Pemikiran Politik

Dinamika politik Indonesia saat ini sangat diwarnai dengan berbagai fenomena yang sangat menarik untuk dicermati. Dalam implementasi kehidupan saat ini, terefleksikan konsep-konsep pemikiran tokoh politik lama. Hal ini ditandai dengan adanya pemikiran-pemikiran politik yang digagas oleh tokoh politik lama yang masih relevan diaktualisasikan dalam kehidupan politik di Indonesia saat ini.
Soekarno yang mengedepankan konsep gotong royong dan berdikari sebagai falsafah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih sangat relevan dengan kehidupan politik saat ini guna mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia. Dalam konteks kekinian, pemerintahan saat ini mengobarkan atau menggelorakan gotong royong, dan berdikari. Hal ini menjadi kunci penting untuk mewujudkan harapan dan cita-cita agar Indonesia agar mampu berdaya saing dan menang dalam persaingan global. Dengan demikian semangat gotong royong juga penting untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, terutama membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Abstrak Dilator belakangi oleh banyaknya perseteruan perpolitikan eropa dimulai dari perebutan kekuasaan antara kaum parlemen dan tirani, ketertindasan oleh atokrasi yang menimbulkan pergolakan yang akhirnya tercetusnya Revolusi Francis pada 1848. Dalam makalah kali ini akan berfokus pada empat tokoh dari inggris dan eropa pada abad 17-18 Masehi, dimana pemikiran filsafat politik yang di canangkan menjadi poros pemerintahan pada masa kini. Thomas Hobbes, Jhon Locke dan J J Rousseau berkutat pada pemahaman kontrak social dan posisi negara dalam sebuah komunitas individu, lalu hadirnya Trias Politica menjadi solusi dalam pembagian kekuaasaan agar terhindar dari tirani, kesamaan hak dan perlindungan dari negara dengan kontrak social berupa hokum yang diciptakan berdasarkan kesepakatan (pemerintah) yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaga state of nature individu dan negara ideal bagi semua pihak. Kata Kunci: Politik, Modern, Pemikiran, Negara 1 Tulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Politik, dosen pengampu Dr. Ridha Ahida.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebegai kekuatan politik dapat digambarkan dari komposisi anggota PKS di  dalam Parlemen, yang dilihat dari tahun 1999-2019. Pada Pemilu 1999. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada 5 April 2004, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 45 kursi (8,18 persen suara) . Pemilu 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih anggota legislatif, jumlah suara yang diperoleh PKS mengalami kenaikan, perolehan kursi partai PKS pada pemilihan DPR adalah 57 kursi. Pada tahun 2014, perolehan kursi dalam pemilihan DPR, partai PKS memperoleh 40 kursi. Pada pemilu tahun 2019, PKS memperoleh 50 kursi di DPR-RI 2019-2024, dengan jumlah suara: 11.493.663 (8,21%) dengan status memenuhi ambang batas. Komposisi fraksi PKS di DPR-RI tahun 2019-2024 yaitu menjadi pimpinan DRI RI ada tujuh orang, komisi I empat orang, komisi II empat orang, komisi III empat orang, komisi IV lima orang, komisi V lima orang, komisi VI lima orang, komisi VII empat orang, komisi VIII lima orang, komisi IX lima orang, komisi X  lima orang, dan komisi XI empat orang. Jadi jumlah seluruh komposisi Fraksi PKS di DPR-RI di tahun 2019 yaitu 57 orang. Dan alat kelengkapan dewan (AKD). Badan legislasi empat orang,  BKSAP lima orang,  BURT, tiga orang dan BAKN lima orang. Jumlah total di alat kelengkapan  18 orang kader PKS. Total kursi yang diperoleh PKS di parlemen selama 1999-2019 adalah adalah 194 kursi. Kekuatan-kekuatan politik berperan sebagai penopang sistem politik melalui pengaruh terhadap pemerintahan. Kita dapat melihat bagaimana partai PKS berperan sebagai kekuatan politik di parlemen yaitu pada pembahasan Tax Amnesty.

Politik terlanjur telah dipahami dalam kategori-kategori dominitaif seperti penundukan, penguasaan, dan kekerasan. Hannah Arendt menyebut kategori ini sebagai anti-politik. Arendt adalah filsuf yang mengkontruksikan pemikiranpemikirannya berdasarkan refleksinya terhadap pengalaman hidup yang pernah ia lalui. Arendt mendapat posisi dalam pemikiran politik barat sebagai alternatif pemikiran politik yang telah lazim dikenal. Kajian ini akaan membahas pemikiran Arendt tentang Politik Otentik dan Totalitarisme. Kajian ini menggunakan studi literatur dengan menelaah tulisan-tulisan yang relevan dengan topik. Hasil dari tulisan ini bahwa pemikiran Arendt tidak bisa lepas dari rfleksi filosofis terhadap pengalaman hidup, sehingga memunculkan benang merah dalam pemikiran politiknya, yaitu politik bukanlah kategori-kategori dominatif yang lazim dipahami.

Sampai saat ini, belum ada penerjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia untuk salah satu karya Marx yang terpenting dalam memahami Capital, yaitu Grundrisse (1857). Karya ini memang ditemukan dari kumpulan manuskrip yang tidak sempat diterbitkan semasa Marx hidup, baru diterbitkan di Moskow tahun 1939, dan baru beredar dalam bahasa Inggris sejak tahun 1973. Buku setebal lebih dari 800 halaman ini memiliki bab pengantar sepanjang 28 halaman.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mencoba melakukan potongan-potongan terjemahan semata maupun pembacaan yang njlimet dan tekstual terhadap Bab Pengantar Grundrisse, melainkan mengajukan tinjauan prematur, rangkuman dan upaya sederhana untuk memahami pandangan dan kritik Marx di dalam babnya ini. Bab ini dianggap sentral dalam memahami metode Marx yang kuat namun tidak ‘dogmatis’ dalam membangun perspektif dan alat analisis ekonomi politik. Hal ini penting mengingat banyak anggapan bahwa Marxisme adalah suatu doktrin atau dogma yang rigid, ekonomistik, reduksionis maupun segala ragam ‘propaganda ketakutan’ yang tidak beralasan dalam mempelajari Marxisme – dengan konsekuensi yang fatal pada kejumudan dan keengganan untuk membuka ruang diskusi dan argumentasi yang sehat, berbasis pengetahuan objektif.

Dalam artikel ini penulis akan mengulas pemikiran politik John Locke dari buku Western Political Theory karya McDonald. John Locke seorang filsuf politik dari barat yang pemikiran politiknya menjadi dasar sistem demokrasi modern, pengaruh pemikiran Locke bahkan menjadi rujukan dalam penyusunan konstitusi awal negara Amerika Serikat ketika negara ini baru berdiri sebagai entitas negara. BIOGRAFI JOHN LOCKE John Locke lahir tahun 1632 di barat daya Inggris tepatnya di Wrington, sebuah desa di Somerset Utara, ia hidup ketika Inggris sedang dilanda kekacauan dan konflik berdarah, sebenarnya keadaan ini merata terjadi di negara-negara benua Eropa, kekacauan dipicu konflik antar umat Katolik dan Protestan. Ketika Locke berusia 10 tahun terjadi peperangan antara kaum puritan dengan Raja Charles I, konflik menimbulkan prahara berdarah tidak memandang hubungan kekerabatan dan keluarga, peristiwa kemudian hari mengguncang seorang Locke.

Dinamika politik Indonesia saat ini sangat diwarnai dengan berbagai fenomena yang sangat menarik untuk dicermati. Dalam implementasi kehidupan saat ini, terefleksikan konsep-konsep pemikiran tokoh politik lama. Hal ini ditandai dengan adanya pemikiran-pemikiran politik yang digagas oleh tokoh politik lama yang masih relevan diaktualisasikan dalam kehidupan politik di Indonesia saat ini.
Soekarno yang mengedepankan konsep gotong royong dan berdikari sebagai falsafah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih sangat relevan dengan kehidupan politik saat ini guna mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia. Dalam konteks kekinian, pemerintahan saat ini mengobarkan atau menggelorakan gotong royong, dan berdikari. Hal ini menjadi kunci penting untuk mewujudkan harapan dan cita-cita agar Indonesia agar mampu berdaya saing dan menang dalam persaingan global. Dengan demikian semangat gotong royong juga penting untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, terutama membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Biografi Georg Wilhelm Friedrich Hegel adalah salah seorang filosof idealis Jerman yang lahir di Stuttgar pada 27 Agustus 1770. Hegel lahir dari keluarga kelas menengah yang termasuk dalam golongan mapan. Georg Ludwig, sang ayah adalah seorang pegawai negeri bagian administrasi pemerintahan. Sementara Maria Magdalena Louisa, sang ibu adalah seorang putri pengacara di pengadilan tinggi di Württemberg. Sang ibu sangat perhatian terhadap perkembangan intelektualitas buah hatinya. Sehingga tidak mengherankan jika sejak kecil ketertarikan Hegel akan dunia ilmu pengetahuan sangat besar. Terbukti dengan gemarnya anak pertama dari tiga bersaudara ini membaca berbagai literatur, surat kabar, maupun esai filsafat. Tahun 1788 -1793 Hegel terdaftar sebagai mahasiswa teologi di daerah Tübingen. Disana, Hegel bertemu dengan Friedrich Hölderlin (1770-1843) dan Friedrich von Schelling (1775-1854) yang juga menjadi filosof Jerman pada paruh pertama abad kesembilan belas. Sehingga pemikiran -pemikiran Hegel juga dipengaruhi oleh persahabatan tersebut. 1 Revolusi Prancis merupakan titik awal bagi Hegel untuk mencetuskan ide mengenai kebebasan. Revolusi Perancis dengan cita-cita kebebasan, persamaan, dan persaudaraan mengguncang tatanan monarki feodal sebelumnya. 2 Hegel lahir dan besar di Jerman, disaat revolusi Prancis bergejolak justru di Jerman tetap stabil. Universitas Tübingen, tempat Hegel menuntut ilmu, melarang penyebaran teks-teks filsafat yang dengan lantang menyuarakan kebebasan individu. Pemikiran Hegel tentang Negara Negara dalam pemikiran Hegel adalah penjelmaan 'Roh Absolut' yang juga sebuah produk pengaruh pemikiran Kristiani (Protestanisme). Oleh karena itu, negara bersifat absolut yang dimensi kekuasaannya melampaui hak-hak transendental individu. Sama seperti perspektif 1 http://plato.stanford.edu/entries/hegel/ diakses pada 18/10/2015 2 Wattimena,Reza A.A. 2009. Hegel dan Dialetika. [Online]. Tersedia di http://rumahfilsafat.com/2009/08/16/hegel-dan-dialektika/ diakses pada 18/10/2015 kristiani yang menganggap roh atau spirit sebagai suatu yang suci, Hegel pun melihat negara -karena ia perwujudan Roh-sebagai organ non-politik yang suci pula. Bisa dikatakan bahwa Hegel menyakralisasi negara. The State is Divine Idea as it Exist on Earth. 3 Pandangan ini tentu saja memiliki konsekuensi tentang kekuasaan negara, yaitu bahwa pemegang kekuasaan -apapun namanya-adalah akal impersonal -mirip dengan konsep Rousseau -perwujudan kemauan kolektif yang menjelma menjadi manusia. Pemimpin negara bisa saja mendengarkan suara wakil rakyat -Hegel mengakui adanya sistem Parlementer-tetapi itu tidak mengikat karena kekuasaan kepala negara adalah mutlak. 4 Sebagaimana yang dianggap Hegel, negara sebagai sebuah organ politik, tidak terdapat adanya pembagian kekuasaan, dimana penyerapan fungsi legislasi dan yudikasi berada dibawah otoritas eksekutif. Hegel melihat bahwa negara bukanlah sebagai alat kekuasaan seperti yang dikemukakan J.J. Rousseau dan John Locke, melainkan sebagai tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, menurutnya bukan negara yang harus mengabdi kepada rakyat melainkan masyarakat -individu atau golongan-lah yang harus mengabdi dan diabdikan demi negara. Mereka harus menjadi abdi negara, dan menurut Hegel adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Negara bersifat unik karena ia memiliki logika, nalar sistem berpikir dan perilaku tersendiri yang berbeda dengan organ politik apa pun. Maka bisa saja misalnya, negara menegasi kebebasan atau kemerdekaan individu dengan asumsi bahwa individu tidak memiliki makna dalam totalitas negara. Ia harus lebur dalam kesatuan negara. Dalam perspektif ini, individu tidak mungkin bisa menjadi kekuatan oposisi berhadapan dengan negara. Namun, bukan berarti Hegel tidak mengakui eksistensi kebebasan individu. Ia mengakuinya, meskipun menurutnya kebebasan tidak harus selalu berkonotasi demokrasi.

Abstrak Essay ini menjelaskan tentang pemikiran Qasim Amin yaitu pada politik islam yang dimili beliau, Qasim Amin memiliki banyak pemikiran seperti reformasi ide tema pemikirannya yaitu tentang perempuan atau tahrir mar'ah berdasarkan semangat pembebasan dan pemberdayaan perempuan. Ide ini muncul sebagai refleksi dan wujud kepedulian terhadap intelektualisme realitas wanita Mesir, yang telah mencapai ambang toleransi membatasi area. Dengan pengumpulan data menggunakan studi pustaka atau literature dari buku primer, juranal dan lain-lain. Essay ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran politik Qasim Amin tentang islam dan apakah sudah selaras dengan ajaran syari'at islam. Biografi Qasim Amin Qasim Amin Bik, dilahirkan pada bulan Desember 1863 di kota Iskandaria, Mesir. Ayahnya, Muhammad Bik Amin adalah keturunan Turki yang menetap di Mesir. Sebagian dari kehidupan keluarga Muhammad Bik Amin dijalaninya di Iskandariyah, dan karenanya, Qasim Amin memulai pendidikannya di Madrasah Ra's al-Tin (setingkat Sekolah Dasar) di kota ini. Ketika keluarga tersebut berpindah tempat tinggal di Kairo, maka Qasim juga pindah ke Madrasah Tajhiziyah (setingkat Tsanawiyah). Setelah tamat dari madrasah ini, Qasim memasuki perguruan tinggi dengan memilih Fakultas Hukum. Ia memperoleh gelar lisanis (lc.) pada tahun 1881 dengan menduduki peringkat pertama, dalam usia yang masih relatif muda, 18 tahun.

Perwakilan politik dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekeklompok orang yang berwenang menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan baik yang diperuntukan bagi, maupun yang mengatasnamakan fikak lain, tentulah pernah dialami dan dianut oleh setiap bentuk kehidupan masyarakat. Sementara masyarakat mulai mengalami perubahan dan perkembangan, wajarlah jika diketahui alasan, tatacara dan gradasi kewenangan yang dilakukan oleh masyarakat berbeda dan berkembang pula. Dengan demikian sudah dapat dipahami, masyarakat yang sudah masuk kepada tahapan perkembangan yang lebih rumit (complex) merumuskan motivasi untuk memanfaatkan wakil secara jelas dan terperinci.

Pendahuluan Tidak banyak yang mengenal Tirto Adhi Soerjo (TAS) sebagai tokoh pergerakan nasional bangsa Indonesia. Padahal, perannya dalam melawan penjajahan cukup besar. TAS merupakan tokoh pers pergerakan. Namanya disebut dalam novel Pramoedya Ananta Toer dalam Sang Pemula dan disamarkan menjadi Minke dalam novel mahakaryanya Tetralogi Buru (Bumi Manusia, Jejak Langkah, Rumah Kaca dan Anak Semua Bangsa). Merujuk pada artikel yang ditulis Dharwis Widya Utama Yakob dan Firdaus Syam, TAS merupakan tokoh yang banyak menginspirasi kaum pergerakan nasional. Ia merupakan pelopor pembentukan awal kesadaran kebangsaan. Rintisan pemikirannya tidak banyak dibahas dalam pelajaran-pelajaran sekolah dan hanya terbatas pada sejarah pendirian Sarekat Dagang Islam. Pemikiran TAS menginspirasi gerakan melawan kekuasaan, gerakan feminisme, dan gerakan pers nasional. Di masa awal pergerakannya, TAS (Tirto Adhi Soerjo) menerbitkan suratkabar Soenda Berita (1903-1905), Medan Prijaji (1907) dan Poetri Hindia (1908). Medan Prijaji dikenal sebagai suratkabar nasional pertama karena menggunakan Bahasa Melayu. Hebatnya, suratkabar ini berawakkan pribumi Indonesia asli, mulai dari pengasuhnya, percetakan, penerbitan, dan wartawannya. Dikarenakan jasanya, pemerintah Indonesia mengukuhkan TAS sebagai Bapak Pers Nasional pada 1983. Pada 3 November 2006, TAS mendapat gelar Pahlawan Nasional melalui Keppres RI No. 85/TK/2006. TAS merupakan pelopor pergerakan nasional yang cerdas, terutama dalam pengembangan nasionalisme. Menurutnya, bangsa Hindia Belanda dipersatukan bukan oleh kesamaan agama, etnik atau hubungan darah, akan tetapi, oleh kesamaan pengalaman sebagai "orang terperintah". Bangsa Hindia Belanda sebagai bangsa yang dijajah merupakan cikal bakal bangsa Indonesia. Berangkat dari kesamaan tersebut, mendorong lahirnya zaman pergerakan nasional sebelum sejarah mencatat sebagai era kebangkitan nasional. TAS berpendapat penjajahan selain eksis karena feodalisme dan penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh

Menurut versi Majalah Tempo terdapat empat bapak pendiri bangsa yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Tan Malaka, dan Sutan Sjahrir. Keempat pendiri bangsa ini memiliki garis ideologi politik berbeda-beda, Soekarno representasi nasionalis, Mohammad Hatta mewakili sosialisme religius, Tan Malaka dari nasionalis kiri, dan Sutan Sjahrir wakil sosialisme demokrat. Pada artikel ini penulis mengulas sosok Sutan Sjahrir, mengenai pemikirannya tentang partai kader dan praksis diplomasi politik.