TUGAS REVIEW BUKU
SISTEM POLITIK INDONESIA
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam memenuhi nilai tugas pada mataKuliah Teori Politik dan Pemikian Politik Indonesia
Disusun Oleh:
HOTMA PARDOMUAN SIMANJUNTAK
17102069
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI
TANJUNGPINANG
2020
REVIEW BUKU
Identitas Buku
Judul : SISTEM POLITIK INDONESIA
Penulis : Dr. Sahya Anggara, M.Si.
Penerbit : CV PUSTAKA SETIA
ISBN : 978-979-079-411-8
Tahun Terbit dan Cetakan : November 2013
Ukuran : 16 x 24 cm
Tebal Buku : xviii + 364 hlm.
Isi Review Buku
BAB 1
PENGANTAR SISTEM POLITIK INDONESIA
Pengertian Sistem Politik
Secara etimologis, sistem politik Indonesia berasa dari tiga kata, yaitu sistem, politik, dan indonesia. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Systema” yang berarti:
Keseluruhan yang tersusun dari sekian bagian (Shrode dan Voich, 1974: 115);
Hubunagn yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (Awad, 1979:4).
Dengan demikian, kata “Systema’’ berarti sehimpunan bagian komponen yang saling berhubungan secara teratur, itegral, dan ,merupakan satu keseluruhan (awhole). Makna sitem politik dapat juga dipahami dengan menguraikan atau menjabarkan setiap kata yang membentuk istilah sistem politik sehingga sejauh mungkin dapat diterima oleh umum. Sistem dapat pula diartikan lebih tinggi dari pada cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Sistem adalah cara yang mekanismenya berpatokan (Berpola) dan konsisten, serta sering bersifat otomatis (servo-mechanis).
Pengertian sistem politik menurut David Easton masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Pengertian atruktural fungsional dari Gabriel Almond mempertajam konsep David Easton tersebut. Sistem politik adalah Kesatuan (Kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing untu mencapai tujuan negara.
Easton mengidentifikasikan empat atribut yang perlu diperhatikan dalam setiap kajian sistem politik, yaitu:
Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik
Input-output
Diferensiasi dalam sistem
Integrasi dalam sistem
Sistem Politik Indonesia
Sistem politik sama seperti sistem kehidupan lainnya, mempunyai kekhasan, yaitu adanya integrasi, ketraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling kebergantungan bagian-bagiannya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik Indonesia, diantaranya faktor lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi suatu negara.
Ciri-ciri, Unsur-unsur, dan Sifat Sistem
Terbuka
Terdiri dari dua atau lebih subsistem
Saling bergantung
Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya
Kemampuan untuk mengatur diri sendiri
Tujuan dan sasaran
Ruang Lingkup Ilmu Politiik
Penertian ilmu politik dan pendekatan dalam ilmu politik cukup bervariasi seiring beragamnya konsep defenisi yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial.
Sejarah Sistem Politik di Indonesia
Masa Orde lama (Parlementer)
Masa Orde Baru
Hubungan Lembaga-Lembaga Politik Orde Baru
Hubungan Neagara dan Masyarakat
Praktik Negara Hegomonik dan Koersif
Peran Militer, Parpol, dan Dampaknya terhadap HAM
Kebijakan Politik Aliran
BAB 2
STRUKTUR SISTEM POLITIK
Pengertian Struktur Politik
Struktur politik berasal dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Struktur berarti badan atau organisasi, sedangkan politik berarti urusan negara. Jai, secara etimologis, struktur berarti badan atau organisasi yang berkenan dengan urusan negara. Struktur politik adalah alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.
Struktur Politik Formal
Dalam sistem politik, struktur dibedakan atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif,eksekutif,federatif. Maaing-masing kekuasaan ini terpisah dengan ynag lain. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang, sedangkan kuakuassaan eksekutif merupakan kekuasaan melaksanakan undang-undaang, termasuk didalamnya kekuasaan mengadilin. Sementara itu , kekuasaan federatif merupakan kekuasan yang meliputin segala tindakan yang titunjukkan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebaginya.
Pemerintahan dan Birokrasi
Lembaga Legislatif
Lembaga Peradilan
Struktur Politik Informal
Partai-partai Politik
Partai politik telah menjadi ciri penting politik medern, bahkan menjadi bagian tidak dipisahkan dari sistem politik, baik yang demokratis maupun yang otoriter sekalipun.
Struktue Politik Informal di Luar Partai Politik
Struktur-struktur politik informal, seperti media massa, kelompok berbasis agama, LSM atau NGO dan asosiasi profesi telah menunjukkan eksestensinya dalam sistem politik setelah lama lebih kurang dari 32 tahun detekan oleh pemerintahan
Undang-Undang Partai Politik
Partai politik, kedudukan, fungsi dan perananya dalam sistem politik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik.
Pendekatan Sistem Politik
Sistem politik merupakan mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur poliyik yang menunjukkan proses yang langgeng (persistent pattern). Proses tersebut mengandung dimensi waktu (masa lampau, kini, dan mendatang).
Almond dan Powell menguraikan bahwa penegrtian dan pendekatan sistem politik dapat digolongkan dalam tiga bagisan, yaitu:
Pendekatan Tradisional
Pendekatan Behavioralisme (Pendekatan Perilaku)
Pendekatan Pascaperilaku (Post Behavioralis)
Kapabilitas Sistem Politik
Kapabilitas adalah kemampuan sistem politik dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif dan dalam negeri dan internasional untuk mencapai tujuan nasional sebagaimna yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk mengahadapi kenyataan dan tantangan.
Macam-macam kapabilitas sistem politik
Kapabilitas ekstrsktif
Kapabilitas distribusi
Kapabilitas regulatif
Kapabilitas simbolik
Kapabilitas responsif
Kapabilitas Domestik
Keterkaitan Kepentingan Antarsistem
Pelaksanaan sistem politik suatu negara nasional tidak dapat dihindarkan dari sistem nasional lainnya. Bahkan terjadi keterkaiktan kepentingan anatr negara nasional bersangkutan.
BAB 3
FUNGSI SISTEM POLITIK
Pengertian Sosialisasi Politik
Dalam sistem politik terdapat beberapa fungsi , di antara fungsi yang paling dominan adalah funsi sosiologi politik, sosialisasi politik merupakan cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap dan etika plitik yang berlaku atau yaang dianut oleh negara. Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang dalam menentukan sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlaku pada masyarakat tempat ia berada saat ini.
Tujuan Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik yang diselenggarakan negara mentransformasi nilai-nilai yang menjadi pola keyakinan dan pola kepercayaan yang dapat membawa bangsa kearah kebesarannya. Tujuan sosialisasi polituk dapat di lihat dari beberapa dimensi yaitu :
Dimensi psikologis
Dimensi ideologi
Dimensi normatif
Fungsi Rekrutmen Politik
Pengertian
Rekrutmen Politik adalah penyeesaian rakyat untuk melaksanakan urusan negara
Tujuan Rekrutmen Politik
Objek Rekrutmen Politik
Mekanisme Rekrutmen Politik
Fungsi Komunikasi Politik
Hakikat dan Pokok-pokok Komunikasi Politik
Konsep Komunikasi Politik
Fungsi Komunikasi Politik
Unsur-unsur Komunikasi Politik
Fungsi Statifikasi Sosial
Staratifikasi sosial adalah dimensi vertikal dari struktur sosial masyarakat.
Fungsi Input Sistem Politik Indonesia
Merupakan kesatuan atau kolektivitas seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan negara indonesia. Input dalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan.
Fungsi input sistem politik indonesia meliputin:
Sosialisasi Politik
Rekrutmen politik
Artikulasi kepentingan
Agregasi kepentingan
Komunikasi politik
Fungsi Output Sistem Politik
Fungsi pembuatan kebijakan
Fungsi penerapan kebijakan
Fungsi ajudikasi kebijakan
Pendidikan Politik
Usaha mempertahankan sistem yang sedang berlangsung sekaligus upaya pelestarian sistem nilai politik (politik, budaya, ideologi, pola keyakinan).
BAB 4
BUDAYA POLITIK INDONESIA
Pengertian Budaya Politik
Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama masyarakat
Tipe-tipe Budaya Politik
Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan
Budaya politik militan
Budaya politik toleransi
Berdasarkan Orientasi Politiknya
Realitas yang ditemukan dalam budaya politik ternyata memiliki beberapa variasi.
Sosialisasi Politik
Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat.
Budaya Politik Indonesia
Budaya politik Era Reformasi
Budaya sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya oprasional struktur sangat ditentukan oleh konteks kultural tempat struktur itu berbeda.
BAB 5
PARTISIPASI POLITIK
Pengertian Partisipasi Politik
Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Pengertian tentang partisipasi juga dikemukakan oleh fasli Djalal dan Dedi Supriadi yaitu pembuatan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, ketrampilan, bahan dan jasa. Adapun partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan politik.
Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik
Partisipasi vertical
Partisipasi Horizontal
Tipologi dan Model Partisipasi Politik
Tipologi
Model Partisipasi Politik
BAB 6
PROSES POLITIK INDONESIA
Demokrasi-Liberal
Di Indonesia, demokrasi liberal berlangsung sejak 3 November 1945, yaitu sejak sistem multipartai berlaku melalui maklumat pemerintahan.
Ada beberapa hal yang secara pasti dapat dikatakan melekat dan mewarnai proses demokrasi liberal, yaitu sebagai berikut:
Penyaluran Tuntutan
Pemeliharaan dan Kontinuitas Nilai
Kapabilitas
Integrasi Vertikal
Integrasi Horizontal
Gaya Politik
Kepemimpinan
Perimbangan Partisipasi Politik denagn Kelembagaan
Tingkat Stabilitas
Demokrasi Terpimpin
Pada periode demokrasi terpimpin ini, pemikiran ala demokrasi Barat banyak ditinggalkan.
Demokrasi-Pancasila
Penyaluran Tuntutan
Pemeliharaan dan Kontinuitas Nilai
Kapabilitas
BAB 7
BADAN LEGISLATIF, EKSEKUTIF, dan YUDIKATIF
Badan Legislatif
Badan legislatif (parlemen), yaitu lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia di mana pun dia bearada (termasuk yang berdomisilin di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum.
Badan Eksekutif
Adalah badan pelaksana undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif bersama pemerintah
Badan Yudikatif
Adalah badang yang memiliki sifat teknis-yuridis yang berfungsi mengadili peneyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh insitusi secara luas serta bersifat independen (bebas dari intervensi pemerintahan) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Indonesia
Pemilihan Umum Anggota Legislatif 1955 adalah pemilihan pertama di Indonesia dan di adakan pada tahun 1955
BAB 8
BIROKRASI POLITIK
Sejarah Munculnya Konsep Birokrasi
Pengertian Birokrasi
Karaktristik Birokrasi
Tippe Ideal Birokrasi
Etika Birokrasi
Pelaksanaan Etika Birokrasi
Pelaksanaan Birokrasi Indonesia
BAB 9
PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Pengertian Demokrasi
Berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan yang secara leterer bermakna pemerintahan rakyat.
Prinsip Demokrasi Indonesia
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Revolusi (1945-1950)
Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Lama
Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru 1966-1998
Pelaksanaan Demokrasi Orde Reformasi 1998-Sekarang
Transisi Menuju Demokrasi
Berbagai Kendala Proses Transisi Demokrasi
Konsep Partisipasi Demokrasi
Kehidupan Bernegara yang Demokrasi
Manfaat Demokrasi
BAB 10
LINGKUNGAN SISTEM POLITIK INDONESIA
Lingkungan Internal
Menurut Gabriel Almond adalh lingkingan dalam negeri yang meliputi lingkingan fisik, sosial dan ekonoomi domestik.
Lingkungan Internal terbagi :
Lingkunag Fisik
Lingkungan Eksternal
Lingkungan Eksternal
Sistem Politik Internasional
Sistem ekologi internasional
Sistem sosial internasional
KESIMPULAN
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, dengan memakai system demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia adalah Demokrasi pancasila, di mana rakyat turut serta dalam politik dengan memiliki hal politik masing-masing sesuai dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pemikiran yang jernih tentang sistim politik dan menanggapi aspirasi yang disuarakan rakyat, dapat mengerti dan mengetahui tentang perilaku politik yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan kita dapat mengetahui beberapa sistem politik.