Kekuasaan Kehakiman

Sebagai seorang hakim yang menjalankan profesinya yang masuk pada salah satu lembaga negara di bidang yudisial, hakim memiliki kekuasaan kehakiman yang sifatnya independen serta merdeka di dalam setiap putusan yang mereka buat, sehingga hakim terhadap masyarakat dapat dianggap sebagai wakil daripada tangan tuhan untuk memberikan petunjuk sebuah perilaku yang diperbuat manusia tersebut apakah sudah benar maupun salah.1 Tertulis dalam konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasanya sebuah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebegitu tingginya nilai filosofis yang terkandung di aturan tersebut, tetapi hal itu hanya dalam lingkup sollen yang berbeda sekali dengan kondisi sein yang ada.2 Pada lingkup sein terdapat kondisi politis dan penuh dinamika yang perlu dihadapi terutama di lingkup yudisial. Majelis hakim perlu melakukan pendalaman gugatan Penuntut Umum yang dihadapkan padanya serta kasus posisi sehingga hakim dapat mengetahui kondisi riil dan dapat melakukan konstruksi hukum yang sesuai dengan sein yang ada.

JURUSAN PAJAK PROGRAM STUDI D-I PAJAK POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang membahas kekuasaan kehakiman dan lingkungan peradilan dengan lancar dan tepat waktu, guna memenuhi penugasan pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Dalam penyusunan makalah ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada M. Rizqi Azmi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan teman-teman mahasiswa serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Dalam praktek Pengadilan, ada 3 (tiga) istilah yang  sering  dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis  sebagai dasar putusannya. Seorang hakim harus bisa menerapkan hukum sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan begitu penerapan hukum di suatu negara akan dianggap sudah baik dan sesuai, sehingga masyarakat akan merasakan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan dan juga keadilan. Namun, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka yang harus dilakukan hakim adalah mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain.

Artikel ini membahas mengenai metode penafsiran konstitusi yang bersumber dari pendekatan originalism atau interpretivism, termasuk kelemahannya dari perspektif Hermeneutika. Selain itu, artikel ini memberikan contoh Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus oleh para Hakim Konstitusi dengan menggunakan metode original intent

Adanya lembaga-lembaga peradilan yang independen didalilkan sebagai salah satu elemen penting dari negara hukum. Peradilan dalam konteks ini tentu saja mencakup semua pemangku kepentingan dalam sebuah proses yudisial, termasuk para hakim dan advokat. Sejarah telah mencatat bahwa profesi-profesi yang berkaitan dengan peradilan ini telah banyak berkontribusi dalam proses pembangunan konstitusionalisme Indonesia. Namun dewasa ini, eksistensi profesi-profesi tersebut diuntungkan sekaligus terancam dengan kehadiran perangkat-perangkat berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence). Secara positif, penggunaan yang tepat dari mesin berkecerdasan buatan ini dapat memudahkan kerja-kerja advokat dan hakim. Namun apabila tidak dikelola dengan baik, kecerdasan buatan justru dapat menggantikan pekerjaan kedua aktor tersebut sepenuhnya. Mesin semakin dekat pada pekerjaan yang pada dasarnya membutuhkan putusan-putusan moral; sesuatu yang sejak lama dianggap sebagai raison d'etre bagi manusia. Akibatnya, batas eksistensial yang membedakan mesin dengan manusia menjadi relatif kabur. Di sisi lain, kemungkinan proses yudisial yang sepenuhnya dilakukan oleh kecerdasan buatan pun dapat menjadi titik puncak bagi positivisme hukum Kelsenian. Bagi kaum positivis, hukum pada dasarnya dirancang agar bersih dari isyu-isyu yang dianggap sangat subyektif, dan mengurangi kemurnian hukum, seperti sosiologi, etnografi, dan politik. Di dalam praktik, mesin due diligence pada dasarnya cenderung mengabaikan hal-hal tersebut. Akibatnya, luarannya pun murni berdasarkan data norma-norma hukum positif dan tanpa kritisisme lebih lanjut. Hal ini berbahaya apabila norma hukum yang menjadi acuannya bermasalah. Oleh karena itu, negara perlu melihat fungsi kecerdasan buatan secara bijaksana. Jika digunakan secara berlebihan, ia justru dapat melemahkan karakter progresif dari suatu tatanan konstitusional. Masyarakat sipil pun perlu melakukan pengawasan yang ketat atas penggunaan kecerdasan buatan di dalam peradilan.

State is element that crusial in human right enforcement, meintenance in to protet social interest. To protect human right that impelemtation by state difficult enough in impementation because state to face with actions government that to tress pass on human right, maintenance that in connectin with civil rights and political rights. So in this research that happen problem is what factors that so push protect human right, what abstruction that to face n to protect human right in state life in Indonesia and how law formation to protect human right in future. Research methods include kind data, maner tell data and process method and analisys. Data kind to include material primer law, skunder law and tertier law. Tell manner data, that use is methods document study. Process method and data analysis that use in reearch methods normative law. For research can be conclution these are factors that to push protect human right is an know ledge fae principle human right, penness issue, existence middel class. Abstruction that to face in to protect human right because less consciousness society about in important to protect human right. In to do law formation in future that important is factor philosophy, sociology, and yuridis law.

Keyword : To Protect,  Human Right, State.

Sebenarnya berbagai negara baik yang menerapkan sistem hukum common law maupun civil law berharap agar hakim-hakim mereka dapat belajar sambil menjalankan tugas (learning by doing). Untuk tujuan tersebut, biasanya negara civil law menggunakan sistem magang informal, di mana hakim yang baru direkrut diperlakukan sebagai staf semiprofesional dalam masa tertentu, untuk mengembangkan kemampuannya hingga layak diangkat sebagai hakim penuh. Adapun negara common law sengaja merekrut hakimnya dari bar association (organisasi advokat) sehingga kapasitas profesional calon hakim dan pengenalannya terhadap sistem dan praktek peradilan sudah terlebih dulu dipastikan.

Proses pemakzulan atau pemberhentian Presiden menurut UUD 1945 melibatkan secara aktif tiga lembaga negara berbeda, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Proses akhir dari pemberhentian Presiden bukanlah di tangan Mahkamah Konstitusi, namun terletak pada sidang istimewa MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, anggota MPR yang berasal dari anggota DPD sebenarnya memiliki peran terbatas secara perorangan untuk turut serta menentukan pemberhentian Presiden karena tidak melibatkan DPD secara kelembagaan sebagai kamar kedua parlemen (second chamber). Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis perbandingan mengenai sejauh mana peran kamar kedua parlemen dan kekuasaan kehakiman dalam proses pemberhentian Presiden di lima belas negara berbeda, baik terhadap negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, sistem parlementer.

Besides court function, the Supreme Court also has rule function, counseling function, supervisor function, and administrative function. Judges as an organ on Supreme Court must be differentiated with Supreme Court as a State Institution. Judges can be a law maker on their verdict (Judge made-law), because Judges are not only a mouthpiece of the law (la bouche de la loi), instead they also considered to know the law (Ius Curia Novit). However, the Regulation of Supreme Court as an implementation of its rule function can’t be stated as a law making (rechtsvinding), because the Regulation of Supreme Court is not a part of Law Making, but rather Rule Making. Regulation of Supreme Court Number 2 Year 2012 about Adjustment on the Limitation of Minor Crime and Fine on KUHP is one of the regulation that has been made by the Supreme Court as a State Institution. This article will analyze the legality of the Regulation of Supreme Court based on the authority given by the act or constitution, and also analyze it from the regulation concerning the drafting of act.
Keyword: Supreme Court, Law Maker, Rule Function, Legality of Supreme Court Regulation

Besides court function, the Supreme Court also has rule function, counseling function, supervisor function, and administrative function. Judges as an organ on Supreme Court must be differentiated with Supreme Court as a State Institution. Judges can be a law maker on their verdict (Judge made-law), because Judges are not only a mouthpiece of the law (la bouche de la loi), instead they also considered to know the law (Ius Curia Novit). However, the Regulation of Supreme Court as an implementation of its rule function can’t be stated as a law making (rechtsvinding), because the Regulation of Supreme Court is not a part of Law Making, but rather Rule Making. Regulation of Supreme Court Number 2 Year 2012 about Adjustment on the Limitation of Minor Crime and Fine on KUHP is one of the regulation that has been made by the Supreme Court as a State Institution. This article will analyze the legality of the Regulation of Supreme Court based on the authority given by the act or constitution,...

Penyebaran virus corona ini dapat dikatakan telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali di sektor hukum dan peradilan. Artikel ini akan membahas bagaimana pengadilan di berbagai negara menggelar proses persidangannya, termasuk di Indonesia, di tengah terjadinya pandemi corona.

Tahukah kamu bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia harus merdeka. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan peradilan, kehakiman harus terbebas dari kekuasaan lainnya. Sebelum membahas tentang asas kekuasaan kehakiman, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Kekuasaan kehakiman Indonesia merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (pasca-Amandemen) berdampak pada perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan.

Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh (1) Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. (2) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir terkait konstitusi.

Selain itu terdapat Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh. Pengadilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) dan Lingkungan Peradilan Umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum). (source: wikipedia dengan beberapa perubahan)