Papers by deliberatif jurnal
Abstrak: Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 m... more Abstrak: Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ". Tanah sebagai salah satu kebutuhan dalam penyelenggaraan hidup manusia memiliki peranan yang sangat vital. Masyarakat Indonesia yang bercorak hidup agraris menggantungkan hidup sepenuhnya pada tanah. Tanah sebagai objek utama yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan kehidupan agraria baik yang berbentuk pengadaan lahan pertanian maupun perkebunan. Tanah juga menjadi landasan tolak ukur kesejahteraan dan kemapanaan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan. Tanah bantaran adalah tanah yang timbul di pinggiran atau di tengah sungai, danau atau laut akibat endapan lumpur, pasir yang di bawa oleh air, berlangsung terus-menerus. Tanah bantaran adalah tanah yang timbul secara alamiah yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir yang di bawah oleh air, yang berlangsung secara terus-menerus dan biasanya di percepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan. Penguasaan tanah negara di bantaran sungai aceh tidak dibenarkan secara hukum baik dalam pembangunan rumah atau pemanfaatan yang lainnya.karena akan mengakibatkan permasalahan yang berkelanjutan.seperti pengkamplingan harta warisan dari anak cucu.Tanah Negara dilarang Masuk dan Memanfaatkannya " secara jelas ini melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 167 (1) KUHP dihukum 8 Bulan Penjara dan Pasal 389 KUHP dihukum 2 Tahun 8 Bulan Penjara dan Pasal 561 KUHP dihukum denda. Bagi yang sudah menguasai tanah Negara di sekitar bantaran sungai Aceh tanpa izin resiko tanggung jawab sendiri, dalam arti di saat Negara membutuhkan maka konsekuensinya siap untuk memindahkan sendiri atau akan perusakan paksa oleh Negara. Kata Kunci: Penguasaan, Tanah Negara, Bantaran Sungai Aceh.
The determination of the firts Ramadhan and Shawwal is always different in Indonesia, this is due... more The determination of the firts Ramadhan and Shawwal is always different in Indonesia, this is due to the many authorities that implement the determination. This paper examines the obedience to the government in the determining of first Ramadan and Holiday in Indonesia according to the hadist. After reviewing the hadits of early Ramadhan and holidays and also data on the determination of the firts Ramadhan and Shawwal by the Ministry of Religious of RI, it can be concluded that in the haditts perspective show that the government has autoriti in the determination of the beginning of Ramadhan and The holyday. So that Muslimsare ordered to perform the worship in a congregation. While in the context of Indonesia, the authority is not only given to the Ministry of Religious of RI but also to other institutions, therefore the observance of the results of the determination of Ministry of Religious Affairs is not an absolute. Abstrak: Penetapan awal Ramadhan dan hari raya selalu terjadi perbedaan di Indonesia, hal ini terjadi karena banyaknya otoritas yang melaksanakan penetapan tersebut. Tulisan ini mengkaji tentang ketaatan kepada pemerintah dalam penetapan awal Ramadhan dan hari raya di Indoensia menurut hadist. Setelah menelaan hadist-hadist penentuan awal Ramadhan dan hari raya serta data-data tentang penentuan awal Ramadhan dan hari raya oleh Kementerian Agama RI, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hadist pemerintah mempunyai otoritas dalam penentuan awal Ramadhan dan hari raya, serta umat Islam diperintahkan untuk menjalankan ibadah tersebut secara berjamaah. Sedangkan dalam konteks Indonesia, otoritas tersebut tidak hanya diberikan kepada Kementerian Agama RI tetapi juga kepada institusi-institusi lainya, oleh karena itu ketaatan kepada hasil penetapan Kemenetrian Agama tidaklah bersifat mutlak. Kata Kunci: Awal Ramadhan, hari Raya, ketaatan, otoritas.
This research is a field research by using descriptive evaluative method and philosophical normat... more This research is a field research by using descriptive evaluative method and philosophical normative approach to empirical data by considering answers from interviews both from alumni and graduate users (stakeholder). The results of this study reveal that the way to realize the curriculum within the Faculty of IAIN Malikussaleh Syariah in accordance with the needs of stakeholders is to conduct curriculum development. In general, Syari'ah curriculum is in accordance with the needs of the community, but there are some courses that do not support the work of alumni in the community. This requires reinforcement of the profession deepening courses, how to reproduce the lab in the college courses and add proficient in-depth profession required in accordance with the development of modern society. The relevance of the curriculum to the needs of the community can be seen in two ways covering the curriculum relevance in the Shari'ah Department to the Life skill of the work according to the educational background and the relevance of the course to the work required by the appropriate stakeholder of the educational background. Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif evaluatif dan pendekatan normatif filosofis terhadap data empirik dengan mempertimbangkan jawaban dari wawancara baik yang berasal dari alumni maupun pengguna lulusan (stakeholder). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa langkah untuk mewujudkan kurikulum di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Malikussaleh sesuai dengan kebutuhan stakeholder adalah dengan melakukan pengembangan kurikulum. Secara umum, kurikulum Fakultas Syariah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun ada beberapa mata kuliah yang tidak mendukung kiprah alumni di masyarakat. Hal tersebut memerlukan penguatan terhadap mata kuliah pendalaman profesi, caranya dengan memperbanyak praktikum pada mata kuliah-mata kuliah tersebut dan menambah mata kuliah pendalaman profesi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dapat dilihat dari dua cara meliputi relevansi kurikulum di Fakultas Syariah terhadap Life skill pekerjaan yang sesuai latar belakang pendidikan dan relevansi mata kuliah terhadap pekerjaan yang dibutuhkan oleh stakeholder yang sesuai latar belakang pendidikan.
The Marriage Act recognizes two kinds of childhood status: legitimate and unmarried children. As ... more The Marriage Act recognizes two kinds of childhood status: legitimate and unmarried children. As explained in Article 42 that a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage. While outsiders are stated in Article 43 that the child born outside of marriage only has a civil relationship with his mother and his mother's family. Legitimate children are legally perfectly civilized with both parents. While the married offspring born of siri marriage (not recorded) only have a civil relationship with his mother and his mother's family only. In Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection which has a principle of non-discrimination so that the law does not distinguish between children born from parents whose marriage is recorded or not registered because with the difference the child's rights are not obtained especially the right of the child to get the relationship Civility perfectly with both parents. Abstrak: Undang-Undang Perkawinan mengakui dua jenis status anak-anak: anak yang sah dan anak di luar perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang sah secara hukum memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya. Sedangkan keturunan yang yang lahir dari pernikahan siri (tidak tercatat) hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memiliki prinsip non-diskriminasi sehingga undang-undang tersebut tidak membedakan antara anak yang lahir dari orang tua yang perkawinannya tercatat atau tidak terdaftar karena perbedaan hak anak tidak diperoleh terutama hak Anak untuk menjalin hubungan dengan baik dengan kedua orang tuanya. Kata Kunci: Nikah Siri, Anak
There are some different opinions about the discourse of Nikah Siri criminalization that due to N... more There are some different opinions about the discourse of Nikah Siri criminalization that due to Nikah Siri is official and valid under Islamic jurisprudence. However, it is seen as unregistered marriage under Indonesia governmental law and has caused many problems for people who are engaged with it. This research aims to find out the fundamental problems and the perspectives of religious law towards criminalization of the perpetrators Nikah Siri. In order to answer the problems, the researcher collects the literature reviews based on primary and secondary data. Both data is analyzed by descriptive method. According to the results, the government can criminalize the perpetrators of Nikah Siri by jarimah ta " zir. It is done to prevent the practice that will impact for other people. This prevention is called by saddudz az-zari " ah. Abstrak: Wacana pemidanaan pelaku nikah siri terdapat perbedaan pendapat karena Nikah siri sah dan halal secara hukum Islam, akan tetapi nikah siri menurut UU perkawinan di Indonesia adalah illegal dan banyak menimbulkan masalah dan kemudharatan bagi pelaku nikah siri. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, pandangan hukum Islam terhadap wacana pemidanaan pelaku nikah siri. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan kajian kepustakaan dengan data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut dianalisis dengan mengunakan metode deskriptif. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan pemerintah dapat memidanakan pelaku nikah siri dengan jarimah ta " zir. Dengan pertimbangan memidanakan pelaku nikah siri untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain. Upaya pencegahan tersebut disebut saddudz az-zari " ah. Kata kunci: nikah siri, hukum islam, Ta " zir Pendahuluan Sebuah pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun nikah, yaitu calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali mempelai perempuan, dua orang saksi, dan ijab qabul, serta memenuhi syarat-syarat nikah. Yaitu syarat calon suami yang meliputi beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan. Syarat calon istri yang meliputi beragama (meskipun yahudi atau nasrani), perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Syarat wali nikah yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian.
Perkembangan tindak pidana perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan transnasional, membuat ... more Perkembangan tindak pidana perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan transnasional, membuat pemerintah Indonesia mengambil suatu langkah kebijakan penegakan hukum pada tahun 2007 yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari uraian diatas maka penulis ingin mencaritahu bagaimana Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia serta bagaimana hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia saat ini.oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana Pertanggungjawaban Pidana dalam tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia serta bagaimana hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia saat ini. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, serta hukum yang akan datang (Puturistik). Didalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berprilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penulisan ini berdasarkan dengan norma kabur karena dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang dapat menimbulkan interpretasi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan pengaturan mengenai hal tersebut dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2007. Bahan hukum yang digunakan bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa yang digunakan yakni dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research).
Perkara perceraian merupakan suatu perkara yang tiada habis-habisnya untuk dibahas. Bahkan angka ... more Perkara perceraian merupakan suatu perkara yang tiada habis-habisnya untuk dibahas. Bahkan angka perceraian terus meningkat tajam, salah satunya adalah perkara cerai gugat yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Tulisan ini ingin meneliti faktor-faktor penyebab tingginya gugat cerai. Jenis penelitian dalam tulisan ini digolongkan kepada case study research (penelitian kasus) dengan mengadakan penelitian langsung di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh untuk mencari data yang diperlukan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat benar atau salah berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan faktor- faktor penyebab cerai gugat ialah tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, gangguan pihak ketiga (selingkuh/poligami), cemburu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan campur tangan pihak lain.
There are some different opinions about the discourse of Nikah Siri criminalization that due to N... more There are some different opinions about the discourse of Nikah Siri criminalization that due to Nikah Siri is official and valid under Islamic jurisprudence. However, it is seen as unregistered marriage under Indonesia governmental law and has caused many problems for people who are engaged with it. This research aims to find out the fundamental problems and the perspectives of religious law towards criminalization of the perpetrators Nikah Siri. In order to answer the problems, the researcher collects the literature reviews based on primary and secondary data. Both data is analyzed by descriptive method. According to the results, the government can criminalize the perpetrators of Nikah Siri by jarimah ta’zir. It is done to prevent the practice that will impact for other people. This prevention is called by saddudz az-zari’ah.
Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad is the second caliph of Jemaat Ahmadiyah Qadian, he has tried to d... more Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad is the second caliph of Jemaat Ahmadiyah Qadian, he has tried to develop the community to the whole world including the island of Sumatra. Basyiruddin’s thought charged controversy like believing that Jesus had died, opening the door of prophethood and believes that Mirza Ghulam Ahmad as a prophet. This article aims to examine the influence of these ideas in Sumatra. Regions that were the focus of the study was Aceh, West Sumatra and North Sumatra. This study used the library and interviews. The results of this study found that Basyiruddin’s thought opposed by public, prominent scholars and government of Sumatera, because it was on the contrary to fundamentals of Islamic religion. Therefore, this thoughts did not have a significant effect on Sumatra.
Hubungan kerja yang terjadi antara buruh dengan pengusaha yang timbul karena adanya suatu perjanj... more Hubungan kerja yang terjadi antara buruh dengan pengusaha yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja sebenarnya secara teoritis merupakan hak pengusaha dan hak pekerja untuk memulai maupun mengakhirinya. Akan tetapi bagi pekerja hubungan hukum yang terjadi dengan pengusaha selalu berada dalam hubungan subordinatif atau hubungan di mana kedudukan pekerja lebih rendah dari pengusaha atau majikan.Tulisan ini menganalisa apakah penggunaan tenaga outsourcing pada bank BUMN dikota Langsa telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode normative empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca.
Kata Kunci : Pekerja/buruh outsourcing dan Perlindungan Hukum
Islamic economics is a science that combines economics with the principle of Sharia. The developm... more Islamic economics is a science that combines economics with the principle of Sharia. The development of Islamic economic thought has begun from the time of the Prophet Muhammad. In writing this article aims to find out the economic scholars of Islam and their contribution in its development. The author distributes Islamic economic scholars in two categories Classical and Contemporary. In the classical Islamic economic scholars include; Zayd ibn ‘Alī, Abū Ḥanīfa, Abū Yūsuf, al-Ghazālī, Ibn Taimiyah, Ibn Khladun, Ibn Qayyim, Shah Wali Allāh al-Naḍwī, Muhammad Abduh and Muhammad Iqbal. When Contemporary Islamic economic scholars are distributed in 3 categories, Iqtiṣādunā (Baqir al-Sadr), Mainstream (Muhammad Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Heider Naqvi and Monzer Kahf), and Alternative (Timur Kuran).
Based on the theory of the hierarchical structure of the legal system, states that the legal syst... more Based on the theory of the hierarchical structure of the legal system, states that the legal system is a tiered and layered in a structure (hierarchy). This paper discusses application of hierarchy of Laws and Regulations in Indonesia. The results confirm that the implementation of hierarchy of laws and regulations has been employed in the legal system following the Indonesian state administration system. UUD 1945 (amendment) explicitly mentions the existence of hierarchy of laws and regulations through institutions examining the hierarchy of laws and regulations, namely the Constitutional Court and Supreme Court, as well as the Laws concerning the hierarchy of laws and regulations.
This paper aims to review the acts of terrorism as an ‘extraordinary crime’ in the perspective of... more This paper aims to review the acts of terrorism as an ‘extraordinary crime’ in the perspective of the international and national law. The approach methodology of this research usesthe juridical normative methodology which is conducted by analyzing and reviewing the international conventions on terrorismand theanti terrorism law in Indonesia specially the Act No. 15/2003 on Combating Terrorism Acts. Terrorism has become one of the national threat for Indonesia and for the world globally because it destroyed civilians people physically and mentally. Terrorism often occurred in the international and national scope, which has negative impacts for the stability and the security in Indonesia. In an effort to counter the acts of terrorism, Indonesian government has ratified several anti terrorism conventions. Indonesian government also has declared its commitment to combat all forms of terrorism acts which has been set in the Act No. 15/2003 on Combating Terrorism Acts. One of the considerations in the creation of the anti terrorism law in Indonesia is because the acts of terrorism has its own characteristic which isvery different from other ordinary crimes and causes it to be categorized as an ‘Extraordinary crime’.
DEWAN REDAKSI “DELIBERATIF” JURNAL ILMIAH HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAINS CUT NYAK DHIEN L... more DEWAN REDAKSI “DELIBERATIF” JURNAL ILMIAH HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAINS CUT NYAK DHIEN LANGSA
Jurnal deliberatif menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil penelitian dan pengab... more Jurnal deliberatif menerima naskah/tulisan, baik dalam bentuk artikel hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat (research and community development papers), artikel ulasan (review), dan resensi buku (book review), baik dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris
Uploads
Papers by deliberatif jurnal
Kata Kunci : Pekerja/buruh outsourcing dan Perlindungan Hukum
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAINS CUT NYAK DHIEN LANGSA
Kata Kunci : Pekerja/buruh outsourcing dan Perlindungan Hukum
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAINS CUT NYAK DHIEN LANGSA