Tanah Dan Persoalan Masyarakat Adat

Abstrak: Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ". Tanah sebagai salah satu kebutuhan dalam penyelenggaraan hidup manusia memiliki peranan yang sangat vital. Masyarakat Indonesia yang bercorak hidup agraris menggantungkan hidup sepenuhnya pada tanah. Tanah sebagai objek utama yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan kehidupan agraria baik yang berbentuk pengadaan lahan pertanian maupun perkebunan. Tanah juga menjadi landasan tolak ukur kesejahteraan dan kemapanaan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan. Tanah bantaran adalah tanah yang timbul di pinggiran atau di tengah sungai, danau atau laut akibat endapan lumpur, pasir yang di bawa oleh air, berlangsung terus-menerus. Tanah bantaran adalah tanah yang timbul secara alamiah yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir yang di bawah oleh air, yang berlangsung secara terus-menerus dan biasanya di percepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan. Penguasaan tanah negara di bantaran sungai aceh tidak dibenarkan secara hukum baik dalam pembangunan rumah atau pemanfaatan yang lainnya.karena akan mengakibatkan permasalahan yang berkelanjutan.seperti pengkamplingan harta warisan dari anak cucu.Tanah Negara dilarang Masuk dan Memanfaatkannya " secara jelas ini melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 167 (1) KUHP dihukum 8 Bulan Penjara dan Pasal 389 KUHP dihukum 2 Tahun 8 Bulan Penjara dan Pasal 561 KUHP dihukum denda. Bagi yang sudah menguasai tanah Negara di sekitar bantaran sungai Aceh tanpa izin resiko tanggung jawab sendiri, dalam arti di saat Negara membutuhkan maka konsekuensinya siap untuk memindahkan sendiri atau akan perusakan paksa oleh Negara. Kata Kunci: Penguasaan, Tanah Negara, Bantaran Sungai Aceh.

Religious ritual contains religion, culture and marine on Misool society. Among them is sea sasi. This ritual was conducted to maintain marine sustainability. Therefore, on the certain time they don’t harvest any kind of reosurces such as bia kapa, and other fishes. This practise shows aculturation between religion and tradition that choosen mostly on Misool Society. The dynamic encompass to sea sasi. This research findings shows Misool society extend the sasi as a must on certain periodical activities. It regulates before and after harvest time, around six months duration. Sea sasi ritual actually exited before Islam that perfomed for the God. Unfortunately, after Islam coming to the area, this culture aculturate and Islam is a contain of the acyivities such prophet praying, certain islamic ceremony. In addition, there is not any suspicios to present for the God because only Allah that have a right to request and pray for nowadays.

Lebih kurang 14 tahun terakhir terjadi perubahan besar pada tatanan hukum, politik dan sosial paska berakhirnya rezim Orde Baru. Perubahan hukum dimulai sejak amandemen UUD 1945 yang terjadi dalam empat (4) putaran perubahan, yaitu; (1) perubahan pertama pada tahun 1999 berhubungan dengan pembatasan kewenangan Presiden dan memperkuat kekuasaan DPR RI sebagai lembaga legislatif, (2) perubahan kedua pada tahun 2000 berhubungan dengan masalah wilayah Negara, Pembagian kekuasaan Pemerintah Daerah, penyempurnaan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR RI, dan ketentuan terperinci tentang Hak Asasi Manusia (HAM), (3) perubahan ketiga pada tahun 2001 berhubungan dengan Asas-asas landasan bernegara, kelembagaan Negara, dan hubungan antar lembaga Negara, serta ketentuan tentang Pemilihan Umum, terakhir; (4) perubahan keempat pada tahun 2002 berhubungan dengan kelembagaan Negara dan hubungan antar lembaga Negara, penghapusan DPA, tentang pendidikan dan kebudayaan, tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, serta aturan peralihan dan tambahan, Asshiddiqie (2009). Perubahan UUD 1945 tersebut adalah bagian dari Pembaruan Hukum di Indonesia yang diiringi dengan perubahan perundang-undangannya, baik pada level nasional sampai dengan daerah. Sayangnya, pada konteks pembaruan hukum sumber daya alam dan pengakuan hak-hak masyarakat adat ternyata belum bergerak seperti yang kita inginkan. Perubahan konstitusi yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat 2 dalam pengelolaan sumber daya alam ternyata dihambat oleh rezim perundang-undangannya yang sektoral dan pengakuan setengah hati hak masyarakat adat serta sentralisme pengelolaan sumber daya alam. Disisi lain, Perubahan sistem politik sentralistik ke desentralisasi mempengaruhi pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Desentralisasi adalah kritik terhadap sentralisasi yang mematikan potensi-potensi daerah dan kesatuan-kesatuan masyarakat adat dalam pengelolaan 1 Makalah disampaikan pada Musyawarah Adat : -Aplikasi Manajemen Suku dan Pemberdayaan Hukum Adat dalam Hukum Nasional,‖ di Kota Solok, 17-18 Maret 2012. Musyawarah Adat ini yang dilaksanakan oleh Organisasi Perantau Solok Saiyo Sekato atas dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan organisasi kemasyarakatan lain. 2 Pasal signifikan dalam amandemen UUD 1945 terhadap hak-hak masyarakat adat terlihat di Pasal 18 B ayat (2)-hasil Perubahan UUD 1945 yang kedua, tahun 2000-yang menjelaskan penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat dan pasal 28 I ayat (3) yang menjelaskan Hak Asasi Manusia atas masyarakat adat. Walaupun terdapat persyaratan-persyaratan dalam pasal ini terhadap hak masyarakat adat, paling tidak ada hak-hak konstitusional masyarakat adat. Untuk lebih jelas lihat Kurniawarman (2007) Kajian Hukum Peluang dan sumber daya alam. Celakanya, aras perubahan desentralisasi terhadap pengelolaan sumber daya alam belum signifikan. Berbagai sektor seperti kehutanan, pertambangan, dan sumber daya alam lainnya masih dalam dominasi sektor-sektor di pemerintahan pusat (departemen-departemen). Hal tersebut melahirkan jurang pemisah (gap) antara masyarakat adat dan pemerintah daerah dengan pemerintah, seperti terlihat dalam hal ; pertama; gap antara penguatan hak masyarakat adat melalui kebijakan daerah (Perda) terbentur dengan kebijakan-kebijakan nasional, misalnya pengakuan hak ulayat oleh Perda Propinsi Sumatera Barat no.6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (kemudian disebut ; Perda Tanah Ulayat) di kawasan hutan tidak efektif dilaksanakan. Kedua, mahalnya biaya dan sumber daya masyarakat adat untuk mengakses sumber daya alam di kawasan hutan melalui skema-skema kebijakan kehutanan, seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan dan lain-lain. Propinsi Sumatera Barat mengambil momentum desentralisasi dengan melahirkan dua kebijakan penting tentang keberadaan nagari yang mempunyai hak-hak tradisional (hak ulayat). Yaitu; Perda Propinsi Sumatera Barat no.2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Kemudian disebut ; Perda Nagari) dan Perda Tanah Ulayat. Dua perda ini mencoba mengintegrasikan sistem pemerintahan adat dengan sistem pemerintahan modern 3 dan mencoba memulihkan kembali hak-hak tradisionalnya, termasuk hak ulayat.

Bumi adalah tempat tinggal mahkluk hidup termasuk manusia. Tanah merupakan salah satu unsur yang terdapat di bumi kita dan merupakan unsur yang berguna bagi manusia. Sehingga tanah memang tida asing lagi bagi manusia. Bahkan memang tanah merupakan tempat berpijaknya kaki kita, tempat tumbuhnya tanaman atau tempat berdirinya suatu bangunan. Namun tanah kerap kali kurang dimengerti sebagai bagian dari alam yang memberikan hakekat hidup bagi manusia. Berikut adalah pengertian tanah menurut para ahli ahli tanah. 1. Tanah adalah bentukan alam, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, yang mempunyai sifat tersendiri dan mencerminkan hasil pengaruh berbagai faktor yang membentuknya di alam.

LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN: 1. Tentukan tanah timbunan dan pengaturan drainase yang akan digunakan 2. Tentukan dimensi awal dinding 3. Hitung gaya dan tegangan yang bekerja 4. Cek apakah kriteria desain dipenuhi, jika dipenuhi maka lanjutkan ke langkah ke-5. Jika tidak dipenuhi maka ulangi ke langkah 2. 5. Tentukan dimensi final, dan gambarkan diagram gaya

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Manajemen Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Akhir ini merupakan hasil yang belum sempurna, mengingat proses validasi data yang demikian banyaknya masih sedang berjalan. Namun pada laporan ini analisis substansi terhadap peraturan bangunan gedung yang menjadi sasaran kajian yakni sebanyak 167 kabupaten/kota dapat dijadikan sebagai penyimpulan bahwa perlu adanya tindaklanjut terhadap temuan/analisis tersebut. temuan/analisis tersebut yang kemudian dilakukan analisis persilangan terhadap operasionalisasi dimasing-masing kabupaten/kota juga menghasilkan tipologi-tipologi permasalahan di tiap kabupaten kota yang ada.
Perlu fasilitasi/pembinaan dari pemerintah pusat, dalam hal ini direktorat penataan bangunan dan lingkungan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita amanat undang-undang bangunan gedung kepada kabupaten dan kota yang mengalami berbagai kendala dalam implementasi undang-undang bangunan tersebut.
Yang menarik dan patut dijadikan sebagai percontohan adalah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kepulauan Riau (1), Provinsi Jawa Barat (1), Provinsi Jawa Tengah (1), yang telah menjalankan dengan bersusah payah namun berhasil dalam penerapan teknis dan administratif amanat undang-undang bangunan tersebut terutama komponen IMB, SLF, dan TABG.
Laporan ini merupakan hasil perpaduan buah pikiran DitPBL Cipta Karya dan Tim Ahli yang beranggotakan Herwin Siregar, Tiar Pandapotan Purba, Sandargo, Efdal, Azwar, Didi, Indranirwan, dan Gregi Sandi yang mengusahakan tersusunnya roadmap penyelenggaraan bangunan gedung yang dibina oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tiada gading yang tak retak, demikian kata akhir dari tim ahli. Masukan dan saran sangat diharapkan dan dapat disampaikan ke: [email protected].
Kata kunci pada pekerjaan ini adalah substansi, kelembagaan, IMB, SLF, TABG dan Pendataan Bangunan Gedung.

Dimana ada masyarakat adat, disitu ada peradilan adat Hedar Laudjeng (1960-2012) Pengantar Makalah ini dimulai dengan mengutip ungkapan dari almarhum Hedar Laudjeng dalam suatu kesempatan. 2 Katanya, "dimana ada masyarakat adat, disitu ada peradilan adat." Ungkapan tersebut mengikuti ungkapan terkenal dalam kajian hukum yang diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), Ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat di situ ada hukum). Bila dikembangkan, ungkapan Cicero tersebut juga berlaku kepada masyarakat adat dan hukum adat, yakni: Dimana ada masyarakat adat, disitu ada hukum adat. Karena setiap hukum membutuhkan lembaga peradilan, bagaimanapun sederhana bentuknya, termasuk pada masyarakat adat, maka sampailah kita kepada ungkapan Hedar Laudjeng: Dimana ada masyarakat adat, disitu ada peradilan adat.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Dalam penjelasan Pasal 18 UUD Tahun 1945 (sebelum amandemen) menyebutkan bahwa telah ada lebih kurang 250 zelfbesturende landschappen dan volksgemeenschappen, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan lain sebagainya, dimana daerah ini telah mempunyai susunan asli seperti pemerintahan dan lembaga-lembaga kemasyarakatannya sehingga hal ini dianggap istimewa. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah tersebut berikut dengan aturan-aturan yang beraku dalam masyarakatnya. Atas dasar tersebut Pemerintah menjamin keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Disadari bahwa keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau sebutan lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) untuk menjatuhkan pilihan pada bentuk negara kesatuan, dimana dalam negara kesatuan menuntut adanya homogenitas. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat hak tradisionalnya.
Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan  kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.
Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (local self government) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat.

Air yang ada di bumi terus bergerak dan berulang baik dalam bentuk air, uap air maupun es atau gletser. Proses pergerakan ini dinamakan siklus hidrologi, yaitu siklus yang paling banyak memberikan sumbangan air di bumi. Air yang ada di permukaan bumi seperti di laut, sungai, danau maupun pada tumbuhan akan mengalami proses penguapan karena adanya penyinaran matahari. Penguapan yang terjadi pada bada air secara langsung disebut evavorasi, penguapan pada tumbuhan disebut transpirasi, penguapan pada tanaman bersamaan dengan air permukaan dinamakan evavotranspirasi, serta penguapan air pada es di kutub dinamakan sublemasi.,  Air yang menguap ini akan membentuk awal dan pada akhirnya setelah melalui serangkaian proses akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk air hujan maupun salju yang dinamakan presipitasi. Air yang jatuh ke bumi sebagian ada yang menjadi air permukaan untuk dan sebagian lagi masuk ke pori-pori tanah menjadi air tanah. Proses inilah yang terus berlangsung dan terulang sampai saat ini.

Loksado adalah nama kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Disebut masyarakat adat Dayak Loksado karena ciri mereka berbeda dengan ciri Dayak lainnya. Meski Loksado ini termasuk pada Pegunungan Meratus, identitas mereka tidak dapat diseragamkan pada keseluruhan Dayak yang tinggal di Pegunungan Meratus. Makalah ini menceritakan tentang identitas Dayak Loksado dan juga praktik tenurial mereka di sana.

Awalnya, istilah politik dan hukum masyarakat adat atau masyarakat hukum adat terkait dengan istilah "Pribumi" dengan pembedanya sebagai "Eropa." Pembeda ini adalah respon dari kolonialisasi Belanda di Indonesia, Wignosoebroto, (2014) dan D"Andrea (2013). Pengertian yang sangat politis ini kemudian dikembangkan oleh sarjana-sarjana Eropa (khususnya Belanda) di masa Kolonial Belanda untuk merujuk pada kelompok-kelompok masyarakat asli sebagai "unit sosial yang relatif otonom dan terorganisir dari masyarakat pribumi" yang disebut dengan istilah rechtsgemeenschappen atau adat rechtsgemeenschappen dengan dua faktor utama keberlanjutan masyarakatnya, yaitu adanya representasi otoritas lokal yang khusus (kepemimpinan adat), dan adanya harta kekayaan komunal, terutama tanah dan wilayah adat.

Makalah ini diawali dari pemaknaan masyarakat adat dan lokal dalam dinamikanya secara sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Memahami pemaknaan masyarakat adat atau lokal dalam pemaknaan tersebut berguna untuk melihat karakter dan pola eksklusi sosial yang terjadi terhadap kelompok-kelompok masyarakat ini. Selain itu, diharapkan juga makalah ini mampu menjelaskan kebutuhan-kebutuhan mendasar untuk memecahkan masalah-masalah eksklusi sosial masyarakat adat dan lokal, sehingga tindakan-tindakan untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut tepat guna dan efektif.

This chapter discusses the phenomena of adat (customary) forest--i.e. the forest area that utilized by adat (indigenous) people--and the government efforts for forest conservation. This issue was discussed in connection with the inputs that would provided to the Legal Bureau of the Ministry of Environment and Forestry in regard to a proposal to amend the Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources, Biodiversity and their Ecosystems. This initiate was facilitated by ASLI (Asosiasi Sawit Lestari Indonesia) of Winrock International and assisted by the USAID.

The existence of adat comprises of three aspects that are interrelated with each other, namely the social aspect, i.e. adat (indigenous) community, the territorial aspect, i.e. adat (traditional) territory, and the legal aspect i.e. adat (customary) law. The problem is that each of these aspects is administered by different government sectors. It is said to be problematic because coordination, even communication, between sectors in Indonesia is often constrained by what is called 'ego-sectoral' (group spirit). So the government often seems incompetent in anticipating something that needs to be responded to in an integrated manner.

Furthermore, even though adat community is constitutionally eligible for their traditional rights to utilize forest resources within their traditional territorial area, it is found in the field the changes of socio-cultural values which gradually but surely converting adat community from a simple communal life to a more individualistic and materialistic lifestyles which making them more greedy in harvesting the forest resources. This change of way of life of the adat people poses a threat to forest conservation when the local adat wisdom to protect and maintain the sustainability of the forest is neglected by members of [the younger generation] adat community.

Keywords: Customary Forest, Conservation

[Note: my original writing is in Bahasa Indonesia. The English version is made by a translator]

Masyarakat adat adalah kelompok sosial yang mempunyai relasi yang kuat dengan alam. Alam adalah ruang hidup sekaligus kultural dan spiritual. Relasi dengan alam ini membentuk tata nilai, religiositas, dan budaya masyarakat adat yang organik dan khas.

Definisi dan pengertian dari Tanah adalah kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian besar daratan planet bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman dan sebagai tempat mahluk hidup lainnya dalam melangsungkan kehidupannya. Tanah mempunyai sifat yang mudah dipengaruhi oleh iklim, serta jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam jangka waktu tertentu.

Walaupun keberadaan Masyarakat Adat telah diakui dalam konstitusi 1 maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan 2 , namun sampai sekarang situasi pengabaian, pengucilan, dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia masih terus terjadi.

Indonesia adalah salah satu negara maritim terbesar di dunia. Banyak suku bangsa, hidup dengan memanfaatkan potensi bahari. Pemanfaatan ini tidak hanya dalam arti mengeksploitasi keragaman laut untuk menunjang hidup, tetapi bagaimana kehidupan masyarakat tradisional terpola dan terbentuk dalam relasi dengan kehidupan bahari. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan relasi yang kuat antara perahu atau dunia maritim dan kehidupan sosial masyarakat tradisional. Dalam hubungan dengan tema maritim dari tulisan ini saya merasa bersyukur telah mengikuti kuliah dari dua profesor saya di Ecoles des hautes études en Sciences Sociales (EHESS): Cecile Barraud, seorang yang menguasai antropologi maritim di bagian timur Indonesia, dan Pierre Yves Manguin, seorang arkeolog

Although the government recognition towards adat communities are ubiquitous, the adequate legal protection of adat tenure remains at its lowest level. From the Ministry's target on recognizing 6,53 Million Hectare adat forest, there is only 31.234 Hectare of adat forest that has been able to accomplish the recognition process. This situation implies that gaining a formal recognition as an adat community does not necessarily mean they can securely exercise their tenurial rights. This situation is a result of the legal framework that heavily relies on the subject-oriented approach in recognizing adat community. This approach comes with two main characters. First, it emphasizes to recognize the capacity of adat community to meet the conditions stipulated in the legislation. Second, it differentiates the recognition of the adat community and the administration of their rights. In other words, to be effectively granted, adat communities have to make additional resources-consuming-efforts to secure their land tenure. The recognition framework, thus, tends to become a formalization project, rather than addressing the diverse and fluid interest of adat community. This paper, therefore, examines why the subject-oriented recognition model fails to provide an actual benefit for adat tenure. Three cases used in this article provide an insight that this model tends to place the legal status of the community over their tenure security. This preference has driven the recognition as a negotiated and resources-consuming process. Lastly, the article also explores the possibility of an alternative framework that pays attention to the plurality of rights and tenure insecurity instead of legal status of the subject. This paper uses empirical data collected from the fieldwork in South Kalimantan (2015), Flores (2016) and East Kalimantan (2018).

Runtuhnya rezim orde baru membuka angin segar bagi desentralisasi sistem pemerintahan, semangat ini kemudian di tuangkan dalam TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber daya nasional yang berkeadilan ; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. TAP ini ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan menetapkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Peneitian ini menggambarkan proses intgrasi sosial masyarakat transmigran asal Bali. Mulai dari bagaimana mereka membuka lahan dan menerapkan budaya pertanian Bali di kampung transmigran, menjadi salah satu sentra lumbung padi di Kabupaten Kukar; hingga akhirnya harus menjadi kampung yang terkepung tambang.

permasalahan tentang tanah akan terus berkembang sesuai dengan jumlag populasi manusi dan semakin terkurasnya tanah baik secara volume atau kesuburan.maka perlu diketahui cara pemikikan bahkan cara orang lain bisa mengklain tanah. semua harus cerdas tentang tanah, sebagai harta yang paling sering diperebutkan. pendaftaran tanah hanya salahsatu dari kajian tentang tanah. semoga dapat memberi pencerahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam adalah  Petunjuk teknis  dan tahapan agar Hak Pengelolaan Otorita Batam berlaku, fakta yang terjadi selama ini Otorita Batam melanggar tahapan tahapan dalam peraturan ini sehingga banyak menimbulkan sengketa pertanahan di Batam.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas anugeraNya laporan akhir Dokumen Rekomendasi Teknis Kelayakan Lahan Untuk Pengembangan Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)  dapat diselesaikan dengan baik.
Didalam laporan ini, berdasarkan hasil pengkajian melalui penyusunan kriteria, sub kriteria, indikator dan parameter serta penilaian yang dilandasi dengan dukungan dokumen dari dinas teknis terkait dan survei lapangan yang dilakukan maka kelayakan kandidat yang memiliki total skor tinggi adalah Kandidat Tapos 1. Dibandingkan dengan kandidat lainnya, kandidat Tapos 1 memiliki kelayakan yang baik pada aspek administrasi dan lingkungan. Sehingga layak disebut sebagai lokasi paling layak diantara kandidat lainnya.
Para penentu kebijakan di Balai Besar PPT Kemenkominfo dapat membaca pada substansi profil kandidat, skor penilaian serta matrik persandingan antar kandidat yang akan memudahkan para penentu kebijakan untuk menetapkan lokasi pembangunan gedung sarana dan prasarana Balai Besar PPT Kemenkominfo yang baru.
Tim Narasumber ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berperan serta dalam upaya melengkapi berbagai dokumen hingga laporan ini dapat dimasukkan ke pejabat Balai Besar sebagai laporan akhir dan kelengkapan administrasi. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Depok yang turut memberikan saran dalam pekerjaan ini.

The implementation of the registration of customary land rights belonging to the customary community of the old village in Batam City aims to provide legal certainty for the holders of the rights. In formal juridical terms, the recognition and regulation of ulayat rights are regulated in Articles 3 and 5, including land registration of the ulayat land rights referred to in Article 19 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, which specifically regulates legal norms regarding land registration in Indonesia. This study uses a normative juridical research method to answer the problems studied through literature study. From the results of the research regarding the legal regulation of the registration of customary land rights belonging to the old village community in Batam, technically its implementation must be adjusted to the provisions of the Batam City Regional Regulation concerning the Batam City Spatial Plan, because some of the customary land rights in question are still in the status of Management Rights, which is controlled and registered in the name of the Batam Business Entity (BP Batam). The implementation of the said customary land registration activities has not been carried out properly, there are various obstacles in its implementation, namely there is no Batam City Government Regulation regarding the determination of the old village area in Batam City and the lack of commitment of some administrators of the Malay Traditional Institution to fight for and defend customary land rights.

Seiring dengan era desentralisasi, keran-keran yang tersumbat untuk memanifestasikan struktur politik lokal dan revitalisasi hak ulayat mulai mengalir kembali paska di sumbat oleh rezim orde baru. lahirnya UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah mejadi momentum yuridik bagi keleluasaan untuk membuat kebijakan yang menampilkan karakteristik daerah. Sumatera Barat merupakan daerah yang paling banyak memanfaatkan momemtum baru pembangunan hukum daerah tersebut. Hal ini dimulai dengan pengundangan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9/2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, diganti dengan Perda Sumatera Barat No. 2/2007. Perda tersebut pada intinya mencoba menghidupkan kembali model pemerintahan nagari (semangat kembali ke Nagari) yang pernah ada di Sumatera Barat. 2 1 Laporan Penelitian ini disampaikan dalam seminar hasil riset pemulihan hak ulayat masyarakat hukum adat, 28 mei 2009 di Pangeran Beach Hotel, Padang. 2 Dalam pembahasan Ranperda Pemerintanah Nagari tahun 2000, Gunernur Sumatera Barat menyampaikan nota yang menyebutkan bahwa model pemerintahan desa yang seragam dan sentralistik kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan bersama masyarakat di daerah. Disamping itu, pemerintahan desa membuat renggangnya ikatan-ikatan sosial yang memudahkan konflik mengenai tanah ulayat, harta pusaka dan batas teritorial. Hal ini karena ada pemisahan antara urusan administrasi oleh pemerintah desa dengan urusan adat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lihat Rikardo, Ibid. Hal 172.

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan salah karunia Tuhan Yang Maha esa. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia. Manusia hidup dan berkembang biak serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga setiap manusia berhubungan dengan tanah. Begitu urgennya tanah dalam hubungannya dengan kehidupan manusia, maka oleh Ter Haar (Sri Susyanti, 2010:1) dijelaskan bahwa tanah merupakan temppat tinggal, tanah memberikan kehidupan dan penghidupan, tanah dimana manusia dimakamkan dan hubungannya bersifat magis-religius.
Dalam hukum positif Indonesia, hukum tanah nasional berpedoman pada Undang Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA, merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia, adapun tujuan dari UUPA itu sendiri sebagaimana yang dicantumkan dalam Penjelasan Umumnya adalah :
1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Berdasarkan tujuan pokok UUPA tersebut di atas diatur macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum. Menurut Pasal 16 UUPA, hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan atau badan hukum adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain sebagainya.
Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA), sedangkan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu (paling lama enampuluh tahun), guna perusahaan pertanian (perkebunan), perikanan atau peternakan (Pasal 28), dan hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35).
Terhadap hak-hak atas tanah tersebut di atas, undang-undang mewajibkan kepada pemegang hak untuk mendaftarkannya. Menurut Pasal 19 UUPA, untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan haknya, serta pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Berbagai permasalahan timbul mengenai implementasi dari UUPA tersebut. Hak-hak tanah pada khususnya hak milik seringkali terjadi perselisihan karena adanya kasus sertifikat ganda yang kerap kali terjadi di kalangan masyarakat.