Academia.eduAcademia.edu

REVIEW_BUKU_SISTEM_POLITIK_INDONESIA

2020, Hotma Pardomuan Simanjuntak

REVIEW BUKU SISTEM POLITIK INDONESIA

TUGAS REVIEW BUKU SISTEM POLITIK INDONESIA Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam memenuhi nilai tugas pada mataKuliah Teori Politik dan Pemikian Politik Indonesia Disusun Oleh: HOTMA PARDOMUAN SIMANJUNTAK 17102069 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2020 REVIEW BUKU Identitas Buku Judul : SISTEM POLITIK INDONESIA Penulis : Dr. Sahya Anggara, M.Si. Penerbit : CV PUSTAKA SETIA ISBN : 978-979-079-411-8 Tahun Terbit dan Cetakan : November 2013 Ukuran : 16 x 24 cm Tebal Buku : xviii + 364 hlm. Isi Review Buku BAB 1 PENGANTAR SISTEM POLITIK INDONESIA Pengertian Sistem Politik Secara etimologis, sistem politik Indonesia berasa dari tiga kata, yaitu sistem, politik, dan indonesia. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Systema” yang berarti: Keseluruhan yang tersusun dari sekian bagian (Shrode dan Voich, 1974: 115); Hubunagn yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (Awad, 1979:4). Dengan demikian, kata “Systema’’ berarti sehimpunan bagian komponen yang saling berhubungan secara teratur, itegral, dan ,merupakan satu keseluruhan (awhole). Makna sitem politik dapat juga dipahami dengan menguraikan atau menjabarkan setiap kata yang membentuk istilah sistem politik sehingga sejauh mungkin dapat diterima oleh umum. Sistem dapat pula diartikan lebih tinggi dari pada cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Sistem adalah cara yang mekanismenya berpatokan (Berpola) dan konsisten, serta sering bersifat otomatis (servo-mechanis). Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Pengertian atruktural fungsional dari Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton tersebut. Sistem politik adalah Kesatuan (Kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untu mencapai tujuan negara. Easton mengidentifikasikan empat atribut yang perlu diperhatikan dalam setiap kajian sistem politik, yaitu: Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik Input-output Diferensiasi dalam sistem Integrasi dalam sistem Sistem Politik Indonesia Sistem politik sama seperti sistem kehidupan lainnya, mempunyai kekhasan, yaitu adanya integrasi, ketraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling kebergantungan bagian-bagiannya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik Indonesia, diantaranya faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara. Ciri-ciri, Unsur-unsur, dan Sifat Sistem Terbuka Terdiri dari dua atau lebih subsistem Saling bergantung Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya Kemampuan untuk mengatur diri sendiri Tujuan dan sasaran Ruang Lingkup Ilmu Politiik Penertian ilmu politik dan pendekatan dalam ilmu politik cukup bervariasi seiring beragamnya konsep defenisi yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial. Sejarah Sistem Politik di Indonesia Masa Orde lama (Parlementer) Masa Orde Baru Hubungan Lembaga-Lembaga Politik Orde Baru Hubungan Neagara dan Masyarakat Praktik Negara Hegomonik dan Koersif Peran Militer, Parpol, dan Dampaknya terhadap HAM Kebijakan Politik Aliran BAB 2 STRUKTUR SISTEM POLITIK Pengertian Struktur Politik Struktur politik berasal dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Struktur berarti badan atau organisasi, sedangkan politik berarti urusan negara. Jai, secara etimologis, struktur berarti badan atau organisasi yang berkenan dengan urusan negara. Struktur politik adalah alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Struktur Politik Formal Dalam sistem politik, struktur dibedakan atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif,eksekutif,federatif. Maaing-masing kekuasaan ini terpisah dengan ynag lain. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang, sedangkan kuakuassaan eksekutif merupakan kekuasaan melaksanakan undang-undaang, termasuk didalamnya kekuasaan mengadilin. Sementara itu , kekuasaan federatif merupakan kekuasan yang meliputin segala tindakan yang titunjukkan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebaginya. Pemerintahan dan Birokrasi Lembaga Legislatif Lembaga Peradilan Struktur Politik Informal Partai-partai Politik Partai politik telah menjadi ciri penting politik medern, bahkan menjadi bagian tidak dipisahkan dari sistem politik, baik yang demokratis maupun yang otoriter sekalipun. Struktue Politik Informal di Luar Partai Politik Struktur-struktur politik informal, seperti media massa, kelompok berbasis agama, LSM atau NGO dan asosiasi profesi telah menunjukkan eksestensinya dalam sistem politik setelah lama lebih kurang dari 32 tahun detekan oleh pemerintahan Undang-Undang Partai Politik Partai politik, kedudukan, fungsi dan perananya dalam sistem politik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Pendekatan Sistem Politik Sistem politik merupakan mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur poliyik yang menunjukkan proses yang langgeng (persistent pattern). Proses tersebut mengandung dimensi waktu (masa lampau, kini, dan mendatang). Almond dan Powell menguraikan bahwa penegrtian dan pendekatan sistem politik dapat digolongkan dalam tiga bagisan, yaitu: Pendekatan Tradisional Pendekatan Behavioralisme (Pendekatan Perilaku) Pendekatan Pascaperilaku (Post Behavioralis) Kapabilitas Sistem Politik Kapabilitas adalah kemampuan sistem politik dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif dan dalam negeri dan internasional untuk mencapai tujuan nasional sebagaimna yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk mengahadapi kenyataan dan tantangan. Macam-macam kapabilitas sistem politik Kapabilitas ekstrsktif Kapabilitas distribusi Kapabilitas regulatif Kapabilitas simbolik Kapabilitas responsif Kapabilitas Domestik Keterkaitan Kepentingan Antarsistem Pelaksanaan sistem politik suatu negara nasional tidak dapat dihindarkan dari sistem nasional lainnya. Bahkan terjadi keterkaiktan kepentingan anatr negara nasional bersangkutan. BAB 3 FUNGSI SISTEM POLITIK Pengertian Sosialisasi Politik Dalam sistem politik terdapat beberapa fungsi , di antara fungsi yang paling dominan adalah funsi sosiologi politik, sosialisasi politik merupakan cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap dan etika plitik yang berlaku atau yaang dianut oleh negara. Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang dalam menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempat ia berada saat ini. Tujuan Sosialisasi Politik Sosialisasi politik yang diselenggarakan negara mentransformasi nilai-nilai yang menjadi pola keyakinan dan pola kepercayaan yang dapat membawa bangsa kearah kebesarannya. Tujuan sosialisasi polituk dapat di lihat dari beberapa dimensi yaitu : Dimensi psikologis Dimensi ideologi Dimensi normatif Fungsi Rekrutmen Politik Pengertian Rekrutmen Politik adalah penyeesaian rakyat untuk melaksanakan urusan negara Tujuan Rekrutmen Politik Objek Rekrutmen Politik Mekanisme Rekrutmen Politik Fungsi Komunikasi Politik Hakikat dan Pokok-pokok Komunikasi Politik Konsep Komunikasi Politik Fungsi Komunikasi Politik Unsur-unsur Komunikasi Politik Fungsi Statifikasi Sosial Staratifikasi sosial adalah dimensi vertikal dari struktur sosial masyarakat. Fungsi Input Sistem Politik Indonesia Merupakan kesatuan atau kolektivitas seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan negara indonesia. Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan. Fungsi input sistem politik indonesia meliputin: Sosialisasi Politik Rekrutmen politik Artikulasi kepentingan Agregasi kepentingan Komunikasi politik Fungsi Output Sistem Politik Fungsi pembuatan kebijakan Fungsi penerapan kebijakan Fungsi ajudikasi kebijakan Pendidikan Politik Usaha mempertahankan sistem yang sedang berlangsung sekaligus upaya pelestarian sistem nilai politik (politik, budaya, ideologi, pola keyakinan). BAB 4 BUDAYA POLITIK INDONESIA Pengertian Budaya Politik Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama masyarakat Tipe-tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan Budaya politik militan Budaya politik toleransi Berdasarkan Orientasi Politiknya Realitas yang ditemukan dalam budaya politik ternyata memiliki beberapa variasi. Sosialisasi Politik Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Budaya Politik Indonesia Budaya politik Era Reformasi Budaya sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya oprasional struktur sangat ditentukan oleh konteks kultural tempat struktur itu berbeda. BAB 5 PARTISIPASI POLITIK Pengertian Partisipasi Politik Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Pengertian tentang partisipasi juga dikemukakan oleh fasli Djalal dan Dedi Supriadi yaitu pembuatan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, ketrampilan, bahan dan jasa. Adapun partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Partisipasi vertical Partisipasi Horizontal Tipologi dan Model Partisipasi Politik Tipologi Model Partisipasi Politik BAB 6 PROSES POLITIK INDONESIA Demokrasi-Liberal Di Indonesia, demokrasi liberal berlangsung sejak 3 November 1945, yaitu sejak sistem multipartai berlaku melalui maklumat pemerintahan. Ada beberapa hal yang secara pasti dapat dikatakan melekat dan mewarnai proses demokrasi liberal, yaitu sebagai berikut: Penyaluran Tuntutan Pemeliharaan dan Kontinuitas Nilai Kapabilitas Integrasi Vertikal Integrasi Horizontal Gaya Politik Kepemimpinan Perimbangan Partisipasi Politik denagn Kelembagaan Tingkat Stabilitas Demokrasi Terpimpin Pada periode demokrasi terpimpin ini, pemikiran ala demokrasi Barat banyak ditinggalkan. Demokrasi-Pancasila Penyaluran Tuntutan Pemeliharaan dan Kontinuitas Nilai Kapabilitas BAB 7 BADAN LEGISLATIF, EKSEKUTIF, dan YUDIKATIF Badan Legislatif Badan legislatif (parlemen), yaitu lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia di mana pun dia bearada (termasuk yang berdomisilin di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum. Badan Eksekutif Adalah badan pelaksana undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif bersama pemerintah Badan Yudikatif Adalah badang yang memiliki sifat teknis-yuridis yang berfungsi mengadili peneyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh insitusi secara luas serta bersifat independen (bebas dari intervensi pemerintahan) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Indonesia Pemilihan Umum Anggota Legislatif 1955 adalah pemilihan pertama di Indonesia dan di adakan pada tahun 1955 BAB 8 BIROKRASI POLITIK Sejarah Munculnya Konsep Birokrasi Pengertian Birokrasi Karaktristik Birokrasi Tippe Ideal Birokrasi Etika Birokrasi Pelaksanaan Etika Birokrasi Pelaksanaan Birokrasi Indonesia BAB 9 PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA Pengertian Demokrasi Berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan yang secara leterer bermakna pemerintahan rakyat. Prinsip Demokrasi Indonesia Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Revolusi (1945-1950) Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Lama Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru 1966-1998 Pelaksanaan Demokrasi Orde Reformasi 1998-Sekarang Transisi Menuju Demokrasi Berbagai Kendala Proses Transisi Demokrasi Konsep Partisipasi Demokrasi Kehidupan Bernegara yang Demokrasi Manfaat Demokrasi BAB 10 LINGKUNGAN SISTEM POLITIK INDONESIA Lingkungan Internal Menurut Gabriel Almond adalh lingkingan dalam negeri yang meliputi lingkingan fisik, sosial dan ekonoomi domestik. Lingkungan Internal terbagi : Lingkunag Fisik Lingkungan Eksternal Lingkungan Eksternal Sistem Politik Internasional Sistem ekologi internasional Sistem sosial internasional KESIMPULAN Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan memakai system demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah Demokrasi pancasila, di mana rakyat turut serta dalam politik dengan memiliki hal politik masing-masing sesuai dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pemikiran yang jernih tentang sistim politik dan menanggapi aspirasi yang disuarakan rakyat, dapat mengerti dan mengetahui tentang perilaku politik yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan kita dapat mengetahui beberapa sistem politik.