Makalah Kebijakan Pemerintah

Suriah merupakan bagian yang paling penting untuk kebijakan luar negeri Iran dalam wilayah timur tengah. Iran menyambut  Arab Spring di negara-negara timur tengah dan menganggap itu merupakan bagian dari revolusi masyarakat  demi mendapatkan sistem baru dan lebih baik. Tetapi ketika revolusi di Suriah, Iran tanpa ragu memberikan dukungan pada pihak kepemerintahan Bashar Al-Assad dari segi politik, sosial, ekonomi maupun militer. Iran juga menganggap bahwa situasi yang tengah terjadi  di Suriah merupakan sebuah Zero-sum-game yang dimana pihak oposisi akan mempunyai peran yang akan mebahayakan Iran.
Dapat dikatakan bahwa, kedekatan antara Iran dan Suriah mulai mendalam sejak tahun 2000. Beberapa peristiwa seperti perang Irak, “Rice Revolution”, serta perang Lebanon yang terjadi pada tahun 2006 telah menjadi beberapa kejadian penting yang mempererat kedekatan antar kedua negara. Iran telah menjadi ketergantungan bagi Suriah dalam segi Ekonomi, Politik dan Militer ketika Assad dinilai kurang cakap dalam menciptakan hubungan dengan negara-negara Arab yang lain.
Selain itu, kesamaan dalam aspek “Sektarian” serta kesamaan dua negara dalam memandang dunia Barat Serta Israel, Faktor kedekatan Bashar Assad dengan pemimpin tinggi Mullah Iran Ali Khameini, serta Hassan Rouhani telah menciptakan dan mempengaruhi kebijakan Luar Negeri Iran terhadap perang di Suriah. Paper ini akan membahas mengenai, Bagaimana kebijakan luar negeri Iran terhadap perang Suriah dalam masa kepresidenan Hassan Rouhani jika di tinjau melalui pendekatan birokrasi?

Pada materi kali ini insyaAllah akan dijelaskan mengenai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan koperasi dan UMKM, yang meliputi definisi kebijakan pemerintah, sikap sebagai Muslim terhadap kebijakan pemerintah, definisi koperasi dan UMKM, serta peran dan tujuan pemerintah terhadap pengembangan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Link versi makalah: https://www.academia.edu/49484804/_Makalah_Kebijakan_Pemerintah_Terhadap_Pengembangan_Koperasi_and_UMKM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan di bidang ekonomi apa saja yang diterapkan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang sedang dialami oleh Negara Indonesia Tahun 2020. Dan untuk mengetahui serta menambah wawasan mahasiswa dalam menyikapi permasalahan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, kebijkan ini akan berhasil dan sampai pada tujuan jika terdapat kerjasama yang baik dari semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat.
Kata kunci : Perekonomian, kebijakan pemerintah, pandemi, covid-19

Pada materi kali ini insyaAllah akan dijelaskan mengenai kebijakan pemerintah terhadap pembangunan koperasi dan UMKM, yang meliputi definisi kebijakan pemerintah, sikap sebagai Muslim terhadap kebijakan pemerintah, definisi koperasi dan UMKM, serta peran dan tujuan pemerintah terhadap pengembangan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Link versi presentasi: https://www.academia.edu/49484795/Kebijakan_Pemerintah_Terhadap_Pembangunan_Koperasi_dan_UMKM_Presentasi_

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Maka oleh Karena itu diperlukan sejumlah penilaian untuk bisa menghasilkan JPT yang berkompeten. Sepoerti halnya Indonesia, Korea selatan dan Australia adalah dua Negara yang telah melaksanakan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tingginya. Namun di Indonesia masih muncul beberapa permasalahan yang dihubungakan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau Spoils system dalam penyelenggaraannya. Selain itu ada jenis kompetensi yang perlu dievaluasi di Indonesia mengingat pada saat ini keadaan yang berubah begitu cepat dan serba situasional tidak bisa diprediksi. Dengan adanya evaluasi terhadap beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menghasilkan para jabatan pimpinan tinggi yang benar-benar dibutuhkan oleh masayarak dan bangsa

Kualitas Pendidikan disuatu negara tentunya dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidik atau guru. Dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa profesionalitas guru dan kesejahteraan guru merupakan hal yang harus diperhatikan. Kebijakan sertifikasi guru hadir sebagai jawaban dari permasalahan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Kebijakan sertifikai guru menjadi tolak ukur dalam menentukan standar kelayakan bagi seorang tenaga pendidik. Sertifikasi guru merupakan salah satu cara dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan semua guru bias memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan seperti yang diharapkan. Semakin meningkat kualitas dan profesionalitas seorang guru, semakin baik pula kualitas negara tersebut. Itulah asumsi secara umum terhadap program pendidikan suatu negara. Pendidikan merupakan suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui pendidikan diharapkan dapat tercapai peningkatan kehidupan manusia kearah yang lebih sempurna. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia salah satu diantaranya adalah dengan melakukan program atau kebijakan sertifikasi guru. Kebijakan sertifikasi guru adalah kebijakan untuk mendapatkan guru yang baik dan professional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman (Mulyasa, 2009). Beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara professional: (1) mampu mengembangkan tanggung jawab yang baik; (2) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat; (3) mampu bekerja untuk

Keputusan pemerintah melalui Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan masih menyisakan segudang tanda tanya di masyarakat. Kebijakan ini merupakan implikasi dari langkah pemerintah guna meningkatkan angka wisatawan Internasional ke Indonesia. Namun faktanya, yang terjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan yang dicanangkan. Beberapa pertimbangan terkait dengan kebijakan ini perlu ditelaah lebih lanjut. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Asas Timbal Balik dalam pengambilan keputusan kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan kebijakan bebas visa kunjungan sedikit menyimpang dari asas Lex Superior derogate legi inferiori dan asas timbal balik. Inilah yang perlu ditelaah lebih dalam lagi, agar bagaimana kedepannya kebijakan dan keputusan pemerintah tetap sejalan dengan asas asas hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : Kebijakan Bebas Visa, Penerapan asas, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik setiap warga negara yang dapat dilihat pada tingkat kesehatan masyarakatnya. Pelayanan Kesehatan tersebut diterjemahkan dan diselenggarakan pemerintah dengan berdasarkan kepada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yaitu suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan melalui pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun masalahnya implementasi ideal dari JKN masih menemui berbagai kendala. Adanya kompleksitas implementasi JKN terutama terletak pada pengaturan teknis berbagai program dalam Jaminan Kesehatan Nasional yakni jaminan kesehatan. Tampaknya memang masih diperlukan komitmen tinggi dan kesungguhan dari berbagai pihak pengambil kebijakan untuk mewujudkannya.

Permasalahan lingkungan yang awalnya merupakan masalah atau problematika lokal, sekarang semakin berkembang menjadi masalah global yang tidak dapat dihindari. Permasalahan yang awalnya hanya berputar-putar pada lingkup RT, kemudian berkembang hingga lingkup kabupaten, nasional, dan akhirnya berakhir di meja perundingan internasional. Skala yang semakin berkembang ini tidak bisa dipungkiri disebabkan oleh faktor globalisasi dan masalah yang memang benar-benar melebar.
Protokol Montreal, sebagai salah satu protokol tua, merupakan salah satu protokol dan kesepakatan multinasional yang paling penting. Karena protokol ini membahas tentang bahaya dan larangan terhadap tindakan pengrusakan ozon. Protokol ini menghasilkan keputusan-keputusan yang penting atas perlindungan ozon. Dan tidak dapat dipungkiri, protokol ini merupakan salah satu protokol yang paling sukses, karena dapat mendapat partisipasi dari seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kabupaten Karawang berada di dalam dua zona secara Fisiografi, yaitu Zona Aluviall Utara dan Zona Antiklinorium Bogor. Pada tahun 2014 di Kab.Karawang ada 395.789 jiwa atau sama dengan 98,3% dari total yang terdampak bencana. Dengan total kerugian mencapai Rp.18.509.040. Hal inilah yang mendasari perlunya menjaga Karawang Selatan dengan membuat kebijakan pemerintah untuk pencegahan. Kabupaten Karawang minimal harus memiliki 30% tutupan hutan dari luasan daerah aliran sungai, maka untuk Karawang yang memiliki luasan DAS (Daerah Aliran Sungai) dengan 165.220 Ha ditetapkan 49.566 Ha untuk tutupan hutan yang harus dipertahankan oleh pemerintah. Sesuai Pasal 18 UU No.41 Tahun 1999 yang menyatakan keharusan pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas dan penutupan hutan untuk suatu daerah aliran sungai. Pada Ayat 2-nya hutan yang harus dipertahankan minimal sebesar 30% dari luasan daerah aliran sungai.

Implementation of Law Number 22 Year 1999, in essence is a breakthrough and a very long struggle
since the new order era until the occurrence of political reforms resulting in the fall of the New Order
government which, according to the views of outsiders and pro-democracy and reform figures, the
president on that time it was running an authoritarian democracy and so centralized that the 1998
reform had succeeded in creating a new era in all sectors, especially the reform of the implementation
of regional autonomy. Based on the above description the authors try to conduct a study or analysis of
the regulatory side that is used and try to compare how the implementation of decentralization in the
new order era and the era of this reform order in the form of fiscal decentralization reform. So the
author tries to conduct a study of the implementation of fiscal decentralization in the new order era by
using the method of literature.
Keywords: fiscal decentralization implementation.

TELA'AH KRITIS TERHADAP EFEKTIVITAS KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI COVID-19 DI TINJAU DARI POLITIK DAN HUKUM M yahya wahyudin Hukum Tatanegara (siyasah) Fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bndung ABSTRAK Dunia saat ini sedang di landa musibah dengan hadirnya virus corona atau dengan nama penyakit corona virus disease 2019, Indonesia tentu nya masuk kedalam daftar negara yang terpapar wabah tersebut. Penanggulangan dan penanganan virus ini telah menjadi perhatian bersama terutama pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menangani virus corona yang terjadi saat ini, kebijakan-kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah dalam menangani virus corona ini yaitu di antaranya isolasi local, social distancing, physical distancing dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan new normal. Jika di lihat sejak awal setelah terkonfirmasi kasus positif pertama di Indonesia yaitu bahkan sebelum kasus positif corona masuk ke Indonesia para birokrat pemerintahan terutama menteri kesehatan cenderung memberikan statement statement yang seolah-olah menyepelekan hadir nya virus corona yang pada saat ini sedang melanda dunia, hal ini menunjukan jika Indonesia tidak mempunyai planning bahkan keseriusan dalam mengantisipasi hadir nya virus corona. Sejatinya jika memang pemerintah memiliki keseriusan dalam menangani virus corana atau mempunyai planning sebagai upaya antisipasi masuk nya virus corona ke Indonesia maka statement statement tidak seharusnya keluar dari para birokrat yang memang mempunyai tanggung jawab penuh dalam menghadapi virus corona yang sedang terjadi saat ini. Setiap hari jumlah kasus positif di Indonesia meningkat tajam, hal itu seharusnya menjadi perhatian bagi semua unsur-unsur, stakeholder kenegaraan dan tentu nya juga masyarakat. Pemerintah harus mempunyai focus untuk menangani virus ini dan menunda segala hal yang memang tidak terlalu urgent. Tetapi pada nyatanya bisa kita lihat hal itu seperti nya sama sekali tidak terbukti, pemerintah atau lembaga legislative dalam artian dewan perakilan rakyat (DPR) malah membahas RUU-RUU kotroversi yang menimbulkan aksi protes dan demonstrasi sejak akhir tahun 2019 atau dengan nama gerakan "Reformasi di korupsi". Kebijakan-kebijakan pemerintah sejati nya harus di landasi dengan kepentingan-kepentingan umat, segala bentuk yang seharusnya menjadi kemaslahatan bersama harus lah di perjuangkan dengan semangat kebersamaan. kata kunci : virus corona, kebijakan, pemerintah. PENDAHULUAN 1

Perdagangan internasional mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, tak terkecuali bagi Indonesia. Melalui perdagangan internasional dapat diraih banyak manfaat, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung dari perdagangan internasional diantaranya adalah dengan adanya spesialisasi, suatu negara dapat mengekspor komoditi yang ia produksi untuk dipertukarkan dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Negara akan memperoleh keuntungan secara langsung melalui kenaikan pendapatan nasional dan pada akhirnya akan menaikkan laju output dan pertumbuhan ekonomi. Globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional, salah satunya adalah liberalisasi perdagangan, yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia yang menganut perekonomian terbuka juga sangat sulit untuk mengelak dari dinamika ekonomi internasional yang semakin mengglobal ini. Konsekuensinya, pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal, karena kebijakan unilateral dan ratifikasi kerjasama perdagangan internasional (regional dan global) yang harus dilakukan Indonesia. Memasuki era globalisasi, sektor pertanian Indonesia dihadapkan pada ketentuan dan perjanjian internasional seperti yang terdapat dalam GATT/WTO, AFTA, NAFTA, EEC/MEE dan APEC. Kerangka perjanjian tersebut selain memberikan peluang dengan semakin terbukanya pasar dunia juga dihadapkan kepada tantangan persaingan komoditas pertanian dari negara-negara lain. Apabila posisi sektor pertanian Indonesia lemah, maka yang akan dihadapi adalah dampak yang tidak di inginkan, seperti menurunnya tingkat pendapatan petani karena semakin menurunnya harga komoditi pertanian yang dihasilkannya sebagai akibat dari semakin meningkatnya impor komoditi pertanian. Oleh karena itu kesiapan suatu negara untuk menciptakan kebijakan (environment policy) sektor pertanian agar sektor pertanian dapat bersaing dan memanfaatkan peluang dari globalisasi ini sangat diperlukan.

Pembatasan sosial berskala Besar adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai "Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi

Setiap rezim hampir tak pernah absen mencatut wacana kependidikan dalam visi-misi yang dia bawa. Sebab wacana pendidikan ini masih sangat berpotensi menjadi komoditas politik yang amat dinikmati di negara ini. Bahkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sudah timbul suatu pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendidikan itu sendiri.

Akhir-akhir ini dunia sedang ditempa wabah virus corona SARS-CoV-2 atau lebih dikenal dengan virus Covid-19 dan/atau virus corona. Pemberian nama virus corona yang sedang melanda di berbagai negara ini disahkan secara resmi oleh WHO pada Selasa (11/2/2020) yaitu covid-19 yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Adhanom Ghebreyesus saat konferensi pers di Jenewa, Swiss. 1 Bukan tanpa alasan pemberian nama virus covid-19, melainkan memiliki arti yakni "co" mengambil dari sebagian ejaan corona, kemudian 'vi' dari kata virus, 'd" ialah disease (penyakit), dan 2019 sesuai dengan tahun saat wabah tersebut pertama kali muncul. Mulanya virus corona ini ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei China pada akhir Desember tahun 2019. Namun kemudian menyebar secara cepat ke sebagian negara yang ada di dunia. Terdapat 200 lebih negara di dunia yang melaporkan kasus virus corona. Sehingga tak dapat dipungkiri kasus ini menjadi kegelisahan seluruh umat manusia dan sampai saat ini belum ada vaksin yang secara real menjadi obat penawar dari virus mematikan tersebut.

Dalam artikel ini akan kita cermati bagaimana strategi pemerintah dalam melakukan protokol komunikasi selama masa pandemi Virus Covid-19. komunikasi kesehatan berfokus pada isu-isu kesehatan dengan berbagai macam faktor yang ada, maka bahasan dalam artikel ini cenderung akan meruncing pada bagaimana pemerintah merepresentasikan protokol komunikasi kesehatan sebagai informan kesehatan. Kemudian, dengan melihat situasi dan kondisi terkini mengenai penyebaran pandemi virus Covid-19, maka akan sangat menarik untuk membahas bagaimana respons khalayak menilai dan memandang kinerja pemerintah dalam menangani penyebaran virus Covid-19 dengan protokol komunikasi pandemi sebagai sorotan pembahasan.

Virus Corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, Malaria, merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan ternak. Terkadang, hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia.Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan. Saat ini belum ada vaksin untuk COVID-19. Namun, para ilmuwan sekarang telah mereplikasi virus, sehingga dapat memungkinkan untuk mendeteksi dini dan melakukan pengobatan pada orang yang memiliki

Complex Political Emergence (CPE) menjadi paradigma yang mampu menjelaskan saat sebuah konflik tidak mampu dikelola dan diprediksi penyelesaiannya. Perang yang kemudian merambah pada isu kemanusiaan, ideologi, dan keterbatasan sumberdaya seringkali menjadi contoh mutlak. Tetapi tidak menutup kemungkinan bergeser ke konflik laten agama. Menimbang hal tersebut, studi ini kemudian berargumen bahwa masa konflik Ahmadiyah dengan ‘muslim tertentu’ di Indonesia kemungkinan mengarah pada CPE. Diskusi pada tulisan ini telah didukung oleh berbagai jurnal, pandangan tokoh, dan berita dari media online. Semua bahan dibaca secara interaktif, direduksi, kemudian intisari bacaan dikembangkan sesuai penalaran induktif. Studi ini memaparkan beberapa bukti kasus kekerasan, bahkan penghilangan nyawa di kalangan warga Ahmadiyah. Penyebabnya dalam CPE dikenal dengan predatory social formations atau penanaman pemikiran bahwa Ahmadiyah merusak akidah Islam dan diklaim sesat. Sehingga saat ‘muslim tertentu’ bertemu dengan pengikut Ahmadiyah, keinginan untuk mengadakan kontak sangat mungkin terjadi. Ini menjadi jawaban penting bahwa konfliknya mengarah pada CPE.

Korupsi bukanlah sembarang tindak kriminal biasa melainkan tindak criminal yang mencakup aspek yang sangat luas karena menyangkut paut kan dengan rasa kepercayaan masyarakat. Penyakit ini sudah menyebar luas terutama dikalangan pejabat pejabat tinggi yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keemlompoknya. Korupsi adalah tindak pidana serius disetiap Negara. Segala dasar hukum sudah di perketat dan instrument pemerintah sudah mulai menggalakan diri nya namun masih saja belum efektif, rupanya peran masyarakat harus dilibatkan dalam pemberantasan korupsi juga, hal ini sudah mulai efektif namun masih belum memberantas koruptor sampai habis, rupanya negeri ini butuh inovasi inovasi baru yang lebih efisien dan efektif untuk memberantas habis para oknum-oknum pejabat nakal yang sering mengambil hak masyarakat yang seharus nya bukan milik mereka. Hal ini sangat bisa di ekspektasikan berhasil karena sudah menggabungkan aspek inovasi pemerintah dan masyarakat ditambah lagi beberapa aspek yang akan kita lakukan yang pasti nya sangat bisa diharapkan

Latar belakang masalah frekuensi kebakaran yang tinggi dari tahun ke tahun di wilayah Kota Palembangmemunjukkan bahwa upaya pencegahan kebakaran yang dilakukan oleh organisasi Dinas Pemadam Kebakaran KotaPalembang. Di sumatera selatan banyak tempat-tempat yang strategis untuk berbagai macam sentra bidang sebagaipenunjang ibu kota Propinsi., Seperti sentra ekonomi, bisnis, hiburan, pendidikan, dan pemerintahan Jakarta sebagaipusat negara dan padatnya pemukiman sehingga sering terjadi bahaya kebakaran. Tujuan dari penelitian ini adalah'untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penempatan pos-pos badan penanggulangan bencana danpemadam kebakaran kota palembang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metodepengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini berdasarkanobservasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh badanpenanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kota palembang telah berjalan dengan baik, hal ini berdasarkandari hasil wawancara dengan menggunakan indikator yang dikemukakan hampir semua informan mengatakan cukupbaik dan sudah baik. Artinya implementasi kebiajkan penepatan pos-pos badan penanggulangan bencana danpemadam kebakaran sudah baik.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pos-pos, BPBPK

Indonesia merupakan negara yang sudah merdeka selama 76 tahun. Akan tetapi apakah kemerdekaan Indonesia tersebut juga berarti kemerdekaan HAM pada rakyatnya? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat tingkat perhatian pemerintah terhadap HAM yang dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik kebijakan yang berkaitan langsung dengan HAM ataupun tidak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kepustakaan yaitu pada metode penelitian ini penelitian dilaksanakan menggunakan literatur yang sudah ada seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian dari literatur tersebut dilakukan kajian-kajian sehingga mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Hasil dari penelitian berupa kajian dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan HAM baik berkaitan secara langsung yaitu pembuatan UU tentang HAM maupun tidak langsung yaitu pembuatan UU bukan HAM namun memiliki kaitan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kebijakan Pemerintah; HAM.

Bimtek dan Diklat punya tujuan akhir yang sama, yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berkompeten di bidangnya, serta bisa menjadi pemberi solusi (solution maker) sekaligus pemimpin (leader). Sekarang setiap pegawai berhak dan berkesempatan mendapatkan kompetensi seperti diatur oleh pasal 70 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui Pendidikan Dan Pelatihan. Itu artinya negara mendukung sepenuhnya peningkatan SDM melalui terslenggaranya kegiatan Bimtek dan Diklat.

Pusdiklat Pemendagri merupakan salah satu penyelenggara Bimtek dan Pelatihan terbaik saat ini yang  juga menyediakan info jadwal Bimtek Nasional. Pusdiklat Pemendagri adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan. Kegiatan Bimtek dan Diklat dari penyelenggara Bimtek dan Diklat terbaik di Tanah Air ini sudah diakui oleh khalayak karena terbukti berkontribusi nyata dalam mendorong perubahan kompetensi dan kualitas aparatur pemerintah.

Karena Pusdiklat Pemendagri sangat banyak peminatnya, maka sangat disarankan kepada anda yang ingin menjadi peserta agar sedini mungkin dapatkan info Bimtek Pusdiklat Pemendagri terlengkap.

Dengan mengakses kumpulan info Bimtek Pusdiklat Pemendagri terbaru  anda bisa menyesuaikan waktu dan jadwal Bimtek yang anda punya dengan yang dirilis oleh pihak penyelenggara.

Referensi Selengkapnya :
http://www.googelio.com/2019/01/Info-Bimtek-Pusdiklat-Pemendagri.html
https://pusdiklatpemendagri.com
https://sttsaptataruna.ac.id/forum/t/289
https://sttsaptataruna.ac.id/forum/t/287