Kebijakan Pendidikan

Abstrak Tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui kebijakan pendidikan bahasa Asing di Indonesia dalam perspektif masyarakat global. Artikel ini pemaparkan kebijakan pendidikan bahasa Asing di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Kebijakan pendidikan bahasa Asing di Indonesia mengalami perubahan dari Indonesia merdeka hingga saat ini. Perubahan ini disebabkan karena perubahan kurikulum yang mengalami karena penyempurnaan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Sehingga, kebijakan pendidikan Bahasa Asing disesuaikan dengan tujuan kurikulum-kurikulum dari masa setelah kemerdekaan hingga saat ini. Kata kunci: kebijakan, pendidikan bahasa Asing, masyarakat global Abstract The aims of this article is to know the policy of Foreign language education in Indonesia in perspective of global society. This article to explain the policy of Foreign language education in Indonesia in facing globalization era. The policy of foreign language education in Indonesia is changing from Indonesia get independent until now. This changing because curriculum become different and the causing is finishing the curriculum before. Therefore, the policy of foreign language education must appropriate with the aims of curricula from In Indonesia get independent until now.

Akhir-akhir ini beberapa kebijakan pendidikan yang dibuat oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuai kontroversi di masyarakat. Hingga saat ini kebijakan terkait full day school (FDS) dan lima hari sekolah masih menjadi hal yang diperdebatkan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jika kita telaah, kebijakan FDS dan lima hari sekolah ini sebenarnya mengarah pada satu tujuan, yakni terwujudnya suatu proses pendidikan di sekolah yang efisien dan efektif.  Hal ini dianggap perlu, karena memang manajemen pendidikan dan proses pembelajaran sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Namun yang menjadi perlu diperhatikan, apakah kebijakan tersebut tepat untuk konteks pendidikan Indonesia?

Secara umum, problematika pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa persoalan pokok, yakni pemerataan pendidikan, kualitas pendidian, efisiensi dan efektifitas pendidikan, serta relevansi pendidikan. Jika melihat uraian sebelumnya, kebijakan FDS dan lima hari sekolah ini merupakan bagian dari pokok permasalahan pendidikan terkait efisiensi dan efektifitas pendidikan, dimana menempati urutan ketiga dalam struktur problematika pendidikan di Indonesia (Departemen Karispol BEM KM UNY, 2017: 1)  Sehingga, kita pun perlu bertanya, mengapa akhir-akhir pemerintah begitu berkonsentrasi mengurusi permasalahan ini? Mengapa tidak pemerataan dan kualitas pendidikan yang menjadi problem turunan yang dari tahun ke tahun yang dibenahi dahulu? Padahal kedua permasalahan di atas merupakan permasalahan yang harusnya lebih diprioritaskan dalam agenda perbaikan pendidikan Indonesia.

Memang kebijakan FDS dan lima hari sekolah yang merupakan bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan yang juga memilik korelasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan (berdasarkan beberapa riset terkait implementasi FDS di beberapa sekolah). Tetapi jika kita telaah secara mendalam, tempat dilakukan penelitian ini, yakni di sekolah-sekolah yang sudah terbilang sangat baik dan pada umumnya berada di wilayah perkotaan.  Sehingga apablila itu diterapkan pada wilayah-wilayah pedesaan tentunya belum tentu hasilnya seperti pada beberapa wilayah perokotaan. Di satu sisi, penerapan FDS pada wilayah perkotaan memang sangat didukung oleh kualitas pendidik dan sarana prasarana, sehingga sangat wajar ketika mereka berhasil menerapkann program FDS itu. Tetapi, bagaiamana jika itu dijadikan patokan dan landasan untuk menerapkan program tersebut secara nasional?

ABSTRAK Tulisan ini berupaya melacak sejumlah trauma politis era Soeharto (Orde Baru) yang menimpa pendidikan Islam khususnya madrasah. Pembahasan dilakukan secara historis dan analitis terhadap sejumlah kebijakan dan fakta sejarah penyelenggaraan madrasah pada masa Soeharto. Fakta dan data ditelaah melalui bidang politik pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum kebijakan politik pendidikan pada masa Soeharto bersifat; 1) sentralistis, 2) diskriminatif dan 3) cenderung kuantitatif. Ia bertukar balik menjadi politisasi pendidikan dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjadi " korban politik " Soeharto adalah madrasah. Kebijakan serba ijazah, persamaan dan akreditasi baik melalui Departemen Agama maupun Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil mengontrol (kualitas) perkembangan madrasah. Walaupun secara kuantitas pertumbuhan madrasah sangat pesat namun secara kualitas sangat rendah sehingga ia termarjinalkan. Madrasah masih identik dengan " sekolah kelas dua ". Substansi madrasah sebagai sebuah pemberdayaan masyarakat pun sedemikian rupa sukses " dibonsai " oleh rezim Soeharto. Kini, masih sulit menemukan madrasah swasta yang berkualitas sama/di atas rata-rata sekolah negeri. ABSTRACT This paper seeks to track a number of political trauma in Soeharto era (New Order) that befall of Islamic education, particularly in madrasah. The discussion is carried out historically and analytically to a number of policies and the implementation of Islamic historical facts under Suharto. Facts and data are reviewed through politics of Islamic education. The study results showed that in general education policies under Suharto are: 1) centralized, 2) discriminatory and 3) tends to be quantitative. They swapped back into the politicization of education in order to preserve power. One of the Islamic educational institutions that became the political victim of Soeharto was madrasah. Ijazaisme policy, equality and accreditation either through the Ministry of Religious Affairs and Education and Culture have managed to control the (quality of) the development of madrasah. Although the quantity of madrasah grew very rapidly but the quality is so low that made madrasah marginalized. Until now the madrasah is still considered 'the second-class schools'. The substance of the madrasah as a community empowerment was restricted by the Soeharto regime. As a result, it is still difficult to find qualified private madrasah which is equal/above average quality of the public school.

Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan dan menciptakan SDM yang berkualitas dengan meluncurkan berbagai kebijakan salah satunya kebijakan Ujian nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama menyebutkan bahwa Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menegah. Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Hasil UN juga digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :

1)  Pemetaan mutu satuan dan program pendidikan.
2)  Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
3) Penentuan kelulusan peserta didik program atau satuan pendidikan.
4)  Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan  dalam upaya Peningkatan mutu pendidikan.

Teachers are an important role in the world of education, the teaching profession is a noble profession because it is often referred to as heroes without honors. Talking about teachers, there are several statuses ranging from civil servants or PNS of the Ministry of Education and Culture and Ministry of Religion, honorary public school teachers, permanent foundation teachers, nonpermanent foundation teachers, civil servant teachers seconded to private schools, SM3T teachers (scholars educate in frontier, outermost, and disadvantaged areas), and others. Regarding the many statuses of the teaching profession, it is inseparable from various problems such as the problem of honorary teachers that never ends and with minimal solutions, coupled with the recent policy on stopping the recruitment of PNS teachers in 2021, the purpose of terminating this recruitment is to change the system. recruitment of civil servants to government employees with employment agreements. This policy analysis examines the main points of employment in Law Number 43 of 1999 article 2 paragraph 3 and Law Number 8 of 1974 concerning careers and achievement systems, with this policy it is hoped that the problem of honorary teachers will decrease.

Ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan suatu strategi sebelum menetapkan strategi pendidikan yang akan dilakukan. Pimpinan sebuah lembaga pendidikan diharapkan mampu menganalisis terlebih dahulu strategi yang akan dilaksanakan dengan cara menganalisis lingkungan, baik internal maupun eksternal lembaga pendidikan, kemudian menganalisis budaya lingkungan dam mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya. Setelah melakukan analisis strategi kemudian melakukan pemilhan strategi yang akan dilaksanakan dengan cara mengindetifikasi alternatif yag paling tepat.

Makalah ini dilatarbelakangi ketertarikan penulis terhadap kajian kebijakan pendidikan Islam pada zaman Belanda, Jepang dan Orde Lama. Kesimpulan makalah ini bahwa keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum mengalami perjalanan panjang dan rumit seiring dengan kondisi sosial politik yang menyertai. Di masa Belanda pendidikan agama tidak mendapatkan peluang diajarkan di sekolah pemerintah dengan alasan pemerintah bersikap netral dan diskriminatif dengan munculnya ordonansi guru dan ordonansi sekolah liar. Kebijakan Jepang lebih lunak dengan mengizinkan pendidikan agama diajarkan di sekolah. Setelah Indonesia merdeka, secara perlahan posisi PAI di sekolah umum menguat, dari sebelumnya sebagai mata pelajaran pelengkap, tidak wajib, dan tidak menentukan kenaikan kelas, menjadi mata pelajaran inti di setiap jenjang pendidikan.

Kualitas Pendidikan disuatu negara tentunya dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidik atau guru. Dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa profesionalitas guru dan kesejahteraan guru merupakan hal yang harus diperhatikan. Kebijakan sertifikasi guru hadir sebagai jawaban dari permasalahan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Kebijakan sertifikai guru menjadi tolak ukur dalam menentukan standar kelayakan bagi seorang tenaga pendidik. Sertifikasi guru merupakan salah satu cara dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan semua guru bias memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan seperti yang diharapkan. Semakin meningkat kualitas dan profesionalitas seorang guru, semakin baik pula kualitas negara tersebut. Itulah asumsi secara umum terhadap program pendidikan suatu negara. Pendidikan merupakan suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui pendidikan diharapkan dapat tercapai peningkatan kehidupan manusia kearah yang lebih sempurna. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia salah satu diantaranya adalah dengan melakukan program atau kebijakan sertifikasi guru. Kebijakan sertifikasi guru adalah kebijakan untuk mendapatkan guru yang baik dan professional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman (Mulyasa, 2009). Beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara professional: (1) mampu mengembangkan tanggung jawab yang baik; (2) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat; (3) mampu bekerja untuk

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1, ayat 1)

Diantara problem implementasi kurikulum 2013, sebagaimana dilansir dalam laman kemendikbud yang dikutip okezone.com adalah: 1. Tidak ada kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013. 2. Tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk. 3. Kurikulum sudah diterapkan di seluruh sekolah di bulan Juli 2014, sementara instruksi untuk melakukan evaluasi baru dibuat 14 Oktober 2014, yaitu enam hari sebelum pelantikan presiden baru (Peraturan Menteri No. 159). Penjelasan poin ini adalah, pada pasal 2 ayat 2 dalam peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa evaluasi Kurikulum untuk mendapatkan informasi mengenai; kesesuaian antara Ide kurikulum dan Desain kurikulum; Kesesuaian antara Desain Kurikulum dan Dokumen Kurikulum; Kesesuaian antra Dokumen kurikulum dan Implementasi Kurikulum; dan Kesesuaian antara Ide Kurikulum, Hasil Kurikulum, dan Dampak Kurikulum. Kenyataannya, Kurikulum 2013 diterapkan di seluruh sekolah sebeleum dievaluasi kesesuaian antara ide, desain, dokumen hingga dampak kurikulum. 4. Penyeragaman tema di seluruh kelas, sampai metode, isi pembelajaran dan buu yang bersifat wajib sehingga terindikasi bertentangan dengan UU Sisdiknas. 5. Penyusunan konten Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang tidak seksama sehingga menyebabkan ketidakselarasan.

Penetapan pembelajaran full day school merupakan kebijakan baru yang
memberlakukan pembelajaran di sekolah seharian penuh. Pendidikan yang sifatnya dinamis tentu selalu melakukan pembaharuan demi mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia dengan negara maju. Namun hal ini tentu memerlukan persiapan yang matang agar dapat
meminimalisasi timbulnya konflik. Kekhawatiran masyarakat timbul karena dengan adanya full day school ditakutkan dapat merusak tatanan yang sudah ada seperti pengajaran madrasah diniyah. Tentu hal ini akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan anak-anak. Pada
penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai produk formulasi kebijakan dan problematika penerapan sistem pendidikan full day school. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dan menghasilkan bahwa pengelolaan pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan
kebijakan pendidikan karena keduanya saling bersinergi. Begitupun antara pendidikan dan politik, tidak bisa dipisahkan pula. Keduanya memiliki peranan penting dengan tujuan yang sama yaitu memajukan bangsa. Tujuan, arah, nilai-nilai dan anggaran pendidikan tak luput dari
hasil kesepakatan politik

Sekolah adalah salah satu dari Tripusat pendidikan yang dituntut untuk mampu menjadikan output yang unggul, mengutip pendapat Gorton tentang sekolah ia mengemukakan, bahwa sekolah adalah suatu sistem organisasi, di mana terdapat sejumlah orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang dikenal sebagai tujuan instruksional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pendidikan inklusif yang ramah anak dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah analisis isi yang bertujuan untuk menelaah isi dari suatu dokumen. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah dokumen. Sumber data dokumen yaitu berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang Ramah Anak. Analisis isi yaitu dengan mencatat dokumen atau arsip yang berkaitan erat dengan tujuan penelitian yakni pendidikan inklusif ramah anak. Prosedur analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif ramah anak adalah pendidikan yang tidak membedakan kelainan atau kebutuhan khusus peserta didik dalam hal fisik, mental, emosional, dan sosial dengan berpijak pada prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan subtansi isi, seperti adanya segregasi pendidikan khusus dan reguler, adanya ketidaksinkronan peraturan perundangan yang berkaitan, kurangnya guru pembimbing khusus (GPK) dan keadaan masyarakat yang kurang mendukung dalam hal pelaksanaan pendidikan inklusif ramah anak. Kata Kunci: Pendidikan, Inklusif, Ramah Anak.

This study aimed to identify effect between organizational culture, leadership, and job satisfaction to teacher’s performance. The study is conducted in several State Senior High Schools categorized as outstanding schools in Jakarta in 2012. Outstanding schools are schools which have achieved the “good” school criteria by the Jakarta Province Education Office. The selected as 41 schools categorized as outstanding schools in Jakarta, 10 schools was selected as schools sample. The objects of the research are 150 teachers at the sample schools who are selected use proportional random sampling method. Data was collected by using questionnaire.  Before the questionnaire are distributed, the study performs some initial testing in order to make sure validity and reliability by Product Moment Correlation test and Alpha Cronbach test. For performing hypothetical testing, the Researcher firstly tests the data being obtained with normality testing, homogeneity tests, linearity testing, and model testing.  The result of this study shows that organizational culture and leadership has a significant influence to job satisfaction of the teachers. In turn, the organizational culture, leadership and job satisfaction also has a significant influence to teacher’s performance. This implies that every effort to improve teachers at schools may not be effective if it does not consider the organizational culture, leadership and job satisfaction. In a broader context, every effort to improve educational quality at schools, those variables have to be taken into account.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap orang. Dengan adanya pendidikan maka negara juga akan semakin berkembang. Untuk mencapai pendidikan yang baik tentunya pemerintah sudah membuat sebuah kebijakan ataupun peta pendidikan agar pendidikan semakin teratur dan dapat mencapai tujuan secara maksimal. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu saja sudah melalui proses pemikiran yang panjang, jika nantinya terdapat kendala dalam penerapan kebijakan maka hal tersebut bisa dijadikan perbaikan atau pelajaran agar kedepannya semakin baik. Didalam penelitian ini akan dibahas mengenai analisis kebijakan peta perjalanan pendidikan nasional 2020-2035. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah gambaran pendidikan di Indonesia?, (2) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan?, (3) Bagaimanakah kebijakan peta jalan pendidikan nasional Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi analitik dan studi literatur kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan Indonesia pernah mengalami suatu perubahan sistem pendidikan, karena pada saat itu terjadi pembaharuan Undang-Undang yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian, tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan berkaitan dengan proses input, pelaksanaan, dan output dari pendidikan. Untuk membuat pendidikan semakin berkembang maka dibuatlah Peta Jalan Pendidikan Nasional dimana program atau kebijakan Merdeka Belajar menjadi strategi utamanya

Makalah ini berisi analisis kebijakan pendidikan dan membahas upaya pemerintah dalam mengatasi ijazah palsu. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU ini tercantum ketentuan pidana bagi orang, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah tidak sesuai dengan persyaratan, yaitu pada bab XX pasal 67, 68, dan 69.

Kata Kunci: Peran Serta, Masyarakat, Wajib Belajar 12 Tahun

Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah otonom yang telah sukses mengimplementasikan wajib belajar 9 tahun. Hal tersebut, kemudian mendorong pemerintah kabupaten untuk mencanangkan program wajib belajar 12 tahun yang dilegitimasi melalui Perda No. 2 Tahun 2010. Namun realitasnya, di Kecamatan Mejobo sendiri sebagai bagian dari Kabupaten Kudus justru masih relatif banyak dijumpai masyarakat yang apatis terhadap pendidikan sekolah.
Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni: (1) bagaimanakah peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam rangka mewujudkan program wajib belajar 12 tahun dan (2) faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Penelitian berikut bertujuan: (1) mendeskripsikan peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam rangka mewujudkan program wajib belajar 12 tahun serta (2) mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat pada peran serta masyarakat Kecamatan Mejobo dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian, untuk teknik pengumpulan datanya terdiri atas: a) wawancara dengan para anggota masyarakat di Kecamatan Mejobo, pejabat Disdikpora Kabupaten Kudus, Camat Mejobo, dan Kepala UPT Pendidikan Mejobo, serta kepala sekolah di Kecamatan Mejobo; b) observasi dengan mendatangi langsung kegiatan peran serta masyarakat, misalnya proses magang peserta didik SMK 3 Ma’arif Kudus di pengusaha jenang maupun acara penyerahan santunan bagi anak-anak yatim oleh Yayasan Al-Kamal; serta c) dokumentasi terhadap informasi statistik mengenai Kecamatan Mejobo, foto-foto peran serta masyarakat, profil pendidikan dari Disdikpora, laporan penelitian yang terkait, dan perundang-undangan relevan. Sementara itu, untuk validitas datanya menggunakan triangulasi, yaitu membandingkan pendapat masyarakat Kecamatan Mejobo dengan pandangan lain seperti dari pejabat Disdikpora Kabupaten Kudus, Camat Mejobo, Kepala UPT Pendidikan Mejobo, dan kepala sekolah yang ada di Kecamatan Mejobo.
Hasil penelitian menunjukkan, penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Mejobo telah berjalan. Hal tersebut salah satunya tampak dari kebijakan Camat Mejobo dengan merekomendasikan anak-anak yang layak guna memperoleh keringanan biaya maupun beasiswa kepada satuan pendidikan atau pemerintah. Selain itu, Camat Mejobo juga memberikan instruksi jajarannya agar menginformasikan program wajib belajar 12 tahun kepada masyarakat. Meskipun demikian kenyataannya, masih ada masyarakat yang belum menerima informasi tersebut atau bahkan tidak melaksanakannya. Masyarakat di Kecamatan Mejobo berperan serta aktif dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Namun, peran serta tersebut hanya dilakukan oleh mereka yang berada pada lapisan elite masyarakat, yakni: a) tokoh masyarakat dengan cara menjadi komite sekolah, b) keluarga dengan menggunakan jasa pelayanan pendidikan, c) pengusaha dengan memberikan sumbangan material bagi sekolah, serta d) organisasi kemasyarakatan dengan mendirikan sekolah dan menyantuni anak-anak yatim baik itu yang masih ataupun sudah putus sekolah. Sementara itu, pada masyarakat di tingkat bawah seperti keluarga dengan kepedulian rendah atau berkemampuan ekonomi kurang, cenderung apatis untuk ikut aktif berperan serta. Kemudian, dalam peran sertanya masyarakat Kecamatan Mejobo yang ada di lapisan elite menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat. Untuk berbagai faktor pendukung, antara lain seperti yang dialami tokoh masyarakat, yaitu pengarahan dari Disdikpora (pemerintah); keluarga, tersedianya berbagai jenis beasiswa; pengusaha, dorongan agar semakin aktif berperan serta; dan organisasi kemasyarakatan, yang mendapatkan bantuan ekstra dari donatur insidental. Berikutnya, untuk faktor penghambat secara umum adalah belum dibentuknya wadah komunikasi dan koordinasi formal wajib belajar 12 tahun antar anggota masyarakat serta tidak adanya tindakan kuratif dari pihak pemerintah kepada anak-anak yang putus sekolah.
Simpulan penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Mejobo melakukan berbagai macam peran serta dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun. Akan tetapi, pelaku peran serta masih terbatas hanya di lapisan elite masyarakat, yakni terdiri atas tokoh masyarakat, keluarga (mampu serta penduli), pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, pada masyarakat di tingkat bawah seperti keluarga dengan kepedulian rendah ataupun berkampuan ekonomi kurang, cenderung apatis untuk ikut berperan serta. Selanjutnya, terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat peran serta masyarakat yang terbagi menjadi  faktor-faktor dari internal masyarakat dan eksternal masyarakat. Adapun berbagai faktor dari internal masyarakat adalah dari anggota masyarakat, sedangkan faktor-faktor dari eksternal masyarakat yakni dari pemerintah dan sekolah.
Saran yang diajukan pada penelitian ini yaitu: (1) hendaknya para anggota masyarakat dapat membentuk forum komunikasi dan koordinasi formal mengenai wajib belajar 12 sebagai wadah curah gagasan serta pembahasan atas persoalan-persoalan terkait penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun, (2) hendaknya pemerintah maupun sekolah dapat lebih intensif serta komprehensif memberikan sosialisasi tentang peran serta yang bisa dilakukan masyarakat dalam mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, serta (3) hendaknya pemerintah maupun satuan pendidikan tidak hanya mengupayakan tindakan preventif serta persuasif terhadap anak-anak putus sekolah, tetapi juga tindakan kuratif dengan datang langsung ke masyarakat untuk membimbing dan memfasilitasi mereka.

Education is very important to educate human life. A nation will progress if its education is very much considered and even prioritized. This article aims to describe the educational policy analysis model. This research uses literature study which explains the definition of education policy analysis, the function of education policy analysis and the urgency of education policy analysis. Education that runs in an institution cannot be separated from government interference, this is of course because of its policies that are used as guidelines in achieving the goals or vision and mission of an educational institution. The implementation of an educational policy at an educational institution will certainly be one of the determinants of the success of the objectives of education.

Era  ini,  pendidikan  sudah  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  bisa terpisahkan  dari  kawasan  publik.  Kebijakan  pemerintah  bukan  lagi  menjadi urusan  sebagian  orang,  namun  menjadi  urusan  seluruh  masyarakat  atau kelompok  tertentu.  Pada  masa  seperti  pandemi  ini,  kebijakan  yang  telah diambil  dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  bukan  hanya  menjadi  urusan pemerintah,  akan  tetapi  melibatkan  masyarakat  dalam  mengelolanya.  Hal  ini karena  tidak  semua  masyarakat  bisa  menerima  kebijakan  tersebut  dengan lapang dada. Apalagi disaat yang dadurat seperti masa pandemi covid-19.    Kebijakan  ini  bisa  dipertimbangkan  secara  rasional  sebagai  kebijakan publik.  Karena  kebijakan  pendidikan  sangat  berdampak  terhadap  masyarakat luas  dan  juga  dalam  pengimplementasiannya  memerlukan  dana  yang  cukup besar, bahkan alokasi dana yang dibutuhkan untuk kebijakan pendidikan lebih besar dari pada kebijakan publik lainnya.    Dalam  hal  ini,  sangat  penting  untuk  mengetahui  apa  saja  kelebihan  dan kelemahan  kebijakan  pendidikan.  Terkhusus  kelebihan  dan  kelemahan kebijakan  pendidikan  pada  masa  pandemi.  Jika  dilihat  dan  dipahami,  pasti banyak  kendala  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  pendidikan  di  masa seperti ini. Maka dari itu, perlunya koordinasi kepada setiap daerah  atau  yang disebut  dengan  kebijakan  desentralisasi  dari  masing-masing  daerah.  Karena masing-masing  daerah  mengetahui  langkah  apa  yang  harus  ditindak  lanjuti untuk menanggulangi kebijakan pendidikan dari sentral.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia mengalami polemik sejak otonomi non akademik menjadi pilihan pemerintah. Otonomi non akademik dipilih sebagai tata kelola perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan badan hukum dan badan layanan umum. Sehingga konstitusionalitasnya perlu diuji sebab berkaitan dengan kewajiban negara dan disatu sisi hak warga negara atas pendidikan tinggi.

Sistem ini juga sekaligus berkaitan dengan tujuan nasional untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah UUD 1945.
Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis
konstitusionalitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dalam konsep otonomi pengelolaan perguruan tinggi bidang non-akademik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan  (statute approach),  Pendekatan analisis  (Analitical Approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach).

Hasil Penelitian menunjukan  bahwa  konstitusionalitas penyelenggaraan pendidikan tinggi seharusnya mengacu pada tolak ukur bahwa negara ialah  penanggungjawab utama khususnya dalam pendanaan, namun dalam hal ini negara hanya sebagai fasilitator.  Sementara tanggungjawab beralih kepada  perguruan tinggi lewat tata kelola badan layanan umum dan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia inkonstitusional. Selain itu peran negara semakin minim dengan dibukanya kesempatan bagi dunia usaha dan industri untuk  memberi pendanaan.  Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak warga negara atas pendidikan tinggi dan menjauhkan tujuan nasional.

Kata Kunci: Konstitusionalitas, Pendidikan Tinggi.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yaitu suatu aksi pendidikan yang merupakan tanggung jawab dari sistem pendidikan guna menguatkan karakter pada peserta didik. Adapun posisi Pendidikan Agama Islam menjadi mata pelajaran yang paling utama untuk menguatkan pendidikan karakter anak bangsa. Ikut sertanya mata pelajaran PAI dalam penguatan pendidikan karakter menjadi sangat strategis dan kuat. Penerapan penguatan pendidikan karakter melalui mata pelajaran PAI menyebabkan kebiasaan baru yang diterima oleh peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang penguatan pendidikan karakter dengan menggunakan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research atau bisa disebut dengan penelitian pustaka yang merupakan objek kajian penelitian dengan menggabungkan berbagai informasi yang berhubungan dengan tema maupun problema yang sedang dibahas. Hasil yang didapatkan yaitu, 1) pengertian pendidikan karakter; 2) relevansi pembelajaran PAI dengan penguatan pendidikan karakter; 3) pentingnya penguatan pendidikan karakter untuk peserta didik; dan 4) peran guru PAI dalam melakukan penguatan pendidikan karakter terhadap peserta didik

Education policy is based on ideas about human nature, about justice and about the purposes of education. These ideas are often not clearly articulated and can sometimes be hard to find behind the political rhetoric of pragmatism and the search for "what works", as if policy-making were neutral exercise like fixing a broken engine. But education is at least partly about the overall aims that society has for itself and how these aims are realised in practice. It cannot, therefore, be a neutral technical exercise, bu is invariably a deeply political, ethical and cultural one, bound up with the philosophical thinking that underlies the formation of educational policy.

Kebijakan publik pada umumnya diambil dari proses politik. Secara politis, Sebuah kebijakan sedang dirumuskan di pengaruhi oleh siapa yang terlibat didalam sebuah kebijakan dalam hal ini kementrian pendidikan , dalam situasi bagaimana suatu kebijakan sedang dibahas , berapa banyak dan dari kelompok mana tuntutan-tuntutan masyarakat digaungkan . Dengan adanya faktor-faktor tersebut sering menimbulkan tarik menaraik kepentingan antar kelompok yang terlibat.

Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia mengharuskan berbagai sektor untuk segera mengambil sikap dalam mencegah penularan yang lebih luas, termasuk sektor pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil sikap tegas melalui beberapa surat edaran berkaitan tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat Covid-19 berkaitan dengan kebijakan pembelajaran dari rumah. Proses belajar dari rumah melalui pendidikan jarak jauh merupakan solusi yang dalam pelaksanaannya belum optimal secara keseluruhan. Terdapat berbagai hambatan, baik dari sisi sumber daya manusia, pengaturan penyelenggaraan, kurikulum, maupun sarana belajar. Komisi X DPR RI perlu mendorong sinergitas berbagai sektor terkait serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah dapat berjalan secara optimal.

Education policy is important in the process of achieving national education goals so that an understanding of the basic concepts of education policy is needed in order to produce pro-active education policies and problem solving. The purpose of writing this article is to examine the scope of education policy which consists of the meaning of education policy, components of education policy, characteristics of educational policies and implementation of educational policies. This writing methodology uses literature study methodology. The writing of this article was carried out by reviewing 26 journals related to education policy. The results of the study found that education policy is a policy related to the education sector in the process of elaborating the vision and mission of education in order to achieve educational goals through strategic steps in the implementation of education. The education policy component consists of five, namely objectives, plans, programs, decisions, and ...

PENDAHULUAN Pendidikan adalah investasi bagi masa depan suatu negara. Pembangunan serta pertumbuhan suatu negara dimulai dari mempersiapkan sumber daya manusia. Negara yang dikelola oleh sumber daya manusia yang baik akan memberi kemajuan dan hasil optimal. Sebaliknya, sebanyak apapun sumber daya alam yang dimilki negara apabila tidak dikelola dengan baik dan oleh sumber daya manusia yang baik tidak akan dapat bersaing dengan negara yang memiliki SDM yang baik. Sebagai contoh adalah negara Singapura. Singapura adalah negara kecil namun memiliki SDM yang baik sehingga industri dan pemerintahan dikelola dengan baik. Sedangkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah namun tak juga kunjung menjadi negara maju.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif sistem pembelajaran Fullday school ini dalam meningkatkan prestasi belajar dari peserta didik itu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kulon Progo. dan juga penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kepada pembaca tentang sistem full day school secara rinci dari mulai pengertian, kelebihan,
kekurangan, serta pengaplikasiannya di sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara tidak terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system fullday school tidak tidak hanya upaya menambah waktu dan memperbanyak materi pelajaran saja. Namun lebih dari itu yaitu untuk mengkondisikan anak agar memiliki pembiasaan hidup, melatih kemandirian, pendalaman konsep-konsep materi pelajaran, serta memasukkan materi-materi keislaman ke dalam bidang studi yang harus dikuasai oleh siswa sebagai bekal hidupnya kelak yang akan di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Makalah ini dilatarbelakangi ketertarikan penulis terhadap kajian kebijakan pendidikan Islam pada zaman Belanda, Jepang dan Orde Lama. Kesimpulan makalah ini bahwa keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum mengalami perjalanan panjang dan rumit seiring dengan kondisi sosial politik yang menyertai. Di masa Belanda pendidikan agama tidak mendapatkan peluang diajarkan di sekolah pemerintah dengan alasan pemerintah bersikap netral dan diskriminatif dengan munculnya ordonansi guru dan ordonansi sekolah liar. Kebijakan Jepang lebih lunak dengan mengizinkan pendidikan agama diajarkan di sekolah. Setelah Indonesia merdeka, secara perlahan posisi PAI di sekolah umum menguat, dari sebelumnya sebagai mata pelajaran pelengkap, tidak wajib, dan tidak menentukan kenaikan kelas, menjadi mata pelajaran inti di setiap jenjang pendidikan.

Sejarah “peradaban Muhammadiyah” telah dibangun berdasarkan sejumlah tradisi besar, di antaranya adalah membaca, menulis dan dokumentasi. Tiga tradisi besar itu terus dipegang, dikembangkan, dan bahkan diwariskan kepada para generasi penerus melalui sejumlah dokumen bersejarah. Namun sayang, dokumen-dokumen bersejarah itu jarang sekali disentuh dan dilakukan studi mendalam. Oleh karena itu, studi ini dimaksudkan untuk melakukan rekonstruksi dokumen masa lampau terhadap sejarah kebijakan pendidikan Muhammadiyah pada masa kolonial Belanda: 1911-1942.
Sebagai studi kualitatif, studi ini menggunakan model dokumentasi dari sejumlah referensi kepustakaan yang terdiri dari sumber primer dan sekunder. Data dari kedua sumber itu kemudian dikaji secara deskriptif, analitis, dan kritis, dengan menekankan kepada sumber-sumber primer, sedangkan sumber sekunder hanya dijadikan sebagai pelengkap. Sebagai penelitian sejarah, fokus studi ini untuk mengkaji teks yang ada di dalam dokumen. Dalam melakukan analisis konten, studi ini menggunakan metode hermeneutika Gadamer dan metode strukturalis genetik.
Dengan menggunakan kerangka kerja di atas, studi ini menyimpulkan, pertama, pendidikan Muhammadiyah didirikan disebabkan oleh lima faktor, yaitu kecerdasan pribadi sang pendiri (Dahlan), pengaruh pemikiran pembaruan Islam Timur Tengah, sekularisasi pendidikan kolonial Belanda, kemunduran pesantren, dan terakhir adalah pemberantasan buta aksara. Kedua, proses pendirian dan pengembangan pendidikan Muhammadiyah periode Dahlan terdiri dari tiga fase, yaitu perintisan, pemantapan gerakan, dan pengembangan gerakan.
Ketiga, terdapat dua jenis kurikulum di sekolah Muhammadiyah, yaitu kurikulum bagi sekolah umum dan kurikulum (khas) bagi sekolah keagamaan. Desain kurikulum dikembangkan pada kerangka inti kurikulum (core curriculum). Metode belajar yang cenderung diterapkan adalah perbincangan (hiwar), sedangkan dalam proses belajar, lebih ditekankan pada proses belajar yang berbasis nilai. Evaluasi belajar terdiri dari evaluasi proses dan hasil belajar.
Sistem biaya di sekolah Muhammadiyah terdiri dari fungsi biaya (untuk gaji guru, pengadaan alat pendidikan dan membangun gedung) dan sumber biaya (dari iuran anggota, ZIS anggota dan masyarakat, uang pangkal murid serta subsidi pemerintah Belanda). Dalam mengelola uang, Muhammadiyah mengacu paradigma sentralisasi, dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, transparansi serta pengawasan secara ketat. Untuk menjaga keteraturan dan efektivitas kegiatan di sekolah, Muhammadiyah telah menyusun kalender pendidikan. Untuk memetakkan kualitas mutu, Muhammadiyah menyelenggarakan even tahunan, Congres Moerid, atau Olympiade Pendidikan.
Keempat, di dalam merespons kebijakan ordonansi guru tahun 1905 dan 1925, Muhammadiyah tidak memilih jalan konfrontatif, tetapi justru akomodatif. Dengan skema high politic dan allocative politics, Muhammadiyah menampilkan diri sebagai kelompok kepentingan yang melakukan tekanan terhadap Belanda agar kebijakan ordonansi guru dicabut.

Rumpun ilmu agama dalam UU PT telah membatasi studi Islam di PTKI dalam tujuh wilayah
studi, yaitu fakultas ushuluddin, fakultas syariah, fakultas adab, fakultas dakwah, fakultas tarbiyah,
fakultas filsafat dan pemikiran Islam, dan fakultas ekonomi Islam. Permasalahannya, bagaimana
UIN meresponsi kebijakan ini? Kajian ini penting dilakukan dalam rangka memperkuat kembali basis
keilmuan UIN yang menjadikan studi keagamaan (Islam) sebagai core bisnisnya. Dengan kerangka
respons Blumerian, kajian ini menemukan bahwa UIN dengan epistemologi integrasinya yang
berbasiskan pada paradigma teo-antroposentrisme, telah membuka lima fakultas yang keberadaannya
“melampaui” mandat rumpun ilmu agama, yaitu fakultas psikologi, fakultas sains dan teknologi,
fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, serta fakultas sumber
daya alam dan lingkungan. Keberadaan lima fakultas ini, dilihat dari teori respons Blumerian, tidak
lain merupakan self-indication bagi UIN dalam menanggapi kebijakan rumpun ilmu agama, yang
dalam era multikultural dipandang sebagai bentuk penguatan pendidikan multikultural, agar peserta
didik dapat mengalami educational equality dengan tetap mempertahankan religious tradition-nya

Setiap rezim hampir tak pernah absen mencatut wacana kependidikan dalam visi-misi yang dia bawa. Sebab wacana pendidikan ini masih sangat berpotensi menjadi komoditas politik yang amat dinikmati di negara ini. Bahkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sudah timbul suatu pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendidikan itu sendiri.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada awal Juni 2017 menerbitkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Inti dari Permendikbud ini adalah kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan selama lima hari dalam sepekan mulai Tahun Ajaran 2017/2018. Pengaturan ini memicu polemik di masyarakat, karena dianggap diputuskan tanpa melihat kondisi Indonesia yang secara sosiologis sangat beragam dan tidak seluruhnya siap melaksanakan pembelajaran dalam lima hari sekolah. Tulisan ini akan membahas beberapa hal penting yang harus tetap menjadi perhatian pemerintah, yaitu kesiapan satuan pendidikan dan kesiapan tenaga kependidikan. Dalam praktiknya, kurang dari satu persen sekolah atau satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang siap menyelenggarakan LHS dan tidak sampai satu persen juga tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan tentang penguatan pendidikan karakter. Hal ini memperkuat alasan tidak perlu diformalkannya pengaturan hari sekolah dalam bentuk Permendikbud. Permendikbud tentang Hari Sekolah perlu dibatalkan dan kemudian disempurnakan dengan pengaturan yang lebih tinggi tingkatannya agar lebih rinci.

1. Kebijakan-kebijakan pendidikan terkait pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Islam, Jelaskan hakikat , dasar tujuan, dan Unsur-unsur pokok Kebijakan Pendidikan …(Bobot Skor 20)
2. Banyak kebijakan Pendidikan telah dibuat, baik oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi Kabupaten/Kota sebagai upaya mengatasi masalah pendidikan, akan tetapi masalah pendidikan akan selalu ada dan tidak pernah selesai , bagaimana menurut pendapat anda :
a. Apakah penyebabnya bila ditinjau dari proses kebijakan.. (Bobot Skor 25)
b. Darimana harus dimulai memperbaikinya
c. Apakah untuk menyelesaikan suatu masalah itu harus dibuat kebijakan sebanyak-banyaknya ?
d. Jika Saudara sebagai pembuat kebijakan mana yang penting pengetahuan tentang kebijakan atau pengetahuan mengenai kebijakan, jelaskan.
3. Kemukakan suatu masalah Pendidikan Kabupaten/Kota tempat Saudara/i tinggal ,kemudian kebijakan apa yang akan dilakukan, beri argumentasinya , apa tujuan yang ingin dicapai dan tetapkan indicator pencapaian tujuannya…(Bobot Skor 15)
4. Kebijakan pada awalnya muncul karena adanya isu, kemudian isu itu menjadi agenda kebijakan dan seterusnya diformulasikan menjadi kebijakan ,tetapi tidak semua isu menjadi agenda kebijakan dan ada isu yang cepat,ada pula yang lambat menjadi agenda kebijakan.Apa pendapat anda terhadap pernyataan tersebut… (Bobot Skor 15)
5.  Guru  yang  bertugas    baik  disekolah  Negeri  maupun  swasta,  berhak  untuk  mengikuti  program Sertifikasi guru dalam jabatan, kemukakan pendapat saudara  : ( Bobot Skor 25 )
a.  Jelaskan dasar hukum sertifikasi guru  ?
b.  Jelaskan  Syarat – syarat  seorang guru berhak mengikuti seleksi program sertifikasi guru
c.  Guru  Pendidikan  Agama  Islam  yang  bertugas  di  Sekolah  Negeri  dan  Swasta,  Siapa yang mensertifikasi ?
d.  Jika guru yang tidak lulus sertifikasi guru dapat mengikuti lagi  pada tahun berikutnya, berikan alasan yang tepat.

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangun. Dalam menyikapi suatu perubahan kurikulum, banyak orang lebih terfokus hanya pada pemenuhan struktur kurikulum sebagai jasad dari kurikulum. Padahal jauh lebih penting adalah perubahan perilaku guna memenuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengembangan kurikulum.

Indonesia adalah sebagai Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam tentunya pendidikan yang berasaskan keislaman adalah menjadi penting dan hal ini dapat kita lihat bagaimana tumbuhnya pendidikan Islam yang berbasis pada madrasah, pondok pasantren adalah hal yang nyata yang ada dinegara kita, hanya saja perkembangan kebijakan pendidikan Islam yang nampaknya terus berubah-ubah dari satu rezim ke rezim yang lain yang di tandai dengan munculnya dualism kependidikan yang ada di Negara kita yang sepatutnya itu tidak perlu terjadi hingga menimbulkan dampak yang begitu besar bagi pertumbuhan pendidikan Islam di Indonesia dari mulai masalah akademis, kesejahteraan hingga masalah infrastruktur sekolah yang dianggap masih belum wajar. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, oleh banyak kalangan dianggap sebagai titik awal kebangkitan pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam di dalamnya, karena secara eksplisit UU tersebut menyebut peran dan kedudukan pendidikan agama (Islam), baik sebagai proses maupun sebagai lembaga.

Capaian Pembelajaran (CP) Capaian Pembelajaran Lulus Program Studi: CPS-01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPS-03 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPS-04 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. CPS-07 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. CPP-11 Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraanpendidikan dan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam). CKU-01 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CKU-05 Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelasaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CKU-12 Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), berpikir kritis (critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja: CKK-01 Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum.

Roiba 2014 BAB I PENDAHULUAN Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih di masa mendatang, telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, pada intinya bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, serta merubah perilaku serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. Pada kenyataannya pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman, setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan bahkan tak jarang menjadi sasaran ketidakpuasan karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi kehidupan di masa yang akan datang, melainkan juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini. Itulah sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat. Pada pertengahan tahun 1998 telah terjadi reformasi di negara Indonesia, yang pada dasarnya bersifat untuk mengejar kebebasan. Demonstrasi-demonstrasi sering terjadi untuk menuntut hak dan keadilan. Reformasi ini pun turut berdampak pada sistem pendidikan, yang didahului oleh perubahan Undang-Undang Pendidikan yang menghendaki paradigma sentralistik bergeser menjadi paradigma desentralistik pada sistem pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang disentralisasikan yang berkaitan erat dengan filosofi otonomi daerah. Secara esensial filosofis otonomi daerah adalah pemberdayaan dan kemandirian daerah menuju kematangan dan kualitas masyarakat yang dicita-citakan. Melalui pendidikan diharapkan pemberdayaan, kematangan dan kemandirian serta mutu bangsa secara menyeluruh dapat terwujud. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan reformasi pendidikan, untuk memperbaiki sistem pendidikan agar dapat menjawab tantangan nasional, regional, dan global yang berada dihadapan kita.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap orang. Dengan adanya pendidikan maka negara juga akan semakin berkembang. Untuk mencapai pendidikan yang baik tentunya pemerintah sudah membuat sebuah kebijakan ataupun peta pendidikan agar pendidikan semakin teratur dan dapat mencapai tujuan secara maksimal. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu saja sudah melalui proses pemikiran yang panjang, jika nantinya terdapat kendala dalam penerapan kebijakan maka hal tersebut bisa dijadikan perbaikan atau pelajaran agar  kedepannya semakin baik. Didalam penelitian ini akan dibahas mengenai analisis kebijakan peta perjalanan pendidikan nasional 2020-2035. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimanakah gambaran pendidikan di Indonesia?, (2) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan?, (3) Bagaimanakah kebijakan peta jalan pendidikan nasional Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi analitik dan stud...