IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Fery Diantoro, M.Pd.I Implementasi Kebijakan Pendidikan Implemantasi Kebijakan Pendidikan  Proses menjalankan, menyelenggarakan dan mengupayakan alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku (Sanusi)  Sesungguhnya bukanlah sekedar yang berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusankeputusan politik dalam prosedur rutin lewat saluran birokasi pendidikan, melainkan lebih dari itu, seperti menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan dan siapa yang memperoleh sesuatu dari kebijakan pendidikan tersebut. (Grindle) Implemantasi Kebijakan Pendidikan  Keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu  Proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Tujuan Untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah Komponen implementasi kebijakan  Menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru.  Menterjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan, mengembangkan panduan atau kerangka kerja bagi para pelaksana kebijakan.  Melakukan koordinasi terhadap sumberdaya agen dan pembiayaan bagi kelompok sasaran, mengembangkan pembagian tanggungjawab para agen dan antar para agen serta hubungan antar agen.  Mengalokasikan sumberdaya untuk memperoleh dampak kebijakan. Kebijakan Pendidikan Kebijakan Pendidikan (Penjelas) Program Proyek Tata urutan Implementasi Kebijakan Pendidikan Kegiatan Pemanfaat (beneficiaries) Sosialisasi Kebijakan (0-6 bulan) Langkah impleme ntasi Penerapan kebijakan tanpa sanksi (6-12 bulan) disertai perbaikan bila diperlukan Penerapan dengan sanksi disertai pengawasan dan pengendalian PerMenPAN No. PER/04/MPAN/4/2007 Evaluasi kebijakan (pada akhir tahun ke-3 dan/atau ke-4) sejak diterapkan dengan sanksi Pendekatan Implemantasi  Pendekatan  Pendekatan Manajerial  Pendekatan  Pendekatan Struktural Prosedural dan Perilaku Politik  Agar implenetasi kebijakan dalam pendidikan berjalan dengan lancar dan sukses maka perlu dianalisis tentang peraturan yang dapat mendukung kebijakan, keuangan, personil dan prasarana lainnya yang dapat mendukung suatu pelaksanaan kebijakan.  Kegagalan implementasi kebijakan dapat timbul dari informasi, isi kebijakan, dukungan, pembagian potensi Faktor Penentu Implementasi Dua hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan 1. Formulasi tujuan kebijakan harus jelas termasuk sasaran, siapa yang berperan, dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. 2. Dana pendukung yang proporsional Faktor Penentu Implementasi Tiga unsur penting dalam implementasi kebijakan (Syukur) : 1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan 2. Target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perunbahan atau peningkatan 3. Unsur pelaksana Faktor Penentu Implementasi Faktor yang harus diperhatikan menurut Grindle;  Isi dari kebijakan (content of policy)  Aspek konteks atau lingkungan implementasi (contex of implementations) Keberhasilan implementasi kebijakan harus memperhatikan (Willian N. Dunn);  Policy Stakeholder  Policy Environmet (konteks kusus kejadian disekeliling kebijakan yang mempengaruhi) Yang mempengeruhi proses implementasi kebijakan (Horn);  Faktor dukungan sumber daya,  Karakteristik pelaksana kebijakan,  Daya tanggap  Kemampuan untuk menyesuaikan diri (adaptasi) Faktor Penentu Implementasi Keberhasialan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor (Rippley dan Franklin) ; 1. Prespektif kepatuhan (complience) yang mengukur implementasi dari kepatuhan street level bureaucracy terhadap kebijakan 2. Kelancaran rutinitas dan ketiadaan persoalan 3. Kinerja yang memuaskan semua pihak Faktor Penentu Implementasi Faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan (Ali Imron)  Kompleksitas kebijkan yang teah dibuat  Tidak jelasnya rumusan kebijakan dan pemecahan masalah yang diajukan  Faktor sumber-sumber potensial yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan  Keahlian pelaksana kebijakan  Dukungan dari khalayak sasaran terhada kebijakan yang diimplementasikan  Faktor-faktor efektifitas dan efisiensi birokasi Faktor Penentu Implementasi Tiga faktor yang yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan (Arif Rahman) : 1. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan 2. Faktor yang terletak pada personil pelaksana 3. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana Faktor Penentu Implementasi Adanya berbagai kondisi yang mendukung agar implementasi dapat dilaksanakan secara optimal, (Sabatier dan Mazmanian) :      Program harus mendasarkan diri pada sebuah kajian teori yang terkait dengan perubahan pelaku kelompok sasaran guna mencapai hasil yang telah ditetapkan Undang – Undang atau peraturan tidak boleh ambigu atau bermakna ganda Para pelaku kebijakan harus memiliki kemempuan manajerial, dan politis dan komitmen terhadap tujuan yanng akan dicapai. Program harus didukung oleh para pemangku kepentingan (pemilih, perumus undang-undang, pengadilan yang mendukung). Prioritas umum dari sasaran perundang-undangan tidak signifikan direduksi oleh waktu dengan adanya kebijakan yang sangat darurat pada publik, atau perubahan keadaan sosial ekonomi yang sesuai dan didasarkan pada teori perundangundangan secara teknis ataupun memperoleh dukungan publik. Faktor Penentu Implementasi Dari berbagai macam pendapat dapat disimpulkan bahwa factor penentu implementasi kebijakan terletak pada :  Isi Kebijakan  Rumusan jelas  Tujuan dan sasaran jelas  Tidak bermakna ambigu  Sumber Daya/Pelaksana Kebijakan  Memiliki kemampuan manajerial, politik dan komitmen  Dukungan  Adanya dukungan dari khalayak atau lingkungan  Dukungan pendanaan