Pemilukada

Tulisan ini membahas mengenai pergeseran model putusan MK dalam sengketa hasil Pilkada yang tidak lagi menggunakan model putusan sela. Selain itu, tulisan ini juga membahas implikasi dan proses pemeriksaan sengketa hasil Pilkada pasca pemungutan atau penghitungan suara ulang (PSU)

Logistik pemilu di Indonesia terdiri atas berbagai bentuk yang proses pengadaan dan pendistribusiannya dibagi secara berjenjang kepada KPU di masing-masing tingkatan. Aspek ketepatan jumlah, kualitas, serta keamanan dalam proses pengadaan akan sangat mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam penyelenggaraan pemilu. Bagaimana cara mengawasinya?

Penelitan dalam Skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan format deskriptif.Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat kepermukaan karakter atau gambaran kondisi, situasi ataupun variable tersebut.

Dalam era reformasi ide untuk
mengadakan pemilihan kepala daerah secara
langsung ini merupakan konsekuensi logis dari
upaya memperbesar akses masyarakat dalam
dunia politik. Gayung bersambut. Ide
menyelenggarakan pilkada langsung ini
ditindaklanjuti dengan keputusan politik yang
besar pengaruhnya bagi perkembangan
demokrasi di Indonesia Keputusan untuk
mengadakan pemilihan kepala daerah secara
langsung ini kemungkinan besar menjadi
keputusan yang tidak menyenangkan
khususnya bagi partai politik karena secara
otomatis memutus kesempatan partai politik
untuk memainkan peran sampingan sebagai penentu utama dalam penentuan kepala daerah,
sebagaimana yang selama ini dimainkan dalam
proses pemilihan kepala daerah. Keluarnya UU
No 32 2004 dan PP No 5 2005 menjadi bukti
kepastian hukum atas penyelenggaraan pilkada
langsung yang dimulai bulan Juni 2005 Namun
demikian masih banyak yang mempertanyakan
efektivitas penyelenggaraan pilkada dengan
upaya memperkuat demokrasi lokal Tulisan ini
bermaksud menganalisis pilkada dari
dampaknya terhadap peningkatan kehidupan
demokrasi pada tingkat lokal.

Pola pelanggaran Pemilukada secara langsung dan praktik MK dalam mengadili perselisihan hasil Pemikukada mengalami perkembangan pesat. Pelanggaran yang mendominasi, yaitu mobilisasi dan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil, penyalahgunaan jabatan dan fasilitas/anggaran negara oleh calon incumbent, dan maraknya praktik money politic. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif umumnya diputus dengan dengan pemungutan suara ulang dalam putusan akhir atau didahului dengan putusan sela. Tidak hanya itu, beragamnya pelanggaran pada tahapan-tahapan Pemilukada lebih jauh juga dinilai berdasarkan prinsip Pemilu free and fair, sehingga putusan MK sejak 2008 memiliki delapan model berdasarkan karakteristik yang sama.

Paradigma menegakkan keadilan substantif yang digunakan saat aturan prosedural tidak membuka peluang keadilan menempatkan MK penentu akhir proses dan nilai-nilai demokrasi langsung yang masih diwarnai pembajakan. MK tidak hanya memperluas keadilan, akan tetapi juga memperkuat demokrasi yang berlangsung. Dengan ini, pemeriksaan sangat luas, bebas menilai bobot pelanggaran dan memberikan sanksi. Paradigma yang berkembang ini harus diikuti keajegan berdasar ratio decidendi putusan sebelumnya dan mengantisipasi beragamnya pelanggaran dengan mendesain sanksi yang tepat untuk keadilan itu sendiri.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan muatan dalam Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015, dengan demikian Politik Dinasti tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut memberikan sebuah ruang terbentuknya sebuah proses politik dinasti.
Politik Dinasti merupakan salah satu faktor yang memberikan peluang terjadinya praktik korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Politik Dinasti dapat diartikan sebagai adanya keterlibatan keluarga yang mendominasi distribusi kewenangan, dengan kata lain terdapat hubungan darah dan/atau perkawinan antar pemangku jabatan yang bersangkutan. Pembatasan dinasti politik diarahkan untuk meningkatkan derajat kualitas demokrasi dengan cara memperluas kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam jabatan-jabatan publik dan mereduksi penyalahgunaan jabatan incumbent dalam kontestasi Pemilu maupun Pemilukada. Sehingga diharapkan mampu memperbaiki nilai-nilai yang terkandung didalam demokrasi.

Dalam perspektif sejarah, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia senantiasa mengalami dinamika perubahan, dari sistem penunjukan, pemilihan oleh DPRD, sistem kombinasi, maupun pemilihan langsung. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Dalam sistem pemilihan langsung yang saat ini berlaku, terdapat beberapa potensi kerawanan yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, dengan harapan akan dapat dicegah sehingga tidak memicu konflik kekerasan.
Tulisan ini mengeksplorasi potensi-potensi kerawanan tersebut.

Proses Pemilukada di tingkat provinsi  baik pada masa pra tahapan, tahapan dan paska tahapan sebagaimana pembagian pentahapannya sudah disinggung pada Bab I, sangat diwarnai dengan keadaan sosial politik masing-masing provinsi. Kondisi sosial seperti misalnya posisi geografis, kondisi demografis, ketersediaan sumber daya dan akses ekonomi, sarana dan prasarana mobilitas sosial, ketergantungan pembangunan dengan daerah lain dan dinamika politik lokal, ternyata sangat mempengaruhi sukses tidaknya proses penyelenggaraan Pemilukada di tingkat provinsi. Oleh sebab itu analisis mengenai Proses Pemilukada akan dilihat pengaruh latar belakang sosial politik terhadap penyelenggaraan pemilukada di tingkat provinsi di 6 provinsi yang diteliti yaitu: Aceh, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Penyelenggaraan pemilukada langsung sejak tahun 2005, pada kenyataannya mengalami dinamika yang memunculkan pro kontra apakah pemilukada langsung perlu dipertahankan atau tidak. Dari persoalan maraknya penggunaan politik uang, netralitas penyelenggara, biaya mahal sampai potensi munculnya konflik di masyarakat. Hal-hal inilah bagi sebagian orang dipergunakan sebagai alasan untuk memprotes berlangsungnya pemilukada langsung. Namun demikian, banyak yang melupakan bahwa substansi pemilukada langsung pada intinya adalah menghargai hak politik masing-masing individu dan memberikan sistem yang sebenarnya memberikan jaminan atas berlangsungnya pelaksanaan hak politik itu. Banyak yang secara tergesa-gesa menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilukada langsung banyak ketidak manfaatannya sehingga pemilukada langsung dihentikan dan digantikan dengan pemilihan oleh DPRD. Banyak orang tidak pernah mau melihat bahwa untuk memberikan hak politik individu yang paling hakiki, adalah melalui penyelenggaraan pemilukada langsung. Hal ini selaras dengan banyak hal baik dalam praktek demokrasi di Indonesia, seperti misalnya adanya keinginan untuk memberikan jaminan atas hak politik untuk memilih pemimpin dan 1

Perilaku memilih merupakan bentuk dari partisipasi politik dan merupakan bentuk partisipasi yang paling elementer dari demokrasi. Konsep “perilaku” diartikan sebagai reaksi individu terhadap stimulus baik secara internal maupun eksternal. Sehingga perilaku memilih dapat diartikan sebagai proses penentuan keputusan seseorang untuk memilih (atau tidak memilih) partai atau kandidat tertentu dalam Pemilu.

Pelembagaan demokrasi prosedural melalui penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada hari ini, disadari atau tidak disadari semakin membuka peluang terhadap studi tentang perilaku memilih di Indonesia, baik untuk tujuan akademis maupun praktis.
Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian tentang perilaku memilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih. Terdapat 6 (enam) variabel yang digunakan, yakni: sosiodemografi, informasi politik, orientasi tokoh politik, identifikasi kepartaian, ekonomi politik dan politik uang. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan jenis Partial Least Squares Path Modeling atau biasa disebut PLS-SEM.

Hasil penelitian menyimpulkan jika variabel identifikasi kepartaian merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap perilaku memilih yakni sebesar 23,44%. Variabel lainnya secara berurutan adalah sosiodemografi (12,13%), informasi politik (11,67%), ekonomi politik (9,63%), orientasi tokoh politik (7,85%) dan politik uang (4,13%).
Penelitian merupakan khazanah baru bagi studi perilaku memilih yang lebih komprehensif dengan menggunakan teknik analisis yang belum banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya. Melalui teknik analisis ini pengukuran terhadap variabel-variabel perilaku memilih dapat dilakukan secara simultan dan dapat diketahui besaran pengaruh secara keseluruhan.

Selama ini stigma politik sebagai lahan gelap harus bisa dimaklumi sebagai protes atas berbagai kerja dan relasi tak beradab yang dilakoni oleh sejumlah elit politik kita. Relasi-relasi tersebut selain bersifat sangat mutual, juga cenderung pragmatik. Artinya kita sejalan karena kepentingan kita telah dipesan. Relasi-relasi tersebut justru kerap dipertontonkan dalam sejumlah lanskap politik kita. Hanya saja ia tersembunyi di panggung belakang (back stage) politik. Sehingga yang terlihat selama ini hanyalah tampilan permukaan dunia politik kita saja. Tulisan ini hendak mengetengahkan diksusi seputar relasi premanisme, pengusaha dan penguasa (elit politik) di dunia politik. Lebih tepatnya hubungan mutual ketiganya yang sering terjadi di setiap suksesi politik demi memperoleh atau bahkan untuk mempertahankan kekuasaan (konsolidasi kekuasaan).

Sejak tumbangnya rezime orde baru, pewacanaan demokrasi di Indonesia semakin matang. Demokrasi di Indonesia berawal dari adanya reformasi yang menuntut adanya keterbukaan dalam proses penyelenggaraan negara. Keterbukaan yang ada diharapkan dapat menampung keberagaman yang ada sehingga negara dapat berdiri lebih kuat. Dengan adanya pengupayaan pelaksanaan keterbukaan negara, kemudian mengharuskan konsekuensi adanya demokrasi di daerah dan hubungannya dengan pemerintah pusat yang disebut dengan proses desentralisasi. Desentralisasi memberikan harapan baru pada masyarakat di daerah-daerah sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka manakala berhadapan dengan pemerintah pusat.

Slide ini menjelaskan tentang tahapan penting dalam pemilu, serta aspek penting yang harus diawasi dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara. Di slide terakhir dijelaskan pertanyaan kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan instrumen pengawasan tahapan pungut hitung dalam pemilu

Keputusan untuk menyelenggarakan pilkada serentak yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2015 merupakan bagian dari diskursus besar untuk memperbaharui sistem pemilu sehingga sistem itu paling sesuai dengan Indonesia dan khususnya mampu menjawab berbagai isu khususnya terkait dengan efi siensi dari segi pembiayaan pilkada dan efektifi tas penyelenggaraan pilkada. Diskursus pilkada yang muncul di akhir 2014 penting untuk melihat bagaimana diskursus itu telah didiskusikan menyeluruh khususnya berdasarkan fakta bahwa ada banyak pemimpin lokal yang mempunyai kualitas rendah yang dihasilkan oleh pilkada yang diselenggarakan secara langsung. Kajian ini akan mengupas intervensi penyelenggaraan pilkada langsung, dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya daerah, kemampuan keuangan dan pelaksanaan pilkada di lapangan. Tulisan ini mengisyaratkan perlunya intervensi baik regulatif maupun teknis agar pilkada yang diselenggarakan di daerah dengan beragam kondisi tersebut dapat menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih berkualitas.

Hak Asasi Manusia, kami sepakat bahwa hak asasi manusia adalah anugrah yang diberikan oleh Tuhan YME yang dibawa sejak lahir dan melekat pada setiap manusia dan keberadannya tidak dapat diganggu gugat. Termasuk para anggota TNI dan Polri dan menengok Negara tetangga yang sudah berhasil menjalankan kebijakan pemberian suara kepada anggota militernya serta kedewaasan yang dimiliki setiap anggota TNI dan Polri dalam menyalurkan hak suaranya dengan tetap menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI

Tahun 2004 merupakan tahun perubahan bagi wajah demokrasi di Indonesia, mengingat rakyat Indonesia bisa secara langsung memilih para anggota DPR dan Presiden. Meski pemilihan umum sudah berlangsung secara demokratis karena sudah memberikan rakyat kesempatan menggunakan hak suaranya sebagai warga negara Indonesia, tetap saja rakyat tidak bisa menjadi kandidat tanpa adanya peran partai. Lebih lanjut, partai diibaratkan sebagai kendaraan politik untuk menuju pos--pos penting di negeri ini, mulai dari legislatif hingga eksekutif. Di dalam tulisannya berjudul Dinamika Partai Politik, Jimly Asshiddiqie membenarkan bahwa "Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses--proses pemerintahan dengan warga negara." 1 Partai yang menghiasi wajah pemerintahan pun memberi dampak pada kebijakan--kebijakan yang diambil oleh para penguasa pemerintahan. Sebagai contoh, selama 10 tahun era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertentangan dengan pemerintah. Ketidakcocokan PDIP dengan pemerintah bisa terlihat saat pemerintah atau Presiden ingin mengambil kebijakan--kebijakan strategis, seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. PDIP pun menjadi partai yang paling vokal menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di era Presiden SBY. Berbagai cara pun dilakukan PDIP untuk menarik simpati 1 Jimly Asshiddiqie, Dinamika Partai Politik dan Demokrasi, hal. 01. 2 rakyat, seperti pemasangan spanduk tolak kenaikan BBM, hingga penerbitan buku putih Fraksi PDIP. 2 Namun kini, PDIP sebagai partai penguasa pemerintah, dihadapkan pada fakta makin tingginya kuota BBM subsidi. Hal ini pun membuat PDIP cepat atau lambat menaikkan harga BBM subsidi. Perbedaan sikap PDIP di jaman SBY, dan posisi PDIP yang menentang dan mengkritik pemerintahan, menjadikan Partai berlambang banteng moncong putih ini sebagai partai oposisi. 3 Perjalanan Oposisi si Banteng Moncong Putih Posisi oposisi pun berlangsung selama 10 tahun kepemimpinan SBY. Apabila dilihat sejarah perjalanan PDIP saat menjadi oposisi, partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri ini sangat kompak dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah, khususnya penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Sikap penolakan terhadap kebijakan strategis yang tidak populis itu dan soliditas partai, sukses merebut hati rakyat, mengingat penolakan kenaikan harga BBM mencerminkan sikap yang populis. Bahkan salah satu anggota dewan pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengakui sikap oposisi yang diambil Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini, sebagai wujud sikap oposisi yang konstruktif, karena PDIP dianggap berhasil mengkritik dan bukan menjegal. 4 Selama 1 dekade era SBY, PDIP pun juga melakukan konsolidasi partai dan mulai memperkenalkan ke publik wajah--wajah kader yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya, mulai dari tingkat daerah. Rakyat pun berkesan dengan kehadiran kader--kader ini, sebut saja, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan eks Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Gaya baru kepemimpinan kader dari partai ini, terlihat berbeda karena tidak pernah dilakukan di era pemerintahan sebelumnya. Perbedaan ini seolah 2 Merdeka.com, 2014. 3 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online: Oposisi 4 Liputan6.com, 2014. Belajar dari sikap Mega yang membuat partai keluar sebagai pemenang dalam jangka waktu yang lama, mungkin saja dengan sikap Hatta Rajasa yang berjiwa besar mengucapkan selamat, masyarakat akan lebih percaya ke PAN. Setelah partai oposisi melakukan pembenahan internal, koalisi menjadi kegiatan yang selanjutnya dilakukan. Khususnya bagi partai yang berpotensi namun tidak masuk dalam 3 besar peraih suara terbanyak di pemilu 2014, seperti PAN. Namun menurut pribadi penulis, apabila dilihat dari kebesaran hati PAN dalam menyikapi kekalahan pileg 2014, maka PAN bisa menaikkan pamornya dan tidak menutup kemungkinan, partai besar akan menggandeng PAN apabila terus konsisten menjadi oposisi kritis--konstruktif, dan menjadi penyeimbang pemerintah dengan mendukung kebijakan--kebijakan yang pro rakyat atau kebijakan populis, meski mungkin harus berbeda paham dengan anggota Koalisi Merah Putih lainnya. 19 Peluang Oposisi di Pemilu Serentak 2019 Pemilu serentak 2019 memang menjadi hal baru bagi sistem politik di Indonesia. Namun, pemilu model baru ini, tidak mengubah peran oposisi dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Tidak ada yang berubah dari peran oposisi, tapi oposisi harus bekerja lebih keras lagi, untuk merebut hati rakyat. Penulis pun setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Mantan Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam tulisannya yang berjudul: "Membangun

Salah satu daerah di Jawa Timur yang paling menonjol dalam perhelatan
pemilu di Indonesia adalah Madura. Pulau yang memiliki 4 (empat) Kabupaten; Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep tersebut dihubungkan dengan jembatan Suramadu dari akses Ibukota Provinsi yakni Kota Surabaya. Ada budaya lokal yang unik dan berbeda dari kabupaten/kota di Jawa Timur dalam pelaksanaan pemilu baik di pentas lokal maupun nasional. Hal ini dikarenakan adanya partisipasi dan pengaruh yang sangat kuat dari Kyai, Blater dan Klebun yang mendominasi dalam intervensi pemilih maupun dalam mobilisasi masyarakat untuk melakukan pelanggaran pemilu.

Selama ini stigma politik sebagai lahan gelap harus bisa dimaklumi sebagai protes atas berbagai kerja dan relasi tak beradab yang dilakoni oleh sejumlah elit politik kita. Relasi-relasi tersebut selain bersifat sangat mutual, juga cenderung pragmatik. Artinya kita sejalan karena kepentingan kita telah dipesan. Relasi-relasi tersebut justru dipertontonkan dalam sejumlah lanskap politik kita. Relasi-relasi itu tersembunyi di panggung belakang (back stage) politik kita. Sehingga yang terlihat selama ini hanyalah permukaan dunia politik kita saja. Tulisan ini hendak mengetengahkan diksusi seputar relasi premanisme, pengusaha dan penguasa (elit politik) di dunia politik. Lebih tepatnya hubungan mutual ketiganya dalam setiap suksesi politik dan juga demi mempertahankan kekuasaan (konsolidasi kekuasaan).

The Region head elections have been undergone changes significant towards consolidation democrace, it is began from the representation system, the directly elections with giving chance for the politics the couple of independent candidate. The fenomena of the independent candidate at the new local politics area have began in the fith years late. So the sociological studies regard with the politics revility its limited. Therefore it is not found yet the scientific publication held. So this study aims to explain the construction of the politics party hegemony of the independent candidates and to understand the voters tendention in occur the politics revality at the Kendari Mayor elections in the years 2012. To achieve the aims is used the qualitative descriptive approach that based in the natural background and the politics setting in Kendari City. The result of this research showed the couple victory Asrun Musadar that to discrip the manifestation of the hegemony counstruction of the politics party and the incumbent politics party structuration. Beside that the couple of La Ode Geo-Oscar Silverius as the independent candidate failure in the hegemony counter that coused by the internalisation politics was not optimally and the institutional is not force to the lowers people organization. Moreever the couple candidate independent failure its also coused by the vouters tendention of election that have been hegemony by the politics party persuasived. Thus the conclution of this case are the politics revality in region heads elections is following with the pattern dialectically include; the hegemony, counter hegemony, new hegemony, and the re-counter hegemony and so on. Pendahuluan P erjalanan sistem politik Indonesia memasuki babak baru setelah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.Produk hukum ini merupakan putusan untuk melegitimasi secara tegas posisi calon perseorangan dapat melenggang dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (gubernur, walikota, dan bupati) tanpa melalui jalur partai politik. Putusan tersebut merupakan langkah maju dalam pelembagaan demokrasi, baik secara nasional maupun lokal. Perkembangan wacana calon perseorangan dalam rekrutmen pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan tuntutan dari dialektika sejarah perpolitikan nasional. Secara historis, sistem kepolitikan bangsa Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-kali mengalami perubahan, mulai dari Orde Lama hingga Reformasi. Hal ini sejalan dengan tesis Huntington bahwa demokratisasi Indonesia ibarat gelombang yang pasang, surut, lalu bergulung-gulung kemudian memuncak lagi. Dewasa ini reformasi sering dimaknai sebagai era yang lebih demokratis, akan tetapi Indonesia masih berada dalam masa transisi demokrasi. Transisi yang terjadi ditandai oleh tingginya derajat ketidakpastian, akibat belum

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai kebijakan pemerintahan, bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Segala tindakan atau perilaku Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpang dari
konstitusi, bahkan koruptif maka tindakan (kebijakan) yang dilakukan tersebut adalah tidak konstitusional. Dalam praktek pemilukada yang berlangsung dalam pemenangan pemilukada karena kekuatan uang bukan program. Maka menumbuh suburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Aspek kelemahan dalam pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung antara Iain bahwa sebagian besar masyarakat masih bersifat paternalistik dan primordial, sehingga masyarakat kesulitan untuk menentukan pilihannya secara mandiri. Disamping masyarakat secara sengaja dipolitisasi.

Kata Kunci : Money poiitics, Konstitusi, Kebijakan Pemerintahan Daerah.

Tulisan ini membahas mengenai silih bergantinya perubahan sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat pemilih menjadi pemilihan tidak langsung melalui DPRD yang sempat diputuskan oleh DPR RI. Di dalam artikel diuraikan mengenai kelemahan dari sistem Pilkada tidak langsung dan alasan mengapa Pilkada langsung harus dipertahankan dengan berbagai perbaikan di dalamnya.

The objective of this paper is to investigate the process of the local political practices that generate unflourishing democracy in power struggle of the incumbent. It addresses the political power of the incumbent in the domain of local democracy in the reform era of Takalar local election in 2007. The weak function of Election Supervisory Committee (PANWASLU) was highlighted and the position of the incumbent to remain in power struggle was identified. This paper reveals the causes of delays in the formation of Election Supervisory Committee, the dependency of the district election committee, and the utilization of the position and role of bureaucrats with the incumbent winning team. It can be implied that the direct election at the local level has not been in accordance with the norm of democracy. This paper uses a qualitative approach through case studies of the 2007 local elections in Takalar South Sulawesi, Indonesia. The samples were selected using a purposive sampling technique. The research was conducted in February, June, July and August 2012. Further research should be conducted on the incumbent whether to retain his position or otherwise in the next upcoming Regional Head Election.

The quality of public election is an indicator of the progress of democratization of a nation. Gender equality becomes one of the supporters of the quality of the administration of elections. This article outlines voters' perceptions of gender equity in elections. The benefits of this study are the basic ingredients for the development of democratization in Indonesia. The study involved 100 respondents were chosen by purpossive sampling. The rspondents are women voters in Makassar City at Public Election 2014. The results show that the low gender equality in elections is due to the low communication of women candidates. Voters generally do not know about candidate figures and political culture.

Pengalaman pastinya telah banyak mengajarkan rakyat untuk tidak jatuh pada lubang yang sama. Rakyat sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih kepala daerah, kepada siapa pilihan akan dijatuhkan. Jika calonnya pendatang baru maka pemilih sebaiknya benar-benar menelisik rekam jejaknya dan memastikan tidak ada rekam jejak yang “cacat” dalam perjalanannya serta program-program yang ditawarkan berbasis kerakyatan dan merupakan solusi bagi masalah yang sedang dihadapi.
Jika ada yang incumbent, maka rakyat akan mudah menilainya karena bisa diukur sejauh mana keberhasilan yang telah dibuat dengan janji-janji sebelumnya. Keberhasilan-keberhasilan calon dari incumbent pasti akan dipaparkan, namun rakyat jangan terkecoh, dan jangan lupa seberapa banyak program yang dijanjikan dan seberapa banyak program yang direalisasikan. Rakyat bisa menilai tingkat keberhasilannya dan bisa memberi keputusan apakah masih layak dipilih lagi atau tidak..

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio alokasi anggaran belanja hibah dan balanja bantuan sosial pada saat pemilukada dan sebelum pelaksanaan pemilukada, menganalisis rasio alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada daerah pelaksana pemilukada dengan calon Incumbent dibanding rasio belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada daerah yang tidak melaksanakan pemilukada dan analisis rasio nilai belanja hibah dan belanja bantuan sosial dengan kondisi keuangan daerah tahun 2015 di Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil peneltian menunjukan bahwa alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah incumbent pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum Pemilukada yang artinya terdapat pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent untuk kepentingan politisnya. Ditambah lagi dengan temuan alokasi belanja barang yang disalurkan lewat 100 SKPD sebesar Rp. 504.938.020.140,34 kepada masyarakat pada saat kondisi keuangan daerah sedang defisit. Alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah Incumbent pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial daerah yang tidak melaksanakan Pemilukada yang artinya terdapat pemanfaatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh Incumbent untuk kepentingan program-program propulisnya, sehingga dapat menguntungkan Incumbent dalam pemilukada tahun 2015. Selanjutnya, peningkatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, tetap terjadi walaupun kondisi keuangan daerah tidak sehat/ defisit hal ini menjadi indiskasi bahwa Incumbent berusaha tetap memberikan bantuan agar menarik minat pemilih dalam pemilukada 2015.

Penyelesaian sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) di Mahkamah Konstitusi belakangan ini kerap menjadi tema hangat dalam berbagai penelitian di Indonesia. Mulai dari hukum acara pemeriksaannya yang khusus, perkembangan variasi dan model putusan, hingga implikasi putusan Pemilukada, telah menjadi isu sentral dalam kajian ketatanegaraan kontemporer. Perihal Pemilukada rupanya tidak saja menarik bagi para akademisi Indonesia, namun juga para pemerhati hukum dari negara lain. Salah satu dari sekian banyak peneliti hukum berkewarganegaraan asing (Indonesianist) yang menaruh perhatiannya secara khusus terhadap MK adalah Simon Butt, Associate Professor dari Sydney Law School, Australia. Tulisan ini akan meguraikan kajian dan hasil temuan dari studi yang dilakukan oleh Simon Butt mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilukada.

Pelanggaran terhadap Undang-undang dan peraturan Pemilihan Umum (Pemilu) akan berakibat hukum. Dengan demikan diperlukan Hubungan Masyarakat yang lazim dikenal sebagai penghubung antara institusi, lembaga dengan masyarakat, terkait publikasi atau penjelasan kinerja, disingkat menjadi (Humas). Kedudukannya dalam struktur lembaga yang menaunginya, dikenal dalam berbagai bentuk, diantaranya, Biro, Bagian, Bidang, Unit, dipimpin oleh seorang pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Surat Keputusan (SK), yang menguraikan Tujuan, Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Salah satu fungsi pokok Humas adalah pembuatan rilis berita, untuk disebarluaskan kepada masyarakat, terkait kinerja lembaga atau institusi yang membentuknya. Untuk fungsi kerja itu Humas berkewajiban membangun kemitraan dengan media, baik cetak, elektronika maupun online (Website). Berdasarkan pertimbangan pengembangan keilmuan Humas, juga pers atau kewartawanan, dilaksanakan kegiatan pelatihan bagi Staf Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), yang dengannya diharapkan tercapai pemahaman yang paripurna dalam kerja-kerja kehumasan yang harus mereka jalankan dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu), baik legislatif, eksekutif, maupun Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada).

This study is to provide an overview related to the supervision of local elections in Central Kalimantan during the co-19 pandemic. The method used is the study of literature studies. The author examines the phenomena related to election supervision in Central Kalimantan based on existing phenomena and from various literary sources to support the author in presenting the results of the study in question. One indicator of the implementation of post-conflict local elections that is transparent, professional and responsible is related to the extent to which supervision is carried out properly despite the current non-natural disaster covid-19. Related to this, several things were delivered, namely: 1.) The Need for Regional Executive-Legislative Relations in Good COVID-19 Budget Policy, 2). Bawaslu As a supervisor must exist and continue to innovate in supervision during the pandemic, 3). The Covid-19 disaster should not be used as a campaign event.

Tahun 2019 mendatang disebut sebagai tahun politik, karena pada tahun depan ada kegiatan pemilu serentak yaitu pemilu anggota legislatif (DPR) yang diikuti oleh banyak caleg dan juga pemilu presiden beserta wakil presiden. Bukan hal mudah bagi para caleg untuk menghadapi pemilih tahun 2019 ini, persaingan sudah terjadi sesama anggota partai sendiri. Bisa dilihat biasanya dalam satu partai ada lebih dari 5 caleg yang terdaftar, padahal masyarakat pemilih hanya memilih satu saja untuk anggota DPR, dan DPRD. Persaingan yang ketat untuk mempengaruhi pikiran pemilih sudah dimulai dari interna partai dan tentunya antar partai juga. Persaingan ini menimbulkan ketakutan sendiri bagi para caleg dalam menghadapi pemilu 2019 mendatang.Dalam sebuah pemilu atau pemilihan umum maka pemilih memiliki kuasa dalam menentukan siapa para calon anggota legislatif (caleg) yang akan dipilihnya. Dan tindakan memilih atau mencoblos itu digerakkan oleh pikiran pemilih. Sehingga yang harus utama dipengaruhi adalah Pikiran dari para pemilih. Untuk mempengaruhi pikiran para pemilih tentu metode yang utama digunakan adalah alpha telepati, dengan menerapkan alpha telepati maka pasti para calon anggota legislatif bisa mempengaruhi pikiran pemilih tanpa disadari oleh pemilih itu sendiri.

Artike ini menganalisa salah satu putusan bersejarah Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur. MK tidak lagi memutus hitam-putih seperti biasanya, yaitu alternatif amar putusan antara tidak menerima, mengabulkan, atau menolak permohonan. Kali ini, untuk pertama kalinya, MK menerapkan doktrin 'constitutional activism' dengan memutus dan memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penghitungan dan pencoblosan ulang di beberapa Kabupaten di wilayah Jatim.

Tulisan yang dimuat di dalam majalah Esquire Indonesia (Desember, 2010) ini membahas mengenai realita Pemilihan Umum yang kerap dinodai oleh praktik politik uang. Akibatnya, konsep dan paradigma demokrasi mulai berubah menjadi 'monetocracy'. Tatkala praktik-praktik kotor tersebut semakin menggurita maka tidak menutup kemungkinan akan tercipta 'plutocracy', yakni pemerintahan yang dikuasai atau dikontrol oleh orang-orang yang memiliki uang atau kekayaan. Pemerintah berkuasa selalu dibayang-bayangi dan dikontrol oleh para pemilik kapital. Singkatnya, money politics dan shadow state menjadi dua elemen yang membajak makna dan proses demokrasi atas nama uang.

Artikel ini bertujuan untuk memberi gambaran bagaimana seorang kandidat dari kelompok minoritas, bisa memenangkan pemilu, padahal lawan yang dihadapinya adalah calon petahana (imcumbent). Guna memenuhi tujuan itu, artikel ini berangkat dari penelitian studi kasus tentang kemenangan Budhi Sarwono sebagai kandidat Tionghoa (Muslim) saat Pilkada 2017 di Banjarnegara. Dalam penggalian data, penulis
melakukan wawancara mendalam terhadap kandidat, para petinggi partai di tingkat lokal, serta warga yang mengetahui dinamika politik saat itu. Temuannya adalah keberhasilan Budhi Sarwono dalam Pilkada 2017 adalah hasil dari equivalensi antara habitus warga yang marah karena infrastruktur jalan di kawasan dataran tinggi banyak yang rusak; bertemu dengan ranah politik vis-a-vis petahana; dan injeksi modal kandidat (modal sosial-kultural, ekonomi, politik) yang dikapitalisasi untuk meraih suara warga. Kesimpulannya, strategi politik akan berjalan efektif jika mempertimbangkan bagaimana komposisi ranah, habitus, dan modal kandidat agar bisa saling terjahit secara koheren

The quality of public election is an indicator of the progress of democratization of a nation. Gender equality becomes one of the supporters of the quality of the administration of elections. This article outlines voters' perceptions of gender equity in elections. The benefits of this study are the basic ingredients for the development of democratization in Indonesia. The study involved 100 respondents were chosen by purpossive sampling. The rspondents are women voters in Makassar City at Public Election 2014. The results show that the low gender equality in elections is due to the low communication of women candidates. Voters generally do not know about candidate figures and political culture.

Abstrak : Pelanggaran terhadap Undang-undang dan peraturan Pemilihan Umum (Pemilu) akan berakibat hukum. Dengan demikan diperlukan Hubungan Masyarakat yang lazim dikenal sebagai penghubung antara institusi, lembaga dengan masyarakat, terkait publikasi atau penjelasan kinerja, disingkat menjadi (Humas). Kedudukannya dalam struktur lembaga yang menaunginya, dikenal dalam berbagai bentuk, diantaranya, Biro, Bagian, Bidang, Unit, dipimpin oleh seorang pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan Surat Keputusan (SK), yang menguraikan Tujuan, Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Salah satu fungsi pokok Humas adalah pembuatan rilis berita, untuk disebarluaskan kepada masyarakat, terkait kinerja lembaga atau institusi yang membentuknya. Untuk fungsi kerja itu Humas berkewajiban membangun kemitraan dengan media, baik cetak, elektronika maupun online (Website). Berdasarkan pertimbangan pengembangan keilmuan Humas, juga pers atau kewartawanan, dilaksanakan kegiatan pelatihan bagi Staf Kantor Badan Pe...

The quality of public election is an indicator of the progress of democratization of a nation. Gender equality becomes one of the supporters of the quality of the administration of elections. This article outlines voters' perceptions of gender equity in elections. The benefits of this study are the basic ingredients for the development of democratization in Indonesia. The study involved 100 respondents were chosen by purpossive sampling. The rspondents are women voters in Makassar City at Public Election 2014. The results show that the low gender equality in elections is due to the low communication of women candidates. Voters generally do not know about candidate figures and political culture.

Partisipasi diartikan sebagai mengambil peranan dalam dunia politik (Efriza, 2012). Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih rendah, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya adalah budaya patriarki dan jargon politik yang tidak memihak pada perempuan. Pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Hal ini juga berlaku bagi kaum perempuan yang tidak hanya bisa berpartisipasi sebagai pemilih, tapi juga dalam bentuk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014. Kelurahan Sungai Lekop adalah lokasi yang dipilih dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap informan, observasi, dan studi pustaka terhadap data primer maupun sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop adalah sebagai pemilih, tim sukses, saksi, mengikuti kegiatan sosialisasi caleg dan PPS, menjadi anggota PPDP dan anggota KPPS. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pemilu, manfaat adanya pemilu, kepercayaan terhadap sistem pemilu, kepercayaan terhadap caleg, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, pengaruh keluarga dan lingkungan dan pengalaman berorganisasi. Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilu, Perempuan PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara demokrasi. Yaitu suatu sistem dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Berdasarkan perkembangannya, terdapat dua pendekatan dalam memahami demokrasi, yaitu demokrasi

Pemilu merupakan suatu proses formal dalam menentukan pilihan dengan tujuan untuk menempatkan seseorang dalam suatu posisi tertentu dan memberikan orang tersebut tanggung jawab dalam mengelola dengan baik dan transparan suatu institusi. Pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat ini adalah untuk menempatkan seseorang dalam jabatan kepala daerah. Penentuan pilihan ini merupakan hak rakyat, kepada siapa pilihan akan dijatuhkan. Rakyat tentunya harus teliti, cerdas dan tepat dalam memberikan pilihan agar amanah yang dititipkan dapat benar-benar terlaksana dengan baik. Rakyat harus ambil bagian dalam memberikan hak politiknya sebagai bagian dari dukungan bagi proses keberlanjutan demokrasi yang sedang berlangsung dan sebagai wujud dalam partisipasi politik.