Undang-Undang

UU MD3 dalam perjalanannya mengalami tiga kali perubahan menurut jejak digital di Kompas.com. Pertama, revisi UU MD3 jilid I, KMP vs KIH. Revisi Undang-undang MD3 kala itu disahkan pada 8 Juli 2014, sehari menjelang Pemilu Presiden 2014. Prosesnya berlangsung setelah Pemilu Legislatif 2014 selesai. Saat itu, polarisasi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selaku kumpulan partai koalisi pemerintah dan Koalisi Merah Putih (KMP) masih kuat. Dengan adanya revisi UU MD3 pada Juli 2014 maka tak satu pun perwakilan KIH yang duduk di kursi pimpinan DPR. Selain mengubah sistem penetapan pimpinan DPR, revisi UU MD3 juga mengubah Pasal 245, di mana pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana tak butuh izin presiden, melainkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dengan demikian pasal yang direvisi ialah Pasal 84 tentang penetapan pimpinan DPR dan Pasal 245 tentang pemeriksaan anggota DPR yang terlibat tindak pidana.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuk sebagai wujud kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Keberadaan ormas diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai wujud pengaturan menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara
individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Selain itu, terbit pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai wujud bentuk pengawasan terhadap ormas kekinian agar sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan operasional lainnya.

TABEL PERBANDINGAN DAN PERSANDINGAN  :
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 TAHUN 2014  TENTANG  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  TENTANG JABATAN NOTARIS

Masa sekarang, dampak globalisasi sudah banyak membantu meningkatkan pesatnya laju industri digital, diantaranya industri media. Bukan hanya secara sisi positif, tetapi terdapat juga resiko di dalam unsurnya. Banyak media, seperti industri televisi lebih memprioritaskan 'tayangan' yang tidak mendidik untuk mencapai rating, daripada menyuguhkan siaran yang benar-benar berkualitas.

Isi Lengkap UU Cipta Kerja Final 1.187 Halaman Bisa Diunduh di Sini

Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020).
Setelah melalui berbagai revisi, UU Cipta Kerja akhirnya ditandatangani Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan bisa diakses ke publik.
RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden Jokowi dan merupakan RUU Prioritas Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.
Secara struktur, UU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab yang berisi 186 pasal. Kementerian Sekretariat Negara telah mengunggah draf UU Cipta Kerja di situsnya pada Senin (2/11/2020) malam.

Sebelum resmi dirilis pemerintah, beredar UU Cipta Kerja dalam berbagai versi dengan jumlah halaman yang berbeda-beda.

Berikut ini tautan untuk mengunduh UU Cipta kerja atau yang memiliki nama resmi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan 1.187 halaman final dalam versi PDF ( UU Cipta Kerja 1.187 halaman):
Link Download UU Cipta Kerja (download UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).
Atau
Link II download UU Cipta Kerja ( download UU Nomor 11 Tahun 2020) di sini (unduh UU Cipta Kerja Final 1.187 halaman)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Isi Lengkap UU Cipta Kerja Final 1.187

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L


https://jdih.setneg.go.id/downloadFile/P18978@Salinan%20UU%20Nomor%2011%20Tahun%202020.pdf

Menim bang : a. bahwa inform asi m erupakan kebut uhan pokok set iap Orang bagi pengem bangan pribadi dan lingkungan sosialnya sert a m erupakan bagian pent ing bagi ket ahanan nasional; b. bahwa hak m em peroleh inform asi m erupakan hak asasi m anusia dan ket erbukaan I nform asi Publik m erupakan salah sat u ciri pent ing negara dem okrat is yang m enj unj ung t inggi kedaulat an rakyat unt uk m ewuj udkan penyelenggaraan negara yang baik; c. bahwa ket erbukaan I nform asi Publik m erupakan sarana dalam m engopt im alkan pengawasan publik t erhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuat u yang berakibat pada kepent ingan publik; d. bahwa pengelolaan I nfor m asi Publik m erupakan salah sat u upaya unt uk m engem bangkan m asyarakat inform asi; e. bahwa berdasarkan pert im bangan sebagaim ana dim aksud dalam huruf a, hur uf b, huruf c, dan huruf d perlu m em bent uk Undang-Undang t ent ang Ket erbukaan I nform asi Publik.

 Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yangsangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.

ii KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya dan karena Karunia dan izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan makalah "Konsep Dasar Kesehatan Kerja" ini. Tujuan dari pembuatan makalah ini selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-dasar Kesehatan Kerja,tetapi juga diharap mampu memberi ilmu pengetahuan mengenai Kesehatan Keja,Hazart dan Risiko Kesehatan,tujuan dan manfaat kesehatan kerja serta etika kesehatan dan manajemen resiko kesehatan kerja.

Republik Sudan, yang ditubuhkan pada 1 Januari 1956 merupakan antara negara bebas yang berada di Afrika. Negara ini adalah di antara negara yang kaya dengan pelbagai etnik dan budaya. Menurut bancian penduduk yang pertama di Sudan pada tahun 1955/56, 51% daripada penduduknya berbahasa Arab dan memiliki 572 puak. Dari sudut keagamaan, didapati 61% penduduknya beragama Islam. Walau bagaimanapun, terdapat lebih daripada setengah juta orang Kristian dengan mazhab yang berlainan menduduki Sudan terutamanya di bahagian Selatan 1 dan penduduk lainnya masih memegang teguh dengan kepercayaan asli. Sebahagian besar masyarakat Sudan berbahasa Arab dan ada yang masih menggunakan bahasa suku mereka seperti Nubian, Beja, Ta Bedawie, Fur, Nuban, dan juga dialek Nilotic dan Nilo-Hamitic .

Negara Thailand merupakan negara ke 51 terbesar di dunia. Pemerintahan negara minoriti muslim ini telah melalui empat zaman yang berbeza, iaitu zaman Sukhotai, Ayuthaya, Kerung Thon Burhi dan Krung Ratna'Kosin. Sekiranya kita melihat pada sejarah, negara yang tidak pernah dijajah ini telah mula melaksanakan undang-undang Islam secara tidak rasmi semenjak zaman Sukhotai sehinggalah zaman Krung Ratana Kosin. Pelaksanaan undang-undang Islam di negara ini adalah kesan daripada penjajahan Barat ke atas negara-negara jiran yang berdekatan. Undang-undang Islam telah dilaksanakan secara rasmi pada 1945 semasa zaman Pra Chullachom Kelau Chau Yuhua. Kerajaan pada waktu itu telah menggubal sebuah undang-undang keluarga Islam dan ianya dapat dilaksanakan di empat wilayah Selatan Thailand iaitu Patani, Yala, Naratiwat, dan Satul kerana masyarakat di wilayah-wilayah tersebut majoritinya beragama Islam.Undang-undang ini kemudiannya dinamakan dengan " Lak Kodmai Islam Waduaiu Krobrua Law Morodok" yang bermaksud (Kaedah undang-undang Islam : Keluarga dan Pusaka). Bagi melancarkan pelaksanaan undang-undang ini, kerajaan telah melantik seorang hakim Islam yang digelar Datok Yuttitam untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kekeluargaan dalam masyarakat. 2 Kata kunci: Undang-undang Keluarga Islam, Selatan Thailand, Minoriti Muslim.

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan bahwa pentingnya menumbuhkan kesadaran akan keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menjaga persatuan dan  kesatuan. Adapun yang melatar belakangi penulisan ini karena banyak terjadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Hal ini disebabkan banyak  diantara Rakyat Indonesia yang tidak tau akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Metode yang digunakan adalah metode simak dan studi literatur. Pengambilan data dilakukan dengan penyimakkan berita dan artikel serta berbagai buku referensi. Hak dan kewajiban kita sebagai Warga Negara Indonesia telah diatur dalam UUD1945. Namun sayang sekali dalam perwujudan sehari-hari tidak begitu terlaksana. Sehingga terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Untuk itu kita sebagai warga negara perlu mengetahui posisi kita dan bekerjasama dengan pemerintah sehingga tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Bagi civitas akademika maupun masyarakat yang mempelajari dan mengkaji aspek-aspek kewarganegaraan maupun tata negara, wawasan dan pengetahuan mengenai konstitusi adalah aktivitas sentral yang penting dilakukan yang dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang baik, yang partisipatif dan responsif terhadap konstitusi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan JJ Rousseau (dalam Kaelan, 2016) “…bentuk ideal dari suatu negara didasarkan atas dua dukungan, yakni civic virtue wargannya dan pemerintahan. …. Konsep warganegara yang baik menekankan pentingnya kewajiban (duty), tanggung jawab (responsibility) dan civic virtue (keutamaan kewarganegaraan) dari warganegaranya.” Konsep warga negara yang baik juga dikemukakan  Rousseau dalam teori kewarganegaraan (dalam Kaelan, 2016) bahwa “Warga negara yang baik adalah yang mendahulukan kepentingan umum, jika ada warganegara yang mendahulukan kepentingan pribadinya di atas kepentingan umum (publik) berarti dia melakukan korupsi. Kepentingan umum (publik) itu diformulasikan melalui apa yang dinamakan general will/volonte generale (kehendak umum).”

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Sebelum tahun 1948, Malaysia tidak mempunyai sebarang undang-undang khusus yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Undang-undang yang ada pada masa tersebut hanyalah undang-undang mengawal orang-orang asing untuk keluar masuk ke dalam Negara sahaja. Keadaan seperti ini berlaku disebabkan dasar pemerintahan British yang membuka pintu Negara ini seluas-luasnya supaya orang-orang asing dapat masuk beramai-ramai secara mudah. Dasar seperti dinamakan 'Dasar Pintu Terbuka'. Pemerintahan British yang membezabezakan warganegara British daripada rakyat asing hanyalah bertujuan untuk menutup pintu bukan rakyat British atau rakyat Negara naungannya. Malah, kemasukan golongan orang asing ke Malaysia boleh ditegah sekiranya kedatangan golongan tersebut dianggap berbahaya kepada keamanan Negara. Orang-orang asing yang masuk ke Negara ini juga hendaklah mendaftarkan nama mereka kepada pegawai polis supaya mudah untuk dikawal. Di samping itu juga, tidak ada satu undang-undang pun yang boleh menentukan siapa rakyat raja Melayu di Negara ini. Bahkan undang-undang yang ada hanyalah undang-undang tahun 1904 yang bertajuk Enakmen Naturalisasi (Naturalization Enactment). Undang-undang

Mengenai pembentukan undang-undang pertama kali dibukakan pada UUD 1945 pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berisikan,
1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
Hal ini lah yang menjadi dasar pertama kali pembentukan UU yang selalu menjadi acuan dalam pembentukan undang-undang. Secara khusus pembentukan undang-undang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2020 BAB I Pendahuluan Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. 1 Menurut Kansil, undang-undang (UU) ialah suatu peratura negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. 2 Oleh karena itu dalam pembentukannya sangat penuh dengan konflik kepentingan. Semua pihak ingin kepentingannya terakomodir atau substansi di dalam UU tersebut menguntungkannya. Apalagi jika sudah menyangkut tema-tema besar, seperti halnya Omnibus Law Cipta Kerja ini yang mengangkat sektor ekonomi. Sebenarnya, di dalam omnibus law ini terkandung sebelas klaster. Sebelas klaster itu adalah penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM dan perkoperasian; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek strategis nasional; dan kawasan ekonomi. Sehingga UU ini langsung mengamandemen puluhan UU sekaligus. Yang tujuan dari pemerintah dan DPR adalah untuk menghilangkan peraturan yang tumpang-tindih atau disharmoni.

Kes Mohori Bibee (wakil pihak plaintif) vs Dharmodas Ghose merupakan kes yang berkait dengan keupayaan individu untuk berkontrak, iaitu Ghose , defenden telah menggadaikan hartanah miliknya kepada Brahmo Dutta.

Dutta yang berminat dengan tawaran itu telah melantik ejen untuk mewakili dirinya dalam urusan pemilikan itu. Sebelum perjanjian itu dimulakan, Ibu kepada Ghose telah menghantar notis kepada ejen Dutta untuk memaklumkan bahawa Ghose merupakan seorang minor.

Akan tetapi, ejennya tetap berkeras untuk meneruskan perjanjian dan telah memberikan sebahagian daripada wang (seperti yang dijanjikan) kepada Ghose.

Apabila petisyen atau tuntutan untuk menarik semula pemilikan tersebut, Dutta telah meninggal dunia, maka Mohori Bibee selaku pelaksananya telah mewakilinya dalam kes ini. Manakala, Ibu Ghose telah mewakili pihak defenden dalam mengisytiharkan perjanjian itu sebagai batal.

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, nuansa 'pendudukan' dan 'penguasaan' negara atas desa sangatlah kental terasa. Negara menjadikan desa sebagai struktur terkecil dan terendah yang langsung berada di bawah kekuasaan Camat. Alih-alih mampu menjadikannya tuan di rumah sendiri, Desa justru dijadikan alat politik oleh rezim administratif yang hanya bertugas membantu urusan pemerintah pusat saja. Walaupun mendapatkan status otonomi desa, pada kenyataannya pemerintahan desa tidak pernah lepas dari garis intruksi vertikal yang harus bertanggung jawab kepada struktur pemerintah yang ada di tingkat atasnya. Pada akhirnya, otonomi yang didapatkan desa saat itu dapat kita sebut sebagai sebuah kesemuan belaka. Sementara itu, keberadaan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sebagai salah satu lembaga desa dalam pemerintahan desa yang sebenarnya diharapkan mampu mendorong terciptanya demokratisasi di tingkat desa justru hanya menjadi alat legitimasi keputusan Kepala Desa saja. Hal tersebut dikarenakan Kepala Desa ditempatkan sekaligus sebagai Ketua LMD dan LKMD, sehingga pemerintah pusat dapat mengontrol dan melaksanakan program mereka secara penuh di desa -dengan pertama-tama menguasai Kepala Desa. Melihat perjalanan dinamika pemerintahan desa tersebut, dapat kita pahami bahwa aktoraktor supra desa memiliki kekuasaan dan andil besar atas aktivitas apa yang terjadi di dalam desa. Disisi lain, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 ini didasarkan atas politik stabilitas dan sentralisasi sehingga menghambat demokratisasi masyarakat desa. 1 Tujuan Negara tidak lain adalah untuk menyeragamkan kedudukan pemerintah desa dan ketentuan adat-istiadat yang masih berlaku, maka secara otomatis semua kesatuan pemerintahan desa yang disebut marga dihapuskan dengan perangkat-1 Amin Suprihatini. (2007). Dalam Muhammad Sholahuddin. (2016). Kajian Yuridis Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Karya Ilmiah Mahasiswa Fak. Hukum, 2(1). Hal. 12. perangkatnya yang ada sekaligus dibentuk pemerintahan desan dan lingkup kekuasaan wilayahnya. 2 Secara substansial Undang-undang ini sepenuhnya mencerminkan stelsel dan pendekatan Inlandsche Gementee Ordonantie (IGO) dan Inlandse Gementee Ordonantie voor Buitengewesten (IGOB) yang memisahkan Pemerintahan Desa dari Pemerintahan Daerah, yang semestinya Pemerintahan Desa menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah. 3 Problematika hukum lain yang prinsipal terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1979 yang mendapatkan kritikan adalah penyeragaman (uniformitas) nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan Desa. Padahal dalam merumuskan arah kebijakan hukum pemerintahan Desa perlu pengakuan dan penghormatan terhadap asal usul yang bersifat istimewa pada eksistensi Desa, yakni dengan memperbolehkan penggunaan nama seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij dan lain sebagainya yang mekanisme pemerintahan didasarkan pada adat istiadat masing-masing. 4 Dalam sistem pemerintahan Desa menurut UU No. 5 Tahun 1979 yang disebut dengan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan kepala-kepala urusan yang merupakan staf pembantu Kepala Desa dalam menjalankan hak wewenang dan kewajiban Pemerintahan Desa. Sekretaris Desa sekaligus menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari apabila Kepala Desa berhalangan. Pemerintahan Desa juga dilengkapi dengan Lembaga Musyawarah Desa yang berfungsi menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan rencana yang diajukan Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi ketetapan Desa. 5 UU Nomor 22 Tahun 1999 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa Desa bukan lagi sebagai wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah

•Judul: Policy Paper: Pokok-Pokok Pikiran Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Desa Adat •Penulis: Noer Fauzi Rachman, Yesua YDK Pellokia, & Nani Saptariani •Penyunting: R. Yando Zakaria •Penata letak: Candra Coret •Desain sampul: Candra & Erni •Penerbit: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta •Edisi: Pertama,Februari 2014•Tebal: 15,5 x 23 cm; vi + 124 halaman.

Policy paper ini merupakan sumbangan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) untuk menyelaraskan, menyebarluaskan, dan melakukan tinjauan ulang terhadap berbagai kebijakan terkait dengan Desa Adat seperti yang tercantum dalam UU No. 6/2014 tentang Desa. Tidak mudah memang ketika UU Desa ingin diturunkan dalam bentuk yang lebih operasional mengingat kondisi desa-desa adat nusantara dan juga pembacaan masyarakat di berbagai tingkatan ternyata telah melekat sedemikian rupa akibat sistem pengaturan serta tata kelola masyarakat desa selama ini.

Sejarah penyelenggaraan otonomi daerah sejak Indonesia merdeka diwarnai dengan tarik ulur besaran kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Tarik ulur kepentingan dalam hal kewenangan ini dapat digambarkan sebagai dinamika otonomi daerah sebagai dominasi kewenangan sebagaimana tersirat dalam setiap undang-undang yang dilahirkan.
Dalam era reformasi, ditandai dengan bangkitnya demokrasi, cara-cara pengelolaan pemerintahan pun berubah secara besar-besaran, diawali dengan dilakukannya amandemen UUD Tahun 1945. Salah satu agenda penting dalam penataan pemerintahan ini adalah penataan otonomi daerah, penerapan asas desentralisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menuju Indonesia Baru. Sudah saatnya pemerintah daerah diberi kepercayaan lebih, pemerintah pusat hanya sebagai pembimbing dan fasilitator dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pasang surut dan tarik ulur penyelenggaraan otonomi daerah tersebut tidak berhenti hingga saat ini, lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 secara besar-besaran mengkoreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah terkait penyelenggaraan kewenangan urusan pemerintahan. Koreksi terhadap fenomena yang terjadi sejak berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004, diantaranya lahirnya raja-ratu kecil di daerah (sebenarnya terlahir sejak UU Nomor 22 Tahun 1999), kontrol yang masih sulit dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, hingga tidak adanya kesatuan gerak dalam rangka penyelenggaraan pembangunan secara nasional, daerah melaksanakan masing-masing pola pembangunannya tanpa mengikuti alur pembangunan nasional dan lain sebagainya. UU Nomor 32 Tahun 2009 dirasakan terlalu kompleks terkait pengaturan-pengaturan di dalamnya, undang-undang ini dipecah menjadi tiga undang-undang, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terorisme merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (extra ordinary crime). Penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan strategi yang terarah dan komprehensif melalui strategi nasional yang memuat sasaran dan
arah kebijakan untuk menanggulangi terorisme berdasarkan perangkat peraturan dan undang-undang yang ada.
Politik Hukum terhadap Pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun  2003 menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hadir dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam pencegahan dan  pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan  perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan  tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, pelindungan hak asasi  manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.
Kata Kunci: Terorisme, Undang-undang, Pembaharuan

Setiap orang dilahirkan berbeda. Tidak ada manusia yang benar-benar sama meskipun mereka kembar. Perbedaan tersebut dapat terjadi pada kondisi fisik dan non fisik. Merupakan hal wajar jika setiap orang berbeda dalam banyak hal seperti warna kulit, bentuk jasmani, minat, potensi atau kecerdasan. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari disamping individu yang secara fisik normal sering kita jumpai, ada pula individu yang memiliki fisik tidak normal,yang sering dikenal sebagai penyandang cacat. Masalah penyandang cacat bukan merupakan masalah yang kecil, terutama di negara seperti Indonesia. Karena permasalahan yang dihadapi meliputi segala aspek hidup dan kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pemerintah melalui Departemen Sosial telah berupaya meningkatkan kesejahteraan social penyandang cacat, tetapi upaya peningkatan kesejahteraan social penyandang cacat masih dirasakan kurang memenuhi harapan semua pihak termasuk penyandang cacat sendiri. Hal ini terjadi karena adanya berbagai kendala yang kita hadapi. Kendala utama yang sering kita hadapi adalah sikap sebagian besar masyarakat kita yang belum sepenuhnya mendukung dan memberikan kesempatan yang sama pada penyandang cacat, hal ini ditambah lagi oleh ketidaktahuan masyarakat, orangtua dan keluarga dalam menghadapi dan memahami tentang kecacatan itu sendiri. Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. yang terdiri dari: Penyandang cacat fisik; Penyandang cacat mental; Penyandang cacat fisik dan mental. 1 Undang-Undang No.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat dapat menjadi landasan untuk memenuhi hak-hak, penyamaan derajat, memberikan bantuan social, dan kesejahteraan bagi penyandang cacat baik penyandang cacat fisik,mental, maupun fisik dan mental.

Rulfaini telah berhutang kepada Faizal Firdaus sejumalah Rp. 480.000.000 tetapi Rulfaini melakukan wanprestasi hingga pada akhirnya sampai kepersidangan tetapi dalam persidangan hakim, tetapi hakim memutuskan Rulfaini hanya perlu membayar sebesar Rp.270.000.000. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 368/K/ PDT/2015. Sedangkan metode jurnal ini yaitu, jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dari tiga bagian maka sumber data yang digunakan adalah 3 bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Hasil dari penelitian ini adalah Dari hasil penelitian ini bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 368 K/PDT/2015 telah melalui prosedur hukum sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Namun dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan hanya berpedoman kepada sahnya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, tanpa memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh tergugat, karena tergugat tidak mempunyai iktikad baik yang dibuktikan dari adanya pembayaran hutang.