Hukum Ekonomi

Unfair business competition can cause and trigger monopoly practice where markets are controlled and dominated by business doers. Besides, another impact of monopoly practice is that; the business doers tend to sell expensive products without good quality. Monopoly business doers often apply price strategy where the entrepeneurs at normal competitive markets are not possible to do that. One of price strategies is price discrimination. Price discrimination refers to different price determination at a product at different time to every different customer, or different market, but it is not based on different cost. Price discrimination can be distinguished into three kinds, namely first degree price discrimination, second degree price discrimination, and third degree price discrimination. In addition to that, there is a variant in second degree price discrimination and third degree price discrimination, namely two part tariff, intertemporal price discrimination, and also peak load pricing. In Act No. 5 year 1999, discrimination related to prices is regulated in two groups of rules and articles, that is to say price discrimination which is aproved under agreement, and discrimination which is performed by unilateral agreement or without agreement. Abstrak Persaingan usaha yang tidak sehat dapat menyebabkan timbulnya praktik monopoli di mana pasar hanya dikuasai oleh pelaku usaha tersebut. Selain itu akibat lain yang timbul adalah kecenderungan pelaku usaha menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai. Pengusaha monopoli seringkali menerapkan strategi harga yang tidak mungkin dilakukan oleh para pengusaha yang berada pada pasar persaingan sempurna. Salah satu contoh strategi tersebut adalah diskriminasi harga (price discrimination). Diskriminasi harga (price discrimination) mengacu pada penentuan harga yang berbeda pada sebuah produk, pada waktu yang berbeda untuk setiap pelanggan yang berbeda, atau pasar yang berbeda, tetapi bukan berdasarkan perbedaan biaya. Diskriminasi harga dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu diskriminasi harga derajat pertama, derajat kedua, dan derajat ketiga. Selain itu terdapat varian dari diskriminasi harga derajat kedua dan derajat ketiga, yaitu two part tariff, intertemporal price discrimination dan peak load pricing. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diskriminasi yang berkaitan dengan harga diatur dalam dua kelompok aturan atau pasal, yakni diskriminasi harga yang disepakati di bawah payung perjanjian dan diskriminasi yang dilakukan secara sepihak atau tanpa perjanjian.

Di dalam perpustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Oleh karena itu, pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah konsumen akhir. Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan demikian, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini ialah perusahaan koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lainlain. 1 B. Rumusan Masalah 1. Apa Pengertian dari Pelindungan Konsumen? 2. Bagaiman Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen? 3. Bagaimana Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha ?

Abstrak-Adanya ancaman perdagangan bebas terhadap potensi pelanggaran nilai-nilai sistem hukum nasional, perlu kembali pada ekonomi kebangkitan bangsa yaitu ekonomi Pancasila, untuk mencari solusi terbaik untuk Indonesia. Fundamentalisme pasar dengan kekuatan korporasi global tengah melahirkan pemiskinan, ketidakadilan sosial, dan mengancam kedaulatan negara lewat jebakan utang dan kesepakatan global. Keinginan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis serta membangun masyarakat warga (civil society) dan menerapkan prinsip pasar-bebas secara drastis, ternyata justru sering menimbulkan dampak yang negatif. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia menjadi maju karena prospek globalisasi, akses teknologi dan investasi asing yang pesat. Peranan pemerintah untuk menentukan kebijakan yang akan ditempuh, melalui harmonisasi-harmonisasi hukum agar negara tidak hanya mengikuti arus globalisasi yang dihadapkan kepada sebuah bangsa. Standarisasi hukum dan harmonisasi hukum di Indonesia sangat penting dan segera disesain, untuk meminimalisir benturan-benturan kepentingan, antara Negara-negara yang berkepentingan dalam era pasar bebas. Hal tersebut merupakan keharusan yang telah disepakati dalam perjanjian multilateral, yang berdampak pada konsekuensi-konsekuensi hukum. Kata Kunci: Paradigma Transendental, Perdagangan Bebas, Sistem Hukum Pancasila. Pendahuluan Globalisasi perekonomian merupakan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas territorial Negara. Persyaratan globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. 1 Sistem Ekonomi Pancasila adalah hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi berdasarkan moral Pancasila mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral kemanusiaan yang dijiwai nasionalisme dan kerakyatan. Liberalisasi perdagangan, investasi, globalisasi dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, sebenarnya dapat ditangkal dengan kekuatan sistem ekonomi Pancasila, namun gagal karena politik pembangunan 1 Febry Arisandi Artikel Globalisasi Ekonomi dan Tantangan dalam Perdagangan Internasional Sebagai Implementasi dari Konvensi Wina 1969;