Pengelolaan Cagar Budaya

Pengembangan kebudayaan dilakukan sebagai wujud kesadaran bangsa dan negara dalam mengantisipasi ancaman terkikisnya jati diri dan nilai-nilai luhur budaya di masa lalu. Menghadapi tantangan masa depan di tengah derasnya arus globalisasi menyebabkan pengembangan kebudayaan menjadi mutlak untuk diwujudkan. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memastikan terselenggaranya penyelamatan kebudayaan sebagai hasil olah cipta, rasa dan karsa di setiap zaman.

Pengantar Paper ini berdasarkan pengalaman penulis melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan assessment atau penilaian project dengan menggunakan standard international. Sebenarnya tujuan utama penggunaan standard operasional ini berkaitan dengan project pembangunan yang didanai atau akan dimintakan dana kepada lembaga pembiayaan asing. Memang di Indonesia banyak dikenali lembaga pembiayaan asing, namun penulis akan memfokuskan kepada model 2 pembiayaan asing yang mempunyai model yang berbeda focus pembiayaannya, yaitu project yang didanai oleh Word Bank atau Bank Dunia dan IFC (International Finance Corporation). Jika project yang didanai oleh Bank Dunia lebih difokuskan kepada proyek yang diajukan suatu negara atau pemerintah, maka IFC lebih focus kepada proyek pembiayaan asing yang difokuskan kepada swasta. Pembiayaan asing untuk pembangunan beberapa dekade tahun ini sangat marak digunakan oleh perusahaan swasta asing dan dalam negeri, karena kebutuhan dana untuk investasi pengembangan usaha. Pembangunan infrastuktur yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi membutuhkan konsekuensi pendanaan yang tidak sedikit, sehingga diperlukan sumber pendanaan lain. Beberapa proyek pembangunan nasional yang digagas oleh BUMN harus sesuai dengan standard yang telah dibuat.

Kajian mengenai studi ilmiah Arkeologi tidak akan memiliki dampak untuk kemajuan sebuah bangsa apabila kajian tersebut hanya dikonsumsi oleh para peneliti di bidang Arkeologi - Kepurbakalaan. Kajian Arkeologi akan bermanfaat apabila hasil dari kajian tersebut dapat dikelola dengan baik, sesuai dengan teknologi dan perkembangan budaya pada era modern ini. Salah satu bentuk pengelolaannya adalah melalui pariwisata budaya. Pembentukan pariwisata budaya dapat memberikan dampak yang positif untuk ilmu pengetahuan masyarakat akan peradaban bangsa.

Pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jati diri bangsa. Langkah pelestarian warisan budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Warisan budaya memberikan semangat dan amanat bahwa kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui langkah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Negara dan masyarakat pada hakikatnya mempunyai kewajiban yang sama, yakni melaksanakan kebijakan yang telah dimuat untuk memajukan kebudayaan secara utuh demi kemakmuran bersama. Serta untuk selalu menjaga eksistensi atas warisan budaya dan sumber daya arkeologi. Yang mana bernilai guna untuk pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Serta sebagai karya warisan budaya atau aktifitas manusia di masa lampau, oleh karenanya warisan budaya merupakan hal yang penting untuk tetap dan selalu untuk dipertahankan.

INTISARI Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas minyak atsiri sereh wangi lena batu dalam membasmi lichenes pada batu. Minyak nilam tersebut diperoleh dari proses destilasi uap dan air. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis sifat fisika sampel yaitu berat jenis, indeks bias, kandungan logam berat Pb, Cd, Cr (menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom), dan komponen kimianya (menggunakan Kromatografi Gas-Spektroskopi Massa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat fisika minyak atsiri sereh wangi lenabatu mempunyai indeks bias 1,469 dan berat jenisnya 0,8830 g/mL. Hasil analisis logam berat Pb, Vd, dan Cr menunjukkan tidak terdeteksinya logam berat Pb dan Cd, meskipun terdapat kandungan Cr 6,093 mg/kg. Analisis komposisi kimia menunjukkan adanya 20 komponen senyawa minyak atsiri sereh wangi lenabatu yang memiliki komponen utama minyak atsiri sereh wangi lenabatu yaitu sitronela 47,30%, β-sitronelol 16,05%, trans-geraniol 12,98%, linalil asetat 4,91% dan trans-caryophyllene 4,70%. Minyak atsiri sereh wangi lenabatu diaplikasikan ke cagar budaya batu dengan variasi konsentrasi, yaitu : 1%, 5%, 10%, 15%, 20% dan 25%. Hasil uji aktivitas antijamur hasil isolasi lichenes menunjukkan adanya penghambatan terhadap pertumbuhan jamur yang dapat dilihat dari diameter zona penghambatan minyak atsiri sereh wangi lenabatu konsentrasi 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. Jumlah tersebut berturut-turut sebesar 0 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm, 29 mm, dan 33 mm. Pengamatan dilanjutkan terhadap pertumbuhan lichenes pada permukaan batu dengan menggunakan Scanning Electron Massa. Data analisis menunjukkan semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri sereh wangi lenabatu semakin efektif dalam menghambat pertumbuhan jamur pada lichenes. ABSTRACT This research has been conducted to examine the effectivity of Cymbopogon nardus L to eradicate lichenes on stone cultural heritages. The oil was resulted from steam and water distillations. The method used in this research was analyzing the physic samples, i.e. density, refractive index, and heavy metal content of Pb, Cd, and Cr (using the atomic absorption spectrophotometry) and the chemical component (using Gass Chromatography—Mass Spectroscopy). The result indicated that physical characteristic of essential oil had refractive index of 1,469 and density of 0,8846 gr/mL. The analysis on Pb, Cd, and Cr heavy metals indicated that those metal were not detected, eventhough there existed 6,093 mg/kg of Cr. The chemical component analysis indicated the existence of 20 compound components which had five main components, i.e. The Cymbopogon nardus L was applied into some stone cultural heritages which had concentration variations as follows: 1%, 5%, 10%, 15%, 20% and 25%. The antifungi activities which were resulted from lichens isolation process indicated a prevention of fungi growth. Those results could be found in diametrical zone of oil concentrations of 1%; 5%; 10%; 15% ; 20%; 25% respectively, which were as much as 0 mm; 6 mm; 12 mm; 18 mm; 29 mm and 33 mm. The observations were then continued to lichens growth on he stone surface using the Mass Electron Scanning. The analysis showed that higher concentration of Cymbopogon nardus L were more effective to inhibit the growth of fungi on Lichenes.

Sangkulu-Kulu sebagai situs Cagar Budaya Bawah Air memiliki potensi yang sangat berpeluang untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam perspektif pelestarian Cagar Budaya. Keberadaan keramik kuno, koin kuno dan artefak budaya lainnya di situs ini menjadikan Sangkulu-Kulu memiliki nilai penting sebagai Cagar Budaya yang perlu dilestarikan. Konsep awal dari pelestarian adalah konservasi, yaitu pengawetan benda-benda monumen dan sejarah (lazimnya dikenal sebagi preservasi), dan akhirnya hal itu berkembang pada lingkungan perkotaan maupun pemukiman tradisional yang memiliki nilai sejarah serta kelangkaan yang menjadi dasar bagi suatu tindakan konservasi. Hal ini sejalan dengan konep konservasi yang ditawarkan Kerr (1992), yaitu makna suatu konservasi dan preservasi tidak dapat terlepas dari makna budaya.  Dengan demikian, peranan konservasi bagi suatu area bukan semata bersifat fisik, namun mencakup upaya mencegah perubahan sosial yang akan terjadi.

Peraturan Daerah  Cagar Budaya yang telah ditetapkan pada tanggal 5 September 2014 oleh Pemerintah Kota Palopo merupakan salah satu bentuk nyata keterlibatan Pemerintah Kota Palopo dalam pelestarian Cagar Budaya, sekaligus respon positif terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan No. 1 tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Dalam paradigma pelestarian Cagar Budaya dewasa ini, nilai Cagar Budaya tidak hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan tetapi juga merupakan bagian dari pembentuk jati diri bangsa, kebanggaan nasional, ketahanan budaya, persatuan dan kesatuan bangsa.

Presiden Jokowi telah menetapkan kawasan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas Nasional pada tahun 2015 lalu. Keputusan pemerintah tersebut akan membawa dampak perubahan besar bagi kawasan Danau Toba. Di satu sisi, perubahan bisa terjadi ke arah positif, namun di sisi lain perubahan bisa terjadi ke arah negatif. Potensi Pariwisata Danau Toba meliputi wisata alam yaitu kaldera danau yang berasal dari letusan Gunung Toba, wisata sejarah dan budaya, dan wisata buatan. Salah satu potensi wisata sejarah dan budaya yang dapat dikembangkan adalah warisan budaya (baik bendawi maupun non bendawi) dan sejarah Pekabaran Inji di Tanah Batak. Beberapa contoh diantaranya adalah Gereja Dame di Huta Dame, gereja HKBP di Sigumpar, gereja HKBP Kota Balige, Makam Nommensen, maupun obyek benda/bangunan lainnya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan dan dikembangkan merujuk pada aturan yang berlaku pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan menggunakan pendekatan Pengembangan Aset Berbasis Aset (Asset Base Core Development atau ABCD), yaitu pendekatan mengkatalis perubahan dan pengembangan berdasarkan pemanfaatan bakat dan kapasitas masyarakat.

Makam Tengku Chik Lamjabat terletak di Gampong Lamjabat, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dengan luas area 350 meter persegi. Keadaan makam terpelihara dengan baik. Lokasi objek merupakan sebuah areal yang dipagari oleh pemerintah Kota Banda Aceh, dimana untuk memasuknya melalui pintu pagar di sisi barat, kemudian masuk mengikuti jalan setapak ke makam utama yang sudah diberi cungkup. Adapun keletakan situsberada di koordinat 5°32'46.3"N 95°17'36.5" yang memiliki batas, antara lain: sebelah utara berbatasan dengan kebun dan rumah penduduk, sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan parit dan jalan setapak serta sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak. Luas areal situs kurang lebih 350 meter persegi.

Pengantar Secara konstitusional, pelibatan masyarakat dalam pelindungan cagar budaya di Indonesia diakui dan diakomodir secara legal dalam perubahan keempat UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) berbunyi "Negara Indonesia memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan memberikan kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Kalimat kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya menjadi substansi keharusan masyarakat aktif melindungi kekayaan cagar budaya maupun nilai-nilai budayanya. Demikian juga asas pelestarian cagar budaya dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan partisipasi sebagai salah satu pilar pelestarian cagar budaya sehingga keterlibatan masyarakat mutlak hadir dan perlu disediakan oleh konstitusi secara operasional. Fakta yuridis tersebut di atas menegaskan partisipasi sifatnya absolut bagi masyarakat dalam pelindungan cagar budaya. Karenanya maka diperlukan sebuah peta jalan atau konsep yang ideal yang memastikan ruang keterlibatan masyarakat itu benar-benar ada tetapi dalam koridor kontribusi positif dan bukan sebaliknya. Untuk memastikan hal tersebut, maka urgensi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang memuat peran serta masyarakat dalam pelindungan cagar budaya harus dibuat yang akan yang berfungsi sebagai pedoman petunjuk teknis keterlibatan dalam pelindungan cagar budaya. Diperlukannya SOP ini mengingat definisi partisipasi kegiatan pelestarian cagar budaya selama ini belum dijelaskan secara operasional melainkan hanya bersifat kalimat penegasan saja yang bisa saja multi tafsir. Karenanya, membuat naskah SOP yang mengandung ketegasan tentang seperti apa bentuk partisipasi masyarakat dalam pelindungan cagar budaya diharapkan berfungsi menjelaskan aspek defenisi peranserta, menjelaskan tata aturannya, mengatur hal yang boleh dan tidak boleh, yang pada alhirnya produk

Kurang lebih sudah 4 tahun berlalu semenjak saya mendapatkan penugasan untuk menjalankan praktek kerja lapangan di Magelang, Jawa Tengah. Tepatnya yakni Candi Borobudur yang menjadi lapangan tempat saya bermain dan belajar bersama rekan-rekan satu kelompok saya saat itu. Candi Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, kurang lebih sekitar 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi ini terkenal dengan banyaknya jumlah stupa yang dimiliki yang konon menurut sejarah, didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi di masa pemerintahan wangsa Syailendra. Dalam hal ini Borobudur kemudian diketahui sebagai candi atau kuil Buddha terbesar di dunia. Sehingga jika diingat-ingat kembali, dalam sektor pariwisata dan cagar budaya, eksistensi Borobudur sendiri sangatlah menarik bukan hanya untuk dipelajari secara keilmuan tetapi juga menarik untuk sekadar dikunjungi sebagai hiburan. Lalu, bagaimanakah sebenarnya atraksi wisata berupa candi ini dapat bertahan sejauh ini sebagai cagar budaya yang ada di Indonesia?

Jika kita melawati kawasan kota tua dari sebuah wilayah, maka kita akan mendapati banyak gedung tua baik itu peninggalan Kolonial Belanda, maupun setelah nya yang masuk dalam kategori Bangunan Cagar Budaya. Sebuah konsekuensi dari adanya urban sprawl dimana kawasan kota yang awal dibangun alias kota tua, kemudian sedikit demi sedikit berkembang ke daerah sekitarnya dikarenakan daya tampung yang semakin terbatas dan tidak dapat mengakomodir penduduk yang tinggal di dalam nya.

Kompleks Makam Tunggal I dan II berada di Gampong (Desa) Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Situs ini berada di koordinat 5º34’33.5”N, 95º21’07.1”E  dengan luas areal ± 1.75 m2. Status tanah situs milik pemerintah dengan batas-batas situs sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan kandang kambing, tambak; sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong dan tambak; sebelah Barat berbatasan dengan tamba dan lahan rencana jalan masuk ke situs; dan, sebelah Timur berbatasan dengan semak belukar dan tambak.

This paper examines the development of electronic public participation media (E-Consultation) in helping the government to formulate management policy of the Bukit Kerang Kawal Darat Site (BKKD), Gunung Kijang District, Bintan Regency, Riau Island Province. This media is considered more effective and optimal in gathering input from all stakeholders. The problem raised in this study is "How does management of the BKKD Site through E-Consultation play role in optimizing the function of government institutions?". The aim of the research is to develop E-Consultation of BKKD Site to optimize the function of good government institutions. This study uses a descriptive qualitative approach using secondary data. The secondary data are interpreted based on context that related to E-Consultation. The results of archeological research of the BKKD Site and literature data incorporated into the E-Consultation framework that has been designed previously (based on references of various theories and existing comparisons). The result of the study is an E-Consultation development model that is considered more optimal to implement if there is an agreement among stakeholders, especially in internal government institutions before involving public. The conclusion of the study is the developing strategy of E-Consultation of the BKKD Site can be carried out in order to optimize government institutions' function especially in cultural aspect. However, it is still considered unnecessary seeing that many people still prioritize the advantage of physical meetings.

kecaman dari sebagian politisi, sejarahwan, dan budayawan. Keputusan Ahok tersebut dipersoalkan dengan mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (UUCB 11/2010). Sebagian orang melihat bahwa keputusan itu tidak memenuhi syarat penetapan berdasarkan kriteria cagar budaya, Pasal 5 UUCB 11/2010:"Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a). berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b). mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c). memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d). memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa."Huruf a dan b di atas adalah soal identifikasi awal cagar budaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat umumnya; huruf c sebagai kriteria kelayakan obyek cagar budaya. Dalam kasus Makam Mbah Priuk, para ahli lintas bidang yang tergabung di Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) akan mengkaji secara mendalam nilai-nilai yang terkandung di balik obyek tersebut. Sedangkan huruf d, ditentukan dan/atau sejalan dengan hasil kajian TACB pada huruf c. Nilai penting makam, biasanya dikaitkan dengan sejarah tokoh yang dimakamkan. Kecuali makam-makam Prasejarah atau makam yang terkait dengan penanda masa tertentu seperti makam tua di Barus atau makam tua Menak Koncar di Lumajang, tidak diketahui siapa sosok yang dimakamkan, tetapi melalui bukti-bukti arkeologi yang ditemukan di sekitar makam menandakan masa waktu dan peradaban tertentu, maka makam tersebut layak dipertahankan keberadaannya. Pada kasus makam Mbah Priuk, Sejarahwan dan TACB tampaknya hanya memiliki sedikit informasi tentang sosok Mbah Priuk, tidak didukung bukti sejarah (tulisan) maupun bukti arkeologi yang kuat. Jika merujuk Pasal 5, Makam Mbah Priuk belum layak ditetapkan sebagai cagar budaya. Namun, apabila kemudian hari ditemukan bukti-bukti sejarah atau arkeologi yang kuat, maka makam Mbah Priuk layak ditetapkan sebagai cagar budaya. Kajian

Situs Kompleks Makam Saidil Mukammal berada di Gampong (Desa) Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Secara astronomis, situs ini berada di koordinat 5°33'18.5"N 95°18'51.3"E dengan luas areal ± 736 m2. Batas-batas situs, antara lain: sebelah Utara berbatasan dengan pagar situs dan pertokoan, sebelah Selatan berbatasan dengan pagar situs dan tanah kosong, sebelah Barat berbatasan dengan pagar situs dan ruko, dan sebelah Timur berbatasan dengan pagar situs, jalan lorong situs dan pertokoan.
Situs Kompleks Makam Saidil Mukammal dalam kondisi terawat, memiliki fasilitas pelindungan berupa pagar situs, papan nama situs, papan larangan, meunasah dan juru pelihara.

Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga tiket masuk Candi Borobudur tetapi menetapkan kuota harian untuk jumlah pengunjung yang dapat naik sampai ke puncak teratas. Keputusan ini diambil mengingat arti penting Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia yang ditetapkan UNESCO di tahun 1991. Pemerintah Indonesia tetap mempunyai hak untuk memanfaatkan Candi Borobudur sebagai kawasan wisata. Tetapi pemerintah juga wajib merawat, melindungi, dan menjaga kelestarian Candi Borobudur sesuai standar yang ditetapkan UNESCO. Tulisan ini membahas perlunya perubahan cara pandang dalam mengelola Candi Borobudur. Pelibatan warga sekitar tidak hanya akan menggerakkan ekonomi lokal tetapi juga mendukung pemanfaatan Candi Borobudur untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi kebudayaan, dan pariwisata. DPR RI melalui Komisi terkait, utamanya Komisi X yang bermitra dengan kementerian dan lembaga negara di bidang pariwisata dan kebudayaan perlu mengawasi upaya pelestarian Candi Borobudur sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.