Implementasi Kebijakan

Abstraksi Hakikat pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat dan ia bukan untuk melayani diri sendiri namun harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Public Service oleh biriorasi adalah salah satu perwujudan dari fungsi aparatur nrgara sebagai abdi negara. Setelah era Reformasi, tantangan birokrasi sebagai pemberi pelayanan kepada rakyat mengalami suatu perkembangan yang dinamis seiring dengan tuntutan dan perubahan didalam masyarakat itu sendiri. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur sebagai abdi Negara. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur Pemerintah kepada Masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan soasial. Diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatiaf yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan evaluasi perizinan pendirian ruko di kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem Pelayanan Satu Pintu di Kantor Pelayanan Terpadu Kota Malang ini sudah baik namun masih ada beberapa kekurangan. Pada dasarnya sistem pelayanan satu pintu terdapat perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, sehingga hal ini akan mempermudah masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan.

ABSTRACT  This study aims to determine the policy administration hopes the family program (PKH) in the Village Mangala Mangala District of the city of Makassar and explain about transparency in the hope family program (PKH) in the Village District of Mangala Mangala City Makassar.Jenis research used in this research is descriptive and analytical the data used are data reduction (Reduction Data), data display (Data Presentation), conclusion drawing / Verification (Conclusions and Verification). While data collection techniques used by researchers is the observation, interviews and dokumen.Sementara informants identified in this study is a sub-district government officials, village government officials, health workers, health workers, assistants and people in the village PKH Manggala. Result this study showed that administration of information on the implementation of the CCT program to the community in the village of Mangala less optimality is caused because there are many people who complain about information not previously socialized tend to be closed. the lack of provision of relevant information is made public PKH aid must independently looking for information on the requirements they must satisfy before getting help PKH. 
Keywords: Transparency, PKH policy, government aid

This study aims to determine the policy administration hopes the family program (PKH) in the Village Mangala Mangala District of the city of Makassar and explain about transparency in the hope family program (PKH) in the Village District of Mangala Mangala City Makassar.Jenis research used in this research is descriptive and analytical the data used are data reduction (Reduction Data), data display (Data Presentation), conclusion drawing / Verification (Conclusions and Verification). While data collection techniques used by researchers is the observation, interviews and dokumen.Sementara informants identified in this study is a sub-district government officials, village government officials, health workers, health workers, assistants and people in the village PKH Manggala. Result this study showed that administration of information on the implementation of the CCT program to the community in the village of Mangala less optimality is caused because there are many people who complain ...

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan HIV dan AIDS yang telah
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di Kecamatan Maritengngae dan untuk
menggambarkan pengaruh implementasi kebijakan terhadap penanggulangan HIV dan AIDS dengan
menggunakan beberapa indikator untuk mengukur implementasi kebijakan, yaitu indikator ketetapan kebijakan,
pelaksana, target, lingkungan dan indikator ketetapan proses. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kuantitatif. Teknik penarikan sampel yaitu purposive sampling, dengan menggunakan rumus Yamane. Metode
pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, quesioner (angket) dan teknik kepustakaan. Teknik
analisis data yaitu data yang telah terkumpul dilakukan analisis regresi Sederhana dengan bantuan program
SPSS 21 for windows. Hasil analisis berupa statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis
regresi Sederhana dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada variabel implementasi kebijakan
masing-masing indikator mendapatkan nilai persentase, yaitu, indikator ketetapan kebijakan berada pada
kategori pernah atau sebesar 31,2%, indikator ketetapan pelaksana berada pada kategori pernah atau persentase
sebesar 29,8%, indikator ketetapan target berada pada kategori pernah atau persentase sebesar 35,8% dan
indikator ketetapan lingkungan berada pada kategori pernah atau persentase sebesar 31,5%, indikator ketetapan
proses berada pada kategori pernah atau persentase sebesar 38,2%. Pada variabel penanggulangan HIV dan
AIDS, upaya pencegahan berada pada kategori pernah dengan persentase sebesar 39%, upaya penanganan
berada pada kategori pernah dengan persentase sebesar 28,4% dan upaya rehabilitasi berada pada kategori
pernah dengan persentase sebesar 25,6%. Implementasi Kebijakan Pemerintah berpengaruh terhadap
Penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, sebesar 50,2%
dan Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori cukup baik