JURNAL UAS KELOMPOK 2

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN APARATUR DAN PRINSIPPRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Kelompok 2 Nurnadila ( 216301918026 ) Junedi Suprianto ( 216301918010 ) Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberdayaan aparatur dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey explanatory, dimana penelitian survey yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah responden sebanyak 80 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan kuesioner dengan teknik analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitin menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan singnifikan antara variable pelaksanaan implementasi pemberdayaan aparatur juga Good Governance dan kinerja jajaran Pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, penerapan good governance berdasarkan beberapa aspek, diketahui dari hasil penelitian menunjukkan presentase 67,24%. Sedangkan kondisi kinerja pegawai menunjukkan presentase 54,76 %. Mengindikasikan bahwa kinerja pegawai juga dapat dipengaruhi oleh faktor dan sebab-sebab lain diluar aspek pelaksanaan Good Governance seperti aspek motivasi kerja, kedisiplinan, tunjangan hingga budaya organisasi yang juga berperan terhadap optimalisasi kinerja pegawai. Kata Kunci : Pemberdayaan, Aparatur, Good Governance diperoleh atas pelayanan dari instansi PENDAHULUAN pemerintah. Di sisi lain, pengukuran Latar Belakang Masalah Kelancaran keberhasilan maupun kegagalan instansi penyelenggaraan pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan dapat dilihat dari potensi dan pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara kemampuan aparatur obyektif, disebabkan karena masih belum pemerintahan yang berkualitas, berdaya diterapkannya sistem pengukuran kinerja, guna, dan sadar akan tanggung jawabnya yang dapat digunakan sebagai informasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan pemberdayaan aparatur dapat menjadi secara salah satu jawaban untuk mewujudkan pelaksanaan program –program disuatu aparatur negara yang mampu mendukung instansi pemerintah. Masyarakat kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan saat ini sudah semakin kritis dalam tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan mencermati penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dengan Negara. Segala sesuatu yang dianggap good menyimpang atau keluar dari jalur yang sumber mempraktekkan daya negara, prinsip-prinsip obyektif dan terukur dari pada semestinya, akan cepat mendapat reaksi governance. Saat ini kinerja organisasi publik dari masyarakat baik secara langsung publik melalui demonstrasi atau unjuk rasa menjadi isu yang semakin penting untuk maupun secara tidak langsung melalui segera mendapatkan perhatian dari semua pemberitaan di media massa. Begitu pihak. Birokrasi yang memiliki kinerja kritisnya masyarakat pada saat ini dengan buruk dalam menyelenggarakan pelayanan berbagai kepada publik akan sangat mempengaruhi semuanya mengarah pada suatu harapan kinerja organisasi pemerintah, termasuk yaitu terwujudnya kondisi atau keadaan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara . yang jauh lebih baik, baik Hal masyarakat dalam memberikan ini pelayanan menjadi penyebab tuntutan maupun perubahan yang kondisi penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan menjadi pemerintahan. sorotan yang tajam terutama dalam aspek berguna akuntanbilitas, efisiensi, efektifitas, dan seorang aparatur, baik dalam penanganan transparansi. Oleh karena itu, masyarakat pekerjaan yang diemban pada saat ini mulai dan maupun pekerjaan yang ada pada masa mengevaluasi manfaat serta nilai yang yang akan datang sesuai dengan bidang kritis dalam memonitor tugas untuk aparatur Pemberdayaan aparatur meningkatkan tersebut. kinerja Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk mengisi pembangunan, sehubungan dengan hal formasi dari tersebut maka Pegawai Negeri Sipil yang kosong, dimulai perencanaan (tentunya rencana sebagai bagian dari aparatur pemerintah pengadaan), pengumuman, pelamaran, dan abdi masyarakat senantiasa dituntut penyaringan sampai dengan pengangkatan mempunyai dan penempatan Pegawai Negeri Sipil kecakapan dan abdi masyarakat, kemauan (PNS). bekerja, Sebagaimana dijelaskan dalam UU pengetahuan, disiplin kerja, menjadi Daerah, bahwa salah satu tujuan penerapan lingkungan masyarakat. tersebut Pemerintahan adalah yang penyelenggaraan menganut sistim etos kerja, berkualitas tinggi, motivasi kerja, bahkan No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan UU ketrampilan, teladan Bagi atau panutan Sekretariat bagi Daerah di Kalimantan Utara sebagai organisasi yang otonomi daerah termasuk peningkatan mengemban kinerja pegawai pemerintahan yang luas pelayanan teknis dan memberikan dampak yang nyata dan seluruh perangkat/instansi luas terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah maka penilaian kinerja pemerintahan. Disamping UU tersebut, bagi aparatur organisasi memiliki arti yang ada beberapa aturan lainya yaitu PP No. 32 sangat penting terutama dalam upaya tahun 2011 tentang kode etik Pegawai melakukan perbaikanperbaikan pada masa Negeri Sipil, serta PP No. 53 tahun 2010 yang akan datang. Penilaian kinerja bagi tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang aparatur berguna untuk menilai kuantitas, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kualitas dan efisiensi pelayanan, motivasi, menegakkan kedisiplinan sehingga dapat dan guna penyesuaian anggaran organisasi. menjamin terpeliharanya tata tertib dan fungsi Informasi koordinasi administrasi dan kepada vertikal mengenai kinerja kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat aparatur dan faktor-faktor mendorong pemerintah berpengaruh terhadap kinerja aparatur untuk lebih produktif berdasarkan sistem sangat penting untuk diketahui, sehingga karir dan prestasi kerja. pengukuran para Peningkatan aparatur pendayagunaan dapat kinerja aparat diterjemahkan yang ikut hendaknya sebagai suatu aparatur pemerintah dalam hal ini Pegawai kegiatan evaluasi untuk menilai atau Negeri Sipil pada hakekatnya adalah melihat peningkatan dalam memberi pelayanan pelaksanaan kepada masyarakat melalui tugas dan dibebankan kepadanya. Penilaian kinerja fungsinya aparatur merupakan suatu kegiatan yang sesuai dengan tuntutan keberhasilan tugas dan dan kegagalan fungsi yang sangat penting karena dapat digunakan perubahan keadaan kearah masa depan sebagai ukuran keberhasilan organisasi terfokus dalam Pemerintahan mencapai misinya. Sekretariat agar penyelenggaraan dalam menggerakkan Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai seluruh potensi dalam pembangunan dapat organisasi publik yang memiliki tugas dilaksanaan pokok dan terencana, terpadu, efektif, dan efisien, dan administrasi diharapkan dapat menumbuh kembangkan memerlukan informasi mengenai kinerja komitmen seluruh komponen Sub Bagian aparatur yang ada di dalam organisasi, Tata sehingga penilaian Kalimantan Utara, dan mampu menjadi seberapa jauh pelayanan yang diberikan akselerator dalam pengelolaan sumber oleh organisasi dapat memenuhi harapan daya dan prestasi kerja, yang secara dan memuaskan masyarakat, hal tersebut keseluruhan bermuara pada kepuasan dan dapat diperoleh dengan cara melakukan kepercayaan pembinaan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Provinsi dan fungsi memberikan koordinasi pelayanan dapat dilakukan bimbingan dan motivasi secara tepat, Pemerintahan terarah, Setda masyarakat Provinsi atas kinerja terhadap pegawai. Tetapi hal tersebut tidak Kalimantan akan cukup apabila tidak didukung dengan Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan pemberian contoh keteladanan oleh para Utara memiliki tugas pokok dan fungsi atasan atau senior tentang cara hidup bertanggungjawab berorganisasi, Daerah melalui Asisten Pemerintahan pengawasan, dan penyempurnaan mekanisme kerja. dalam Sebagai perangkat daerah, para aparatur pemerintah Bagian Tata Utara. kepada membantu kebijakan Bagian Kepala Tata Sekretaris penyusunan konsep Daerah bidang di pemerintahan serta koordinasi, monitoring, Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan evaluasi, Utara pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan. merupakan salah satu pelaku dan pengendalian atas pembangunan yang diharapkan mampu memberikan pencapaia Pemerintahan kontribusi harapan nyata dalam terwujudnya yang terpadu” Rumusan Masalah “ yang Perumusan penelitian mengenai dimaksud agar Bagian Tata Pemerintah Pemberdayaan Setda Prinsip Provinsi Kalimantan Utara masalah Good Aparatur dalam Implementasi dan Governance PrinsipTerhadap mempunyai komitmen, sangat dibutuh Kinerja Pegawai di Sekretariat Daerah penerapan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai prinsip-prinsip Good Governance karena bahwa dalam dinamika berikut : 1. Bagaimana meningkatkan kinerja aparatur dalam menyelenggarakan KERANGKA TEORITIK pelayanan publik ? Pemberdayaan Aparatur 2. Bagaimana implentasi Menurut Sedarmayanti (2010:75) dalam pemberdayaan aparatur Setda Prov. konsep pemberdayaan menampakkan dua Kalimantan Utara ? kecenderungan, yaitu: 3. Bagaimana pengaruh menerapkan prinsip- 1. Pemberdayaan menekankan kepada prinsip Good Governance di Setda proses memberikan atau mengalihkan Prov. Kalimantan Utara ? sebagian kekuasaan, kekuatan, atau 4. Bagaimana kinerja pegawai di Setda Prov. Kalimantan Utara ? 5. Seberapa besar pelaksanaan kemampuan kepada masyarakat, organisasi, atau individu agar menjadi implementasi lebih berdaya. Proses ini sering disebut Governance sebagai kecenderungan primer dari Good terhadap kinerja pegawai di Setda Prov. Kalimantan Utara ? makna pemberdayaan. 2. Menekankan menstimulasi, Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah : pada mendorong, proses dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberadayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan 1. Untuk mengetahui tingkatan kinerja hidupnya. Proses ini sering disebut aparatur dalam pelayanan publik. sebagai kecenderungan sekunder dari 2. Untuk mengetahui implementasi pemberdayaan aparatur Setda Prov. Kalimantan Utara. makna pemberdayaan. Berdasarkan penjelasan di atas, pemberdayaan merupakan kecenderungan 3. Untuk mengetahui terapan prinsip- proses menuju kekuasaan, kekuatan atau prinsip Good Governance di Setda kemampuan individu seseorang agar lebih Prov. Kalimantan Utara. berdaya 4. Untuk mengetahui kinerja pegawai di Setda Prov. Kalimantan Utara. 5. Untuk dalam mendorong dan memotisivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang mengetahui akan menjadi pilihan hidupnya karena pelaksanaan dengan adanya kekuasaan yang dimiliki Good Governance terhadap oleh sesorang akan dapat menduduki kinerja pegawai di Setda jabatan yang tertinggi untuk menentukan implementasi Prov. Kalimantan Utara. taraf hidup yang lebih baik dari terhadap norma-norma sebagai sebelumnya melalui berbagai proses. fundamental kehidupan bermasyarakat, Komponen utama pemberdayaan yang berorganisasi dan sebagainya menjadi dimaksud adalah anggota terapi yang sangat tepat serta mosaic pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Menurut (2007:120-121) tujuan aparatur roda Makmur atau makna dalam maupun orang lain. Berdasarkan kemandirian dan meningkatkan pemberdayaan, baik pada diri sendiri pemberdayaan ini meliputi : 1. Menciptakan upaya definisi di atas, pemberdayaan haruslah dapat menciptakan kepercayaan diri anggota organisasi, kemandirian pemerintah, kemampuan yang dimiliki oleh setiap maupun anggota dan kepercayaan akan masyarakat. Kepercayaan diri dan aparatur. Aparatur Sekretariat kemandirian menghadapi Provinsi Kalimantan Utara juga dapat berbagai hambatan atau tantangan melakukan kegiatan dengan cepat dan hidup dapat melahirkan kekuatan dan proaktif dalam melaksanakan pekerajaan ketahanan diri untuk menggantungkan yang telah diberikan. Selain itu, aparatur harapan kepada pihak lain. memiliki pengetahuan yang luas akan 2. Memiliki dalam proaktif, perkembangan zaman dan terampil dalam pemberdayaan manusia menciptakan berbagai bidang sehingga dapat hasilnya kegesitan memiliki daya dorong untuk dapat menjadi lebih baik dari hasil yang proakif mencari kegiatan yang dapat sebelumnya. Kepatuhan dan kesadaran lebih menguntungkan. aparatur terhadap peraturan yang ada atau 3. Memiliki kegesitan dan Daerah pengetahuan dan peraturan yang telah ditetapkan dapat keterampilan, pengetahuan merupakan dipatuhi dengan semestinya tujuannya agar sumber dapat terciptanya aparatur yang lebih baik keterampilan dalam melaksananakan suatu kegiatan yang dari hasilnya lebih menguntungkan. bermasyarakat, 4. Kepatuhan dan kesadaran, kehidupan manusia senantiasa diatur oleh suatu sebelumnya norma-norma dalam kehidupan berorganisasi yang telah sehingga ada dapat menjadi acuan dalam pergaulan aparatur. ketentuan hidup yang perlu ditaati dan Pemberdayaan aparatur tidak dapat sekedar untuk menciptakan keteraturan terlepas dari kegiatan Manajemen Sumber dan Daya Manusi (MSDM) yang di titik keharmonisan, baik dalam melakukan kegiatan maupun dalam beratkan pergaulan. Kepatuhan dan kesadaran pemerintah untuk yang menciptakan berkualitas. aparatur Upaya manusia, tugas dalam suatu jabatan”. Berdasarkan khususnya aparatur merupakan salah satu definisi di atas, pemberdayaan aparatur faktor pemerintah pemberdayaan sumber penting perhatian demi organisasi. perlu mendapat tercapainya Pemberdayaan merupakan aparatur yang daya cara yang untuk berkualitas tujuan merupakan meningkatkan usaha kemampuan untuk dalam aparatur melaksanakan tugas umum pemerintahan mendapatkan dan pembangunan yang dilakukan dengan dan dapat melalui berbagai proses atau tahapan yang menciptakan kemandirian dan kepercayaan dilakukan melaui pengadaan, pembinaan akan kemampuan yang dimiliki. karir, diklat, system penggajian, serta Menurut Wibowo (2001: 200) pengelolaan administrasi guna terciptanya mengemukakan pemberdayaan aparatur efektivitas dan efisiensi aparatur yang yaitu: diharapkan “ peningkatan efektifitas, dan dapat meningkatkan mengkhendaki dilakukannya perubahan kemajuan dari tujuan pemerintah dan administrasi (birokrasi) atau reformasi pembangunan. kinerja aparatur pemerintah”. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh pendapat yang dikemukakan di atas, Sarundajang pemberdayaan aparatur merupakan suatu pemberdayaan aparatur sebagai berikut: kinerja aparatur pemerintah yang bertujuan 1. Pengadaan Pengadaan aparatur diatas untuk meningkatkan efektifitas sehingga adalah dapat penempatan, melakukan perubahan. Definisi Berdasarkan proses bahwa penarikan, dan orientasi dari unsur seleksi, untuk pemberdayaan aparatur juga dikemukakan mendapatkan aparatur yang efektif dan oleh efisien untuk membantu pencapaian Widjaja (2008:60) yaitu:” pemberdayaan aparatur pemerintah segala usaha untuk lebih meningkatkan tujuan suatu instansi pemerintahan. 2. Pembinaan Karir kemampuan dalam melaksanakan tugas Pembinaan karir ialah konsekuensi umum pemerintah dan pembangunan” kedudukan atau jabatan yang dipegang Menurut Sarundajang (2007:214) oleh seseorang dalam kehidupan yang dimaksud pemberdayaan aparatur aparatur, dimulai sejak pertama kali adalah:”usaha untuk diangkat sebagai aparat tetap sampai kemampuan melalui meningkatkan pengadaan, usia pensiun pembinaan karir, diklat, sistem penggajian bersangkutan serta kejayaannya pengelolaan dipergunakan administrasi kepada pegawai yang negeri sehingga unsur aparatur Negara diserahi 3. Diklat setelah mana yang meninggalkan Diklat dalam Jabatan dilaksanakan diterjemahkan untuk mengembangkan pengetahuan, dengan keterampilan, dan sikap PNS agar dengan penadbir (Sedarmayanti, 2009: dapat 273). melaksanakan pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan dengan sebaik-baiknya sebagai demikian Governance pemerintah, sama maknanya lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial 4. Sistem Penggajian politik antara pemerintah dengan Sistem penggajian merupakan suatu masyarakat dalam berbagai bidang sistem dari prosedur dan pencatatan yang berkaitan dengan kepentingan pembayaran gaji secara menyeluruh masyarakat dan intervensi pemerintah secara efektif dan efisien yang berguna atas kepentingan tersebut. Sedangkan untuk mempercepat dan tepat dalam arti good dalam kepemerintahan yang penggajian aparatur baik (Good Governance) mengandung 5. Pengelolaan Administrasi pemahaman: Kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur b. Nilai yang menjunjung tinggi dan keinginan/kehendak rakyat dan dipimpin secara efektif dan efisien, nilai yang dapat meningkatkan dengan menggunakan sarana yang kemampuan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pencapaian yang diinginkan. kemandirian, rakyat dalam tujuan, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Prinsip-Prinsip Good Governance c. Aspek 1. Pengertian Good Governance Padanan kata governance dalam fungsional pemerintahan yang dari efektif, bahasa Indonesia adalah penadbiran, efisien yang tugas untuk mencapai tujuan berarti pemerintahan, pengelolaan (Billah, 2001). Dasar kata penadbiran adalah tadbir, dalam pelaksanaan (Sedarmayanti, 2009: 274). dalam d. Kepemerintahan (governance) Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) sebagaimana dikemukakan oleh berarti perihal mengurus atau mengatur Kooiman (memimpin/mengelola), pemerintahan, governance lebih merupakan dan administrasi. Sedangkan penadbir serangkaian berarti pengurus atau pengelola. Kata sosial government dalam bahasa Indonesia pemerintahan (1993) proses politik adalah interaksi antara dengan masyarakat dalam berbagai 1. Pemerintah : menciptakan iklim bidang yang berkaitan dengan politik kepentingan masyarakat dan kondusif, intervensi pemerintah atas dan lapangan tersebut (Sedarmayanti, 2009: pendapatan, Secara pekerjaan 3. Masyarakat: umum, governance yang 2. Sektor swasta : menciptakan kepentingan-kepentingan 273). hukum interaksi dan mendorong social(baik antar diartikan sebagai kualitas hubungan antara pegawai yang ada di organisasi pemerintah dan masyarakat yang dilayani maupun dan dilindunginya, private sectors (sektor ekonomi, politik dan mengajak swasta/ seluruh dunia (masyarakat). Governance sebagai usaha), Oleh sebab sektor suatu pemerintahan dan society itu, publik proses yang diartikan tata baik, Good kelompok anggota lain), masyarakat berpartisipasi). 2. Prinsip – Prinsip Good Governance kelola Kepemerintahan yang baik menurut dengan UNDP (1997) mengidentifikasi lima melibatkan stakeholders terhadap berbagai karakteristik yaitu: kegiatan perekonomian, sosial politik, dan a. Interaksi, melibatkan tiga mitra pemanfaatan berbagai sumber daya seperti besar yaitu pemerintah, swasta, dan sumber daya alam, keuangan, dan manusia masyarakat bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan melaksanakan pengelolaan sumber dengan daya ekonomi, sosial, dan politik. menganut pemerataan, transparansi untuk asas keadialan, persamaan, efisiensi, b. Komunikasi, terdiri dari sistem akuntabilitas jejaring dalam proses pengelolaan dan (Sedarmayanti, 2007: 2). dan kontribusi terhadap kualitas Menurut UNDP, Good Governance dimaknai madani sebagai Praktek penerapan hasil. c. Proses penguatan sendiri, adalah kewenangan pengelolaan berbagai urusan. kunci Dalam proses memaknai peran kunci kelangsungan Stakeholders berbagai situasi kekacauan yang (pemangku kepentingan), keberadaan keteraturan dan dari mencakup 3 domain Good Governance, disebabkan yaitu: perubahan lingkungan, memberi dinamika dan kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian memberikan menyatakan bahwa tujuan dari good kesempatan untuk kreativitas dan Governance adalah untuk menciptakan stabilitas nilai tambah bagi semua pihak yang masyarakat, dan berbagai aspek berkepentingan (Denhardt, 2013). Forum kepemerintahan yang baik. d. Dinamis, keseimbangan berbagai ini menegaskan bahwa penerapan dari unsur kekuatan kompleks yang good menghasilkan persatuan, harmoni, memastikan bahwa sasaran perusahaan dan kerja sama untuk pertumbuhan yang ditetapkan telah tercapai dan aset dan pembangunan berkelanjutan, perusahaan terjaga dengan baik. Tujuan kedamaian dan lainnya adalah agar perusahaan dapat kesempatan merata untuk semua menjalankan praktik-praktik usaha yang sektor dalam masyarakat madani. sehat, e. Saling dan keadilan, antara kegiatan bertujuan yang transparan untuk dan yang terjaganya keseimbangan antara upaya pemerintah, pencapaian tujuan ekonomi dengan tujuan ketergantungan dinamis Governance kekuatan pasar, dan masyarakat sosialekonomi perusahaan. Good madani. Governance lebih menekankan kepada yang proses, sistem, prosedur peraturan yang menurut UNDP (dalam Sedarmayanti, formal ataupun proses peraturan informal 2003: 7-8) meliputi: yang menata suatu organisasi dimana a. Partisipasi (Participation) aturan main yang ada harus diterapkan dan b. Aturan Hukum (Rule of Law) ditaati. Selain itu good Governance lebih c. Transparansi ( Transparancy) diarahkan kepada peningkatan efisiensi d. Daya Tanggap ( Ressponsiviness) dan efektifitas dalam hal pemakaian Prinsip Good e. Berorientasi governance Konsesnsus ( sumber daya organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi. Orientasi Consensus) Pengelolaan manajemen berjalan f. Berkeadilan (Equity) g. Efektifitas dan efisien (Effectiveness and Efficiency) dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, yaitu good Governance untuk h. Akuntabilitas (Acounttability) memastikan bahwa manajemen berjalan i. Visi Strategis (Strategic Vision) dengan baik. Dalam pelaksanaan good j. Saling keterbukaan ( Interralated ) Governance ini ditekankan dalam pertama, pentingnya Tujuan Pelaksanaan Good Governance Secara sederhana FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesian) memperoleh ada dua hal yang konsep ini yaitu, informasi hak untuk dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Kemudian yang kedua yaitu kewajiban Umum perusahaan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, Reformasi Birokrasi Menteri tujuan dari good Governance adalah : 1. Birokrasi yang birokrasi bersih, yang adalah sistem dan kepemilikan, dan stakeholder (Dwiyanto, aparaturnya bekerja atas dasar 2008). Good Governance memberikan aturan dan koridor nilai-nilai yang manfaat dapat dalam meningkatkan kinerja mencegah timbulnya perusahaan melalui supervisi atau berbagai tindak penyimpangan dan pemantauan kinerja manajemen dan perbuatan tercela seperti korupsi, adanya akuntabilitas manajemen terhadap kolusi dan nepotisme. lainnya, 2. Birokrasi yang efisien, efektif dan berdasarkan kerangka aturan dan peraturan produktif, adalah birokrasi yang yang berlaku. Dengan menerapkan good mampu memberikan dampak kerja Governance suatu entitas diharapkan dapat positif : masyarakat pemangku kepentingan (manfaat) dan kepada mampu dan menjalankan tugas dengan tepat, dalam cermat, berdayaguna dan tepat usahnya mencapai tujuan entitas guna (hemat waktu, tenaga, dan tersebut. biaya). a) Meningkatkan efisiensi suatu efektifitas entitas b) Meningkatkan nilai suatu entitas 3. Birokrasi yang transparan, adalah sekaligus dapat meningkatkan citra birokrasi entitas tersebut kepada publik luas terhadap hak masyarakat untuk dalam jangka panjang. memperoleh informasi yang benar c) Melindungi hak dan kewajiban dari yang membuka diri dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan para stakeholders. d) Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan dapat berjalan secara efektif sehingga atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. 4. Birokrasi yang melayani tercipta mekanisme checks and masyarakat, adalah birokrasi yang balances di suatu entitas. tidak minta dilayani masyarakat, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan tetapi birokrasi yang memberikan Aparatur pelayanan prima kepada publik. Negara Nomor : 5. Birokrasi yang akuntabel, adalah organisasi yang tertuang dalam strategic birokrasi yang bertanggungjawab planning suatu organisasi. atas setiap proses dan kinerja atau Brahmasari (2004:64) hasil akhir dari program maupun mengemukakan bahwa kinerja adalah kegiatan, dengan pencapaian atas tujuan organisasi yang pengendaliaan dapat berbentuk output kuantitatif maupun pelaksanaan kualitatif, kreatifitas, fleksibelitas, dapat sehubungan pengelolaan sumber dan daya dan kebijakan untuk mencapai tujuan. diandalkan, atau Good berorientasi diinginkan oleh kepada suatu proses, sistem, prosedur dan (2006:121) peraturan yang membuat suatu entitas (empat) unsur-unsur yang terdapat dalam bertindak dengan suatu kerangka atau kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan, panduan dalam rangka untuk mencapai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tujuannya dengan meningkatkan efektifitas prestasi dan organisasi dan periode waktu tertentu. Governance efesiensi dalam penciptaan kesinambungan antara tujuan ekonomis dan tujuan Governance sosial, selain dapat itu hal-hal lain organisasi. mengemukakan karyawan, Dalam yang bahwa pencapaian instansi Tika 4 tujuan pemerintah, good penilaian kinerja sangat berguna untuk mengusahakan menilai kuantitas, kualitas, dan efisiensi keseimbangan antara berbagai kepentingan pelayanan, yang dapat memberi keuntungan bagi pelaksana, serta memonitor pemerintah suatu entitas secara keseluruhan. agar Kinerja Pegawai masyarakat yang dilayani, dan menuntun 1. Pengertian Kinerja perbaikan dalam pelayanan publik. Oleh Menurut Mangkunegara (2000:67), memotivasi lebih para memperhatikan birokrat kebutuhan sebab itu, informasi mengenai kinerja kinerja atau prestasi kerja adalah hasil tentu kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab memuaskan yang diberikan kepadanya. Sedangkan melakukan penilaian terhadap kinerja, menurut kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja (performance) adalah gambaran mengenai bisa dilakukan secara lebih terarah dan tingkat sistematis. kegiatan/ Mahsun pencapaian program/ (2006:25) pelaksanaan suatu kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sangat berguna pengguna untuk jasa. 2. Pengertian Kinerja Pegawai menilai Dengan Pegawai dalam setiap organisasi 1) Untuk perbaikan dari aspek hasil dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja pegawai, baik secara kualitas positif maupun secara kuantitas. melalui kinerja yang baik, mengingat kinerja organisasi tergantung 2) Memberikan pengetahuan baru dimana pada kinerja pegawainya. Kinerja adalah akan tingkat pegawai memecahan masalah yang kompleks, mencapai persyaratan pekerjaan secara dengan serangkaian aktifitas yang efisien dan efektif (Simamora, 2006:34). terbatas dan teratur, melalui tugas kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, sesuai tanggung jawab yang diberikan yakni perbandingan antara hasil kerja yang organisasi. terhadapnya para membantu pegawai dalam dapat dilihat secara nyata dengan standar 3) Memperbaiki hubungan antar personal kerja yang telah ditetapkan organisasi. pegawai dalam aktivitas kerja dalam Kemudian Robbins dalam Wirawan (2009) organisasi. mendefinisikan kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam Pegawai dalam suatu organisasi dituntut untuk mampu menunjukkan pekerjaanya menurut kriteria tertentu yang kinerja yang produktif, untuk itu pegawai berlaku harus untuk suatu pekerjaan. memiliki ciri individu yang Mangkunegara (2013:67) kinerja ialah produktif. Ciri ini menurut Sedarmayanti hasil kerja baik secara kualitas maupun (2011:51) harus ditumbuhkan dalam diri kuantitas seorang pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. pegawai dalam melakukan tugas sesuai Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari dengan tanggung jawab yang diberikan individu yang produktif antara lain: kepadanya. 1) Kepercayaan diri yang dicapai oleh Simamora (2006) menjelaskan jika 2) Rasa tanggung jawab kinerja merupakan hasil kerja yang dapat 3) Rasa cinta terhadap pekerjaan dicapai oleh seorang atau sekelompok 4) Pandangan ke depan orang dalam suatu organisasi, sesuai 5) Mampu menyelesaikan persoalan dengan wewenang dan tanggung jawab 6) Penyesuaian diri terhadap lingkungan masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Adapun tujuan kinerja pegawai menurut Rivai (2009:54) : yang berubah 7) Memberi kontribusi yang positif terhadap lingkungan 8) Kekuatan untuk menunjukkan potensi diri Kinerja pegawai dapat ukur tingkat kinerja. Pengukuran tersebut diartikan sebagai hasil kerja baik kualitas berarti memberi kesempatan bagi para maupun kuantitas yang dicapai pegawai pegawai untuk mengetahui tingkat kinerja dalam sesuai mereka. Memudahkan pengkajian kinerja dengan tanggung jawab masing-masing pegawai, lebih lanjut Mitchel dalam buku dalam sebuah pekerjaan untuk mencapai Sedarmayanti (2011:51) yang berjudul tujuan instansi. Kinerja pegawai yang baik Manajemen Sumber Daya Manusia dan secara Produktivitas melaksanakan langsung akan juga tugasnya mempengaruhi Kerja, mengemukakan kinerja lembaga, dan untuk memperbaiki aspek-aspek dalam suatu kinerja yaitu kinerja pegawai tentu merupakan suatu sebagai berikut : pekerjaan yang memakan waktu dan 1) Kualitas Kerja (Quality of work) proses yang panjang. meningkatkan pembinaan, Selain dengan pengawasan juga dilakukan adalah kualitas kerja yang dicapai dan berdasarkan syarat-syarat, kesesuaian penilaian dan kesiapan yang tinggi pada saat terhadap tingkat keberhasilan kinerja yang melakukan telah dilakukan oleh para pegawainya. Hal menghasilkan penghargaan, kemajuan ini bertujuan untuk mengukur tingkat serta perkembangan organisasi melalui keberhasilan yang telah dicapai di dalam peningkatan meningkatkan keterampilan secara sistematis sesuai kompetensi pegawai, pekerjaan yang pengetahuan akan dan penilaian terhadap kinerja juga bermanfaat tuntutan sebagai tolok ukur yang dapat digunakan teknologi yang semakin berkembang untuk memperbaiki kinerja pegawai yang pesat. bersangkutan. pengetahuan dan yang 2) Ketetapan Waktu (Pomptnees) yaitu dikemukakan oleh Dwiyanto (2005:45) berkaitan dengan sesuai atau tidaknya bahwa penilaian kinerja merupakan upaya waktu penyelesaian pekerjaan dengan untuk memperbaiki kinerja yang dapat target waktu yang direncanakan. Setiap dilakukan secara terarah dan sistimatis. pekerjaan diusahakan untuk selesai Dengan mengenai sesuai dengan rencana agar tidak kinerja maka bechmarking dengan mudah mengganggu pada pekerjaan yang lain. dapat dilakukan dan mendorong untuk 3) Inisiatif (Initiative) yaitu mempunyai adanya Sebagaimana ilmu informasi memperbaiki kinerja. kesadaran 3. Aspek-aspek dalam Kinerja Pegawai sesuatu dalam melaksanakan tugas- diri untuk melakukan Kinerja pegawai secara objektif tugas dan tanggung jawab. Dalm arti dan akurat dapat dievaluasi melalui tolak dalam melaksanakan tugas pegawai melaksanakan dengan mandiri tidak merupakan rangkaian yang kritis antara bergantung strategi dan hasil organisasi, banyak faktor terus menerus kepada yang dapat mempengaruhi kinerja individu orang lain (atasan). yaitu karyawan yaitu kecakapan, skill hingga intelektualitas motivasi, dukungan seorang keberadaan 4) Kemampuan (Capability) pegawai yang dapat kemampuan mereka, yang pekerjaan diterima, yang mereka dikembangkan dan diasah melalui lakukan dan hubungan mereka dengan pendidikan dan organisasi. Kinerja pegawai merupakan kehiudpan hasil sinergi dari sejumlah faktor. Faktor- organisasi sehingga dapat mendukung faktor tersebut adalah faktor lingkungan penyelesaian suatu pekerjaan. internal dan diaplikasikan latihan kedalam 5) Komunikasi (Communication) organisasi, faktor lingkungan eksternal, dan faktor internal karyawan yang atau pegawai (Wirawan, 2009), masing- dilakukan untuk bekerjasama dalam masing faktor tersebut dijelaskan sebagai mengemukakan saran dan pendapatnya berikut: merupakan proses interaksi dalam memecahkan masalah yang a) Faktor Internal Pegawai. Faktor- akan faktor dari dalam diri pegawai yang menimbulkan kerjasama yang lebih merupakan faktor bawaan dari lahir baik dan akan terjadi hubungan- dan faktor yang diperoleh ketika ia hubungan yang semangkin harmonis berkembang. Faktor-faktor bawaan, diantara para pegawai dan jajarannya, misalnya bakat, sifat pribadi, serta yang keadaan dihadapi. Komunikasi juga perasaan dapat senasib menimbulkan sepenanggungan. fisik dan kejiwaan. Sementara itu, faktor-faktor yang Pendapat tersebut mengatakan bahwa diperoleh, misalnya untuk mendapatkan kinerja pegawai kuantitas, ketepatan yang optimal yang menjadi tujuan efektivitas, kemandirian, organisasi harus memperhatikan aspek- komitmen kerja. aspek kualitas pekerjaan, ketetapan waktu, inisiatif, kemampuan serta komunikasi. 4. Faktor mempengaruhi Kinerja Mathis dan Jackson dalam Rucky menyatakan waktu, dan b) Faktor-Faktor Lingkungan Internal Organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan tersebut sangat Pegawai (2011) kualitas, bahwa kinerja memengaruhi pegawai. tinggi Sebaliknya, rendahnya jika sistem kompensasi dan iklim kerja organisasi waktu, buruk, komitmen kerja. kinerja karyawan akan efektivitas, kemandirian, dan menurun. Faktor internal organisasi lainnya misalnya strategi organisasi, METEDOLOGI PENELITIAN dukungan sumber Instrument Penelitian diperlukan untuk daya yang melaksanakan 1. Uji Validitas pekerjaan, serta sistem manajemen Untuk dan kompensasi. Oleh karena itu, penelitian ini, dilakukan dengan cara manajemen organisasi harus membandingkan r hitung dengan r menciptakan lingkungan internal tabel dengan ketentuan jika r hitung organisasi yang kondusif sehingga lebih dari r tabel berapa butir yang dapat mendukung dan meningkatkan valid. produktivitas karyawan. c) Faktor Lingkungan menguji validitas dalam 2. Uji Reliabilitas Eksternal Uji reliabilitas menunjukkan bahwa Organisasi. Faktor-faktor lingkungan suatu instrumen cukup dapat dipercaya eksternal organisasi adalah keadaan, untuk kejadian, atau situasi yang terjadi di pengumpulan data karena instrumen lingkungan eksternal organisasi yang sudah baik. Uji reliabilitas ini hanya memengaruhi kinerja karyawan. dilakukan Berdasarkan beberapa digunakan pada data sebagai yang alat valid. pendapat Instrumen untuk mengukur masing- yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan masing variabel dikatakan reliabel faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja berada pada interval (0,800-1,00). pegawai antara lain faktor internal pegawai atau faktor dalam diri meliputi; kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. Faktor eksternal meliputi; peluang, dukungan Tabel 3.1 yang diterima, kebudayaan pekerjaan. Pedoman Untuk Interprestasi Faktor Terhadap relibilitas intrumen lingkungan meliputi keadaan, kejadian, situasi dan peristiwa dalam Sinambela (2021) organisasi, serta karakteristik organisasi. Pada penelitian ini kinerja pegawai merujuk pada faktor internal pegawai yang mencakup kualitas, kuantitas, ketepatan Interval Koefision Tingkat hubungan 0,00 - 0,199 Sangat tidak reliabel 0,20 - 0,399 Tidak Reliabel 0,40 –0,599 Cukup Reliabel Uji linearitas bertujuan untuk menguji 0,60 –0,799 Reliabel apakah keterkaitan antara dua variabel 0,80 –1,000 Sangat Reliabel yang bersifat linier.Perhitungan linearitas digunakan untuk mengetahui Uji Persyaratan Penelitian prediktor 1. Uji Normalitas berhubungan secara linier atau tidak data peubah bebas Pengujian asumsi normalitas tujuannya dengan peubah terikat. Uji linearitas adalah untuk menguji apakah variabel dilakukan pengganggu atau variabel residual analisis variansi terhadap garis regresi memiliki yang nantinya akan diperoleh nilai f model distribusi regresi. normal Pada dalam prinsipnya, hitung. dengan Nilai F menggunakan yang diperoleh normalitas dapat dideteksi dengan kemudian dikonsultasikan dengan nilai melihat sebaran data (titik) pada sumbu f tabel pada taraf signifikan 5%. diagonal grafik atau melihat histogram Kriterianya apabila nilai f tabel lebih residual dan dengan melakukan analisa besar dari nilai F pada taraf signifikan hasil pengujian tabel. Adapun dasar 5% maka hubungan antara variabel pengambilan dikatakan linier. Sebaliknya, apabila keputusannya adalah sebagai berikut : nilai f tabel lebih kecil maka hubungan a) Jika data (titik) menyebar disekitar tidak linier. Kemudian untuk garis diagonal dan mengikuti arah garis menentukan kedua variabel linear atau diagonal atau grafik histogramnya tidak juga dapat dilakukan dengan menunjukkan pola distribusi normal, mengamati nilai signifikansi deviation maka model regresi memenuhi asumsi from linearity dari hasil pengujian normalitas. yang dilakukan, dimana jika nilai b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis signifikansi deviation from linearity lebih besar dari > 0.05 maka diagonal atau grafik histogram tidak diasumsikan terdapat hubungan linear menunjukkan pola distribusi normal, antara variabel penelitian maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Analisis Data Teknik pengumpulan data yang c) Jika hasil pengujian nilai signifikansi dilakukan dalam penelitian ini adalah (Sig.2 tailed) menunjukkan angka lebih dengan menyebarkan kuisioner. Kuesioner besar dari 0,05 ( > 0,05 ). merupakan teknik pengumpulan data yang 2. Uji linearitas dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, penulis memberikan dijawab pernyataan oleh Pegawai yang akan yakni para responden, Sekretariat Daerah Provinsi responden pengukuran yang digunakan jawaban dalam penelitian ini adalah Skala likert. Skala jumlah dan c. Hitunglah jumlah kuadrat masing masing butir d. Hitunglah jumlah perkalian antara butir dengan jumlah deviasi skor f. Bandingkan rhitung dengan rtabel suatu rtabel berarti butir valid digunakan untuk data pearson\ dengan ketentuan jika yang dari kemudian masukan dalam rumus Likert menurut Sinambela (2021) adalah skala kuadrat jumlah untuk setiap responden e. Cari Kalimantan Utara. Skala b. Hitunglah rhitung mengukur sikap, pendapat, dan persepsi Jika ada butir yang tidak valid seseorang atau sekelompok orang tentang dalam pengujian yang pertama, diuji ulang gejala atau fenomena sosial. kembali dengan mengeluarkan butir yang Tabel 3.2 tidak valid. Berdasarkan hasil Skala Likert validitas dalam uji coba rumus pearson Pernyataan Skor Sangat Tidak Setuju 1 Tidak Setuju 2 Netral 3 Setuju 4 Sangat Setuju 5 dengan skala likert pada angket yang kami sebarkan yang telah dilakukan pada 80 orang di SEKDA Provinsi Kalimantan Utara butir pernyataan terdapat 15 butir dinyatakan valid dengan perhitungan rtabel = 0,286 dengan taraf signifikan 1% Uji Validitas PENYAJIAN DAN ANALISIS Uji Validitas Menurut Lijan dalam Metode Penelitian Kuantitatif, 2014, untuk menguji validitas suatu instrumen secara manual dibutuhkan tujuh langkah sebagai berikut : a. Hitunglah jumlah skor masingmasing butir dari uji keteran Item Variabel 1. U jPemberdayaan Rtabel gan: Keterangan ri = 1 0,33 0,286 Valid reliabili 2 0,56 0,286 Valid tas 3 0,58 0,286 Valid internal R 4 0,50 0,286 Valid seluruh e 5 0,40 0,286 Valid instrum lPrinsip-Prinsip 6 0,48 0,286 Valid en iGood Governance 7 0,45 0,286 Valid = a(X2) 8 0,69 0,286 Valid korelasi b 9 0,41 0,286 Valid pearson i 10 0,59 0,286 Valid antara lKinerja Pegawai i(Y) 11 0,49 0,286 Valid belahan 12 0,41 0,286 Valid ganjil t 13 0,50 0,286 Valid dengan a 14 0,56 0,286 Valid belahan 15 0,40 0,286 Valid iAparatur (X1) s Suatu pernyataan rhitung instrumen dikatakan Hasil dari uji reliabilitas dalam uji coba mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi rumus Spearman Brown dengan korelasi apabila tes yang dibuat mempunyai hasil Pearson antara belahan ganjil dengan yang tetap dalam mengukur apa yang belahan genap dinyatakan reliabel dengan hendak angka 0,771564 diukur. penelitian genap Pengujian instrumen yang kami reliabilitas gunakan yaitu Dalam suatu penelitian yang dengan rumus dari Spearman Brown. berjudul : Implementasi Pemberdayaan Spearman Aparatur (X1) dan Prinsip-Prinsip Good Brown merupakan teknik pengujian reliabilitas suatu test atau angket Governance yang paling sering digunakan pada test-test Pegawai (Y). yang diperoleh data skor atau angket angket yang jawabannya total dari 80 Responden yang telah berupa pilihan Adapun rumus Spearman ditabulasikan pada lampiran II Brown yang di gunakan adalah : Koefisien determinasi (X2) Terhadap Kinerja Koefisien determinasi (R2) pada ri = intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 2 Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dapat dilakukan dengan analisis koefisien determinasi dengan rumus : a0 = dari ketiga rumus tersebut, maka dapat nilai a1 = 0,92 Dengan , a2 = 0,16 demikian a0 = 0,46. persamaan regresi berganda adalah : ̂ = 0,46 + 0,92 X1 + 0,16 X2 Selanjutnya dicari persamaan koefisien determinasi, sebagai berikut : R2 = 2 KD = r x 100% Maka dapat hasil nya sebesar 1,55 Dengan demikian, kesimpulan persamaan Analisis Regresi Setelah mengetahui kekuatan hubungan baik secara partial maupun simultan, peneliti dapat melanjutkan analisis regresi tersebut adalah : ̂ = 0,46 + 0,92 X1 + 0,16 X2 PEMBAHASAN analisis regresi untuk memprediksi berapa Hipotesis (Hyphotesis), berasal dari kenaikan atau penurunan pada variabel bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua terikat (dalam contoh ini Kinerja Pegawai) suku kata, hupo yang berarti sementara, jika terjadi perubahan kenaikan atau dan thesis yang berard pernyataan/dugaan. penurunan Oleh sebab itu, hipotesis berarti dugaan terhadap variabel bebas. Tobing, Sinambela (2007) berpendapat, sementara (Rahayu dalam Sina bela; apabila dua variabel X dan Y mempunyai Chotim (Ed), 2019). Pengujian hipotesis hubungan korelasi yang kuat, maka suatu dapat dimulai dengan sebuah pernyataan nilai X dapat dilakukan untuk meramalkan atau asumsi, tentang parameter suatu nilai Y. Artinya jika hubungan antara populasi misalnya: rata-rata populasi. kedua Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur variabel kuat, maka dapat diproyeksikan apa yang terjadi pada berdasarkan bukti sampel dan teori variabel Y jika variabel X diubah satu probabilitas untuk menentukan apakah satuan dengan rumus sebagai berikut : suatu hipotesis merupakan pernyataan ̂ = a0 + a1 aX1 + a2 aX2 + .... ( a1 = ( ( a2 = ( )( )( ) )( ) )( yang masuk akal. ) ( )( ) ) ( )( ) ( ( )( )( ) ) Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan R2 = 1,55 apakah hipotesis merupakan suatu penolakan (daerah kritis). Jika nilai pernyataan yang wajar dan oleh karenanya statistik t termasuk daerah penolakan tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak berarti menolak hipotesis nol, sementara wajar dan oleh karena itu harus ditolak jika nilai statistik sampel berada pada Suharyadi (2009). Pengujian hipotesis daerah penerimaan berarti menerima adalah keharusan dalam penelitian hipotesis nol. Apabila hipotesis nol kuantitatif. Artinya hipotesis yang "diterima" berarti tidak terdapat hubungan diajukan akan diuji kebenarannya apakah atau pengaruh antara variabel X dengan Y, diterima atau ditolak. Biasanya hipotesis akan tetapi jika "ditolak" berarti terdapat diajukan dua model yakni hipotesis kerja hubungan atau pengaruh X dengan Y, hal (Ha) dan hipotesis nol (HO). Hipotesis itu terjadi karena bunyi hipotesis nol kerja atau hipotesis alternatif dirancang bersifat negatif. untuk diterima, sedangkan hipotesis nol Langkah uji hipotesis statistik yang untuk ditolak. Oleh karenanya hipotesis dapat dilakukan oleh seorang peneliti alternatif dalam bentuk positif sedangkan dalam melakukan uji persyaratan analisis, hipotesis nol dalam bentuk negatif. yakni: (1) rumuskan hipotesis H0 dan H1; Prosedur yang memungkinkan peneliti (2) Tetapkan tingkat signifikansi α ; (3) menerima atau menolak hipotesis Tetapkan daerah kritis atau daerah dimana dinamakan uji hipotesis. Perlu kehati- H0 ditolak atau H1 diterima; (4) Tetapkan hatian dalam pengujian hipotesis, statistik uji; (5) Lakukan perhitungan; (6) mengingat umumnya diajukan dua model Ambil kesimpulan (Ergusni, 2015: 53-54). hipotesis yakni hipotesis alternatif dan 1. Pemberdayaan hipotesis nol. Prosedur yang memungkinkan Aparatur (X1) dengan kinerja pegawai (Y) H0 : Tidak ada pengaruh yang peneliti menerima atau menolak hipotesis signifikan nol, atau menentukan apakah data sampel Aparatur terhadap kinerja pegawai berbeda nyata dari hasil yang diharapkan Ha disebut pengujian hipotesis. Penerimaan signifikan atau penolakan hipotesis nol melalui uji Aparatur terhadap kinerja pegawai statistik (uji t) yaitu satu variabel acak thitung = 17,23 yang nilainya bergantung kepada data ttabel = 1,99 sampel. t hitung > t tabel, maka Ha (hipotesis Ruang sampel t dibagi dua bagian yaitu daerah penerimaan dan daerah : antara Terdapat antara Pemberdayaan pengaruh yang Pemberdayaan alternatif) diterima dan H0 (hipotesis nol) ditolak Jakarta: PT. Raja Grafindo Organisasi. 2. Prinsip-Prinsip Good Governance Persada (X2) dengan kinerja pegawai (Y) Malayu S. P Hasibuan, 2013, Manajemen t hitung= 13,06 Sumber Daya Manusia. Edisi revisi Bumi ttabel = 1,99 Aksara, t hitung > t tabel, maka Ha (hipotesis Miftah alternatif) diterima dan H0 (hipotesis Dalam Manajemen Jakarta : PT. Raja nol) ditolak Grafindo Persada 3. Pemberdayaan Aparatur (X1) dan Jakarta Thoha. 2004, Pranarka Kepemimpinan dan Vidhandika “(Pemberdayaan Prinsip-Prinsip Good Governance Moeljarto, (X2) dengan kinerja pegawai (Y) Empowerment)”,dalam Fhitung = 349,4 Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), 1996. Ftabel = 3,115 Pemberdayaan f hitung > f tabel, maka Ha (hipotesis Onny S. :Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS alternatif) diterima dan H0 (hipotesis Peraturan nol) ditolak Penetapan Indikator Kinerja Utama di tentang Lingkungan Widjaja..2006. Administrasi Kepegawaian. Jakarta : Rajawali Handayaningrat, Organisasi Soerwoto. dan T,H. 1982. Kepegawaian. 2000. Pemerintahan Santosa Pandji. 2009. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Yogyakarta: Graha Ilmu. Handoko, Instansi Umum (No.5/2007) Daftar Pustaka A.W. Pedoman Bandung:Refika Aditama Sarundajang Otonomi Manajemen 2005, Daerah, Birokrasi PT. Surya Dalam Multi Grafika, Jakarta Peronalia dan Sumber Daya Manusia. Sedarmayanti 2010, Tata Kerja Dan Edisi 2. Produktivitas Kerja (Suatu Tinjauan dari Hetifa. Sumarto 2003. Inovasi, Partisipasi Aspek Ergonomo Atau Kaitan Antara dan Good Governance, Bandung: Yayasan Manusia Dengan Lingkungan Kerja), Obor Indonesia, Bandung : Mahsun, Mohamad.2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Cetakan Pertama. BPFE.Yogyakarta. Makmur Syarief. 2007. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas CV.Mandar Maju Sedarmayanti, 2007. Good Governanace (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisisen Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Mandar Maju, Bandung. Sinambela 2014, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta Metode Penelitian 55283 Sugiono. 2008. Kuantitatif,kualitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta. TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004