Reformasi Hukum

Hukum merupakan alat untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum adalah keadilan, Hukum yang gagal adalah hukum yang tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakatnya. untuk itu, perlu dilakukan supremasi hukum dan akulturasi hukum dan budaya masyarakat.

Bagaimana hukum di Indonesia? Kenyataan yang berkembang saat ini kebanyakan orang akan merespon bahwa hukum di Indonesia itu berpihak kepada yang mempunyai kekuasaan, dan mempunyai uang banyak. Seperti contoh, orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi uang milyaran milik negara dapat berkeliaran dengan bebasnya dan di dalam lembaga pemasyarakatan memperoleh fasilitas layaknya hotel. Itulah sekelumit jawaban yang menunjukan penegakan hukum di Indonesia belum dijalankan secara adil atau belum adanya equality before the law. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi hukum. Pernyataan Wakil Presiden Boediono, bahwa reformasi penegakan hukum merupakan prioritas kerja Kabinet Indonesia Bersatu, bagai oase katarsis di tengah 'kegaduhan' proses penegakan hukum atas kasus Bibit -Chandra dan Antasari Azhar. Dalam kesempatan berbicara pada peringatan Ulang Tahun ke 10 The Habibie Center (11 November 2009), Wapres Boediono menegaskan, "Banyak tugas yang harus dilakukan, tapi menurut saya yang penting harus kita lakukan adalah reformasi penegakan hukum. Ini merupakan kunci utama, agar kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik dan kuat." Kita sepakat dengan pernyataan tersebut. Reformasi penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menguatkan konsolidasi demokrasi. Tanpa penegakan hukum yang benar, adil, dan profesional, konsolidasi demokrasi akan terganggu. Dan, tentu berkorelasi positif dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, tentu, proses reformasi penegakan hukum berbasis keadilan akan memakan waktu dan memerlukan kesabaran.

Disusun oleh : FITRIANDA AYU UTAMI XI IPA 7 SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG 2015 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Makalah dengan judul "Kondisi Hukum di Indonesia" dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa suatu halangan apapun.

Indonesia merupakan negara hukum, namun berbagai persoalan hukum masih terjadi
di negeri ini. Untuk itu, perlu ada political will dari Pemerintah dengan melakukan
reformasi hukum. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan reformasi hukum
yang terdiri dari penataan regulasi, pembenahan kelembagaan, dan pembangunan
budaya hukum. Kebijakan ini merupakan komitmen Pemerintah untuk menegakkan
supremasi hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan
hukum dan penyelenggaraan negara. Reformasi hukum ini memerlukan peran DPR
sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif, dengan lebih mengoptimalkan fungsi
legislasi, anggaran, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi undang-undang.

Tulisan ini menganalisis situasi dan kondisi terkini atas capaian ataupun kegagalan agenda reformasi hukum dengan yang terlukiskan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap simbol-simbol negara yang direpresentasikan oleh lembaga negara, khususnya institusi hukum, dalam menjalankan roda pemerintahan secara luas.

Makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dengan tema “Memantapkan Sinergitas antar Lembaga Negara untuk Mengimplementasikan Reformasi Hukum guna Mencegah Distrust terhadap Simbol-Simbol Negara dalam rangka Memantapkan Stabilitas Nasional” pada hari Rabu, 24 Februari 2010 di gedung Lemhanas RI, Jakarta.

Kemajuan teknologi merupakan suatu perkembengan jaman yang membawa peradaban manusia menjadi semakin modern. Perkembangan yang membuat kinerja manusia semakin lebih baik dan mudah dengan adanya teknologi digital, baik pada aspek pendidikan, pekerjaan, pemerintahan dan khususnya pada bidang ekonomi. Dengan adanya teknologi digital pertumbuhan perekonomian suatu bangsa dapat melaju dengan pesat oleh karena itu teknologi memeiliki peranan penting dalam membangun suatu bangsa, akan tetapi dengan majunya teknologi juga turut diisi dengan kejahatan jenis baru dibidang digital, khususnya cybercrime sebagai kejahatan ekonomi. Oleh karena itu dalam penulisan ini diambil rumusan masalah bagaimana pandangan hukum pidana dalam tindak pidana pembobolan rekening dan uang elektronik pada e commerce sebagai kejahatan ekonomi, adapun tujuan mengetahui konsep hukum pidana dalam memandang kejahatan cybercrime sebagai kejahatan ekonomi, kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bentuk pembaharu...

Kota Gorontalo memiliki situs bawah air Leato, yang dikenal juga dengan sebutan situs kapal tenggelam Japanese Cargo Wreck. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Gorontalo memiliki potensi wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan guna menambah pendapatan asli daerah. Namun, eksploitasi situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck  melalui wisata bahari minat khusus Scuba Diving tanpa regulasi dan sistem manajemen pengelolaan yang baik akan berdampak pada degradasi kualitas objek wisata bahari mengingat objek situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck merupakan peninggalan purbakala yang kondisinya sangat rentan. Penelitian ini fokus pada masalah urgensi optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck melalui pembuatan regulasi hukum wisata minat khusus scuba diving dan model regulasi wisata minat khusus scuba diving kaitannya dengan optimalisasi perlindungan hukum situs bawah air Leato / Japanese Cargo Wreck. Tujuan penelitian guna mengkaji urgensi o...

Sampai hari ini tidak ada sistematika maupun teori apapun yang memberi jawaban bagaimana menghitung beban pemidanaan yang adil: seperti dikatakan John Kaplan, kebijakan pidana (sanksi) dalam hukum pidana di berbagai negara cenderung tidak rasional. Menurutnya, sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan rasional . Sanksi-sanksi yang berbeda itu, menurut Kaplan, sering kali hanya merupakan refleksi dari perbedaan-perbedaan yang kecil yang tidak krusial. Bahkan bagi Guru Besar Hukum Pidana University Of Nijmigen, J.P. Peter, di Belanda yang hukum pidananya relatif maju dan  modern, terdapat juga ketidakjelasan kriteria dalam kebijakan penalisasi. Ketidakjelasan itu mencakup seluruh dimensi pidana, yakni Strafsoort (jenis pidana), Strafmaat (berat-ringannya pidana), dan Strafmodus-nya (bentuk pengenaan pidananya).

Artikel ini mencoba menemukan mengapa tidak ada efek jera dalam hukum pidana Indonesia dan mencoba untuk menjawab alasan dan memberi solusi untuk masalah; yang pada akhirnya menjadi solusi yang paling mungkin untuk menjawab, mengapa hukum pidana saat ini tidak akan pernah berhasil mencapai tujuannya. Tiga alasan utama yaitu (1) tidak dapat menjamin kejahatan tidak menguntungkan pelaku (crime does not pay / benefiting to the perpetrator), (2) hukuman yang tidak adil, dan (3) kurangnya perlakuan yang manusiawi.

Dibangun dengan menggunakan prinsip yang sama tentang Hukum Tuhan dalam Hukum Karma, dan menggunakan kerangka kerja yang berasal dari Ideologi Indonesia; Pancasila yang dapat digeneralisasikan ke dalam satu nilai dasar yaitu mufakat nilai (atau equilibrium of values seperti John Rawls pertama kali disebutkan dan digunakan dalam membangun Teori Keadilannya), konsep ini dibangun sebagai pendekatan eklektik yang mencakup banyak teori-teori seperti hukum pidana yang berorientasi pada korban, keadilan restoratif, sistem pemidanaan double track system oleh M. Sholehuddin (atau di luar negeri dikenal sebagai dual track), menyatukan dua teori terkemuka dalam Teori Pemidanaan; yang merupakan teori retributif; oleh Immanuel Kant, dan teori relatif; oleh Jeremy Bentham, dan menggunakan Analisis Ekonomi Hukum sebagai alat analitik untuk membuat model yang kita harus mampu membangun hukum pidana berdasarkan nilai-nilai yang berasal dari ekonomi.

Konsep yang ditawarkan ini telah diuji dalam model dan diharapkan dapat menciptakan pemidanaan dalam hukum pidana yang lebih rasional, adil,  pasti, memiliki efek jera, restoratif, dan responsif serta dapat menimbulkan efek samping terhadap pertumbuhan ekonomi. Hukum pidana yang: akuntabel, transparan, dan berkeseimbangan yang manusiawi tetapi dapat dipertanggungjawabkan (accountable) dan pasti. Sehingga ini akan memastikan pelaku harus membayar untuk kerugian korban dan negara, oleh karena konsep ini akan memastikan cara yang paling efisien mencapai perdamaian dengan memastikan hukuman yang “pantas” (Just Desert) karena tidak lebih dan tidak kurang dari kerugian yang dibuatnya.

Artikel ini menganalisa mengenai prinsip dan praktik terhadap keterbukaan informasi yang dapat diterapkan oleh lembaga peradilan. Salah satu tantangan yang terjadi adalah adanya kebutuhan akan akses informasi dengan batasan untuk memperoleh akses tersebut, termasuk adanya keinginan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) . yang akan berencana untuk melarang stasiun televisi untuk melakukan liputan langsung terhadap proses persidangan yang dikhawatirkan dapat membentuk opini publik sebelum jatuhnya vonis resmi dari Pengadilan.

The rule of law has been widely perceived as an important prerequisite for economic development. However, many cases in postcolonial countries have shown that the two may not always be strongly related. Drawing from the case of Indonesia, we found that economic development can also be accompanied by a distinctly illiberal legal framework. Instead of being obstacles, legal uncertainty and lawlessness are in some ways instrumental in facilitating particular experiences of economic development, constituting the failure of legal reform. This means that illiberal legalism is not an exclusive characteristic of transitional states nor necessarily the result of a cultural feature of developing societies where multiple legal systems coexist. Rather, illiberal legalism is an outcome of a particular development of capitalism in some countries in the Global South where legal institutions work as an instrument of rule. While there is no single model of illiberal legalism, the Indonesian case represents an example where an illiberal politico-legal system coexists with a predominantly rent-seeking economy. The Indonesian case was analysed based on fieldwork conducted in Jakarta from December 2019 to January 2020 and secondary data collected until the time of writing.

Kemajuan teknologi merupakan suatu perkembengan jaman yang membawa peradaban manusia menjadi semakin modern. Perkembangan yang membuat kinerja manusia semakin lebih baik dan mudah dengan adanya teknologi digital, baik pada aspek pendidikan, pekerjaan, pemerintahan dan khususnya pada bidang ekonomi. Dengan adanya teknologi digital pertumbuhan perekonomian suatu bangsa dapat melaju dengan pesat oleh karena itu teknologi memeiliki peranan penting dalam membangun suatu bangsa, akan tetapi dengan majunya teknologi juga turut diisi dengan kejahatan jenis baru dibidang digital, khususnya cybercrime sebagai kejahatan ekonomi. Oleh karena itu dalam penulisan ini diambil rumusan masalah bagaimana pandangan hukum pidana dalam tindak pidana pembobolan rekening dan uang elektronik pada e commerce sebagai kejahatan ekonomi, adapun tujuan mengetahui konsep hukum pidana dalam memandang kejahatan cybercrime sebagai kejahatan ekonomi, kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bentuk pembaharu...

Artikel ini menjelaskan mengenai fenomena hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dinilai oleh sebagian besar kalangan semakin meninggalkan moralitas dan nurani hukum. Alih-alih ingin menciptakan bastion of justice, namun perspektif yang tumbuh justru menjadi bassinet of justice. Tulisan ini mengajak pembaca, khususnya para penggiat hukum, untuk kembali menekankan pentingnya menegakkan keadilan berdasarka moralitas dan hati nurani yang tulus.

Banyak pembeli apartemen yang tidak memiliki informasi cukup tentang status hak atas tanah bersama dari apartemen pada saat melakukan pembelian. Akibatnya, pemilik apartemen akan merasa terkejut jika harus membayar biaya perpanjangan yang sangat mahal pada saat masa Hak Guna Bangunan kadaluarsa. Maka, rumusan masalah yaitu bagaimana peran pemerintah memastikan pengembang melakukan kewajiban pemberian informasi status hak atas tanah bersama pada saat pemasaran kepada konsumen dan bagaimana penerapan pelaksanaan dari pengaturan kewajiban pemberian informasi dalam perjanjian pengikatan jual beli. Tujuan penelitian untuk memberikan perlindungan hukum bagi pembeli apartemen terkait transparansi informasi yang diberikan oleh tim pemasaran pelaku pembangunan pada saat melakukan pemasaran apartemen. Kegunaan penelitian memberikan manfaat kepada akademisi dan masyarakat umum. Metode penelitian menggunakan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian ...

The rule of law has been widely perceived as an important prerequisite for economic development. However, many cases in postcolonial countries have shown that the two may not always be strongly related. Drawing from the case of Indonesia, we found that economic development can also be accompanied by a distinctly illiberal legal framework. Instead of being obstacles, legal uncertainty and lawlessness are in some ways instrumental in facilitating particular experiences of economic development, constituting the failure of legal reform. This means that illiberal legalism is not an exclusive characteristic of transitional states nor necessarily the result of a cultural feature of developing societies where multiple legal systems coexist. Rather, illiberal legalism is an outcome of a particular development of capitalism in some countries in the Global South where legal institutions work as an instrument of rule. While there is no single model of illiberal legalism, the Indonesian case represents an example where an illiberal politico-legal system coexists with a predominantly rent-seeking economy. The Indonesian case was analysed based on fieldwork conducted in Jakarta from December 2019 to January 2020 and secondary data collected until the time of writing.