Penanggulangan

Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia karena diperlukan antara lain untuk rumah tangga,  industri  dan pertanian dan meningkatkan derajat  kesehatan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  harus  diperhatikan  kualitas  dan kuantitas. Kualitas air mudah diperoleh karena adanya siklus hidrologi yaitu siklus alamiah yang memungkinkan tersedianya air permukaan dan air laut. Namun  pertumbuhan  penduduk  dan  kegiatan  manusia  jelas  menyebabkan pencemaran air sehingga kualitasnya sulit diperoleh .
Air  bersih  yang  memenuhi  syarat  kesehatan  harus  bebas  dari pencemaran, sedangkan air minum harus memenuhi standar yaitu persyaratan fisik,  kimia  dan biologis,  karena air  minum yang tidak memenuhi  standar kualitas dapat menimbulkan gangguan  kesehatan. Escherichia coli merupakan indikator pencemaran air.  Hal  yang menyebabkan menurunnya  kualitas air sumur gali diantaranya jumlah Escherichia coli pada air sumur diluar ambang batas maksimum.  Kandungan Escherichia coli pada air sumur yang dipakai mempunyai  peranan  besar  dalam penularan  berbagai  penyakit.  Keadaan kualitas  air  yang jelek dan manajemen pengaturan limbah padat  (manure) maupun limbah cair (air buangan) yang kurang memadai,  letak sumur yang terlalu  dekat  (+2  m)  dengan  tumpukan  kotoran  hewan  (manure)  dan pembuangan tinja, pada dasarnya disebabkan oleh ketidakcermatan manusia dalam mengatur kebersihan. Kebutuhan  air  untuk  minum  (termasuk  untuk  masak)  air  harus mempunyai persyaratan khusus agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit  bagi manusia, Menurut hasil penelitian dikatakan bahwa bakteri  pathogen air  minum adalah bakteri  Escherichia coli, ini cukup membahayakan bagi kesehatan anak. Air minum yang  terkontaminasi  bakteri  Escherichia  coli  dapat  menyebabkan penyakit gangguan saluran pencernaan sehingga menyebabkan diare. Menurut standart Nasional Indonesia (SNI) syarat  Escherichia coli  dalam minuman (nol) koloni per 100 ml.

Psikologi sosial berperan dalam menginspirasikan kita untuk melakukan modifikasi-modifikasi, pembongkaran dan pembangunan  variabel-variabel lingkungan fisik maupun sosial, sedemikian sehingga lingkungan itu kondusif bagi orang untuk hidup dan berperilaku sejauh mungkin dari risiko bahaya napza dan/atau penggunaannya.

Kemiskinan merupakan masalah utama yang harus dihadapi dalam pembangunan wilayah, termasuk Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, dimana hal tersebut menjadi alasan mengapa Surabaya harus menghadapi masalah seperti kemiskinan. Hal tersebut terjadi pula karena didukung dengan masalah jumlah penduduk pengangguran yang meningkat akibat dari urbanisasi penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Surabaya memiliki angka kemiskinan sebesar 4,51% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 130 ribu jiwa pada tahun 2019 serta garis kemiskinan sebesar 567.474 rupiah. Walaupun angka kemiskinan Kota Surabaya sempat meningkat di tahun 2015 dengan angka kemiskinan sebesar 5,82% , Kota Surabaya berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan hingga tahun 2019 secara perlahan. Namun demikian, permasalahan kemiskinan masih perlu diselesaikan secara tuntas. Hal ini juga didukungnya dengan data aplikasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tahun ini yang mencapai 600 ribu jiwa lebih. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah Kota Surabaya telah berupaya dengan dilaksanakannya program-program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya dengan dilakukannya program penanggulangan kemiskinan yang memanfaatkan pemberdayaan masyarakat yaitu program PNPM Mandiri Perkotaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan). Menurut John Friedman, pemberdayaan dapat diartikan sebagai peroleh kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Maka dari itu, program PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat secara mandiri mampu membuat suatu program berdasarkan kebutuhan masyarakatnya sendiri dengan memiliki tiga bidang sasaran, yaitu infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Kelurahan Morokrembangan di Kecamatan Krembangan menjadi salah satu wilayah Kota Surabaya yang mengimplementasikan program PNPM Mandiri Perkotaan. Wilayah ini merupakan bagian dari Surabaya bagian utara yang saat itu merupakan wilayah termiskin di wilayah Surabaya. Melalui program ini, terdapat tiga sasaran yang dicapai yaitu perbaikan lingkungan, perbaikan sumber daya manusia, serta perbaikan dan pengembangan usaha masyarakat. Program PNPM pada kelurahan ini dikendalikan dan diawasi oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Morosejatera dan diikuti oleh masyarakat di keluraha Morokembrangan dengan visi yaitu terwujudnya masyarakat madani, yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif, dan mandiri. Dalam pelaksanaanya, program yang dilaksanakan dalam PNPM tersebut yaitu pemberdayaan sosial, ekonomi dan lingkungan. Program pemberdayaan sosial yaitu dilakukannya sosialisasi program seperti kegiatan pelatihan pembuatan sprei, sapu, sabun aroma, kue-kue, dan lain-lainnya. Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu berbasis pada pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat kelurahan yang dananya bersumber dari pemerintah. Sedangkan untuk program pemberdayaan lingkungan difokuskan pada pembangunan infrastruktur di kelurahan Morokrembangan dan juga sosialisasi agar masyarakat mengetahui informasi perkembangan infrastruktur. Proses pelaksanaan program pemberdayaan tersebut, program PNPM di kelurahan dinilai efektif, dimana komunikasi, sikap pelaksana, dan dukungan kelompok sasaran yang merupakan komponen penting dalam program berjalan dengan baik. Berdasarkan tujuannya, program PNPM ini berjalan sesuai dengan tujuannya,

Rata-rata luas areal pertanaman tembakau di Indonesia sekitar 200 ribu hektar per tahun. Dari luas tersebut, sebagian besar (48%) berada di Provinsi Jawa Timur, kemudian sekitar 24% berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sisanya tersebar di provinsi lainnya. Peran komoditas tembakau dan industri hasil tembakau sangat besar dalam menyumbang pendapatan nasional dan penyedia lapangan kerja. Penerimaan negara tahun 2007 sebesar Rp42 triliun dan besarnya devisa Rp1,9 triliun. Tenaga kerja yang dapat terserap mulai dari petani tembakau sampai dengan tenaga jasa transportasi rokok sekitar 6,4 juta tenaga kerja. Kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam agribisnis tembakau adalah belum tepatnya waktu tanam, benih unggul bermutu, dan pemilihan lahan yang tidak sesuai untuk memperoleh hasil dan mutu tinggi. Sedangkan kendala-kendala nonteknis meliputi kampanye antirokok, pergeseran selera konsumen, meningkatnya harga bahan bakar minyak tanah (BBMT). Strategi untuk menanggulangi permasalahan dilakukan dengan menetapkan kebijakan dasar dan operasional. Kebijakan dasar diarahkan untuk mengatur atau memfasilitasi pengembangan jenis-jenis tembakau berdasarkan kegunaannya. Langkah-langkah operasional yang diupayakan adalah diversifikasi usaha tani, diversifikasi produk, dan kemitraan antara petani dengan pengelola tembakau dan atau industri rokok.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sejalan dengan itu tinggi pula tingkat ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang menimbulkan banyaknya masalah sosial di dalam negeri ini. Salah satu contoh dari masalah sosial itu ialah ramainya kegiatan pergelandangan, dan tidak sedikit dari pergelandangan itu dilakukan oleh orang-orang yang menyandang psikotik (gangguan jiwa) yang tidak diketahui identitasnya.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui upaya penal dan non-penal yang dilakukan oleh UPT Panti Karya dan mengetahui perlindungan terhadap gelandangan psikotik. Upaya penal dan non-penal menitikberatkan keluarga sebagai pelaku penelantaran dalam rumah tangga, sedangkan perlindungan menitikberatkan gelandangan psikotik sebagai korban penelantaran dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang didukung dengan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis hasil penelitian yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah yang memuat aturan tindakan penelantaran dalam rumah tangga; dan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang memuat aturan tentang gelandangan psikotik. Ada pula Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang mengatur tentang UPT Panti Karya, yang menyediakan pelayanan bagi gelandangan psikotik di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan HIV dan AIDS yang telah
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di Kecamatan Maritengngae dan untuk
menggambarkan pengaruh implementasi kebijakan terhadap penanggulangan HIV dan AIDS dengan
menggunakan beberapa indikator untuk mengukur implementasi kebijakan, yaitu indikator ketetapan kebijakan,
pelaksana, target, lingkungan dan indikator ketetapan proses. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kuantitatif. Teknik penarikan sampel yaitu purposive sampling, dengan menggunakan rumus Yamane. Metode
pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, quesioner (angket) dan teknik kepustakaan. Teknik
analisis data yaitu data yang telah terkumpul dilakukan analisis regresi Sederhana dengan bantuan program
SPSS 21 for windows. Hasil analisis berupa statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis
regresi Sederhana dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada variabel implementasi kebijakan
masing-masing indikator mendapatkan nilai persentase, yaitu, indikator ketetapan kebijakan berada pada
kategori pernah atau sebesar 31,2%, indikator ketetapan pelaksana berada pada kategori pernah atau persentase
sebesar 29,8%, indikator ketetapan target berada pada kategori pernah atau persentase sebesar 35,8% dan
indikator ketetapan lingkungan berada pada kategori pernah atau persentase sebesar 31,5%, indikator ketetapan
proses berada pada kategori pernah atau persentase sebesar 38,2%. Pada variabel penanggulangan HIV dan
AIDS, upaya pencegahan berada pada kategori pernah dengan persentase sebesar 39%, upaya penanganan
berada pada kategori pernah dengan persentase sebesar 28,4% dan upaya rehabilitasi berada pada kategori
pernah dengan persentase sebesar 25,6%. Implementasi Kebijakan Pemerintah berpengaruh terhadap
Penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sebesar 50,2%
dan Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori cukup baik

Developments organized by these regions are regional in nature, as a realization of development planning in accordance with development priorities at the regional level as part of the implementation of autonomous government decentralization. In order to support the implementation of economic development goals in the regions, local governments are required to have the ability to meet the needs of these regional expenditures, namely by optimizing local revenue (PAD). is the establishment of a retribution policy through an accountable collection system with the use of information technology so that it is easily controlled and supervised by all parties and transparent that can be accountable to the public through the application of a book system that can be monitored by all parties, providing strict sanctions in accordance with the laws and regulations. applicable regulations as well as applicable regional regulations related to taxes and levies in order to provide a deterrent effect for those who abuse their authority. The need for supervision of officers in the field. Local governments that do not yet have electronic-based retribution services need to immediately prepare electronic services in collecting market retributions through e levies in the context of efficient, transparent and accountable management of market retributions. Increased supervision of the Regional Government in the management of user fees so that it is optimal in providing income for Regional Original Income and the realization of a prosperous society and good governance.