sumber hukum tata negara

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia sekaligus sebagai sumber hukum. Hal ini menjadi sangat logis karena memang Pancasila sendiri lahir dikarenakan keberadaan bangsa Indonesia dari sejak dahulu kala hingga sejak mendalami kepulauan-kepulauan Indonesia. Dengan ini,dapat dikatakan Pancasila merupakan salah satu bagian sejarah awal hukum diIndonesia dan sumber hukum diIndonesia. Abstact Pancasila is th ideology of the Indonesian nation as well as a source of law. This is very logical because Pancasila itself was born because of the existence of the Indonesian nation from ancient times until it explored the Indonesian archipelago. With this, it can be said that Pancasila is one part of the early history of law in Indoesia and a source of law in Indonesia. A. Pendahuluan Indonesia ialah negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam ras, suku, bahasa dan aturan yang mengatur tatanan kehidupan manusia yang hidup untuk berkembang sesuai dengan cita, rasa dan karsa masing-masing. Keanekaagaman ini dirangkum oleh Ir. Soekarno kedalam istilah Pancasila. Gagasan Pancasila tersebut disampaikan pada Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 1 Juni 1945. Pancasila sebagai bahan yang membentuk aturan yang dimana berkaitan dengan hubungan kekuatan politik, hubungan sosial, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Demikian hal tersebut menjadi sangat logis karena memang Pancasila sendiri lahir karena keberadaan bangsa Indonesia dari sejak dahulu kala atau sejak mendalami kepulauan-kepulauan Indonesia. Hal tersebut dapat dikatakan Pancasila merupakan salah satu bagian sejarah awal hukum di Indonesia dan sumber hukum diIndonesia.

Apa yang dimaksud dengan legal scholarship dan mengapa di Indonesia, kecendekiaan hukum, mengalami kemacetan. Soal inilah yang akan menjadi pokok telaah. Akan diulas sejumlah dari mungkin sekian banyak yang ada, salah kaprah dalam pemikiran hukum yang tampaknya terus dipelihara dalam dunia academia hukum Indonesia. Pandangan yang diajukan merupakan endapan pengalaman mengajar dan membimbing selama beberapa tahun. Sebagai pengamat peserta (participant observer) dalam habitus-meminjam istilah Bordieau-dunia akademi hukum Indonesia, penulis mencatat dan menenggarai adanya sejumlah salah kaprah dalam pemahaman konsep-konsep hukum, teori atau pendekatan. Kesemua itu memunculkan keraguan akan keilmiahan tulisan-tulisan hukum.

Apresiasi juga disampaikan kepada pengurus PUSKAPSI dan seluruh penulis yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga hadirnya buku ini dapat diterima oleh masyarakat luas dan membawa manfaat bagi kemajuan Negara Indonesia yang kita cintai bersama.

Title: Sources of Indonesian Law

Abstract:
Indonesian law is a complex system derived from various legal traditions, including customary (adat) law, Islamic law, colonial Dutch law, and modern legislation. The primary sources of Indonesian law include the 1945 Constitution, statutes and regulations enacted by the legislature, presidential decrees, and local regulations. Additionally, customary law continues to play a significant role in many communities, influencing local governance and dispute resolution. This paper examines the hierarchy of these legal sources, their historical development, and their application in contemporary Indonesia. It also discusses the interaction between formal legal institutions and informal customary practices, highlighting the dynamic and pluralistic nature of Indonesian law.

Judul: Sumber Hukum Indonesia

Abstrak:
Hukum Indonesia adalah sistem kompleks yang berasal dari berbagai tradisi hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, hukum kolonial Belanda, dan legislasi modern. Sumber utama hukum Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dan peraturan yang disahkan oleh legislatif, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Selain itu, hukum adat terus memainkan peran penting di banyak komunitas, mempengaruhi tata kelola lokal dan penyelesaian sengketa. Makalah ini meneliti hierarki sumber-sumber hukum tersebut, perkembangan historisnya, dan penerapannya di Indonesia kontemporer. Makalah ini juga membahas interaksi antara lembaga hukum formal dan praktik adat informal, menyoroti sifat dinamis dan pluralistik dari hukum Indonesia.

Apresiasi juga disampaikan kepada pengurus PUSKAPSI dan seluruh penulis yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga hadirnya buku ini dapat diterima oleh masyarakat luas dan membawa manfaat bagi kemajuan Negara Indonesia yang kita cintai bersama.

Apresiasi juga disampaikan kepada pengurus PUSKAPSI dan seluruh penulis yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga hadirnya buku ini dapat diterima oleh masyarakat luas dan membawa manfaat bagi kemajuan Negara Indonesia yang kita cintai bersama.

The purpose of this paper is to find out how far the implementation of Pancasila in its function as a state ideology and how Pancasila is related to politics and its existence as the basis of Indonesian national legal politics. Pancasila as the basis of the state with the function of being the source of all sources of law, which means that the implementation of all aspects related to law in the state must pay attention to the existence of Pancasila. In the life of the nation and state, Pancasila is a view of life in all aspects of life. At this time, Pancasila dominantly plays a role as a benchmark and identity in state administration. The values ​​contained in Pancasila are made into ideology thanks to the unity of purpose in the struggle for independence for the nation. These values ​​must also be a reference in all policies made for the public interest. Politics is generally known as a phenomenon related to citizens concerning general decisions and power. Politics in Indonesia, w...

PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU PERKAWINAN Oleh : Agatha Jumiati dan Lusia Indrastuti Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

1. Peran Peran Pancasila sebagai Sumber Hukun Tata Negara Indonesia Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber hukum adalah dijadikannya Pancasila sebagai sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai grundnorm (norma dasar) atau staatfundamentalnorm (norma fondamental negara) dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila, yang bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual. Dalam kerangka itulah, hukum di indonesia di bentuk dengan tujuan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Tidak tercapainya kondisi ideal tersebut sangat mungkin di sebabkan oleh tidak berkualitasnya penegakan hukum. (Martitah. 2013. Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature.Hlm 36) Pandangan hidup bangsa indonesia terangkum dalam rumusan sila-sila yang di jadikan filsafah hidup bernegara berdasarkan UUD 1945. Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila itu merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan harus di laksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum tata neara indonesia. Oleh karena itu, hukum indonesia haruslah berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan faktor pemersatu bagsa bersifat kerakyatan, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan hukum yang berlaku, apakah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Nilai-nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangam yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila. Nilai yangg terkandung dalam Sila-Sila Pancasila : 1) Sila Katuhanan Yang Maha Esa a. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. b. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemelukagama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa c. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. d. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. e. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. f. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 2) Sila kemanusiaan Yang Adil dan Beradab a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Adapun yang menjadi hasil amandemen UUD 1945 akhir yaitu dilakukannya amandemen sebanyak 4 kali di mana yang diubah sekitar 46 butir, dan yang tidak dirubah sekitar 25 butir. Di mana saat ini bisa dilihat bahwa terdapat sebanyak 199 butir ketentuan dan juga dilakukan penambahan terdapat 174 ketentuan yang baru. Meskipun kesemua perubahan atau juga amandemen tersebut dilakukan namun pada bagian pembukaannya tidak dilakukan perubahan, hal ini sesuai dengan persetujuan bersama dan juga untuk menjaga susunan NRKI dan juga untuk menegaskan sistem pemerintahan Indonesia yang berbentuk presidensil. UUD 1945 ini telah mengalami 4 kali perubahan di mana dalam perubahan tersebut terdapat beberapa pasal dan juga ketentuan yang dirubah dan juga sebagian tetap tidak berubah. Nah berikut beberapa amandemen yang pernah dilakukan terhadap UUD 1945. Amandemen I Sejarah Amandemen pertama terjadi pada tahun 1999 tepatnya pada tanggal 19 Oktober di mana dasar atas amandemen ini adalah SU MPR 14-21 Oktober 1999. Pada amandemen yang pertama ini di mana ada sekitar 9 Pasal yang dilakukan amandemen yaitu Pada amandemen pertama ini di mana yang menjadi intinya adalah mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden yang dipandang atau dianggap terlalu kuat sehingga perlu dilakukan amandemen. Amandemen II

PENDAHULUAN Dalam kehidupan sehari-hari tentu semua orang sudah mengenal sebuah aturan-aturan yang diberlakukan untuk mengatur cara hidup masing-masing individu. Aturan tersebut bersifat memaksa, dan mencegah. Aturan-aturan tersebut dikenal dengan istilah hukum. Hukum sendiri memiliki sebuah materi yang nantinya akan diambil sebagai pedoman pelaksanaan hukum itu sendiri. Materi tersebut sering dikenal dengan sumber hukum. Sumber hukum merupakan sebuah materi yang nantinya akan memperoleh kekuatan yang dijadikan sebuah pedoman. Dalam bahasa Inggris sumber hukum disebut source of law. Pada dasarnya sumber hukum berbeda dengan dasar hukum ataupun landasan hukum. Dasar hukum atau landasan hukum merupakan norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dibenarkan secara hukum sedangkan sumber hukum lebih menunjuk pada pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal. Secara umum sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksa yang tegas dan nyata. Soedikno Mertokusumo memberikan pengertian mengenai sumber hukum, yaitu:

Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum (law sciencie), terutama pada bagian-bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum (law making) dan pelaksanaannya (law enforcement), masalah sumber hukum merupakan suatu hal yang peerlu dipahami, dianalisis, serta ditimbulkan problema-problema dan pemecahannya sehingga dapat diharapkan memiliki keserasian dengan kebutuhan masyarakat, Penyelidikan tentang sumber hukum akan memberikan petunjuk tentang bagaimana dan di mana hukum itu berada. Pengetahuan yang mendalam mengenai sumber hukum menjadi menjadi salah satu yang membedakan antara seorang ilmuwan di bidang hukum dengan seorang yang sekedar mengetahui (berpengetahuan) tentang hukum. Menurut Bagir Manan, menelaah dan mempelajari sumber hukum memerlukan kehati-hatian karena istilah sumber hukum mengandung berbagai pengertian. Tanpa kehati-hatian dan kecermatan yang mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan sumber hukum, dapat menimbulkan kekeliruan bahkan menyesatkan. 1 Utrecht mengatakan, bahwa kebanyakan para ahli memberikan istilah sumber hukum berdasarkan sudut pandang keilmuannya. Pertama, sumber hukum ditinjau dari sudur pandang ahli sejarah, sumber hukum memiliki arti: (1) Sumber hukum dalam arti pengenalan hukum; (2) Sumber hukum dalam arti sumber dari mana pembentuk ikatan hukum memperoleh bahan dan dalam arti sistem-sistem hukum dari mana tumbuh hukum positif suatu negara. Sumber hukum ini berfungsi untuk menyelidiki perkembangan hukum dari masa ke masa 1 Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers 2015), hlm.23. sehingga akan diketahui perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan-perubahan antara hukum yang berlaku di suatu negara. Kedua sumber hukum ditinjau, dari sudut para ahli filsafat. Menurut ahli filsafat, sumber hukum diartikan sebagai: (1) Sumber untuk memnentukan isi hukum; apakah isi hukum itu sudah benar, adil sebagaimana mestinya ataukah masih terdapat kepincanan dan tidak ada rasa keadilan: (2) Sumber untuk mengetahui kekuatan mengikat hukum, yaitu untuk mengetahui mengapa orang taat kepada hukum. Ketiga, sumber hukum ditinjau dari sudut pandang sosiolog dan antropolog budaya. Menurut ahli ini yang dianggap sebagai sumber hukum adalah keadaan masyarakat itu sendiri dengan segala lembaga sosial yang ada di dalamnya, bagaimana kehidupan sosial budayanya suatu lembaga-lembaga sosial di dalamnya. Keempat, sumber hukum ditinjau dari sudut pandang keagamaan (religius). Menurut sudut pandang agama, yang merupakan sumber hukum adalah kitab-kitab suci atau ajaran agama itu.Kelima, sumber hukum ditinjau dari sudut ahli ekonomi, yang menjadi sumber hukum adalah apa yang tampak di lapangan ekonomi. Keenam, sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli hukum. Menurut ahli hukum sumber hukum memiliki arti: (1) Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya itulah sumber hukum formal diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku; (2) Sumber hukum materiil, yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum materiil diperlukan ketika akan menyelidiki asal usul hukum dan menentukan isi hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, digunakannya istilah sumber hukum dalam berbagai sudut pandang keilmuan agar hukum itu dapat ditinjau dari berbagai cara, sehingga orang dapat menjalankan hukum positif yang sedang berlaku dan orang pun dapat menjelaskan dengan tegas sumber-sumber tempat hukum positif yang sedang berlaku digali. 2 2. Pengertian Sumber Hukum Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam ilmu pengetahuan hukum, pengertian sumber hukum digunakan dalam beberapa pengertian oleh para ahli dan penulis. Pertama, sumber hukum dalam pengertian sebagai 'asalnya hukum' ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya keputusan itu haruslah berasal dari penguasa yang berwenang untuk itu. Kedua,sumber hukum dalam pengertian sebagai 'tempat' ditemukannya peraturan-pertauran hukum yang berlaku. Ketiga. Sumber hukum dalam pengertian sebagai 'hal-hal yang dapat atau seyogyanya memengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya. Misalnya keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, ataupun perasaan akan hukum. Dalam ilmu hukum sendiri, sumber hukum dibedakan menjadi dua pengertian: Pertama, Sumber Pengenalan Hukum (kenbron van hetecht). Dalam hal ini, mengandung pengertian sumber hukum yang mengharuskan untuk menyelidiki asal dan tempat diketemukannya hukum. Kedua, sumber asal nilainilai yang menyebabkan timbulnya atau lahirnya aturan hukum (welbron van het recht), yaitu sumber hukum yang mengharuskan untuk membahas asal sumber nilai yang menyebabkan atau menjadi dasar aturan hukum. 3 3. Macam-macam Sumber Hukum Istilah sumber hukum mempunyai arti yang bermacam-macam, tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Menurut Utrecht sumber hukum Perundang-undangan Republik Indonesia, Pancasila merupakan sumber hukum materiil perundang-undangan Republik Indonesia. Itu berarti, Pancasila merupakan sumber tertib hukum dalam arti sumber dari segala sumber hukum. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, dan mondial, cita-cita mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari rakyat negara Indonesia Di dalam sistem norma hukum negara Indonesia Pancasila merupakan norma fundamental hukum (Staatsfundamentalnorm) yang merupakan norma hukum yang tertinggi, yang kemudia berturut-berturut diikuti oleh norma hukum di bawahnya. 7 2. Sumber Hukum Formal Sumber-sumber hukum formal di Indonesia meliputi: peraturan perundang-undangan, kebiasaan/konvensi, perjanjian antarnegara (traktat), keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) dan pendapat atau pandangan ahli hukum (doktrin), dimana penjelasannya adalah sebagai berikut: 1. Peraturan Perundang-undangan T.J. Buys mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai dua arti, yakni: 1) Peraturan perundang-undangan dalam arti formal, yakni setiap keputusan yang merupakan peraturan undang-undang karena cara pembuatannya (terjadinya). Misalanya, menurut ketentuan UUD 1945 hasil amandemen, pengertian peraturan perundang-undangan adalah bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR. 2) Peraturan perundang-undangan dala arti materiil, yakni setiap keputusan pemerintah yang mneurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, yakni: a. Undang-undang Dasar 1945 ( UUD 1945) Menurut Philipus M. Hadjon, UUD 1945 mengatur tentang tiga hal yang bersifat pokok, yaitu jaminan terhadap adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara, susunan ketatanegaraan yang 7 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Kencana 2011), hlm.38-40. bersifat mendasar dan pembatasan serta pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar. Sebagai sumber hukum formal, UUD 1945 memiliki arti: Pertama, merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan. Kedua, merupakan hukum dasar bagi pengembangan peraturan, undang-undang atau penetapan-penetapan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan negara serta masyarakat harus berintikan pada UUD 1945 atau pasal-pasalnya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa UUD 1945 merupakan bentuk peraturan perundangundangan yang tertinggi yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi dasar serta sumber bagi semua peraturan perundangungan dibawahnya. b. Ketetapan MPR Ketetapan MPR dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Sebagai sumber hukum, Ketetapan MPR berisi antara lain: 1. Ketetapan MPR yang memuat garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang 2. Ketetapan MPR yang memuat GHBN (Garis-garis Besar Haluan Negara) dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden. Ketetapan MPR ada yang isinya mengani pengaturan dan mengenai keputusan (beschikking). c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  Undang-undang Undang-undang terdiri dari: 1. Undang-undang dalam Arti Luas Dalam ilmu hukum juga disebut dengan undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti luas berarti segala peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa (pusat atau daerah) yang mengikat dan berlaku umum. 2. Undang-undang dalam Arti Sempit Dalam ilmu hukum juga disebut dengan undang-undang dalam arti materiil, dimana undang-undang ini berarti peraturan tertulis yang dibentuk oleh penguasa sebagai suatu badan negara yang secara tertentu diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang diadakan untuk melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Selain itu, undang-undang juga mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 maupun Ketetapan MPR. Undang-undang merupakan salah satu bentuk legislasi. Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 20 Ayat 1, 'DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang'. Selain DPR, Presiden juga punya hak untuk mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) kepada DPR. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika suatu RUU tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU tadi tidak boleh dimajukan dalam persidangan DPR masa itu.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibentuk dalam hal kegentingan yang memaksa atau karena keadaan yang mendesak. Istilah Perpu dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 disamakan dengan UU Darurat baik dalam pembentukan maupun tentang kekuatannya. Adapu perbedaannya adalah UU Darurat akan tidak berlaku lagi karena hukum apabila...

Sebagai salahsatu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, Hukum Indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan social maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebutuhan hakiki bangsa Indonesia adalah ketenteraman, keadilan serta kesejahteraan yang dihadirkan oleh system aturan yang disebut dengan Hukum. Keberadaan hukum tersebut menjadi sangat mendesak pada saat ini, ditengah-tengah situasi transisional menuju Indonesia sebagai Negara hokum dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum (law science), terutama pada bagian-bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum (law making) dan pelaksanaannya (law forcement), masalah sumber hukum merupakan suatu hal yang perlu untuk selalu dipahami, dianalisa dan ditimbulkan problemaproblema dan pemecahannya sehingga dapat diharapkan akan ada keserasian dengan perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan mayarakat.

Ketika mengawali pembahasan tentang sumber-sumber hukum positif, Pertanyaan mengenai sumber-sumber hukum tidak dapat dijawab dengan sederhana, karena pengertian sumber hukum ini digunakan dalam beberapa arti. Di samping digunakan dalam beberapa arti, masing-masing orang akan memandang hukum dan sumber hukum secara berbeda-beda, sesuai dengan kecenderungan dan latar belakang pendidikan dan keilmuannya. Bahkan di kalangan ahli hukum sendiri terjadi perbedaan pandangan tentang arti sumber hukum. Karena pada kenyataannya ada beberapa arti dan jenis sumber hukum dan adanya perbedaan pemahaman orang tentang sumber hukum, maka mempelajari sumber hukum memerlukan kehati-hatian. Pada umumnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum. 1 Istillah sumber hukum digunakan dalam berbagai macam makna. Alasannya ialah bahwa hukum itu dapat ditinjau dengan berbgai cara : orang akan dapat menjelaskan hukum positif yang sedang berlaku dan orangpun dapat menjelaskan dengan tegas sumber-sumber tempat hukum positif yang sedang berlaku itu digali. 2 Dan sumber hukum bisa dilihat dari bentuknya. Dengan demikian ada dua macam sumber hukum yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi(isi) dari aturan-aturan hukum sedangkan sumber hukum formal adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada. 3 Menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti,yaitu : 1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:Grafindo,2006) hlm 54 2 Phillipus M hadjon, pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,1994) hlm 52 3 SF Marbun dan Moh. Mahfud, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta:Liberty,1987) hlm 21 a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya; b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum perancis, hukum romawi, dan lain-lain c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. Misalnya penguasa dan masyarakat. d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum ,misalnya dokumen, undang-undang, lontar batu tertulis, dan sebagainya; e. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum; B. Macam-macam sumber hukum materiil Sumber hukum materiil Sumber hukum materill adalah faktor-faktor masyarakat yang memengaruhi pembentukan hukum. Atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum, atau tempat-tempat darimateri hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Dalam berbagai kepustakaan hukum ditemukan bahwa sumber-sumber hukum materiil ini terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut : 10 Victor simorang, Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:Bina Aksara,1989) hlm 78 11 Bewa Ragawino, Hukum-Admininstrasi-Negara-oke-pdf

Pengertian Sumber Hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Pengertian sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Istilah sumber hukum mengandung banyak pengertian. Pengertian Sumber Hukum menurut perspektif sosiologis adalah faktor-faktor yang benar-benar menyebabkan hukum benar-benar berlaku. Fator-faktor tersebut ialah fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang menjadi tuntutan sosial untuk menciptakan hukum. Pengertian Sumber Hukum dari sudut pandang filsufis yaitu dalam arti mengenai keadilan yang merupakan esensi hukum. Oleh karena itu berdasarkan pengertian sumber hukum ini, sumber hukum menetapkan kriterium untuk menguji apakah hukum yang berlaku sudah mencerminkan keadilan dan fairness. Sejak didirikannya mazhab historis terdapat pandangan bahwa sumber esensi hukum adalah kesadaran sosial akan hukum. Dengan demikian sumber hukum menyangkut faktor-faktor politik, ekonomi, budaya dan sosial. Pengertian Sumber Hukum dalam pola pikir Eropa Kontinental dalam arti formal ialah hukum yang bersifat oprasional artinya yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum. a. Menurut sejarawan Hukum membagi dua Pengertian sumber hukum. Pengertian sumber hukum yaitu dalam arti sumber tempat orang-orang untuk mengetahui hukum ialah semua sumber-sumber tertulis dan sumber-sumber lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat, tempat dan berlaku bagi orang-orang tertentu. Pengertian sumber hukum yaitu dalam arti sumber tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik dalam transaksi hidup bermasyarakat yang telah diterima sebagai hukum. b. Menurut G.W Paton sumber hukum terbagi atas : Sumber hukum formal : Merupakan tempat atau sumber dimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Yang diakui umum tentang sumber hukum formal yaitu UU, perjanjian antar negara, Yurisprdensi dan kebiasaan.

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini terlihat jelas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia merupakan negara hukum" . Maka tidak bisa dipungkiri dan menjadi kewajiban bahwa tata-cara pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang ada.