Papers by Ardhiwinda Kusumaputra
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawarat... more Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan tidak lagi ditempatkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa hanya menjadi lembaga yang mandiri diluar pemerintahan desa. Walaupun Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, namun tetap memiliki fungsi pemerintahan. Hanya saja Badan Permusyawaratan Desa tidak mempunyai posisi yang kuat di pemerintahan desa. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa telah bergeser berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu diperlukan penguatan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa. Pada prinsipnya penguatan dilakukan dengan menempatkan kembali Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dengan menempatkan kembali kedudukan tersebut, maka antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menjadi sejajar. Pola hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa...
Istilah wewenang atau kewenangan, sering dipersamakan dengan "bevoegheid" dalam peristilahan / ba... more Istilah wewenang atau kewenangan, sering dipersamakan dengan "bevoegheid" dalam peristilahan / bahasa Belanda. Wewenang lebih diarahkan pada ranah hukum publik. Wewenang menjadi obyek kajian penting dalam hukum administrasi. Menurut pendapat dari Maarseven 1 , setidaknya terdapat tiga unsur pokok dalam suatu wewenang.
International Social Sciences and Humanities, Jul 20, 2022
Sriwijaya Law Review
The existence of indigenous peoples as entities was born before the independence of the Republic ... more The existence of indigenous peoples as entities was born before the independence of the Republic of Indonesia. However, it is still disturbed by criminalisation by law enforcement officials for legal actions of indigenous peoples on their Adat lands whose Adat rights were transferred to other parties. Various regulations related to indigenous peoples already exist, and the Bill on Indigenous Peoples is not satisfying in preventing cases of criminalisation against indigenous peoples. It is because there is no adjustment in several crucial aspects, such as the nature of the recognition of indigenous people, protection of Adat lands and the application of criminal sanctions to achieve legal harmonisation in preventing the criminalisation of indigenous peoples. Synchronisation has not yet been realised between the substance of the legal rules related to indigenous peoples at the national level and the draft Bill on Indigenous Peoples with regional technical regulations at the sectoral l...
Masalah-Masalah Hukum, 2022
Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No... more Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan arah pengaturan penguatan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, terdapat beberapa aturan turunan yang justru menghambat aktualisasi pemberdayaan masyarakat. Menimbulkan aturan yang saling tumpang tindih, sehingga berdampak pada lambatnya pemberdayaan masyarakat. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat. Pertama, mengapa diperlukan upaya untuk melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa? Kedua, bagaimana upaya hukum dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa? Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk membangun desa agar lebih berkembang dan berkualitas. Saat ini, upaya pemberdayaan tersebut juga terhambat oleh regulasi yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya pada tingkatan Peraturan Menteri. Oleh karena itu, deregulasi menjadi upaya terpadu agar tercipta kepastian hukum yang mampu meningkatkan pemberdayaan m...
Social Science Research Network, 2021
The purpose of this paper is to examine the harmonization ofprotection of water rights and people... more The purpose of this paper is to examine the harmonization ofprotection of water rights and people's rights to water in theinterests of commercialization of water resources. The researchmethod used is the normative juridical method. The result of thisstudy is that in realizing a balance between the interests of watercommercialization and the fulfillment of people's rights to water,it is necessary to harmonize the law of exploitation of waterresources by providing protection of water rights in order to createwater availability and use of water that is just and moral. Keywords:Commercialization of water,protection of water rights,rights to water.
Jurnal Legislasi Indonesia, 2020
Perkembangan teknologi informasi terus meningkat, yang mendorong terciptanya inovasi. Salah satu ... more Perkembangan teknologi informasi terus meningkat, yang mendorong terciptanya inovasi. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah dengan munculnya crowdfunding sebagai teknologi keuangan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis alasan urgensi penguatan crowdfunding, terutama jika diarahkan sebagai alternatif pembiayaan untuk pengembangan daerah pedesaan. Tulisan ini menggunakan metode normatif, yang dilakukan dengan pendekatan teoretis dan perundang-undangan. Data sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif. Pada dasarnya, crowdfunding adalah kegiatan untuk mengumpulkan dana yang dimaksudkan untuk merealisasikan dan mengembangkan ide, ide, atau proyek tertentu secara online. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam crowdfunding juga sejalan dengan karakter dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu gotong royong. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam crowdfunding membuktikan bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat da...
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
ABSTRAK Dinamika hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia, telah mengarahkan pada suatu ben... more ABSTRAK Dinamika hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia, telah mengarahkan pada suatu bentuk inkonsistensi pengaturannya. Terjadinya tarik ulur hak otonomi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terlihat sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Terdapat dua masalah utama, pertama, mengapa terjadi reduksi hak otonomi Pemerintah Daerah dalam hal melakukan pengelolaan atas sumber daya air pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020? Kedua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk tetap mengoptimalkan hak otonomi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumber daya air pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2020? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dilakukan pendekatan perundang-undangan, dan hermeneutika. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, menjadi dasar konstitusional bagi Pemerintah Pusat untuk memperkuat kewenangannya atas sumber daya air. Pemerintah daerah lebih diarahkan sebagai pelaksana dari pemerintah pusat. Apalagi, ...
TANJUNGPURA LAW JOURNAL
AbstrakPembentukan Relawan demokrasi adalah bagian dari strategi Komisi Pemilihan Umum untuk meni... more AbstrakPembentukan Relawan demokrasi adalah bagian dari strategi Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi masyakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Hal ini mengingat bahwa pemilihan umum tahun 2019, adalah pemilihan serentak yang pertama kali dilangsungkan dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Namun, pada tatanan regulasi terdapat disharmonisasi, khususnya pada aspek pembentukan dan kedudukan relawan demokrasi. Perlu dilakukan suatu kajian/penelitian yang komprehensif untuk menelusuri bentuk disharmonisasi tersebut dan implikasi yang ditimbulkan. Pada dasarnya metode yang digunakan didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif. Menariknya, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, tertanggal 9 Januari 2019, tidak dapat menjadi dasar dalam memberikan wewenang kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membentuk relawan demokrasi. Hal tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi, dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang ...
Trunojoyo Law Review
The purpose of this study is to find and analyze the integration between state modern laws and th... more The purpose of this study is to find and analyze the integration between state modern laws and the living laws in the village, in its relation with national economic development and to find and analyze the ways to optimize national economic development through rural autonomy. The research method used is normative juridical, using legal material. The integration between state modern laws and the living law in the rural communities is by giving attention and accommodating the living laws in the rural communities especially in the economic order in the village including the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes). In the formation of rules or laws relating to the economy or village empowerment, it should not only be juridical aspect that is prioritized but the philosophical, and sociological aspect of rural communities needs should be used as foundation. Reflection on the Pancasila understanding is also very necessary. This is because Pancasila is transformation result of various legal principles in Indonesia, Optimizing village economic development through rural autonomy by making improvements, and empowering all the potential of the village in particular the human resources and natural resources.
Perspektif
Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi pemerin... more Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi pemerintahan desa ini diakui dan dihormati secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa mempunyai otonomi dengan karakteristik tersendiri. Melalui otonomi ini desa dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desanya. Pada dasarnya otonomi desa dapat menjadi penggerak atau poros dalam pembangunan ekonomi nasional. Potensi desa yang begitu besar dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan ekonomi nasional. Menjadi suatu permasalahan tentang bagaimana integrasi antara hukum modern negara dengan hukum yang hidup di desa, dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional, dan bagaimana cara mengoptimalkan pembangunan ekonomi nasional melalui otonomi desa, serta Melakukan integrasi hukum ini perlu dilakukan melalui proses pembentukan hukum modern negara (peraturan perundang-undangan). Mendasarkan pada tiga pijakan penting dalam penyusunannya. Selain itu perlu juga untuk merefleksi kembali pemahaman tentang Pancasila. Optimalisasi pembangunan ekonomi berdasarkan otonomi desa, dilakukan melalui pemberdayaan dan pembenahan masyarakat, serta melakukan penataan pembentukan dan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa. Kata Kunci: optimalisasi, pembangunan ekonomi nasional, otonomi desa.
Hasanuddin Law Review
Water resources are common resources that affect the livelihood of many people. Its management sh... more Water resources are common resources that affect the livelihood of many people. Its management should be oriented towards the rights fulfillment to water for the community. However, the management of water resources still shows inconsistency. This results in uncertainty in the rights fulfillment to water for the community. Therefore, a reform in water resources management is needed. Village autonomy can be the foundation for a more community-oriented water rights management, since it contains independence and community initiatives. This research aimed at finding a precise and clear concept in the management of water resources based on village autonomy. This research was conducted using normative juridical, with legislative and doctrinal approaches. The results show that the concept of village autonomy-based water resources management is carried out by accommodating the community's rights on water resources. It aims at providing guidance in the implementation of management that i...
Masalah-Masalah Hukum
Indonesia merupakan negara yang memberlakukan hak otonomi di daerah. Melalui adanya Undang-Undang... more Indonesia merupakan negara yang memberlakukan hak otonomi di daerah. Melalui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, pengaturan atas pembagian urusan tersebut tidaklah selalu menjamin kepastian hukum, khususnya dalam menangani situasi darurat kesehatan, seperti wabah virus corona. Tidak menutup kemungkinan adanya konflik kewenangan yang terjadi berkaitan dengan penyusunan kebijakan, khususnya pada pembentukan kebijakan lockdown atas suatu daerah tertentu. Dalam penulisan ini akan dibahas: Pertama, apa yang menjadi dasar fundamental adanya kebijakan lockdown atas situasi darurat kesehatan? Kedua, apakah pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan lockdown atas situasi darurat kesehatan yang terjadi di daerah? Tulisan ini merekomendasikan perlunya konstruksi lebih lanjut terkait peran Pemerintah Daerah dalam hal tersebut.
Literasi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap orang, khususnya mahasiswa. Literas... more Literasi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap orang, khususnya mahasiswa. Literasi harus dipahami dan ditempatkan sebagai modal dasar dalam menjalani kehidupan. Di era digital seperti saat ini, akses untuk melakukan literasi semakin mudah. Berbagai bahan dapat dengan mudah ditemukan melalui internet. Namun, yang perlu menjadi perhatian khusus adalah, untuk memilah dari sumber bacaan.
Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tentang tingkah laku pemerintah dan hubungan... more Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tentang tingkah laku pemerintah dan hubungannya dengan masyarakat. Secara substansial, hukum administrasi negara juga memuat asas-asas dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan pemerintahan, harus selalu berpegang pada hukum administrasi negara.
After the enactment of Act No. 6 2014 on the village, the standing of Badan Permusyawaratan Desa ... more After the enactment of Act No. 6 2014 on the village, the standing of Badan Permusyawaratan Desa is no longer be placed as an element of the village governance. Because of that, Badan Permusyawaratan Desa just become an independent institution outside the village governance. Even Badan Permusyawaratan Desa doesn't exist as an element of the village governance, but it still have governmental functions. However, Badan Permusyawaratan Desa not have good bargainnig position in village governance. The Badan Permusyawaratan Desa standing has shifted, it's based on Article 23 Act No. 6 2014 on the village. Therefore, need to strengthen the standing of the Badan Permusyawaratan Desa. In principle, the standing of the Badan Permusyawaratan Desa must be returned as an element of the village governance. By putting back the position of Badan Permusyawaratan Desa as an element of the village administration, then the village chief and Badan Permusyawaratan Desa into alignment. The pattern of the relationship between the village chief and Badan Permusyawaratan Desa will be balanced. Moreover, on the basis of the principle of checks and balances.
Drafts by Ardhiwinda Kusumaputra
Hukum, secara harfiah dalam pemahaman umum (awam), hukum dikenal sebagai aturan, atau bahkan ada ... more Hukum, secara harfiah dalam pemahaman umum (awam), hukum dikenal sebagai aturan, atau bahkan ada yang mengartikan hukum sebagai "polisi", maupun "hakim". Pemahaman yang demkian itu tidaklah salah, sebab dalam konteks substansi dan penerapan hukum, memang terkait dengan aspek tersebut. Pada dasarnya, memahami hukum tidaklah sulit. Membaca dalam berbagai literatur tentang hukum, dapat diketahui berbagai definisi tetang hukum.
Uploads
Papers by Ardhiwinda Kusumaputra
Drafts by Ardhiwinda Kusumaputra