Peraturan Daerah

Pergub No. 4 Tahun 2019 Yang Telah Diundangkan Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 No. 4 Seri E tanggal 10 Januari 2019, untuk pemberlakuan tarif baru di lapangan telah dilakukan sejak 1 Maret 2019 dengan masa sosialisasi melalui banner yang dipasang di pos masuk sejak 1 minggu sebelum pemberlakuan tarif baru. Peraturan Gubernur tersebut merupakan Pergub baru yang hanya berlaku di 3 UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah

Pengembangan kebudayaan dilakukan sebagai wujud kesadaran bangsa dan negara dalam mengantisipasi ancaman terkikisnya jati diri dan nilai-nilai luhur budaya di masa lalu. Menghadapi tantangan masa depan di tengah derasnya arus globalisasi menyebabkan pengembangan kebudayaan menjadi mutlak untuk diwujudkan. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memastikan terselenggaranya penyelamatan kebudayaan sebagai hasil olah cipta, rasa dan karsa di setiap zaman.

Pendahuluan Seperti diketahui, sejumlah pemerintahan daerah di Sumatra Barat banyak dipandang sebagai daerah yang banyak menerapkan Peraturan Daerah (Perda) berlandaskan syariat Islam. salah satu diantara daerah tersebut adalah Kabupaten Pasaman melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa, Mahasiswa Dan Karyawan. Perda tersebut pada akhirnya telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Tidak sedikit yang kemudian memprtentangkan bahwa keberadaannya tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mmuatan materi yang terkandung di dalam perda tersebut, adalah seputar kewajiban bagi pejara dan karyawan untuk mengenakan pakaian muslimah. Adapun maksudnya adalah untuk menggambarkan keimanan seseorang dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wata'ala serta taat mengamalkan Agama Islam sekaligus melestarikan pakaian adat. Sementara salah satu tujuannya adalah untuk sikap dan perilaku sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penulisan ini akan mencoba menganalisa dari segi asas yang dimuat di dalam perda tersebut apakah telah relevan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), asas-asas dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mengintegrasikan persepektif gender pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sampai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat merupakan suatu keniscayaan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender.

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, merupakan peraturan yang mengatur tentang tata letak suatu kawasan di perkotaan, dalam melakukan pembangunan, pemerintah kota perlu mengacu pada perda tersebut termasuk dalam pengelolaan wilayah kumuh. Kawasan kumuh muncul karena terdapatnya rumah tidak layak huni disuatu kawasan dalam suatu wilayah. Di Kota Cimahi, salah satu wilayah yang terdapat kawasan kumuhnya adalah wilayah Cigugur, dengan luar wilayah 236 hektar, 22.66 hektar lahannya merupakan kawasan kumuh, hal ini disebabkan karena penduduknya yang padat, serta tidak tertatanya pembangunan perumahan dikawasa tersebut, seperti pembangunan rumah di sepadan kereta api dan sepadan sungai, maka tak heran di Wilayah Cigugur pun sering terjadi banjir. Maka dari itu pemerintah pusat mengeluarkan sebuah program yang diberi nama program Kota Ku (Kota Tanpa Kumuh) untuk merehabilitasi rumah-rumah tidak layak huni yang ada di Cigugur. Pemerintah kota cimahi mendapatkan dana dari APBD provinsi serta APBN untuk menjalankan program ini, pelaksanaannya yaitu pemerintah kota Cimahi memberikan bantuan stimulant kepada wilayah Cigugur agar masyarakatnya pun dapat ikut berswadaya. Kata Kunci: Kawasan Kumuh, RTRWK, Pemukiman PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dari deretan lima kebutuhan hidup manusia seperti pangan, sandang, papan/rumah, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa rumah menempati posisi yang sentral, dengan demikian peningkatan perumahan akan meningkatkan pula kualitas hidup. Hal ini merupakan persoalan yang sangat dominan dalam kelangsungan hidup manusia untuk menjalankan segala aktivitasnya. Kebutuhan akan rumah dan tempat tinggal dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, menyebabkan rumah dan tempat tinggal menjadi hal yang penting untuk disediakan.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah provinsi adalah pemerintah Provinsi Jambi; 3. Provinsi adalah daerah Provinsi Jambi; 4. Pemerintah daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. Gubernur adalah Gubernur Jambi; 6. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jambi; 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi; 8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya; 9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional; 10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang; 11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya; 13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; 14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; 15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfataan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa salah satu pendekatan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional adalah perencanaan partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat, untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 2. Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, maka perlu dilakukan kebijakan mengenai tujuan, prinsip, proses penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan metode dan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana fenampir. 3. Perencanaan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan tertuang dalam Peraturan Desa tentang RPJM-Desa maupun RKP-Desa menjadi bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program masuk desa, sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif. Demikiaft atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. a.n. MENTERI DALAM NEGERI D1REKTUR J A L PEMBERDAYAAN M AR'' AT DAN DESA MUFLICH Tembusan: 1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (seb gai laporan): 2. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 20 Lampiran 1 SISTEMATIKA RANCANGAN RPJM DESA 21 Lampiran 2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 23 Lampiran 3 INSTRUMEN PENILAIAN DAN EVALUASI RPJM-DESA SERTA 25 RKP-DESA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Manajemen Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Akhir ini merupakan hasil yang belum sempurna, mengingat proses validasi data yang demikian banyaknya masih sedang berjalan. Namun pada laporan ini analisis substansi terhadap peraturan bangunan gedung yang menjadi sasaran kajian yakni sebanyak 167 kabupaten/kota dapat dijadikan sebagai penyimpulan bahwa perlu adanya tindaklanjut terhadap temuan/analisis tersebut. temuan/analisis tersebut yang kemudian dilakukan analisis persilangan terhadap operasionalisasi dimasing-masing kabupaten/kota juga menghasilkan tipologi-tipologi permasalahan di tiap kabupaten kota yang ada.
Perlu fasilitasi/pembinaan dari pemerintah pusat, dalam hal ini direktorat penataan bangunan dan lingkungan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita amanat undang-undang bangunan gedung kepada kabupaten dan kota yang mengalami berbagai kendala dalam implementasi undang-undang bangunan tersebut.
Yang menarik dan patut dijadikan sebagai percontohan adalah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kepulauan Riau (1), Provinsi Jawa Barat (1), Provinsi Jawa Tengah (1), yang telah menjalankan dengan bersusah payah namun berhasil dalam penerapan teknis dan administratif amanat undang-undang bangunan tersebut terutama komponen IMB, SLF, dan TABG.
Laporan ini merupakan hasil perpaduan buah pikiran DitPBL Cipta Karya dan Tim Ahli yang beranggotakan Herwin Siregar, Tiar Pandapotan Purba, Sandargo, Efdal, Azwar, Didi, Indranirwan, dan Gregi Sandi yang mengusahakan tersusunnya roadmap penyelenggaraan bangunan gedung yang dibina oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tiada gading yang tak retak, demikian kata akhir dari tim ahli. Masukan dan saran sangat diharapkan dan dapat disampaikan ke: [email protected].
Kata kunci pada pekerjaan ini adalah substansi, kelembagaan, IMB, SLF, TABG dan Pendataan Bangunan Gedung.

Penyusunan buku pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memberikan pengertian secara mendalam kepada pembaca baik dari lingkungan instansi pemerintah maupun masyarakat kota Pontianak tentang prosedur perhitungan retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Perikanan (IUP) serta Izin Trayek. Selain itu dengan adanya buku pedoman ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan animo masyarakat untuk tertib perizinan.

Development of e-government policies can be implemented in a systematic and integrated in the activities of local government services, through legislation, standardization, and the necessary guidance. The success of e-ID card policy in Makassar is the joint efforts of government and community support in the success of government programs. The government's efforts in the form of socialization of population and civil records, the role of the executing officers in urban village and sub-district was involved in the data collection using persuasive ways to engage the community in making the e-ID card. Meanwhile, the community support in the form of participation of the community to visit the locations of data collection in urban and active supervision of the media in the city of Makassar.

This study aimed to analyze the discourse of cancellation after the issuance of local regulations following the Constitutional Court decision No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 on judicial review of Law No. 23 2014 towards the 1945 Constitution which is restricted in two formulations of the problem. First, how is the implementation of a post-test Constitutional Court Regulation No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016? Second, what are the effects of the Constitutional Court decision No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 on the development of the local government law? This study is ​normative with statute approach and case approach. The data used was secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that: firstly, the following decision of the Constitutional Court about regional regulations review can only be conducted by a judicial body through a judicial review in the Supreme Court. Secondly, there are two important effects on the issuance of the decision of the Constitutional Court, first, by the cancellation of Article 251 of Law No. 23 the year 2014 then the duality of local regulation testing is ended, because the Minister can no longer perform an executive review. Second, the decision of the Constitutional Court No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 does not abolish the supervision of the Center Government because they do preventive supervision through the executive preview.

Pada penulis makalah ini yang menjadi tujuan ialah Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Plangka Raya. Latar belakang penulis makalah oleh permasalahan rendahnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Palangka Raya. Menurut Blakely (1989:44) berpendapat bahwa  “Kebijkan perpajakan selalu menjadi komponen utama dari kebijakan komponen utama dari kebijakan pembangunan ekonomi.”
Setiap strategi yang efektif akan membangun kekuatan  dan mampu mengambil keuntungan dari peluang meminimalkan atau mengatasi kelemahan yang ada.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan yang bersumber dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menunjang pembangunan suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah melakukan pembangunan di daerah yang bersangkutan secara mandiri tidak lagi dengan bergantung dengan pemerintahan pusat hal ini dapat diketahui dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konflik timbul dan mencari solusi seberapa besar peran pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka raya. Tujuan penulisan makalah adalah mengetahui seberapa besar peran pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya.

Islam sebagai sebuah agama yang paripurna secara jelas telah ditegaskan di dalam kitab suci Al Qur'an. 1 Keagungan Islam dibuktikan dengan keberadaan agama ini yang senantiasa mampu menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh umatnya dari masa ke masa. Singkat kata, agama Islam menawarkan suatu sistem kehidupan sempurna (way of life) yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan akhirat kelak. 2 Bidang ekonomi tidak luput menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implemetasi way of life Islam dimana Ekonomi Islam mendefinisikan tujuan akhirnya berupa falah (kemuliaan) dan bukan sekedar welfare (kesejahteraan) sebagaimana yang dianjurkan oleh model ekonomi konvensional. Para pelaku di dalam sistem ekonomi Islam harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara seimbang agar tercipta maslahah 3 sebagai jalan menuju falah. Konsumsi produk halal merupakan salah satu bentuk maslahah yang telah ditetapkan bagi para pemeluk Islam dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diadakan penggantinya (substitusi).

Mulai tahun ini, pemerintah akan mewajibkan setiap anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Aturan ini akan diberlakukan untuk anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.

Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Berawal dari semakin maraknya Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik itu disharmonisasi antara Undang-Undang dengan Konstitusi ataupun Undang-Undang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam hal ini melalui perspektif Pancasila. 
Pancasila adalah Grundnorm dan Staatfundamentanorm bagi Negara Republik Indonesia, sehingga sudah sepantasnya segala bentuk Disharmonisasi tersebut terpecahkan dengan Pancasila. Secara formil idiil Pancasila sudah seharusnya diletakkan sebagai acuan pertama dalam proses pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun praktek empiris proses harmonisasi perundang-undangan secara formil diatur dan dijalankan, akan tetapi kekuatan mengikat proses harmonisasi itu sendiri yang melemahkan kekuatan harmonisasi.
Oleh karena itu  melalui penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan menggunakan pendekatan Normatif dan Conseptual approach ini, penulis mencoba menyadarkan kembali seluruh pembentuk peraturan perundang-undangan, bahwa Disharmonisasi peraturan perundang-undangan tidak perlu terjadi karena telah ada mekanisme harmonisasi dengan Pancasila.  Akan tetapi daya ikat harmonisasi tersebut masih bersifat internal, sehingga perlu kiranya dilakukan cross harmonisasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam proses harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian jaminan atas kandungan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan dapat dikawal dengan baik. Walaupun demikian, cara paling efektif dan ampuh dalam menghadapi disharmonisasi perundang-undangan di Indonesia ini adalah dengan pembentukan dan penguatan mental, moral dan spiritual yang Pancasilain bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga nilai-nilai pancasila akan tetap terjaga dalam kandungan setiap peraturan perundang-undanganyang ada di Indonesia.


Kata kunci: Pancasila, Harmonisasi, Disharmonisasi, Peraturan Perundang-undangan

Dalam penyusunan tugas ini, penulis berusaha untuk dapat memberikan hasil yang terbaik dan sesuai harapan dengan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak. Walaupun dalam pembuatannya kami mendapatkan beberapa kesulitan karena faktor keterbatasan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang penulis miliki. Naskah Akademik dan Raperda ini diharapkan dapat membantu mahasiswa lain untuk dijadikan pedoman dan sumber bacaan yang bermanfaat. Diharapkan juga dapat membuka cakrawala ilmu dan ketertarikan mahasiswa untuk memahami lebih dalam mengenai praktik perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tugas. Semoga tugas ini dapat berguna bagi rekan-rekan dan semua pihak yang berkepentingan.

Pemberian Otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan terhadap daerah
dalam mengolah dan mengelola rumah tangganya sendiri. Dengan pemberian otonomi ini,
setidaknya setiap daerah mampu memeperoleh 70% sumber kekayaan alam mereka sendiri
yang bias digunakan untuk keperluan daerah mereka sendiri. Salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah melalui Retribusi ialah Retribusi Parkir. Sektor ini merupakan salah satu sumber
penerimaan yang penting karena selalu mengalami perkembangan seiring dengan
berkembangnya suatu kawasan (kota), sehingga bila dikelola dengan baik dapat menunjang
pendapatan asli daerah (PAD). Dari sektor Retribusi Parkir sendiri Pemerintah Kota Palangka
Raya pada tahun 2018 berhasil memperoleh pendapatan alsli daerah sebanyak Rp.17,112
miliar. Sementara itu, pada tahun 2019 pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah
per bulan desember menyentuh angka 92.18%.
Kata kunci: Otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi
Parkir, Palangka Raya

Tinjauan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat rentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Kemudian disebut Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat) ini adalah analisis hukum doktrinal atas muatan materi pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam pendekatan tersebut, maka mengasumsikan hukum merupakan sebuah sistem, dan Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat adalah satu produk hukum di level daerah sehingga harus konsisten dan koheren dengan produk hukum lain, terutama yang bersifat hirarkis demi mendatangkan kepastian hukum. Analisis doktrinal dalam tinjuan ini juga menggunakan sumber hukum sekunder berupa literatur antropologi dan sosiologi tentang masyarakat hukum adat. Literatur antropologi dan sosiologi tentang masyarakat hukum adat membantu menjelaskan kerangka konseptual masyarakat hukum adat yang akan diatur dalam Raperda ini. Penggunaan pendekatan ilmu antropologi dan sosiologi dalam kerangka regulasi masyarakat hukum adat telah lama digunakan sejak masa kolonial Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Secara umum, Tinjauan hukum ini menggunakan metode kajian hukum normatif dengan menggunakan sumber data hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek kajian. Tinjauan hukum ini diperuntukkan untuk masukan terhadap penyempurnaan muatan materi Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari produk perundang-undangan. Sistematika penulisan tinjauan hukum ini dibagi atas lima (5) bagian, yaitu: pertama, pendahuluan; menjelaskan latar belakang dan metodologi penulisan tinjauan hukum, kedua; konsep masyarakat hukum adat; menjelaskan kerangka konsep masyarakat hukum adat, Ketiga, Kerangka hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; menjelaskan dasar yuridis pengaturan masyarakat hukum adat, terutama terkait dengan kedudukan Peraturan Daerah Provinsi dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat keempat; Analisis muatan materi Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; berisi elaborasi normatif atas muatan materi raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, kelima; Rekomendasi ; berisi masukan penyempurnaan isi raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.