Papers by sri nuryanti
Year Book 2006
Dalam era reformasi ide untuk
mengadakan pemilihan kepala daerah secara
langsung ini merupakan ko... more Dalam era reformasi ide untuk
mengadakan pemilihan kepala daerah secara
langsung ini merupakan konsekuensi logis dari
upaya memperbesar akses masyarakat dalam
dunia politik. Gayung bersambut. Ide
menyelenggarakan pilkada langsung ini
ditindaklanjuti dengan keputusan politik yang
besar pengaruhnya bagi perkembangan
demokrasi di Indonesia Keputusan untuk
mengadakan pemilihan kepala daerah secara
langsung ini kemungkinan besar menjadi
keputusan yang tidak menyenangkan
khususnya bagi partai politik karena secara
otomatis memutus kesempatan partai politik
untuk memainkan peran sampingan sebagai penentu utama dalam penentuan kepala daerah,
sebagaimana yang selama ini dimainkan dalam
proses pemilihan kepala daerah. Keluarnya UU
No 32 2004 dan PP No 5 2005 menjadi bukti
kepastian hukum atas penyelenggaraan pilkada
langsung yang dimulai bulan Juni 2005 Namun
demikian masih banyak yang mempertanyakan
efektivitas penyelenggaraan pilkada dengan
upaya memperkuat demokrasi lokal Tulisan ini
bermaksud menganalisis pilkada dari
dampaknya terhadap peningkatan kehidupan
demokrasi pada tingkat lokal.
Keputusan untuk menyelenggarakan pilkada serentak yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2015 mer... more Keputusan untuk menyelenggarakan pilkada serentak yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2015 merupakan bagian dari diskursus besar untuk memperbaharui sistem pemilu sehingga sistem itu paling sesuai dengan Indonesia dan khususnya mampu menjawab berbagai isu khususnya terkait dengan efi siensi dari segi pembiayaan pilkada dan efektifi tas penyelenggaraan pilkada. Diskursus pilkada yang muncul di akhir 2014 penting untuk melihat bagaimana diskursus itu telah didiskusikan menyeluruh khususnya berdasarkan fakta bahwa ada banyak pemimpin lokal yang mempunyai kualitas rendah yang dihasilkan oleh pilkada yang diselenggarakan secara langsung. Kajian ini akan mengupas intervensi penyelenggaraan pilkada langsung, dengan memperhatikan kemampuan sumberdaya daerah, kemampuan keuangan dan pelaksanaan pilkada di lapangan. Tulisan ini mengisyaratkan perlunya intervensi baik regulatif maupun teknis agar pilkada yang diselenggarakan di daerah dengan beragam kondisi tersebut dapat menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih berkualitas.
This paper is on Citizenship, in which it will discuss the administrative query and the political... more This paper is on Citizenship, in which it will discuss the administrative query and the political concern especially when any particular country preparing for the election. This is significant in term of seeing that actually citizenship is the tool to build democracy. Citizenship often seen as administrative matters, but to political discourse, it is very closely connected to the use of political rights. In the case of Indonesia as for example, the Election Commission of the Republic of Indonesia was accused to have innacurate voter list that creates a possibilities to cheat election. Even though the accusation was not approved by constitutional court, but then people aware that there is a serious problem relating with citizenship. The main arguments offered by Election Commission were as in the following arguments: 1) the bad population data as the main source of potential voter list provided by government, due to difficulties in recording people mobility such as migration (illegal migration) 2). Citizen identity card that doubled/tripled or more, therefore the recording of people data based on issuing ID has made the population data is administratively ambiguous. 3) Other technical matters such as budget, human resources, system, etc.
Penyelenggaraan pemilukada langsung sejak tahun 2005, pada kenyataannya mengalami dinamika yang m... more Penyelenggaraan pemilukada langsung sejak tahun 2005, pada kenyataannya mengalami dinamika yang memunculkan pro kontra apakah pemilukada langsung perlu dipertahankan atau tidak. Dari persoalan maraknya penggunaan politik uang, netralitas penyelenggara, biaya mahal sampai potensi munculnya konflik di masyarakat. Hal-hal inilah bagi sebagian orang dipergunakan sebagai alasan untuk memprotes berlangsungnya pemilukada langsung. Namun demikian, banyak yang melupakan bahwa substansi pemilukada langsung pada intinya adalah menghargai hak politik masing-masing individu dan memberikan sistem yang sebenarnya memberikan jaminan atas berlangsungnya pelaksanaan hak politik itu. Banyak yang secara tergesa-gesa menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilukada langsung banyak ketidak manfaatannya sehingga pemilukada langsung dihentikan dan digantikan dengan pemilihan oleh DPRD. Banyak orang tidak pernah mau melihat bahwa untuk memberikan hak politik individu yang paling hakiki, adalah melalui penyelenggaraan pemilukada langsung. Hal ini selaras dengan banyak hal baik dalam praktek demokrasi di Indonesia, seperti misalnya adanya keinginan untuk memberikan jaminan atas hak politik untuk memilih pemimpin dan 1
Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 telah mengakibatkan perubahan pola pen... more Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 telah mengakibatkan perubahan pola penyelenggaraan pemilu menjadi pemilu serentak yang akan diselenggarakan mulai tahun 2019. Meskipun demikian, keputusan tersebut sebenarnya agak janggal karena hanya mengumumkan penyelenggaraan pemilu secara serentak, tetapi tidak mempertimbangkan penerapan Coat Tail effect (Efek ekor jas) untuk tujuan mendasar yaitu memperkuat system presidensial di Indonesia. Tulisan ini akan mempelajari tatakelola pemilu serentak yang harus dipertimbangkan sebelum pelaksanaan keputusan khusus Mahkamah Konstitusi di tahun 2014 tersebut.
Conference Presentations by sri nuryanti
Development and modernization recently have impacted greatly on many aspect of the human society.... more Development and modernization recently have impacted greatly on many aspect of the human society. However, youth I think the most affected by those two. In positive way, youth will have many challenging opportunities because of fast development and growing modernization. Many youth who have education advantage, financial support and skill will easily catch up with the development and modernization. In contrast, youth who have disadvantages from education, financial support and less skilled/unskilled, will be excluded from development and modernization benefit.
In many local regions, those youth who doesn't have good education, no skill training and no financial support will tend to be dependent to the assistant of government. In the case of Indonesia, we have Ministry of Youth and Sport who deal with this particular problem. To some extent, many ministries such as Ministry of Education, Ministry of Manpower also have to do something on this Youth problem. Many programs were executed to deal with the youth in this category. So far, we have many training centers and sports centers to be utilized by those who in need. Many low cost training courses also run by private enterprises to fulfill the various job opportunities with least practical skill. In politics, youth also supposed to play significant role especially in term of their participation. However, from political perspective, we still face challenge with their low political participation. Therefore, challenges are still exist. Ministries and private enterprises are trying to fulfill their good work to address the challenge. This paper will be going to examine the socio political and economic impact of development and modernization to the youth, with the example from Indonesia case.
Books by sri nuryanti
Partai Kebangkitan Bangsa yang dikenal berslogan “Maju tak gentar, membela yang benar” ini dari p... more Partai Kebangkitan Bangsa yang dikenal berslogan “Maju tak gentar, membela yang benar” ini dari pemilu ke pemilu mengalami dinamika yang menarik. Tulisan ini akan menganalisis dinamika PKB baik secara internal maupun yang berkaitan dengan kontestasi pada waktu pemilu
Proses Pemilukada di tingkat provinsi baik pada masa pra tahapan, tahapan dan paska tahapan seba... more Proses Pemilukada di tingkat provinsi baik pada masa pra tahapan, tahapan dan paska tahapan sebagaimana pembagian pentahapannya sudah disinggung pada Bab I, sangat diwarnai dengan keadaan sosial politik masing-masing provinsi. Kondisi sosial seperti misalnya posisi geografis, kondisi demografis, ketersediaan sumber daya dan akses ekonomi, sarana dan prasarana mobilitas sosial, ketergantungan pembangunan dengan daerah lain dan dinamika politik lokal, ternyata sangat mempengaruhi sukses tidaknya proses penyelenggaraan Pemilukada di tingkat provinsi. Oleh sebab itu analisis mengenai Proses Pemilukada akan dilihat pengaruh latar belakang sosial politik terhadap penyelenggaraan pemilukada di tingkat provinsi di 6 provinsi yang diteliti yaitu: Aceh, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Pemilu Presiden secara langsung telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 2004 . Pemilu Preside... more Pemilu Presiden secara langsung telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 2004 . Pemilu Presiden langsung ini telah menghasilkan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, disinyalir bahwa pemilihan presiden secara langsung sebagaimana yang dilakukan oleh Indonesia ini tidak serta merta memunculkan presiden dan wakil presiden yang efektif dapat menjamin munculnya good governance. Hal ini disebabkan oleh skema presidensialisme di Indonesia yang justru memunculkan ketidak efektifan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kepresidenan. Oleh karena itu, studi ini bermaksud menganalisis skema presidensial dan efektifitas presidensialisme, dimana akan dianalisis kelebihan dan kekurangan sistem tersebut yang diberlakukan di Indonesia.
Uploads
Papers by sri nuryanti
mengadakan pemilihan kepala daerah secara
langsung ini merupakan konsekuensi logis dari
upaya memperbesar akses masyarakat dalam
dunia politik. Gayung bersambut. Ide
menyelenggarakan pilkada langsung ini
ditindaklanjuti dengan keputusan politik yang
besar pengaruhnya bagi perkembangan
demokrasi di Indonesia Keputusan untuk
mengadakan pemilihan kepala daerah secara
langsung ini kemungkinan besar menjadi
keputusan yang tidak menyenangkan
khususnya bagi partai politik karena secara
otomatis memutus kesempatan partai politik
untuk memainkan peran sampingan sebagai penentu utama dalam penentuan kepala daerah,
sebagaimana yang selama ini dimainkan dalam
proses pemilihan kepala daerah. Keluarnya UU
No 32 2004 dan PP No 5 2005 menjadi bukti
kepastian hukum atas penyelenggaraan pilkada
langsung yang dimulai bulan Juni 2005 Namun
demikian masih banyak yang mempertanyakan
efektivitas penyelenggaraan pilkada dengan
upaya memperkuat demokrasi lokal Tulisan ini
bermaksud menganalisis pilkada dari
dampaknya terhadap peningkatan kehidupan
demokrasi pada tingkat lokal.
Conference Presentations by sri nuryanti
In many local regions, those youth who doesn't have good education, no skill training and no financial support will tend to be dependent to the assistant of government. In the case of Indonesia, we have Ministry of Youth and Sport who deal with this particular problem. To some extent, many ministries such as Ministry of Education, Ministry of Manpower also have to do something on this Youth problem. Many programs were executed to deal with the youth in this category. So far, we have many training centers and sports centers to be utilized by those who in need. Many low cost training courses also run by private enterprises to fulfill the various job opportunities with least practical skill. In politics, youth also supposed to play significant role especially in term of their participation. However, from political perspective, we still face challenge with their low political participation. Therefore, challenges are still exist. Ministries and private enterprises are trying to fulfill their good work to address the challenge. This paper will be going to examine the socio political and economic impact of development and modernization to the youth, with the example from Indonesia case.
Books by sri nuryanti
mengadakan pemilihan kepala daerah secara
langsung ini merupakan konsekuensi logis dari
upaya memperbesar akses masyarakat dalam
dunia politik. Gayung bersambut. Ide
menyelenggarakan pilkada langsung ini
ditindaklanjuti dengan keputusan politik yang
besar pengaruhnya bagi perkembangan
demokrasi di Indonesia Keputusan untuk
mengadakan pemilihan kepala daerah secara
langsung ini kemungkinan besar menjadi
keputusan yang tidak menyenangkan
khususnya bagi partai politik karena secara
otomatis memutus kesempatan partai politik
untuk memainkan peran sampingan sebagai penentu utama dalam penentuan kepala daerah,
sebagaimana yang selama ini dimainkan dalam
proses pemilihan kepala daerah. Keluarnya UU
No 32 2004 dan PP No 5 2005 menjadi bukti
kepastian hukum atas penyelenggaraan pilkada
langsung yang dimulai bulan Juni 2005 Namun
demikian masih banyak yang mempertanyakan
efektivitas penyelenggaraan pilkada dengan
upaya memperkuat demokrasi lokal Tulisan ini
bermaksud menganalisis pilkada dari
dampaknya terhadap peningkatan kehidupan
demokrasi pada tingkat lokal.
In many local regions, those youth who doesn't have good education, no skill training and no financial support will tend to be dependent to the assistant of government. In the case of Indonesia, we have Ministry of Youth and Sport who deal with this particular problem. To some extent, many ministries such as Ministry of Education, Ministry of Manpower also have to do something on this Youth problem. Many programs were executed to deal with the youth in this category. So far, we have many training centers and sports centers to be utilized by those who in need. Many low cost training courses also run by private enterprises to fulfill the various job opportunities with least practical skill. In politics, youth also supposed to play significant role especially in term of their participation. However, from political perspective, we still face challenge with their low political participation. Therefore, challenges are still exist. Ministries and private enterprises are trying to fulfill their good work to address the challenge. This paper will be going to examine the socio political and economic impact of development and modernization to the youth, with the example from Indonesia case.