan hukum perdata beserta hukum acaranya. Buku elektronik yang fungsinya sebagai dasar bagi mahasiswa di Fakultas Hukum untuk memahami konsep paling bawah mengenai ilmu hukum. Sebagian kecil materi di buku ini sama dengan materi di buku Risalah Mahasiswa Hukum dan di buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum dalam Suatu Pengantar dan Tinjauan Pragmatis, namun konsep sistematikanya berbeda dan tentu dengan banyak perbaikan, utamanya dengan penambahan materi dalam hukum materiil dan hukum formil.
Isi dari buku elektronik ini dilengkapi dengan berbagai macam referensi yang penulis kumpulkan dari banyak sumber mengenai Pengantar Ilmu Hukum. Dosen-dosen penulis saat menempuh program sarjana di UIN Yogyakarta dan saat menempuh program magister di Universitas Gadjah Mada, selalu berpesan bahwa mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum adalah mata kuliah yang “wajib” dikuasai oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Oleh karenanya, penulis sangat memberi perhatian lebih terhadap materi-materi di buku elektronik ini, agar setidak-tidaknya bisa menjadi fondasi kuat bagi para pembaca yang ingin mendalami dan memahami dasar-dasar ilmu hukum.

hukum adalah kumpulan aturan-aturan yang ditetapkan negara yang dikenakan sanksi atau konsekuensi bila melanggarnya. Dapat dikatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Rule Of Law adalah pilar negara hukum berupa dokrin mengenai usaha membatasi kekuasaan penguasa.

A. Penemuan Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum dalam arti sempit adalah: " suatu penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara ". Penemuan hukum dalam arti luas, bahwa hakim bukan sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah jelas dengan mencocokan kasus yang ditangani, melainkan sudah lebih luas. Hakim dalam membuat keputusan sudah memperluas makna sutu ketentuan undang-undang. Beberapa pakar hukum memberikan gambaran jelas mengenai penemuan hukum adalah sebagai berikut; 1. Van Eikema Hommes, menyatakan bahwa penemuan hukum lazimnya diartikan ebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. 2. Paul Scholten. menyatakan bahwa penemuan hukum adalah sesuatu yang ain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sering terjadi peraturannya harus ditemukan baik dengan jalan interpensi maupun dengan jalan analogi ataupun rechtsvervijning. 1 Ajaran tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran undang-undang, interpretasi restriktif atau ekstensif, penyempitan hukum dan analogi. Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum. Setiap orang selalu berhubungan dengan orang lain, hubungan diatur oleh hukum dan setiap orang akan berusaha menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri.Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukumpun mengadakan menemuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim disebut hukum sedangkan penemuan hukum oleh ilmuwan disebut doktrin. 2

modul ini digunakan pada saat perkuliahan di kampus Universitas Ichasan Gorontalo pada mata kuliah Hukum Acara Perdata, yang diberikan oleh Bapak Hakim Martua Sagala SH.MH, dalam modul ini telah dirangkum beberapa buku dari karangan Profesor-profesor ternama ahli hukum. sehingga bagi adik-adik mahasiswa fakultas hukum, khususnya yang mengambil konsentrasi perdata, dapat terbantu dalam mempelajari hukum acara secara mendalam

Pengantar Hukum Indonesia merupakan matakuliah dasar untuk mempelajari hukum positif yang berada di Indonesia. Oleh karena itu, catatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi/substansi yang diperoleh pada saat perkuliahan berlangsung. Metode yang digunakan, yaitu library research dengan merangkum dari buku acuan, kemudian tuang menjadi satu kesatuan.

Indonesia yang sudah mengajarkan penulis dalam merancang karya ilmiah ini. Penulis pula mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pembuatan karya ilmiah ini. Penulis pula berharap mudah-mudahan karya ilmiah ini sanggup membagikan pengetahuan tentang perlindugan dan kepastian hukum terhadap tindak kekerasan seksual.

Memahami Hukum Adat dimulai dari pengetian dan istilah hukum adat itu sendiri, menurut Snouck Hurgronje Adat Recht atau Hukum Adat adalah adat-adat yang mempunyai akibat hukum, atau dengan kata lain disebut dengan hukum adat jika adat tersebut memepunyai akibat hukum. Diantara manfaat mempelajari hukum adat adalah untuk memahami budaya hukum Indonesia, dengan ini kita akan lebih mengetahui hukum adat yang mana yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang berlaku sebagai hukum nasional.

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan kompleks, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Terdapat komponen yang terhubung dan mempunyai fungsi masing-masing terhubung menjadi sistem menurut pola. Sistem merupakan susunan pandangan, teori, asas yang terat

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. UUD 1945 telah menetapkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat),tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Dan kembali ditegaskan di Pasal 1 Ayat 3,Negara Indonesia adalah negara hukum. 1 Tentu kita semua mengenal rule of law,sebuah doktrin hukum yang lahir bersamaan dengan demokrasi dan konstitusi. Rule of law merupakan konsep hukum dimana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egaliter. Di Indonesia,inti dari rule of law adalah jaminan keadilan bagi masyarakatnya,khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip rule of law,yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap "rasa keadilan" bagi rakyat Indonesia. Dengan kata lain,pembukaan UUD 1945 memberi jaminan adanya rule of law dan sekaligus rule of justice. 2 Akan tetapi,akhir-akhir ini keadilan itu sulit untuk dicapai. Kasus-kasus ketidakadilan hukum banyak terjadi. Kalangan atas ataupun pejabat dapat menjalani kehidupan dengan tentram walaupun mereka terjerat pelanggaran hukum sebaliknya masyarakat kalangan bawah ataupun tidak mampu hanya bisa menerima perlakuan ketidakdilan hukum dengan sabar. Terkadang mereka yang tidak bersalah bisa menjadi korban hukum. Ini jelas sekali bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1,Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka dari itu, saya mengambil Pasal 27 Ayat 1 dari UUD 1945 untuk dikaji maksud dari pasal tersebut kemudian saya bandingkan pasal ini dengan kenyataan yang terjadi sekarang. Semoga saja,makalah ini dapat berguna bagi kita semua. Amin. 2. Rumusan Masalah Rumusan makalah ini adalah sebagai berikut : a. Apa pengertian persamaan di hadapan hukum (equality before the law) ? b. Bagaimana konsep persamaan di hadapan hukum menurut Pasal 27 Ayat 1 ? c. Bagaimana kajian Pasal 27 Ayat 1 terhadap Kasus Ketidakadilan Hukum di Indonesia ? 6 Ibid,hlm.57-58 tamu. Dan yang paling mengagetkan,yang bersangkutan sedang dirawat oleh dokter spesialis saat diinspeksi. 7 b) Keadaan yang sebaliknya terjadi pada seorang nenek. Minah (55) divonis 1,5 bulan kurungan dengan masa percobaan 3 bulan oleh PN Purwokerto,19 November 2009. Kasus ini bermula dari keinginannya untuk menambah bibit kakao di rumahnya,di Dusun Sidoarjo,Desa Darmakradenan,Kecamatan Ajibarang,Banyumas,Jawa Tengah,pada tanggal 2 Agustus 2009. Dia mengaku sudah menanam 200 pohon kakao di kebunnya,tapi dia merasa jumlah itu masih kurang dan ingin menambahnya sedikit lagi. Karena hanya ingin menambah sedikit,dia memutuskan untuk mengambil buah kakao dari perkebunan PT.RSA 4 yang berdekatan dengan kebunnya. Ketika itu,dia mengaku memetik tiga buah kakao matang dan meninggalkannya di bawah pohon tersebut karena ingin memanen kedelai di kebunnya. Tarno alias Nano,salah seorang mandor perkebunan PT.RSA 4 yang sedang patroli kemudian mengambil ketiga buah kakao tersebut dan bertanya kepada dirinya,siapa yang memetik ketiga buah kakao tersebut. Minanh mengaku bahwa dirinyalah yang memetik. Mendengar penjelasan tersebut,Nano memperingatkannya bahwa kakao di perkebunan tersebut dilarang untuk dipetik warga. Peringatan itu juga telah dipasang di depan jalan masuk kantor PT.RSA 4,berupa petikan Pasal 21 dan Pasal 47 UU No.18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Kedua pasal itu antara lain menyatakan bahwa Setiap orang tidak boleh merusak kebun ataupun menggunakan lahan kebun hingga mengganggu produksi usaha perkebunan. Minah yang buta huruf itu lalu meminta maaf kepada Nano dan mengembalikan ketiga buah kakao itu kepadanya. Seminggu kemudian,dia dipanggil oleh pihak Kepolisian Sektor Ajibarang untuk dimintai keterangan terkait pemetikan ketiga buah kakao tersebut. Proses hukumnya terus berlanjut sampai pada akhirnya dia duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencurian di PN Purwekerto. 8 c) Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum memeriksa sejumlah anggota kepolisian dan kejaksaan di Kabupaten Indramayu,Jum'at 9 April 2010 untuk 7 http://okezone.com ,diakses pada 28 Mei 2011 8 http://detinews.com dan http://regional.kompas.com ,diakses pada 29 Mei 2001 sesuai dengan nilai konstitusi Pasal 27 Ayat 1. Terbukti dengan beberapa contoh kasus yang menguatkan fakta hukum di Indonesia perlu di reformasi.

ALSA Courses Summary Book merupakan Diktat materi-materi di semester gazal sesuai dengan Kurrikulum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2018. Buku ini disusun berdasarkan materi-materi perkuliahan yang sudah sering menjadi bahan ajar oleh dosen-dosen fakultas hukum unsri di tahun-tahun sebelumnya.

State is element that crusial in human right enforcement, meintenance in to protet social interest. To protect human right that impelemtation by state difficult enough in impementation because state to face with actions government that to tress pass on human right, maintenance that in connectin with civil rights and political rights. So in this research that happen problem is what factors that so push protect human right, what abstruction that to face n to protect human right in state life in Indonesia and how law formation to protect human right in future. Research methods include kind data, maner tell data and process method and analisys. Data kind to include material primer law, skunder law and tertier law. Tell manner data, that use is methods document study. Process method and data analysis that use in reearch methods normative law. For research can be conclution these are factors that to push protect human right is an know ledge fae principle human right, penness issue, existence middel class. Abstruction that to face in to protect human right because less consciousness society about in important to protect human right. In to do law formation in future that important is factor philosophy, sociology, and yuridis law.

Keyword : To Protect,  Human Right, State.

ALSA Courses Summary Book merupakan Diktat materi-materi di semester gazal sesuai dengan Kurrikulum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2018. Buku ini disusun berdasarkan materi-materi perkuliahan yang sudah sering menjadi bahan ajar oleh dosen-dosen fakultas hukum unsri di tahun-tahun sebelumnya.

Buku elektronik ini penulis susun untuk kebutuhan mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa penulis saat menjadi dosen dulu. Ini salah satu bentuk hadiah perpisahan dari penulis karena harus berpisah setelah lebih kurang 3 semester atau 1,5 tahun bersama. Disaat ada pertemuan, tentu akan ada perpisahan. Selama 3 semester itu, penulis melihat ada beberapa sisi dari materi hukum yang diterima mahasiswa, yang perlu untuk ditinjau ulang.
Proses belajar mengajar di universitas yang dulu penulis ampu mata kuliah hukumnya juga tidak terlalu efektif. Perkuliahan hanya dihadiri beberapa mahasiswa saja, dan semangat mahasiswa dalam menimba ilmu terlihat kurang begitu menonjol. Ditambah dengan beberapa fasilitas lain yang kurang mendukung, membuat pembelajaran selama 3 semester tersebut dirasa kurang untuk mengupgrade pengetahuan.
Dari kenyataan itulah, sebelum penulis benar-benar kehilangan kontak dengan mahasiswa, penulis mencoba membuatkan ringkasan materi dari hampir semua jenis mata kuliah yang penulis anggap paling penting. Harapan penulis tentu buku elektronik ini bisa menjadi jawaban atas kegelisahan beberapa mahasiswa rajin yang dulu penulis ajar di dalam kelas. Topik materi dalam buku elektronik ini hampir mencakup banyak mata kuliah, dan yang paling penting, penyampaian materinya akan dibuat ringan dan tidak bertele-tele.
Buku elektronik ini juga merupakan upaya pengejawantahan terhadap materi lain yang telah penulis susun, sebuah buku elektronik juga yang berjudul “Pusaka Penuntun Seleksi Calon Hakim”. Di buku elektronik “Pusaka Penuntun Seleksi Calon Hakim”, itu merupakan materi rangkuman yang paling ringkas, benar-benar paling ringkas dalam menghadapi tes-tes profesi hukum. Sementara buku elektronik ini yang penulis beri judul “Bundaran Hukum dalam Lembaran”, merupakan upaya penyederhanaan lain dalam materi hukum yang penulis anggap penting.

Dalam sejarah hak asasi manusia, hak asasi manusia berasal dari Inggris dengan lahirnya Magna Charta (1215). Para ahli berpendapat bahwa Magna Charta merupakan permulaan atau rintisan akan hak-hak asasi manusia atau bisa dikatakan lahirnya hak asasi manusia dimulai dengan lahirnya Magna Charta. Magna Charta berisi tentang raja yang melanggar aturan kekuasaan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakannya di hadapan bangsawan. Sekalipun hal itu terbatas dalam hal tertentu.

PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 1 KATA PENGANTAR Assalaamu'alaikum WR.WB Allhammdulillahi Rabbal'aalamiin kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan nikmat sehat dan ilmu pengetahuan yang dianugrahkan kepada kita semua, dan lebih khusus kepada penulis, sehingga tugas makalah ini dapat diselsaikan tepat pada waktunya.

Hukum, secara harfiah dalam pemahaman umum (awam), hukum dikenal sebagai aturan, atau bahkan ada yang mengartikan hukum sebagai "polisi", maupun "hakim". Pemahaman yang demkian itu tidaklah salah, sebab dalam konteks substansi dan penerapan hukum, memang terkait dengan aspek tersebut. Pada dasarnya, memahami hukum tidaklah sulit. Membaca dalam berbagai literatur tentang hukum, dapat diketahui berbagai definisi tetang hukum.