Indonesia dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

Artikel ini menganalisa mengenai peran dan tantangan Indonesia yang terpilih menjadi Dewan Keamanan PBB setelah terakhir kalinya pada masa menteri luar negeri Adam Malik di tahun 1970-an.

Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 2015

Artikel ini membahas partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan BangsaBangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama. Kata-Kata Kunci : Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemeliharaan Perdamaian, Kebijakan Luar Negeri

Jurnal Pertahanan, 2016

Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, Indonesia harus mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Tulisan ini juga akan membahas tantangan dan peluang dalam memperkuat partisipasi Indonesia pada operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Pemerintah Indonesia perlu menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade-dekade berikutnya. Penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama. Kata Kunci : Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemeliharaan perdamaian, kebijakan luar negeri

TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum

Introduction: Peacekeeping Forces are troops formed by the Security Council to maintain international. These troops are usually deployed after a conflict in a country and have obtained prior agreement with the disputing parties.Purposes of the Research: This writing aims to understand and find out the forms of protection and legal status of the UN peacekeepers. Methods of the Research: The research method in this paper uses a descriptive analytical research type. The research approach used is a law approach, a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses primary legal materials and secondary legal materials through books, articles, documents, scientific works of legal scholars, as well as legal materials analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.Results of the Research: The results show that the form of protection for peacekeepers in armed conflict is regulated in the 1949 Geneva Conventions and the 1994 Uni...

Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 2017

Misi Pemeliharaan Perdamaian mengalami evolusi yang meliputi pendekatan kemanusiaan yang lebih luas, personel wanita semakin meningkat menjadi bagian dari keluarga misi pemeliharaan perdamaian.PBB telah meminta lebih banyak penggelaran female peacekeepers guna memperkuat pendekatan “holistik” secara keseluruhan terhadap operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini.Banyak yang harus dilakukan dalam mengintegrasikan lebih banyak female peacekeepers kedalam misi-misi PBB. Lebih banyak female peacekeepers yang terlatih akan menjadi aset bagi masa depan operasi-operasi pemeliharaan perdamaian.Pada bulan Oktober 2000 Dewan Keamanan PBB telah menetapkan Resolusi 1325 mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi tersebut dipandang sebagai resolusi landmark dimana pertama kali, Dewan Keamanan mengakui kontribusi wanita selama dan pasca konflik. Sejak ditetapkannya Resolusi 1325 tersebut, perhatian terhadap perspektif gender dalam agenda perdamaian internasional telah jelas ditempatkan dalam kerangka keamanan dan perdamaian yang lebih luas. Artikel ini menjelaskan peningkatan kontribusi jumlah personel female peacekeepers Indonesia pada periode 2009-2016 dan membahas mengapa Indonesia perlu mendukung dan mempertimbangkan mengirimkan lebih banyak female peacekeepers dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Kata Kunci : Pemelihara perdamaian wanita, gender, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemeliharaan perdamaian, Indonesia