Menyikapi Pilkada secara Cerdas

Pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengundang kecemasan oleh kuatnya kecenderungan pilkada akan dikembalikan ke pemilihan oleh DPRD. Perdebatan berbasis argumentasi demokrasi versus efisiensi dan konflik sosial mengemuka. Pada kesempatan ini saya menawarkan sudut pandang lain untuk memperkaya timbangan publik, yaitu potensi menguatnya shadow state jika pilkada dilakukan oleh DPRD.

(Indonesian)
Skripsi ini membahas tentang pengkategorisasian para pelaku hate speech di Facebook terkait dengan Basuki Tjahaya Purnama Alias Ahok yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa meskipun Ahok adalah objek dari hate speech ini, namun namun yang menjadi target paling banyak justru masyarakat umum yang mendukung Ahok, atau masyarakat umum yang
menolak Ahok. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan agar pihak pemerintah dan media sosial saling bekerjasama untuk mengkaji hate speech di Facebook secara lebih mendalam, terutama berkaitan dengan identitas asli pelaku hate speech. Hal ini jika diharapkan dapat memberikan petunjuk terkait dengan siapa identitas pelaku, sehingga pihak penegak hukum dapat melakukan penindakan secepatnya,
dan kasus hate speech di Facebook dapat berkurang secara signifikan.

(English)
This Thesis discussing the categorization of hate speech’s perpetrators on Facebook related to Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) who is an ex Jakarta Governor. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The results showed that even if Ahok is the subject of the hate speech, but most of the victims are people who support or against Ahok. Thus, this research suggest the government to cooperate with social media (Facebook) to research and reviewing hate speech more deeply. Hopefully this research will give clues about who is the perpetrator’s real identity, so that law enforcers could action as soon as possible, and hate speech on Facebook will reduced significantly.

Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada Serentak di Indonesia: Peluang dan Tantangan
Oleh:
Murdian
Andika Putra

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Yogyakarta, 55183, Indonesia
Phone: 085785845553 email: [email protected]

Abstrak
Untuk menjamin agar pilkada serentak di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, maka diperlukan adanya pengawalan dan pengawasan terhadap proses jalannya pilkada secara serentak di Indonesia. Dalam konteks pengawasan pilkada di Indonesia, terdapat lembaga yang bertanggung jawab mengawasi proses jalannya pilkada di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Lantas adakah hak bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan terhadap proses pilkada serentak di Indonesia, dan apakah peran masyarakat dalam pengawasan pilkada serentak di Indonesia, berikut peluang dan tantangannya?. Penelitian ini merupakan library research yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai sumber datanya. Adapun pendekatan akan lebih diarahkan kepada normative approach. Dan inti sari serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang peran masyarakat dalam pengawasan pilkada serentak di Indonesia, berikut peluang dan tantangannya.

Keynote: Peran, masyarakat, Peluang, Tantangan.

Mata kuliah ilmu politik telah memberikan pelbagai pemahaman tentang perpolitikan yang masih terbilang kurang dikarenakan terbatasnya materi, waktu dan ruang. Untuk itu diperlukan penambahan dengan melakukan observasi secara langsung dalam menguatkan pemahaman tersebut, yaitu salah satunya dengan turun langsung ke lapangan untuk mengkaji tentang perpolitikan di Indonesia, khusunya yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu).
Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi karena pemerintahannya dipimpin oleh banyak orang, diabdikan untuk kepentingan bersama bagi banyak orang (May Rudi, 2003:87). Pilkada yang di laksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 ini merupakan bukti konkrit akan terlaksananya suatu sistem demokrasi, dimana rakyat dapat memilih secara langsung siapa tokoh pemimpin yang akan memimpinnya kelak pada periode selanjutnya dengan berbagai macam harapan menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.
Pilkada langsung yang diebut sebagai prakek politik demokratis dan rekruitmen politik yang terbuka dalam pemilihan eksekutif daerah menurut Axel Hadenius jika memiliki “makna”, akan menuju tiga kriteria yaitu keterbukaan, ketepatan dan keefektifan pemilu. Keterbukaan disini maksudnya bahwa akses Pilkada ini harus terbuka bagi seluruh warga artinya hak pilih bersifar universal, semua warga dijamin memiliki hak pilih tanpa diskriminasi. Ketetapan bertujuan pada pendaftaran dan identifikasi pemilih, kampanye, prosedur dalam pemilu, semua calon harus mempunyai akses yang sama kepada media Negara dan swasta berdasarkan standar hukum yang sama, aparat negara harus netral secara politis pada saat menyelenggarakan Pilkada apalagi jika salah satu yang menjadi calon adalah incumbent, hal ini menyebabkan penyalahgunaan terhadap Pilkada itu sendiri, dan menimbulkan berbagai pelanggaran dalam Pilkada baik secara langsung maupun tidak, yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Pilkada langsung tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kualitas demokrasi itu 
sendiri. Demokrasi pada tingkat lokal membutuhkan berbagai persyaratan. Dalam perspektif ini efektifitas sistem Pilkada langsung ditentukan oleh faktor-faktor pra kondisi demokrasi yang ada di daerah itu sendiri yang mencakup kualitas pemilih, dewan, sistem rekruitmen dewan, fungsi partai, kebebasan dan konsistensi pers dan keberdayaan masyarakat madani. (A. Ubaidillah, dkk. 2006:205-209)

Netralitas birokrasi harus dijaga dalam demokrasi. Dalam proses demokratisasi yang diperlukan bukan sikap netral namun pasif atau menjauh dari agenda demokratisasi, melainkan sebaliknya: secara pro--aktif ambil bagian dalam mengembangkan kekuatan penyangga perubahan sosial--politik yang berlangsung.

Seni dan politik berkembang melalui tradisi-tradisi sosial. Sebagaimana halnya unsur kebudayaan yang lain, seni dan politik mempertahankan kolektivitas sosial. Dalam kenyataan empirik, seni dapat dilihat sebagai cara hidup yang bertalian dengan keindahan. Dalam pilpres dan pilkada di Indonesia, seragam kemudian digunakan dan seolah jadi salah satu atribut wajib. Jika pada periode lalu, kita melihat Jokowi-Ahok menggunakan seragam kotak merah-putih-hitam, maka kini seragam tersebut kembali digunakan oleh pasangan Ahok-Djarot, walau dengan ukuran kotak yang lebih besar. Sebagai tandingannya, AHY-Silvy kemudian muncul dengan seragam ala militer, menandai bahwa AHY lekat dengan militer.

Tahun 2004 merupakan tahun perubahan bagi wajah demokrasi di Indonesia, mengingat rakyat Indonesia bisa secara langsung memilih para anggota DPR dan Presiden. Meski pemilihan umum sudah berlangsung secara demokratis karena sudah memberikan rakyat kesempatan menggunakan hak suaranya sebagai warga negara Indonesia, tetap saja rakyat tidak bisa menjadi kandidat tanpa adanya peran partai. Lebih lanjut, partai diibaratkan sebagai kendaraan politik untuk menuju pos--pos penting di negeri ini, mulai dari legislatif hingga eksekutif. Di dalam tulisannya berjudul Dinamika Partai Politik, Jimly Asshiddiqie membenarkan bahwa "Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses--proses pemerintahan dengan warga negara." 1 Partai yang menghiasi wajah pemerintahan pun memberi dampak pada kebijakan--kebijakan yang diambil oleh para penguasa pemerintahan. Sebagai contoh, selama 10 tahun era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertentangan dengan pemerintah. Ketidakcocokan PDIP dengan pemerintah bisa terlihat saat pemerintah atau Presiden ingin mengambil kebijakan--kebijakan strategis, seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. PDIP pun menjadi partai yang paling vokal menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di era Presiden SBY. Berbagai cara pun dilakukan PDIP untuk menarik simpati 1 Jimly Asshiddiqie, Dinamika Partai Politik dan Demokrasi, hal. 01. 2 rakyat, seperti pemasangan spanduk tolak kenaikan BBM, hingga penerbitan buku putih Fraksi PDIP. 2 Namun kini, PDIP sebagai partai penguasa pemerintah, dihadapkan pada fakta makin tingginya kuota BBM subsidi. Hal ini pun membuat PDIP cepat atau lambat menaikkan harga BBM subsidi. Perbedaan sikap PDIP di jaman SBY, dan posisi PDIP yang menentang dan mengkritik pemerintahan, menjadikan Partai berlambang banteng moncong putih ini sebagai partai oposisi. 3 Perjalanan Oposisi si Banteng Moncong Putih Posisi oposisi pun berlangsung selama 10 tahun kepemimpinan SBY. Apabila dilihat sejarah perjalanan PDIP saat menjadi oposisi, partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri ini sangat kompak dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah, khususnya penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Sikap penolakan terhadap kebijakan strategis yang tidak populis itu dan soliditas partai, sukses merebut hati rakyat, mengingat penolakan kenaikan harga BBM mencerminkan sikap yang populis. Bahkan salah satu anggota dewan pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengakui sikap oposisi yang diambil Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini, sebagai wujud sikap oposisi yang konstruktif, karena PDIP dianggap berhasil mengkritik dan bukan menjegal. 4 Selama 1 dekade era SBY, PDIP pun juga melakukan konsolidasi partai dan mulai memperkenalkan ke publik wajah--wajah kader yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya, mulai dari tingkat daerah. Rakyat pun berkesan dengan kehadiran kader--kader ini, sebut saja, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan eks Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Gaya baru kepemimpinan kader dari partai ini, terlihat berbeda karena tidak pernah dilakukan di era pemerintahan sebelumnya. Perbedaan ini seolah 2 Merdeka.com, 2014. 3 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online: Oposisi 4 Liputan6.com, 2014. Belajar dari sikap Mega yang membuat partai keluar sebagai pemenang dalam jangka waktu yang lama, mungkin saja dengan sikap Hatta Rajasa yang berjiwa besar mengucapkan selamat, masyarakat akan lebih percaya ke PAN. Setelah partai oposisi melakukan pembenahan internal, koalisi menjadi kegiatan yang selanjutnya dilakukan. Khususnya bagi partai yang berpotensi namun tidak masuk dalam 3 besar peraih suara terbanyak di pemilu 2014, seperti PAN. Namun menurut pribadi penulis, apabila dilihat dari kebesaran hati PAN dalam menyikapi kekalahan pileg 2014, maka PAN bisa menaikkan pamornya dan tidak menutup kemungkinan, partai besar akan menggandeng PAN apabila terus konsisten menjadi oposisi kritis--konstruktif, dan menjadi penyeimbang pemerintah dengan mendukung kebijakan--kebijakan yang pro rakyat atau kebijakan populis, meski mungkin harus berbeda paham dengan anggota Koalisi Merah Putih lainnya. 19 Peluang Oposisi di Pemilu Serentak 2019 Pemilu serentak 2019 memang menjadi hal baru bagi sistem politik di Indonesia. Namun, pemilu model baru ini, tidak mengubah peran oposisi dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Tidak ada yang berubah dari peran oposisi, tapi oposisi harus bekerja lebih keras lagi, untuk merebut hati rakyat. Penulis pun setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Mantan Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam tulisannya yang berjudul: "Membangun

Keberlangsungan pemilihan umum 2020 dalam pandangan partisipasi politik ‘dianggap menimbulkan banyak persoalan, terlebih lagi pada saat pandemi Covid-19 ini.persoalan ‘Covid-19’ jika dikaitkan dengan .pemilihan umum 2020 akan memicu banyak persoalan baru, akan tetapi pemilihan tahun 2020 masih membutuhkan ruang khusus, tidak semua orang sepakat dengan pilihan nya bahkan sampai ada yang menunda pemilihan tersebut. Kalau pun menyelenggarakan pemilihan 2020 menjadi opsional. Pertimbangan legalitas proses dan hasil harus bisa diuraikan dalam teknis yang mudah dipahami oleh semua pihak. Karena, jika ada kerugian pada peserta dan pemilih dengan teknis yang tidak ada kejelasan bisa berujung masalah berkepanjangan.
Gagasan ini memberikan saran dan solusi kepada partisiasi politik agar bisa menyukseskan pilkada 2020 ini dengan menerapkan protokol yang ada serta memberi teknis yang jelas agar mudah dipahami oleh semua pihak. Dari hal tesebut, dapat disimpulkan bahwa menurut partisipasi politik, salah satu kunci keberhasilan menyukseskan pemilihan umum 2020 ini dengan menerapkan protokol kesehatan serta disiplin dan bertanggung jawab atas teknis pemilihan umum 2020 ini agar jelas dan dapat dipahami dengan semua pihak yang mengikuti nya.

Pengalaman pastinya telah banyak mengajarkan rakyat untuk tidak jatuh pada lubang yang sama. Rakyat sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih kepala daerah, kepada siapa pilihan akan dijatuhkan. Jika calonnya pendatang baru maka pemilih sebaiknya benar-benar menelisik rekam jejaknya dan memastikan tidak ada rekam jejak yang “cacat” dalam perjalanannya serta program-program yang ditawarkan berbasis kerakyatan dan merupakan solusi bagi masalah yang sedang dihadapi.
Jika ada yang incumbent, maka rakyat akan mudah menilainya karena bisa diukur sejauh mana keberhasilan yang telah dibuat dengan janji-janji sebelumnya. Keberhasilan-keberhasilan calon dari incumbent pasti akan dipaparkan, namun rakyat jangan terkecoh, dan jangan lupa seberapa banyak program yang dijanjikan dan seberapa banyak program yang direalisasikan. Rakyat bisa menilai tingkat keberhasilannya dan bisa memberi keputusan apakah masih layak dipilih lagi atau tidak..

Penelitian ini berangkat dari sebuah paradoks dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia hari-hari ini: maraknya kehadiran media massa, terutama media baru, berikut intensitas penggunaan yang super tinggi di satu sisi, sementara maraknya opini publik tentang demokrasi yang belum benar-benar diimplementasikan, bahkan tidak sedikit yang secara pesimis menilainya sebagai kegagalan. Jadi, di satu sisi terdapat surplus media, dan di sisi lain terdapat defisit demokrasi. Kenyatan inilah yang disebut sebagai ‘paradoks demokratisasi di era media baru’. Paradoks ini akan berubah menjadi suatu anomali saat ia dibenturkan dengan teori klasik yang menekankan peran media sebagai pilar keempat demokrasi (setelah eksekutif, legistlatif dan yudikatif). Media, diyakini menjadi prasyarat mutlak sekaligus indikator penting bagi terselenggaranya demokrasi. Dengan latar belakang teoritik seperti ini, dengan demikian penelitian ini mengajukan pertanyaan, “mengapa di era keterbukaan informasi dimana hampir seluruh orang dapat mengartikulasikan pendapatnya secara bebas melalui media, malah muncul wacana defisit demokrasi?”

Penelitian ini menggunakan analisis simtom-wacana psikoanalisis Jacques Lacan untuk memecahkan permasalahan ini. Teori ini melihat prilaku subyek, dalam hal ini, partisipasi demokrasi sebagai sebentuk upaya untuk memenuhi hasratnya. Akibatnya, pemenuhan hasratlah yang menjadi utama, ketimbang tindakan partisipasi tersebut. Untuk memperoleh hasrat ini, subyek tidak perlu benar-benar berpartisipasi, ia cukup hanya perlu merasakan sensasi berpartisipasi. Sensasi inilah yang sebenarnya ia cari melalui tindakan yang ia kira partisipasi demokrasi—nyatanya, tidak ada yang terjadi secara kongkrit di lapangan. Adalah media baru yang mampu mengkondisikan kesalah-mengiraan ini, sehingga ia mampu menjebak energi-energi partisipasi subyek di dalam sirkuit medianya dengan cara terus menerus memproduksi sensasi partisipasi demokrasi.

Untuk menunjukkan ini, penelitian akan melakukan evaluasi pada partisipasi masyarakat melalui media dengan menganalisis 1000 buah “kicauan” (tweet) masyarakat di sekitar Pemilihan gubernur Jakarta putaran kedua, melalui platform mikro-blog Twitter. Pola dominan hasrat akan dipetakan sebarannya, untuk kemudian ditunjukkan sensasi partisipasi demokrasi seperti apa yang diproduksinya. Penelitian ini akan diakhiri dengan menyimpulkan apa artinya temuan-temuan ini bagi konsep dan praktik partisipasi demokrasi di era media baru.

ABSTRAK
Selama tahapan Pilkada tahun 2016-2017 berlangsung, Panwaslih Kabupaten Bireuen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya politik uang. Yakni dengan cara memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di 17 kecamatan dalam Kabupaten Bireuen. Masyarakat diedukasi tentang Pilkada itu sebagai  salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan dengan memilih pemimpin yang dianggap mampu membangun sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pola-pola pencegahan yang dilakukan Panwaslih Kabupaten Bireuen walau tidak spesifik menyentuh pada politik uang, kerap dilakukan pihaknya. Tidak hanya dipusatkan di ibu kota kabupaten, edukasi kepada masyarakat ini juga dilakukan di kecamatan-kecamatan pedalaman maupun pesisir yang berpotensi terjadinya konflik. Termasuk juga melakukan pemetaan daerah-daerah rawan yang memungkinkan timbulnya masalah selama tahapan pemilihan berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Panwaslih Kabupaten Bireuen yaitu: 1) telah melakukan upaya pencegahan politik uang yang terjadi di Kabupaten Bireuen, diantaranya melakukan kegiatan peningkatan kapasitas terhadap pengawas pemilihan berjenjang, mulai dari Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) hingga pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan, baik secara formal maupun non formal, agar meningkatkan pengawasan berupa pencegahan dan penindakan.  Kedua, bersinergi dengan Pemkab Bireuen, akademisi dan wartawan melakukan kegiatan sosialisasi di tujuh belas kecamatan yang dibagi menjadi empat wilayah kegiatan. Ketiga, memaksimalkan berbagai bentuk pertemuan untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam fungsi pengawasan yang partisipatif. 2). Tantangan dan hambatan dalam penindakan politik uang dalam Pilkada di Kabupaten Bireuen, Pertama, Panwaslih tidak bisa membangun jaringan kuat melakukan investigasi kasus politik uang, tidak adanya saksi yang bersedia serta lemahnya bukti penanganan pelanggaran, Kedua, meskipun Panwaslih telah terbentuk sesuai jadwal, namun belum bisa langsung bekerja maksimal untuk mengawasi jalannya tahapan penyelenggaraan Pilkada, termasuk menyiapkan langkah dan strategi pencegahan pelanggaran khususnya politik uang secara maksimal. Hal ini dikarenakan setelah Panwaslih terbentuk, terlebih dahulu disibukkan dengan kegiatan koordinasi dengan Pemkab Bireuen dalam rangka pembahasan anggaran operasional yang berlarut-larut dan pembentukan sekretariat beserta jajarannya, serta juga disibukkan dengan pembentukan pengawas kecamatan, yang menyebabkan hilangnya fokus panwaslih dalam menyusun dan merancang strategi pengawasan.

Kata Kunci: Panwaslih, Pencegahan, Politik Uang, Pilkada

mutasi jabatan di akhir masa pemerintahan Walikota / Bupati / Gubernur telah menjadi kasus klasik di Indonesia. Disebut kasus karena selalu menimbulkan perdebatan; biasanya antara pejabat eselon yang mendapat demosi (turun jabatan) dengan kepala daerah selaku Pejabat Pembinan Kepegawaian atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat karena melanggar aturan. Menjadi klasik karena selalu terulang, seperti di Pemerintahan Aceh, Kota Malang, Kab. Kolaka, Kab. Mamasa, Kab. Kapuas, Kab. Luwu Utara, dan Kab. Rokan Hilir. Pertanyaan yang pantas diajukan adalah mengapa mutasi jabatan masih dilaksanakan pada akhir masa jabatan kepala daerah, meskipun sudah diketahui akan memunculkan polemik?

Penyelenggaraan Pilkada tahap ketiga merupakan tahap akhir menjelang penyelenggaraan Pemilu 2019 yaitu Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Banyak referensi dalam melihat dan mengkaji tentang Pilkada. Presentasi berikut sebagai upaya untuk memperbanyak lagi referensinya, terutama dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Pilkada di Kota Bekasi pada bulan Juni 2018

Abstrak Pilkada Serentak 2015 merupakan sebuah solusi yang diaggap solutif untuk membangun sistem Pilkada sebelumnya yang dianggap masih keropos dalam perencanaan, anggaran serta pelaksanaannya. Mulai dari harapan tercapainya efisiensi anggaran serta meminimalisir adanya money politic yang masiv. Namun dalam perjalanannya masalah normative mulai muncul di mana salah satunya adalah tekait banyaknya calon petahanan maupun keluarga petahana yang mencalonkan di berbagai daerah. Aturan terkait dengan pembatasan definisi petahana yang dianulir oleh Putusan MK terkait UU Nomor 8 Tahun 2015 karena dianggap menyalahi atau bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Hal ini diprediksi akan mencuatkan kembali dinasti politik modern atau dalam istilahnya produk demokrasi tapi output aristokrasi. Menarik untuk dibahas pula terkait dengan alasan banyak partai politik yang masih setia dengan petahana mauapun calon yang dekat petahana. Abstract Pilkada Serentak in 2015 is a solution that is considered solutif to establish previous elections system that is still considered porous in the planning, budgeting and implementation. Ranging from hopes of achieving budget efficiency and minimize the existence of money politics which masiv. But along the way normative problems began to emerge in which one of them is about incumbent and families incumbent candidates who are running in different regions. Rules relating to restrictions on the incumbent definition annulled by the Constitutional Court ruling related to Law No. 8 of 2015 because they infringe or violate the constitution Constitution of 1945. It is predicted to be raised back modern political dynasty or the product term is democracy but the output is aristocracy. Of particular interest is also related to the reason many political parties are still loyal to the incumbent or candidate close to the incumbent.

Makalah ini menawarkan evaluasi terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung di negeri ini. Namun, sebelum membicarakan Pilkada itu sendiri, perlu diingatkan arah pembicaraan bisa kesana-kemari kalau misi evaluasi itu sendiri tidak ditegaskan dari awal. 3 Secara harfiah, evaluasi adalah perbandingan antara apa yang dirancang (dikehendaki) dengan yang senyatanya laksanakan. Evaluasi tidak banyak berarti sekiranya rancangan itu sendiri dibangun di atas asumsi atau pijakan yang salah. Jadi, kalaulah kita merujuk kembali misi yang ditetapkan, misi itu sendiri masih bisa dipersoalkan. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah lesson drawing: menarik pelajaran dari pengalaman.