Papers by Frans Simangunsong
Jurnal restorative justice, Dec 5, 2023
JHP17
Dalam penelitian ini bertujuan mencari tahu jaminan tenaga kerja untuk mendapat pekerjaan tetap ... more Dalam penelitian ini bertujuan mencari tahu jaminan tenaga kerja untuk mendapat pekerjaan tetap pasca omnibus law bagi tenaga kerja kontrak pasca pengubahan ketentuan masa jangka waktu PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan pelaksananya. Dalam penelitian yang ini menggunakan metode penelitian normatif. Pada awalnya, ketentuan jangka waktu PKWT termuat pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang kemudian ketentuan itu dihapus dan dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 serta diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 sebagai aturan pelaksananya. Pengubahan jangka waktu PKWT ini menimbulkan beberapa kerugian bagi tenaga kerja kontrak sehingga mengancam hak asasi manusianya seperti kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Perubahan jangka waktu PKWT menjadi lebih lama dan tidak adanya jaminan tenaga kerja kontrak untuk mendapat jaminan pekerjaan yang secara menetap. Sehingga kerugian yang dihasilkan ini, memberikan dampak pada k...
Aksiologi, May 23, 2023
Tujuan dari penulisan jurnal ini, untuk melakukan penelitian serta mendeskripsikan urgensi penggu... more Tujuan dari penulisan jurnal ini, untuk melakukan penelitian serta mendeskripsikan urgensi penggunaan Narkotika golongan I (ganja) sebagai terapi pengobatan yang ditinjau dari perspektif undang-undang kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statue approach), pendekatan kosentual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) yang dimana berbagai literatur yang terkait didalam penelitian ini sebagai data sekunder yang akan memperkuat argumentasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis ketentuan dari penggunaan ganja medis yang di kategorikan sebagai Narkotika Golongan I tersebut untuk keperluan pelayanan medis di negara Indonesia secara spesifik tidak diatur di dalam undang-undang Kesehatan, akan tetapi hanya sebatas pada pengaturan narkotika secara umum sebagaimana yang diatur pada undang-undang kesehatan. Akan tetapi melihat dari manfaat serta nilai guna ganja medis yang telah dilakukan penelitian sebelumnya oleh ahli di luar negeri, tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia dalam hal ini juga melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kemanfaatan dari ganja medis sebagai terapi pengobatan.
Adanya UU Cipta Kerja yang baru tidak serta merta membuat produk hukum yang baik dan dapat diteri... more Adanya UU Cipta Kerja yang baru tidak serta merta membuat produk hukum yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat merupakan mutlak adanya harus berlaku di dalam sistem perundang undangan di Indonesia. Adanya UU Cipta Kerja tentang pengadaan bank tanah sebagaimana dimaksud apabila dilihat di dalam putusan MK NO.91/PUU-XVIII/2020 memiliki banyak konsekuensi hukum diantaranya bank tanah merupakan salah satu kebijakan strategis dimana kebijakan strategis dan berdampak luas itu harus ditangguhkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian diketahui bahwa mendorong adanya perubahan yang mendasar dan segera terhadap UU Cipta Kerja. Hal tersebut, secara praktis, agar tujuan-tujuan idealis yang ingin dicapai dari hadirnya UU Cipta Kerja dapat tetap terlaksana sekaligus meminimalisasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan dengan menghindari 'sanksi' dari MK berupa putusan inkonstitusional terhadap UU Cipta Kerja Perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Kata kunci: Analisis putusan, bank tanah, cipta kerja Abstract The existence of a new Job Creation Law does not necessarily create a good legal product and can be accepted by the public, it is an absolute must that it must apply in the legislative system in Indonesia. The existence of the Job Creation Law regarding the procurement of a land bank as referred to in the Constitutional Court's decision NO. 91/PUU-XVIII/2020 has many legal consequences, including the land bank, which is one of the strategic policies where strategic and broad-impact policies must be suspended. The research method used in this research is normative legal research. In this study, several approaches were used, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. As for the results of the study, it is known that the Constitutional Court's Decision No. 91/PUU-XVIII of 2020 encourages fundamental and immediate changes to the Job Creation Law. This is, in practice, so that the idealistic goals to be achieved from the presence of the Job Creation Act can be carried out while minimizing the negative consequences caused by avoiding the 'sanctions' from the Constitutional Court in the form of unconstitutional decisions on the Job Creation Law.
SHS web of conferences, 2018
The diversion process is carried out through deliberations involving children and their parents, ... more The diversion process is carried out through deliberations involving children and their parents, community counselors, and professional social workers, which is carried out with a restorative justice approach. In the paper, the author puts legal concepts incorporation are positive norms in the national legal system and concepts are symbolic meanings manifestations on social behavior as visible interactions. This study uses a research method with a juridical empiric research approach, directed to obtain secondary data and primary data sourced from library materials and from legislation implementation. Law No.11/2012 concerning the Children Criminal Justice System has considered aspects in the Criminal Law Politics, especially the formation of criminal legislation with regard to aspects of social defense and social welfare. The diversion policy is in line with the values of Indonesian society's legal culture through Law No.11/2012 functions as a social engineering tool. Law No.35/2009 concerning Narcotics, explains generally about criminal sanctions for narcotics intermediaries but does not specifically regulate criminal sanctions for children who are narcotics couriers. The diversion process should not be confined to the limit of imprisonment under 7 years. Since the International Law principles, where diversion must prioritize the best children interests in order to achieve Restorative Justice for children.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Aug 30, 2022
Binary Option Trading menjadi hal yang cukup banyak dibicarakan publik belakangan ini, dikarenaka... more Binary Option Trading menjadi hal yang cukup banyak dibicarakan publik belakangan ini, dikarenakan banyak influencer dan iklan-iklan bertebaran mengenai keuntungan besar yang bisa didapatkan melalui Binary Option Trading, sehingga banyak masyarakat tergiur untuk mencoba masuk ke dalamnya tanpa memahami apa dan bagaimana sistem Binary Option itu sendiri. Selain itu, legalitas Binary Option Trading di Indonesia masih dipertanyakan. Mengenai jenis komoditi yang termasuk dalam subjek kontrak berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, Binary option tidak termasuk dalam subjek yang tertulis di Pasal 1.Pada hal tersbut mennjukkan kalau aplikasi ini adalah ilegal Kasus terkini adalah skema binary option yang ditetapkan sebagai praktik perjudian. Kegiatan perjudian dilarang oleh Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) Nomor 7/1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9/1981, dan UU Nomor 11/2008 (UU ITE). Maka timbul pertanyaan, Apakah ada alternatif pengaturan hukum perdata terhadap korban kasus trading binary option? Bagaimana pertanggung jawaban pelaku terhadap binary option yang berkedok investasi online? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berguna untuk menemukan dan menjawab isu hukum, aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang dihadapi dilihat dari segi normatif dan untuk menemukan kebenaran apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum. Penelitian dari hukum normatifi ini digunakan untuk memecahi masalah terhadap issue hukum yang dihadapi dengan hanya meneliti norma hukum nya saja. Sehingga dari penelitian dengan metode hukum normatif akan menghasilkan preskripsi yang sesuai dan seharusnya menurut hukum.
Drugs are a serious problem for this nation. These illicit goods undermine anyone. People's repre... more Drugs are a serious problem for this nation. These illicit goods undermine anyone. People's representatives, judges, artists, pilots, students, workers, even housewives do not escape drug trafficking. In terms of age, drugs also never choose their victims, ranging from children, teenagers, adults, even to the elderly. Indonesia is a 'paradise' of drug trafficking. Why not, if judging from the circulation of drugs in the world, our country ranks third as the largest drug market in the world. Crime prevention can be done either by using criminal justice (other judicial) or other means outside criminal justice (non-judicial). Efforts to transfer the process from the judicial process to the nonjudicial process in the handling of narcotics abuse by children, are basically an effort to solve narcotics abuse committed by children outside the criminal justice channel. That is, the transfer of the process from the judicial process to the non-judicial process in the handling of narcotics abuse by children, is basically an effort to avoid children from the application of criminal law and punishment. Legal treatment for minors in the case of narcotics trafficking should receive serious attention. Law enforcers and process and decide must be sure that the decisions taken will be a strong basis for returning and regulating children towards a good future to develop themselves as citizens who are responsible for the life of the nation.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Aug 30, 2022
Permasalahan pemutusan hubungan kerja masih menjadi masalah yang belum tuntas penyelesaiannya di ... more Permasalahan pemutusan hubungan kerja masih menjadi masalah yang belum tuntas penyelesaiannya di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk terpadat ketiga di dunia. Ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja masih memiliki celah di berbagai sisi yang harus dipahami dan diperhatikan agar solusi yang diambil menjadi mutual agreement bagi para pihak yang berkepentingan. Melalui Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karyawan yang diputus masa kerjanya di PT. Hair Star Indonesia dilindungi hak-haknya. Penyelesaian konflik melalui serangkaian metode komprehensif, menjadi jawaban atas penguraian benang kusut di tubuh sistem ekonomi makro di Indonesia.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Aug 30, 2022
Transactions of pornography on the internet have many stages, starting from offers, agreements, d... more Transactions of pornography on the internet have many stages, starting from offers, agreements, delivery of goods, and payments, it makes many laws and regulations that can be applied. This creates legal uncertainty. The formulation of the problem in this research is how is the form of criminal responsibility for the perpetrators of buying and selling sex toys in online media. This research is a normative legal research. To examine the existing legal problems, this research uses a conceptual approach and legislation. The results of this study indicate that the sale and purchase of pornography (sex toys) through online media can be applied to the ITE Law and Pornography. In terms of accountability, it can be determined from the results of evidence in the trial process what form of pornography is.
UNTAG law review, Nov 30, 2017
Abortion is a social phenomenon that is increasingly alarming. The concern is not without reason,... more Abortion is a social phenomenon that is increasingly alarming. The concern is not without reason, because so far the behavior of abortion many negative effects both for themselves perpetrators and the community at large. In terms of positive law in Indonesia, there is still debate and opposition from the pros and cons about the perception or understanding of the laws that exist to this day. Neither of Health Law, the Law on medical practice, The Criminal Code (Penal Code), Law on the elimination of domestic violence (domestic violence), and the Law on Human Rights (HAM). Normative legal research(normative law research) using the product in the form of case studies of normative legal behavior. Factors that led to the crime of abortion is rampant in Indonesia, partly because the sex education curriculum(sex education)in schools has been less effective in tackling promiscuity among teenagers. Therefore, the role of parents is very important in instilling moral values, ethics, law and religion. Sexual promiscuity among teenagers Indonesia today is alarming. Efforts to tackle the crime of abortion in the study of law in Indonesia. As for things-things that must be done by governments, institutions, communities and families in tackling illegal abortions are: Government: Providing spectacle qualified educate and prohibit the spectacle that does not make sense and did not educate as patron wearing tight uniform, Soon follow-up of cases-cases of illegal abortion and impose penalties sufficient to deter; Society: Society as a social institution should be more sensitive control and participate on everything that exists within its territory, reinforcing the social control in society
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Aug 30, 2022
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai kejaksaan, adanya definisi atau pengertian dari Depone... more Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai kejaksaan, adanya definisi atau pengertian dari Deponering yakni kepentingan umum, kepentingan dalam hal ini yakni kepentingan negara, bangsa dan kepentingan masyarakat lain yang tercantum pada pasal 35 (c). deponering ini sendiri adaah pelaksana dari asas oportunitas yang dimiliki oleh jaksa yang memiliki tujuan tersendiri yakni penyampingan perkara, namun dalam regulasi atau aturannya masih belum jelas sehingga mengakibatkan kekaburan norma karena tidak adanya batasan khusus mengenai makna kepentingan umum, maka yang dikhawatirkan adalah timbulnya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh jaksa dan adanya salah tafsir dalam penetapan deponering. Rumusan yang diajukan sebagai berikut 1. Apa makna frasa kepentingan umum didalam deponering berdasarkan pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia. 2. Bagaimana kriteria kepentingan umum sebagai syarat deponering untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan 2 pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah makna frasa yang dimaksud, lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, serta dalam penerapannya jaksa agung harus mendapatkan pertimbangan dari badan kekuasaan Negara yang ada kaitannya dengan masalah tersebut dan kriteria dalam mewujudkan keadilan bagi penegak hukum, maka dalam mengambil keputusan untuk menggunakan deponering ini, jaksa harus berkoordinasi dengan MA, MK, DPR, Presiden. Kata kunci : Deponering, kepentingan umum, kejaksaan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Dec 7, 2022
Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi satu instrumen hukum yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan ... more Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi satu instrumen hukum yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Di dalam HAM itu sendiri, di ataranya terdapat hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak. Dengan adanya peraturan tentang HAM dan Tindak Pidana Perfagangan Orang, setiap orang mendapat perlindungan hukum dari tindakantindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Konsekuensi hukuman pidana bagi para pelaku, mutlak harus tegas dilaksakan terhadap mereka yang telah menciderai kemanusiaan.
Risalah Hukum, Dec 31, 2021
Developments organized by these regions are regional in nature, as a realization of development p... more Developments organized by these regions are regional in nature, as a realization of development planning in accordance with development priorities at the regional level as part of the implementation of autonomous government decentralization. In order to support the implementation of economic development goals in the regions, local governments are required to have the ability to meet the needs of these regional expenditures, namely by optimizing local revenue (PAD). is the establishment of a retribution policy through an accountable collection system with the use of information technology so that it is easily controlled and supervised by all parties and transparent that can be accountable to the public through the application of a book system that can be monitored by all parties, providing strict sanctions in accordance with the laws and regulations. applicable regulations as well as applicable regional regulations related to taxes and levies in order to provide a deterrent effect for those who abuse their authority. The need for supervision of officers in the field. Local governments that do not yet have electronic-based retribution services need to immediately prepare electronic services in collecting market retributions through e levies in the context of efficient, transparent and accountable management of market retributions. Increased supervision of the Regional Government in the management of user fees so that it is optimal in providing income for Regional Original Income and the realization of a prosperous society and good governance.
Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap b... more Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya narkotika. Bahaya yang sangat fatal dapat terjadi pada pengguna narkotika maupun lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara pada umumnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat serta pihakpihak terkait berupaya mengkampanyekan bahaya atas penyalahgunaan narkotika, hal ini bertujuan untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Surakarta secara regional masih termasuk kejahatan yang berskala kecil. Kasus yang telah ditangani dan diproses oleh Kepolisian Resor Surakarta berkisar pada peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang secara personal dan belum terorganisir secara profesional seperti di kota-kota besar di sekitar Surakarta.
Aksiologi : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial
Tujuan dari penulisan jurnal ini, untuk melakukan penelitian serta mendeskripsikan urgensi penggu... more Tujuan dari penulisan jurnal ini, untuk melakukan penelitian serta mendeskripsikan urgensi penggunaan Narkotika golongan I (ganja) sebagai terapi pengobatan yang ditinjau dari perspektif undang-undang kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (statue approach), pendekatan kosentual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) yang dimana berbagai literatur yang terkait didalam penelitian ini sebagai data sekunder yang akan memperkuat argumentasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis ketentuan dari penggunaan ganja medis yang di kategorikan sebagai Narkotika Golongan I tersebut untuk keperluan pelayanan medis di negara Indonesia secara spesifik tidak diatur di dalam undang-undang Kesehatan, akan tetapi hanya sebatas pada pengaturan narkotika secara umum sebagaimana yang diatur pada undang-undang kesehatan. Akan tetapi melihat dari manfaat serta nilai guna ganja medis yang telah di...
International Journal Of Community Service, Nov 30, 2022
The Supreme Court as the executor of judicial power has made various efforts to prevent these pro... more The Supreme Court as the executor of judicial power has made various efforts to prevent these problems, including by increasing the number of justices from academics and other legal practitioners besides career judges, revamping the organization internally, empowering the oversight function to enforcing one roof for all matters. financial, organizational and administrative under the Supreme Court itself, but these efforts have not yet shown significant results. This condition certainly cannot be allowed to occur because it can trigger vigilante actions and can cause chaos in society. The solution to this problem is to develop alternative dispute resolution outside the court through non-formal channels, one of which is through mediation. Bale Mediasi is an institution that facilitates dispute resolution outside of court based on local wisdom, so that it can resolve various legal issues faced by the community without having to end up in court. The establishment of this institution is a form of government acknowledgment in providing protection, respect and empowerment for the existence of local wisdom through customary institutions in carrying out mediation functions, preventing and reducing conflicts or disputes in the community earlier, and holding dispute resolution in the community through mediation in order to create peaceful, orderly and harmonious atmosphere.
International Journal Of Community Service
Awig-awig as the foundation of local wisdom, including in the management of marine and fisheries ... more Awig-awig as the foundation of local wisdom, including in the management of marine and fisheries resources in West Lombok. The awig-awig arrangements include the prohibition of bombing and potassium, zoning of fishing groups, pumice waste, and the collection of marine coral. Awig-awig is written as a guideline in fisheries management as a form of sustainable coastal community development. Awig-Awig as a form of collective awareness of the community whose obedience is very large which has adapted to the conditions of the local community.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Termination of employment still become unsolved-well problems in many countries, especially in In... more Termination of employment still become unsolved-well problems in many countries, especially in Indonesia whom the most crowded country in South East Asia. This case seen us how policy or political systems in Indonesia need improve and development in many sectors to provide mutual agreement for company and labour. Through Undang-Undang No.2 Tahun 2004 about Settlement of Industrial Relations Disputes, labour that were fired in PT. Hair Star Indonesia can be protected their rights. Conflict Resolutions through comprehensive methods, are the only answer to solving termination of employment problems in Indonesia
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Transactions of pornography on the internet have many stages, starting from offers, agreements, d... more Transactions of pornography on the internet have many stages, starting from offers, agreements, delivery of goods, and payments, it makes many laws and regulations that can be applied. This creates legal uncertainty. The formulation of the problem in this research is how is the form of criminal responsibility for the perpetrators of buying and selling sex toys in online media. This research is a normative legal research. To examine the existing legal problems, this research uses a conceptual approach and legislation. The results of this study indicate that the sale and purchase of pornography (sex toys) through online media can be applied to the ITE Law and Pornography. In terms of accountability, it can be determined from the results of evidence in the trial process what form of pornography is
Uploads
Papers by Frans Simangunsong
Rembulan Ratnasari
NIM : 1311800168
Dosen Pembimbing Lapangan :
Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NIDN : 0628028001
https://cayla.academia.edu/FransSimangunsong
Jaminan fidusia dan gadai merupakan bagian dari hukum jaminan. Secara umum, hukum jaminan merupakan kumpulan ketentuan yang mengatur ataupun berkaitan dengan pinjaman dan penjaminan utang yang ditinjau dari aspek hukum dalam kaitannya terhadap objek jaminan utang tersebut. Untuk memudahkan masyarakat memahami tentang jaminan fidusia, buku panduan ini disusun secara sistematis dan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh seluruh golongan masyarakat.