Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan hak utama bagi manusia. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, akan mengubah beragam sektor pada sebuah Negara, seperti ekonomi, iklim politik, dan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Wahyuniarti (2018) menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, akan berpengaruh relatif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, yang artinya pendidikan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Berdasar data USAID (2016), anggaran pendidikan telah naik dua kali lipat sejak 2005 hingga 2015. Anggaran tersebut membengkak pada alokasi gaji guru, sedangkan pilar kebijakan pendidikan dasar, dalam melaksanakan amanah UUD 1945 Amandemen IV pasal 31 mengenai Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 1 dan 5, total anggaran pendidikan yang dikeluarkan melalui APBN dan APBD sebanyak 20%, dengan skema pendanaan sebagai BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Dana Alokasi Khusus, Sertifikasi Guru, dan Bantuan Siswa Miskin. Namun pada realitanya, pendanaan pendidikan tersebut masih belum dapat memenuhi pendidikan berkualitas yang dicirikan dengan; (a) Input, faktor berupa gedung, guru, material, dan kesiapan belajar siswa, (b) Proses, terkait dengan komunikasi, dan interaksi yang terjalin di sekolah, di kelas, dalam lingkungan belajar antara siswa, termasuk kurikulum, (c) Outcome, yang berfokus pada adanya bukti konkret perubahan perilaku anak-anak, anak dapat menikmati sekolah, data tingkat kehadiran dan ketidakhadiran, nilai ujian rutin, dan data penilaian pembelajaran.