Amandemen Konstitusi

Hingga saat ini, masing-masing lembaga negara dan institusi negara memiliki UUD 1945 hasil terjemahan bahasa asing yang berbeda-beda. Akibatnya, sering terjadi kesalahpahaman dalam memaknai dan menafsirkan frasa-frasa di dalam UUD 1945. Tulisan ini mengevaluasi dan memberikan langkah-langkah agar Pemerintah Indonesia segera berkoordinasi untuk mengeluarkan satu produk terjemahan resmi UUD 1945 ke dalam bahasa asing.

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Persrikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah Natural Rights. Hal ini karena  konsep hukum alam ybg berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak Asasi Manusia yang dipahami sebagai  natural Rigts merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal.
Semula HAM berada dinegara-negara maju. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, sebagai anggota PBB mau tidak mau harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM Internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.
Dengan bergulirnya rezim Soeharto dan diganti dengan era reformasi, pengaturan HAM mulai tampak jelas kearah mana HAM ini akan ditujukan. HAM tidak saja merupakan hak untuk berkumpul, berserikat dan berbicara (civil and political rights) tetapi juga meliputi hak sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Serta proses dalam penegakan pelanggaran HAM berat yang terjadi. Tampak jelas bahwa demikian kompleksnya permasalahan dan peluang pemberdayaan HAM di Indonesia. Kompleksitas permasalahan ini memerlukan upaya penanganan serius dan sesegera mungkin. Berbagai pihak juga harus terlibat untuk berpartisipasi secara aktif demi mewujudkan konsep pemberdayaan itu secara komperehensif.
Oleh karena itu, untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia, menjamin pelaksanaan dan penegakan hukum atas hak asasi manusia maka perlulah dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang mana pengadilan tersebut akan memberikan perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat. Baik pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lampau, sekarang ataupun yang akan datang. Karena pelanggaran HAM berat tidaklah mengenal kadaluwarsa.

Jatuhnya pemerintah orde baru dan di mulainya orde reformasi telah
memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi yang selama ini di Indonesia lumpuh, kembali bergairah. Perubahan di berbagai sector dilakukan, dimulai dari perubahan ekonomi,politik,social,budaya dan juga hukum.

Di bidang politik, perubahan dilakukan dengan mencoba untuk menciptakan suatu system, tatanan, serta iklim politik yang lebih sehat dan demokratis. Di bidang social budayapun demikian, berbagai kebijakan diambil untuk perbaikan dan penanggulangan krisis moral yang pada saat itu terjadi juga di Indonesia bersamaan dengan krisis-krisis lainnya yang melanda, sebagai akibat dari krisis ekonomi.
Di bidang hukumpun demikian , berbagai perubahan dilakukan demi perbaikan konstitusi dan pembangunan hokum. Salah satu upaya yang dilakukan saat itu adalah mengamandemen Undang-undang Dasar 1945. Hal tersebut dilakukan karena disinyalir Undang-undang dasar 1945 memiliki banyak kelemahan ,sehingga rezim orde baru bias menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak secara diktatoris. Oleh karean itu diperlukan suatu perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945 untuk penyempurnaan dan meminimalisasi celah-celah untuk penyelewengan kekuasaan.

Amandemen adalah prosedur penyempurnaan, tanpa harus langsung mengubah UUD dan merupakan pelengkap serta rincian dari UUD asli. Menurut Hukum Tata Negara, amandemen merupakan salah satu hak legislatif untuk mengusulkan perubahan dalam suatu rancangan UU yang diajukan pemerintah. amandemen Alasan Amandemen UUD 1945 1. UUD 1945 disusun pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia dalam situasi yang serba mendesak, maka ada beberapa pasal tidak lagi sesuai dengan situasi dan persoalan kenegaraan sekarang. 2. Adanya penafsiran para pemimpin terdahulu (Orba) terhadap beberapa pasal diarahkan untuk keuntungan diri sendiri. Landasan Amandemen UUD 1945 1. Pasal 1 Tap MPR No. XIII/MPR/1998 (tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakii Presiden) " Presiden dan Wakii Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan ". 2. Pasal 37 UUD 1945 tentang wewenang MPR untuk mengubah UUD 1945. 3. Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999. 4. Tap MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan BP MPR Rl untuk Melanjutkan Perubahan UUD Negara Rl Tahun 1945. Tahap Tahap Amandemen UUD 1945 UUD 1945 sebagai konstitusi negara Rl sampai saat ini telah mengalami empat kali (empat tahap) amandemen (perubahan) yang terjadi di era reformasi. Keempat tahap amandemen tersebut, sebagai berikut : selengkapnya di url bawah ini http://www.pelajaransekolahonline.com/2016/25/pengertian-alasan-landasan-dan-tahap-tahap-amandemen-uud-1945-terlengkap.html

Selain faktor yuridis, pasca reformasi melibatkan faktor historis, filosofis, ekonomi, sosiologis dan politis sehingga memberi pengaruh yang cukup besar dalam proses perubahan pertama konstitusi sebagai grundnorm yang melandasi seluruh kegiatan kenegaraan. Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui supremasi konstitusi sepantasnya mensyaratkan prosedur yang lebih sulit dibandingkan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Estimasi waktu yang terbilang sempit dan dibayangi desakan reformasi konstitusional, MPR melakukan desakralisasi konstitusi tanpa memiliki naskah akademik sebagai kajian komprehensif terhadap pasal-pasal dalam konstitusi yang hendak diubah. Kemudian, hasil perubahan pertama konstitusi mulai menuai kontroversi. Ketidakmatangan MPR  tersebut melahirkan hipotesis bahwa sistem dan prosedur konstitusi yang semestinya tidak dipenuhi dan secara langsung mempengaruhi validitas hasil perubahan konstitusi itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi dan proses perubahan pertama konstitusi serta kesesuaiannya dengan sistem dan prosedur dihubungkan dengan Pasal 37 UUD 1945 dikaji secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.
Metode yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dan filosofis. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang hasilnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Maksudnya, data diuraikan secara teratur, runtun, logis secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian tanpa ada bagian yang terlupakan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan pertama konstitusi memang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yuridis saja melainkan faktor non yuridis yang mengenyampingkan teori murni tentang hukum dari Hans Kelsen sebagai suatu teori yang tidak berpijak kepada realitas politik bangsa. Proses perubahan dilakukan dengan membentuk Panitia Ad Hoc III dan Komisi C MPR yang hasil perumusannya disepakati dalam Paripurna MPR. Perubahan konstitusi secara formal atau formal amendment pada umumnya telah memenuhi asas hukum namun tidak sepenuhnya sesuai prosedur. Perubahan dibatasi pada batang tubuh dan penjelasan saja, khusus Pembukaan UUD 1945 tidak dilakukan perubahan karena mengandung dasar filosofis dan cara pandang bangsa yang juga memper-lihatkan kebesaran founding fathers sebagai politisi tulen. Adapun Pembukaan UUD tersebut digali dari hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law).

Persoalan yang akan diteliti adalah pentingnya sebuah Komisi Konstitusi dalam
Perubahan UUD 1945. Bagaimana prosedur pembentukannya sehingga tidak
menafikan kewenangan konstitusional MPR dalam melakukan perubahan undang-
undang dasar, serta bagaimana tugas dan kewenangan Komisi Konstitusi tersebut.
Penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif dengan pendekatan historis,
komparatif, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Bahan dihimpun
lewat studi dokumen, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa upaya melakukan perubahan undang-undang dasar lewat
lembaga khusus telah ada sejak tahun 1956, kemudian upaya lanjutan dilakukan
pada tahun 1998, 1999, namun selalu terhenti karena kondisi politik dan
pemerintahan yang terjadi ketika itu. Perbedaan filosofis antara parpol dan filosofi
konstitusi, serta penuntasan reformasi konstitusional lewat lembaga Komisi
Konstitusi menjadi alasan pentingnya Komisi Konstitusi, sebab keberhasilan
penuntasan reformasi konstitusi merupakan sesuatu yang berpengaruh terhadap
keberhasilan transisi. Penyerahan perubahan secara mutlak ke parlemen akan
menjadikan hasil perubahan terkontaminasi dengan kompromi politik pragmatis
jangka pendek yang akan merancukan rumusan perubahan. Kewenangan
konstitusional merubah UUD berada di tangan MPR, maka dari itu, pembentukan
Komisi Konstitusi berada pula di tangan MPR, namun dapat pula didelegasikan ke
Presiden. Tugas utama dari Komisi Konstitusi nantinya adalah menyusun naskah
perubahan (amandemen kelima) dan tugas yang penting lainnya adalah
melibatkan partisipasi masyarakat luas, sehingga legitimasi dari hasil kerjanya
akan semakin kuat pula. Di samping itu, upaya pelibatan masyarakat luas ini dapat
dijadikan upaya pendidikan berkonstitusi bagi masyarakat, sehingga akan
memberikan pemahaman dan kedewasaan berkonstitusi bagi masyarakat
Indonesia.

Prof. Dr. Sri Soemantri Martosuwignjo, S.H. atau biasa dipanggil Pak Sri atau Pak Mantri ini dikenal luas sebagai pakar hukum tata negara senior dan disegani. Tulisan ini mengetengahkan sisi-sisi penting pemikiran tokoh kelahiran Tulungagung, Jawa Timur,15 April 1926 ini. Tokoh ini tidak bisa dipisahkan dari gagasan pengujian konstitusional dan perubahan konstitusi melalui prosedur formal. Sri Soemanri Dua isu dalam hukum tata negara tersebut, Sri Soemantri melalui karya ilmiahnya pada 1970-an banyak menginspirasi pemegang kebijakan dan berbagai pihak yang melakukan advokasi perubahan konstitusi pasca reformasi 1998.

Konstitusi, constitution (Amerika Serikat), atau verfassung (Jerman), dibedakan dari undang undang dasar atau grundgesetz (Jerman) ataupun grondwet (Belanda). Dikarenakan kesalahpahaman dalam cara pandangan banyak orang mengenai konstitusi, maka pengertian konstitusi itu sering diidentikkan dengan pengertian undang-undang dasar. Kesalahan ini disebabkan antara lain oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki semua peraturan hukum dibuat dalam bentuk yang ter tulis (written document) dengan maksud untuk men capai kesatuan hukum (unifikasi hukum), kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum (rechtszekerheid). Begitu besar pengaruh paham kodifikasi ini, maka di seluruh dunia berkembang anggapan bahwa setiap peraturan, di karenakan pentingnya maka harus ditulis, dan demikian pula dengan konstitusi. Di zaman modern sekarang ini, dapat dikatakan bangsa Amerika Serikatlah yang per tama menuliskan konstitusi dalam satu naskah, meski pun leluhur mereka di Inggris tidak mengenal naskah konstitusi yang tertulis dalam satu naskah. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris dan Amerika, tidak tersedia kata yang tepat untuk menggambar kan perbedaan antara konstitusi dan undangundang dasar sebagaimana perbedaan antara kedua pengertian ini dalam bahasa Jerman, Perancis, Belanda, dan nega ranegara Eropa Kontinental lainnya. Dalam bahasa Jerman jelas dibedakan antara verfassung dan gerund gesetz, atau dalam bahasa Belanda antara constitutie dan grondwet. Untuk memahami perbedaan mengenai kedua pengertian konstitusi dan undangundang dasar itu, kita dapat menggunakan antara lain pandangan Hermann Heller sebagai rujukan. Dari pandangan Her mann Heller ini jelas tergambar bahwa konstitusi itu memang mempunyai arti yang lebih luas dari pada undang undang dasar.1 B. Konstitusi Rigid dan Luwes Naskah konstitusi atau undangundang dasar dapat bersifat luwes (flexible) atau kaku (rigid). Ukuran yang biasanya dipakai oleh para ahli untuk menentukan apa kah suatu undangundang dasar itu bersifat luwes atau kaku adalah • apakah terhadap naskah konstitusi itu di mungkinkan dilakukan perubahan dan • apakah cara mengubahnya cukup mudah atau sulit, • apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman. 1 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta, : Rajawali Pers,2009), 137

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti "bersama dengan...", sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti "membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan". Dengan demikian, bentuk tunggal (constitutio) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (constitusiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Pembahasan mengenai konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia akhir-akhir ini kembali marak didiskusikan. Pasalnya, di awal masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali mengeksekusi terpidana mati, baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pada 2007 silam, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menjatuhkan putusan terkait konstitusionalitas hukuman mati dalam perkara Pengujian Undang-Undang Narkotika dengan menyatakan jenis hukuman tersebut adalah konstitusional. Putusan MK itu disambut baik oleh sebagian besar penggiat anti-narkotika. Namun, bagi para penggiat hak asasi manusia, putusan tersebut dinilai konservatif. Berbagai analisa pro dan kontra terhadap Putusan tersebut juga tersebar di berbagai tulisan. Salah satu analisa akademis terhadap Putusan MK terkait hukuman mati ditulis oleh Natalie Zerial di dalam Australian International Law Journal yang berjudul “Decision No. 2-3/PUU-VI/2007 [2007] (Indonesian Constitutional Court”. Saat membuat tulisan tersebut, Natalie merupakan mahasiswi di Harvard Law School dan saat ini sebagai Barrister di Australia.

Berbeda dengan perspektif para penulis lainnya, Natalie lebih memfokuskan analisa terhadap Putusan MK yang dinilainya merefleksikan perspektif budaya dan kawasan terkait dengan hukum internasional hak asasi manusia, termasuk mengenai perdebatan “nilai-nilai Asia” dalam hak asasi manusia. Analisanya juga mendiskusikan mengenai penggunaan dan penafsiran hukum internasional oleh MK yang menurutnya tidak hanya terbatas konteks nasional, namun juga Konstitusi Indonesia secara global. Tulisan berikut ini akan menguraikan argumentasi dan temuan yang dianalisa oleh Natalie Zerial.

Seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa reformasi (1999-2002), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia semakin menguat. Puncaknya terjadi pada Tahun 2001 ketika ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana terumus dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan ketiga. 1 Pernyataan bahwa kedaulatan ditangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar serta pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, merupakan pendirian yang tegas bahwa prinsip penyelenggaraan negara secara demokratis yang didasarkan pada konstitusi (constitutional democracy) dan negara hukum yang dianut bersisfat demokratis (democratische rechtsstaat). 2 Fungsi-fungsi tersebut, akan dapat berjalan manakala ketiga kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif dijalankan melalui prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dan checks and balances. 3 Secara garis besar persoalan yang muncul adalah pengaturan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi, isi dan karakteristik putusan, rekapitulasi putusan Mahkamah Konstitusi terakhir, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang penting, serta tentang finalnya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga upaya hukum terhadap putusan tidak dikenal. 4

Pemasukan Pasal-Pasal mengenai HAM sebagai suatu jaminan konstitusi (constitutional guarantee) di dalam UUD 1945 ternyata masih menyimpan banyak perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi HAM. Fokus permasalahan terjadi pada dua pasal yang apabila dibaca secara sederhana mempunyai pengertian yang saling bertolak belakang, yaitu mengenai ketentuan terhadap 'non-derogable rights' (Pasal 28I) dan ketentuan mengenai 'human rights limitations' (Pasal 28J). Benarkah dalam UUD 1945 itu tersendiri terdapat pembatasan atas ketentuan HAM, termasuk di dalamnya terhadap Pasal 28I yang di akhir kalimatnya berbunyi ”…adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”?

Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan krusial tersebut berdasarkan pendapat the 2nd founding parents serta tafsir konstitusi resmi dari Mahkamah Konstitusi.

ABSTRAK Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan dan kedaulatan mutlak karena jabatan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia presiden merupakan pemegangan kekuasaan pemerintahan tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Kekuasaan presiden, setelah dilakukan amandemen 4 (empat) kali terhadap UUD NRI Tahun 1945 mengalami pergeseran fungsi dan peran sebagai akibat besarnya arus kepentingan politik, sehingga nampak hampir seluruhnya kekuasaan presiden pada kewenangan legislasi dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagian besar tidak memiliki kekuatan tetap secara hukum materiil dan formal yuridis di negara kita sekalipun sebenarnya subtansi kewenangan legislasi presiden bila berdasarkan sistem pemerintahan presidensial tidak dimiliki. Fakta ini kemudian, presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan eksekutif harus mampu menjalankan peranan dan fungsinya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan demi mewujudkan tujuan bangsa dan negara karena seluruh produk undang-undang yang dilahirkan oleh lembaga legislatif (DPR) sepenuhnya bermuara pada perwujudan amanah UU kedalam bentuk program-program pembangunan dan secara hukum amanah tersebut dilaksanakan oleh Presiden bersama kabinet dan lembaga/badan negara lainya (eksekutif). Normalnya, proses pembangunan itu harus didesign dari Hilir ke Muara. Harapannya, antara lembaga legislatif dan eksekutif bersama yudikatif berjalan seirama dan saling memberi dukungan positif yang secara kongkrit ada keseimbangan kewenangan dan saling mengawasi (prinsip check and ballances) dalam menerjamahkan sebuah amanah konstitusi terkait kewenangan legislasi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil pengamatan, kajian literatur yang terdapat dalam buku-buku, makalah, surat kabar, artikel ilmiah, journal, dan peraturan perundang-undangan (naskah UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagai obyek yang diteliti dan merupakan metodologi penulisan ini, sehingga penulis tertarik dan membuat judul " Efektivitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ". Tulisan ini menyimpulkan: (1) Hak Veto Presiden tidak efektif bila dikaji dalam dokumen konstitusi UUD NRI Tahun 1945; (2) Terjadi inconsistent pada Sistem Pemerintahan Indonesia yang bersifat Presidensiil dengan muatan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945; (3) belum adanya keberanian lembaga negara (legislatif, eksektuif dan yudikatif) untuk mengembalikan hak konstitusonal DPR, Presiden dan Lembaga Peradilan dalam UUD NRI Tahun 1945; (4) direkomendasikan beberapa perubahan (jika diperlukan ada amandemen) dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk ditindaklanjuti oleh MPR RI (penjelmahan DPR dan DPD) dan Presiden; (5) Peraturan Presiden Pengganti UU (perppu), menurut penulis harus mutlak diberikan kepada Presiden tanpa intervensi DPR karena Presiden sebagai Kepala Negara Negara dan memiliki kekuasaan Pemerintahan Tertinggi dibawah UUD NRI Tahun 1945 (subtansi HAK VETO PRESIDEN) dan mengembalikan hak konstitusi presiden seutuhnya dalam Undang-Undang sebagai dasar mempertimbangkan prinsisp check and ballances antar lembaga negara. Kata Kunci: Hak Veto Presiden, Sistem Pemerintahan Presidensiil, UUD NRI Tahun 1945, check and ballances antar lembaga negara.

Sebagai manifestasi doktrin state-led economic development melalui pembangunan berencana Garis-haris Besar Haluan Negara (GBHN) telah menjadi roh penyelenggaraan pemerintahan di era Oder Baru, termasuk roh sentralisme dan otoritarianisme. Begitu hebohnya kegaduhan dalam penyelenggaraan di era demokrasi liberal jilid II (minus peresmian) ini, bisa saja GBHN diberlakukan lagi sebagai instrumen pengelolaan kegadhuhan, namun bukan untuk membuka kembali jalan bagi otoritarianisme dan sentralisme. GBHN, oleh karenanya perlu didudukkan sebagai haluan bersama, bukan haluan penyelenggara negara di tingkat pusat untuk memaksanak kehendaknya. GBHN adalah instrumen consensus building untuk mengantarkan kejayaan Indonesia sebagai negara berdulat berbasis semangat kerakyatan.  Dengan begitu, GBHN harus berisi kecerdasan untuk mengkerangkai keragaman dan mereorientasikan Indonesia untuk handal dalam percarutal internasional/glonal karena lebih outward looking.

Konstitusi merupakan aturan mendasar yang mengatur fungsi dan kewenangan organ-organ  negara serta hubungan antara negara dan rakyatnya. Sebagaimana layaknya pohon yang hidup (living tree), konstitusi harus dapat terus tumbuh dan berkembang dengan mengikuti dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, seluruh konstitusi yang terkodifikasi di dunia dapat dikatakan memiliki klausa amendemen yang mengatur mekanisme untuk mengamendemen konstitusi melalui jalur formal (verfassungsänderung). Buku ini membahas secara mendalam mengenai amendemen konstitusi dari perspektif studi perbandingan di beberapa negara pilihan yang mewakili bentuk negara kesatuan dan federal.

Pembahasan dalam buku ini begitu mengalir, tajam, dan padat informasi sebab buku ini bukan sekadar menguraikan perihal teori atau doktrin hukum semata, namun juga pengalaman nyata yang terjadi di negara-negara lain maupun yang dialami oleh Indonesia sendiri. Terlebih lagi, tidak banyak buku hukum dan konstitusi di Indonesia yang secara gamblang menganalisis perkembangan pemikiran terkait dengan basic structure doctrine dan unamendable constitutional provision.

Diperkaya bukan hanya dari text books, jurnal, atau undang-undang dasar dari negara-negara lain, buku ini juga dilengkapi dengan sejumlah putusan pengadilan yang penting dan monumental (landmark decisions). Penggunaan sumber yang sangat memadai tersebut membuat analisis dalam buku ini menjadi lebih komprehensif. Oleh karenanya, buku ini penting untuk dibaca tidak saja oleh para dosen dan mahasiswa, namun juga para praktisi dan pemerhati di bidang hukum tata negara, politik, dan pemerintahan.

Penulis: Pan Mohamad Faiz
ISBN: 978-623-231-092-6
Penerbit: Rajawali Pers
Halaman: 210
Ukuran: 15 x 23 cm
Tahun Terbit: 2019

Pemesanan:
Website: http://www.rajagrafindo.co.id
Email: [email protected]
WhatsApp: 0812-8247-4885

Adapun yang menjadi hasil amandemen UUD 1945 akhir yaitu dilakukannya amandemen sebanyak 4 kali di mana yang diubah sekitar 46 butir, dan yang tidak dirubah sekitar 25 butir. Di mana saat ini bisa dilihat bahwa terdapat sebanyak 199 butir ketentuan dan juga dilakukan penambahan terdapat 174 ketentuan yang baru. Meskipun kesemua perubahan atau juga amandemen tersebut dilakukan namun pada bagian pembukaannya tidak dilakukan perubahan, hal ini sesuai dengan persetujuan bersama dan juga untuk menjaga susunan NRKI dan juga untuk menegaskan sistem pemerintahan Indonesia yang berbentuk presidensil. UUD 1945 ini telah mengalami 4 kali perubahan di mana dalam perubahan tersebut terdapat beberapa pasal dan juga ketentuan yang dirubah dan juga sebagian tetap tidak berubah. Nah berikut beberapa amandemen yang pernah dilakukan terhadap UUD 1945. Amandemen I Sejarah Amandemen pertama terjadi pada tahun 1999 tepatnya pada tanggal 19 Oktober di mana dasar atas amandemen ini adalah SU MPR 14-21 Oktober 1999. Pada amandemen yang pertama ini di mana ada sekitar 9 Pasal yang dilakukan amandemen yaitu Pada amandemen pertama ini di mana yang menjadi intinya adalah mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden yang dipandang atau dianggap terlalu kuat sehingga perlu dilakukan amandemen. Amandemen II

As stated in Article 1 (3) of 1945 Constitution  that Indonesia is State of law followed with the Law No.12 of 2011 Concerning the Hierarchy of Law mention in Article 7 that 1945 Constitution is the highest or supremacy of law in Indonesia. Therefore it should be consider that this Constitution shall in line with what need by Indonesian at this present moment and shall be the most perfect Law that prevailing in Indonesia. Historically, Indonesia has never before successfully carried out constitutional reform. The four earlier attempts in 1945, 1949, 1950 and 1956-1959 failed to create a democratic Constitution. Second, the fifth attempt in 1999-2002 was crucial to safeguarding Indonesian transition from Soeharto’s authoritarian rule to democratic institutional arrangements. 
Realizing this issue has very crucial impacts in political and constitutional matters therefore it necessary to have some research on the result of 1945 Constitution fourth amendment version. This article would mention several problems in the Constitution, specifically on the legislative powers. Before speaking legislative problems in the Constitution, it is importance to know first about the original text and intent of 1945 Constitution during the independence time of Indonesia.

Gagasan untuk dilakukannya perubahan kelima UUD 1945 terus bergulir. Namun demikian, kekhawatiran timbul akan adanya kepentingan dari masing-masing lembaga negara untuk memperkuat kewenangannya. Tulisan ini menekankan pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan aktif, sehingga produk konstitusi yang akan dihasilkan akan menjadi cerminan konstitusi yang memiliki legitimasi kuat dari masyarakatnya.

Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari studi komparasi yang dilakukan oleh para anggota MPR ke 21 negara berbeda pada 2000 untuk melakukan perubahan UUD 1945. Dari berbagai studi komparasi tersebut, pembentukan MK saat ini ternyata cenderung mengikuti model Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan. Mengapa Indonesia lebih memilih karakter institusi MK Korea Selatan di bandingkan dengan negara lainnya? Pertanyaan inilah yang coba dijelaskan oleh Hendrianto, pengajar di Santa Clara University, Amerika Serikat, dalam tulisannya yang berjudul “Institusional Choice and the new Indonesian Constitutional Court” yang dimuat pada bab tersendiri dalam “New Courts in Asia” (2010) hasil suntingan Andrew Harding dan Penelope Nicholson.

Di tengah gencarnya arus perubahan, maka pemuda dan mahasiswa yang menyandang status selaku 'agent of change' menjadi elemen penting yang dapat membantu melaksanakan amanah konstitusi tersebut. Apalagi jika mengingat kembali jarum jam sejarah, merekalah yang awalnya menjadi tombak terdepan dalam mengantarkan perubahan ini. Oleh karenanya, selain diharapkan mampu memahami konstitusi secara utuh, para pemuda Indonesia sejatinya juga diharapkan dapat mengawal sekaligus melaksanakan nilai-nilai ketentuan yang termaktub di dalamnya. Tulisan ini akan menguraikan bahasan mengenai peran pemuda di dalam memahami, menjalankan, dan menegakkan Konstitusi.

Aktivisme yudisial merupakan proses pengambilan putusan pengadilan melalui pendekatan berbeda. Pendekatan ini menurut Satyabrata melebihi filsafat hukum lama, karena dianggap lebih modern dan dekat dengan kehidupan riil masyarakat. Aktivisme yudisial juga dipahami sebagai dinamisme para hakim yang memegang kekuasaan kehakiman ketika membuat putusan tanpa melampaui batas-batas konstitusi (S.P. Sathe, 2002). Namun aktivisme yudisial ini justru menciptakan kontroversi di sebagian kalangan, sehingga perlu pembatasan ruang geraknya (judicial restraint). Artikel ini mengulas mengenai aktivisme yudisial dalam bingkai konstitusi di Indonesia.

Wacana amandemen kelima UUD 1945 kini bergulir terhadap ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Musyawarah Kerja Nasional PPP mengeluarkan salah satu rekomendasi yang mengusulkan agar orang Indonesia asli sebagai syarat kepala negara dimasukkan kembali dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945.

Artinya, menurut pandangan PPP, warga negara Indonesia yang berdarah atau berketurunan asing tidak dapat menjadi presiden atau wakil presiden, setidak-tidaknya terhitung hingga derajat keturunan tertentu. Alasan lainnya, amendemen tersebut akan mengembalikan cita-cita pendiri bangsa.

Pertanyaannya, benarkah para pendiri bangsa memasukan frasa “orang Indonesia asli” sebagaimana makna yang dimaksudkan di atas? Artikel ini akan menjernihkan makna dari “orang Indonesia asli” yang terkandung di dalam UUD 1945 dengan menggunakan penafsiran original intent dan analisis sejarah Konstitusi Indonesia.

Ruang perdebatan terhadap Pasal 33 UUD 1945 kembali menghangat pasca didirikannya Mahkamah Konstitusi (MK). Berbagai undang-undang yang terkait erat dengan perekonomian nasional diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya. Bagaimana MK menafsirkan Pasal 33 dalam konteks sistem perekonomian Indonesia saat ini yang mulai mengurangi monopoli penguasaan dari Pemerintah dan menambah investasi privat di berbagai sektor penting?

Simon Butt dan Tim Linsdey, pakar hukum Indonesia dari Australia, mencoba menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan analisa beberapa Putusan MK dalam tulisannya yang berjudul “Economic Reform When The Constitution Matters: Indonesia’s Constitutional Court and Article 33” yang dimuat dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies (2008). Dalam tulisannya, Simon dan Tim juga menganalisa masalah yang timbul dari adanya intervensi pengadilan (judicial intervention) di dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Selain itu, dipaparkan juga strategi Pemerintah dalam menyiasati pelaksanaan Putusan-Putusan MK di ranah ekonomi. Artikel ini akan menguraikan analisa dari Simon dan Tim terkait penafsiran MK terhadap Pasal-Pasal Konstitusi Ekonomi.

Tulisan ini membahas mengenai kewenangan constitutional complaint (pengaduan konstitusional) yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, namun di negara lain justru menjadi kewenangan utama dari Mahkamah Konstitusi. Analisa dilakukan terhadap kemungkinan diadopsinya kewenangan constitutional complaint beserta hal-hal yang perlu menjadi perhatian apabila constitutional complaint akan diterapkan di Indonesia.