Tes Wawasan Kebangsaan

Tidak adanya aturan perundang-undangan yang sempurna, yang di dalamnya pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya atau jelas sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan manusia memunculkan ungkapan “Het recht hink achter de feiten ann”, yang berarti hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya. Dengan demikian, suatu peristiwa konkrit harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Menjelaskan, menafsirkan, dan melengkapi aturan hukumnya dilakukan agar hukum tidak berada dalam ruang vacum yang tidak dapat digunakan bagi peristiwa konkrit (Atmasasmita, 2014).

Pada akhirnya, hanya Presiden seorang yang digantungkan harapan yang baik untuk menyudahi polemik alih status pegawai KPK. Secara yuridis, ada cukup banyak alasan menurut hukum yang menjadi dasar tanggungjawab Presiden. Dengan kata lain, tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mencuci tangan dari kisruh ini. Semoga Bapak Presiden Joko Widodo memilih berpihak kepada kebenaran.