Politik Lokal Dan Otonomi Daerah

Otonomi daerah (otoda) merupakan buah manis reformasi. Ketika kebijakan ini diterapkan di awal abad ke-21 M lalu, review dan nota-nota keberatan serta keberhasilannya telah banyak diunggah ke masyarakat. Negara lewat menteri dalam negeri, media massa, lsm, dan sebagainya telah memberi catatan penting atas berjalannya otoda disertai catatan-catatan perbaikan kepada para kepala daerah. Namun catatan-catatan kritis dalam rangka memperbaiki berjalannya otoda di seluruh wilayah NKRI tidak meliputi aspek-aspek penting dari kehidupan masyarakat di daerah.

This research aims to provide an overview of the success of Bojonegoro in managing its Natural Oil and Gas Resources in the regional autonomy. The political policy of decentralization and the implementation of Regional Autonomy on a massive scale has been going on for at least the past 2 decades, but not a few local officials have been proven to
commit corruption and many regional heads behave like small kings. This study uses the theory of policy making in the framework of decentralization. The results of this study indicate that not all regions have failed, there are areas that successfully develop natural resources for poverty reduction and education development such as Bojonegoro regency just to mention one example can be a pilot project of successful implementation of regional autonomy. Bojonegoro under the leadership of Suyoto can manage his Natural Resources for the greatest prosperity of his people. Among the developments undertaken by the Bojonegoro District Government post-2008 can be seen from several development
indicators that include: Economic Growth, Poverty Rate, Sustainable Development Goals (SDGs), Open Government Partnership (OGP). Bojonegoro became an example of the success of the Regional Government in managing Natural Resources in Regional Autonomy. This could be an example for other autonomous regions in managing natural
resource management policies for the greatest welfare of the people.

Indonesia merupakan negara kepualauan yang terletak di posisi strategis dengan dua lautan yang mengelilinginya. Hal ini turut mempengaruhi mekanisme pemerintahan di Indonesia, dimana sulitnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini pula yang mendorong akan terwujudnya suatu sistem pemerintahan yang efisien dan mandiri untuk memudahkan koordinasi antara kedua belah pihak tersebut.
Sejalan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan penyelenggaraan kepada pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Disinilah peran pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat agar tidak terjadi pengabaian sumber daya dan potensi yang ada. Maka dibentuklah suatu sistem yang dinamakan otonomi daerah oleh pemerintah.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah terdapat hambatan yang menimbulkan berbagai permasalahan. Misalnya, pelayanan publik, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan konflik pemekaran daerah. Ketimpangan-ketimpangan tersebut berdampak pada tidak maksimalnya kinerja otonomi daerah di tiap wilayah.
Konflik pemekaran daerah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam ketimpangan-ketimpangan yang terjadi seperti pengelolaan sumber daya yang tidak efisien, pembangunan yang kurang merata dan pelbagai permasalahan-permasalahan lain. Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dilakukan telaah yang di arahkan pada bagaimana permasalahan-permasalahan otonomi daerah terkait pemekaran daerah.

Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat. Provinsi dan kabupaten/kota yang menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan UU. Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sudah memuat tujuan politis maupun teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan pada masing-masing daerah menjadi perwujudan dari suatu tuntutan reformasi seperti direfleksikan dalam GBHN 1 . Secara teknis masih terdapat sejumlah besar persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi-fungsi tersebut secara efektif. 2 Dan Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurusi urusan ibadah, telah dipraktekkan oleh pengikutnya dalam bentuk institusi politik Negara.

Perkembangan dunia saat ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh arus globalisasi, termasuk dalam bidang seni musik. Setiap harinya, globalisasi membawa nilai-nilai modernitas yang berdampak signifikan terhadap eksistensi kesenian tradisional sebagai sebuah "local wisdom" (kearifan lokal). Meskipun demikian, tidak semua heritage musik klasik punah oleh derasnya arus globalisasi. Ada berbagai macam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih mampu bertahan, salah satunya adalah kesenian terbang papat.

Penguatan desa merupakan isu penting praktek otonomi daerah mengingat esensi pokok otonomi daerah sesungguhnya adalah bagaimana mewujudkan kemandirian daerah (desa) dengan bertumpu pada penguatan kewenangan dan sumber daya desa. Karena hal itu mengapa Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi isu penting yang kerap disuarakan terutama oleh para penggiat (aktifis) desa, mengingat pembahasan mengenai otonomi daerah kerap mengabaikan (melupakan) persoalan desa (bagaimana mensejahterakan desa secara ekonomi dan menguatkan posisi tawar desa secara politik). Persoalan tersebut setidaknya tergambar dalam perjuangan para penggiat desa di Kab. Kebumen dalam memperjuangkan ADD sebelum kebijakan tersebut diakomodir oleh Kementerian Dalam Negeri, yang melewati perjalan panjang dengan sejumlah tantangan baik dari pihak luar (pemerintahan kabupaten dan DPRD) maupun dari dalam diri kelompok masyarakat itu sendiri.

Regional autonomy has been rolled out, the freedom of the area to manage the assets of the area was wide open education is no exception. Centralized systems of education at the time of Orde Baru have constrained the freedom of education in Indonesia, ranging from kindergarten through college. Not just any financial problems even uniform is governed by the center. The weaknesses found in the system of centralization demanded the government is currently developing a decentralized system with the advantages contained in it, especially education in the context of secondary education as the main study. (Otonomi Daerah telah digulirkan, kebebasan daerah untuk mengelola aset daerah pun terbuka lebar tak terkecuali pendidikan. Sistem sentralisasi pendidikan pada zaman Ordebaru telah mengekang kebebasan pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat Taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tidak hanya permasalahan keuangan saja bahkan seragam pun diatur oleh pusat. Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem sentralisasi menuntut pemerintah saat ini mengembangkan sistem desentralisasi dengan keunggulan-keunggulan yang terdapat di dalamnya, terutama pendidikan dalam konteks pendidikan menengah sebagai kajian utama.)

Menurut bahasa, politik identitas terdiri dari dua suku kata, yaitu 'politik dan 'identitas'. Secara etimologi bahwa politik berasal dari bahasa Yunani yaitu Politeia, atau polis bila diartikan adalah 'negara' atau 'kota'. Selanjutnya, Aristoteles

Based  on  the  principle  of  regional  autonomy  and  the  task  of  assisting  the  regions, they  are  given  autonomous  rights  to  regulate  and  manage  their  own  households. Apart  from  that,  regions  are  also  given  the  right  to  make  regulations  that  are  in accordance  with  the  needs  of  the  region.  The  constitution  must  be  contained  in  all types of regulations, both in the form of laws and regional regulations, so if they are not  in  accordance  with  these  principles,  the  regulation  can  be  canceled  or  null  and void. West Lombok Regency has issued Regent Regulation No 20 of 2021 concerning the village Chief election with the delegation of authority from domestic government regulations 112  of  2014  concerning  Village  Chief  Elections  to  further  regulate  in accordance with the conditions of the society in the area, in article 21 paragraph (2) of the Minister of Home Affairs Regulation in stipulates the candidate's requirements, namely  "Be  fearful  of  God  Almighty"  then  added  to  regent  regulation  of  the  West Lombok  in  article  24  Paragraph  (2)  to  "Be  cautious  of  God  Almighty  and  be  able  to read  their  respective  holy  books"  but  in  the  implementation  stage,  the  regent regulation  field  this  resulted  in  conflicts  both  occurring  between  the  village  chief election  committee  and  the  candidatefor  the  village  chief  as  well  as  with  the community  its  self,  as  happened  in  Jembatan  Kembar  Timur  Village,  Lembar  District, West Lombok and Taman Baru Village, Sekotong District, West Lombok

Dalam bahasa Inggris, kata dinamika disebut Dynamic artinya dinamis, dinamik atau selalu bersemangat. Sedangkan kata Dynamics mengandung arti yaitu tenaga yang bergerak. Makna yang terkandung dalam Dinamika adalah sebuah upaya manusia tanpa akhir dalam berbagai usaha ataupun dorongan suatu tuntutan kelompok masyarakat dari dalam maupun luar. Suatu masyarakat yang dinamik senantiasa tampak dalam berbagai tuntutan, legitimasi yang terjadi selama spontanitas (Bailusy, 2000). Pada konteks dinamika politik, sering kali menjadi pembicaraan di kalangan ahli politik yang mengartikan dinamika selalu ke arah tuntutan individu, ataupun kelompok dilakukan masyarakat terhadap institusi-institusi pemerintah (supra-struktur politik). Tuntutan yang berlangsung secara berkesinambungan mengalami pergantian seiring kepentingan dari tiap-tiap kelompok didasari semangat untuk melakukan tuntutan. Di Indonesia, dinamika secara besar-besaran terjadi pada saat masa transisi kekuasaan orde lama ke masa reformasi. Upaya pergantian mengantarkan perubahan tatanan kenegaraan. Negarasasi terjadi menghasilkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebanyak empat kali. Perubahan UUD1945 ini membuat Indonesia memiliki konstitusi dan hukum dasar dalam penyelenggaraan bernegara. Seperti perubahan ketiga UUD 1945 yang menhasilkan perubahaan tatanan demokrasi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) berbunyi bahwa suatu kedaulatan di genggaman rakyat dan

The purpose of this study was to identify and analyze the dynamics of the movement forming a new autonomous region in the district of Mandau. The method used in this research is qualitative descriptive analysis. Sources of data in this study are primary data the authors obtained from interviews with informants and secondary data obtained from the nature of the documents, archives, and other results are available. The results found that the dynamics of the social movements of tangible movement collectivity of people in it to carry or resist change. All that could happen due to the nature of the people themselves who want change it is marked on the organizing societies Mandau and Pinggir were struggling collectively to realize combustion Mandau regency or Duri City. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa dinamika gerakan pemben-tukan daerah otonomi baru di Kabupaten Mandau. Metode yang digunakan pada penelitian ini ada-lah Analisis Deskriptif Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan informan serta data sekunder yang didapat dari dokumen-dokemen, arsip-arsip, dan hasil lain yang tersedia. Hasil penelitian menemukan adanya dinamika gerakan sosial yang berwujud gerakan kolektifitas orang-orang di dalamnya untuk membawa atau menentang perubahan. Semua itu bisa terjadi disebabkan sifat masyarakat itu sendiri yang menginginkan perubahan hal ini ditandai dari pengorganisasian masyarakat-masyarakat Mandau dan Pinggir yang berjuang secara kolektif untuk mewujudkan pemekaran daerah Kabupaten Mandau atau Kota Duri.

Artikel ini memfokuskan pada empat pertanyaan tentang motivasi pemilih dalam memilih kandidat kepala daerah pada pemilukada, yaitu keterpilihan kandidat yang diukur dari popularitas figur di hadapan publik, kecenderungan perilaku pemilih, relasi antara kecenderungan perilaku memilih dan popularitas calon dan kecenderungan perilaku tidak memilih. Didasarkan pada riset tahun 2011 dan 2012, studi ini menghasilkan rumusan bahwa pemilih heterogen-urban cenderung rasional dengan memperhatikan kepentingannya terkait tokoh yang akan dipilihnya menjadi kepala daerah. Mayoritas responden (pemilih) lebih mempertimbangkan figur kandidat daripada partai politik pengusungnya dalam pilihannya, disamping kemampuan memimpin, pengalaman jabatan formal pemerintahan, dan beberapa indikator sosial "pro-rakyat" seperti jujur dan dekat dengan rakyat kecil. Studi ini juga mengungkap alasan rasional untuk tidak memilih dalam pemilukada. Rasionalitas pemilih dengan fenomena swing voters, membuka peluang bagi para tokoh untuk berkompetisi pada ajang pemilukada, baik partai politik maupun pemilih yang samasama berkepentingan untuk menentukan pilihannya berdasarkan kepentingannya masingmasing.

Merenungi Tapin, di usia 48 Thn Oleh : Martadani Noor* Kabupaten Tapin kini berusia 48 tahun yang hari jadinya, jatuh pada tgl 30 November 2013 kemarin. Suatu usia yang dalam imajinasi sosio-biologis, amat dewasa dan produktif sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan refleksi guna menjawab pokok-pokok pemasalahan yang krusial (mendesak dan penting) : Sejauhmana masyarakat Tapin sudah berubah kepada kemajuan?. Dan apakah tantangan

Telah berakhir pemilihan Kepala Daerah secara serentak tiga bulan silam, Banten memiliki Gubernur terpilih yang dilakukan secara Demokratis, meskipun menyisakan kekecewaan bagi sebagian masyarakat karena perbedaan suara yang tipis. Namun haruslah kita maklumi, karena itu bagian dari konsekuensi Demokrasi, yang harus dilakukan saat ini adalah mengawal pemerintahan yang baru agar harapan masyarakat secara umum dapat terpenuhi melalui visi dan misi yang sudah dikampanyekan saat pencalonan. Baiknya, sebagai masyarakat Banten, kita tidak boleh tersekat dikarenakan hanya pada pilihan yang berbeda, tapi harus turut serta dalam pembangunan, itulah ciri dari masyarakat Demokratis dan Madani. Dr. Wahidin Halim, M.Si dan Andhika Hazrumy, M.AP. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih wajib melakukan depolarisasi dari pergesekan pasca pemilu. Karena ketidakpuasan sebagian kalangan jelas akan menghambat pembangunan yang akan dilakukan, karenanya aktifitas menyatukan berbagai elemen masyarakat dari imbas pemilu jelas akan makin memperbesar sekat apabila tidak dirangkul. Tujuan yang ingin dicapai pun seperti visi dan misi yang sudah dicanangkan tidak akan berwujud apabila tanpa peran serta masyarakat. Sedikit mengingatkan kembali, saat kampanye lalu pasangan terpilih ini mengusung visi banten yang maju, mandiri, berdayasaing, sejahtera dan berakhlakul karimah, serta misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, meningkatkan akses dan pemereataan pelayanan kesehatan berkualitas dan meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Seperti pada umumnya, setiap politisi yang mencoba peruntungan dalam pertarungan politik, seperti pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu misalnya, selalu mengusung visi dan misi yang begitu muluk, serta program kerja yang begitu brilian, namun tanpa memperhatikan realita sesungguhnya keadaan masyarakat dan ketersediaan anggaran, sehingga sebagian besar angan-angan surganya tidak dapat direalisasikan. Sehingga momentum lima tahunan yang dihelat untuk memilih kepala daerah hanya menjadi rutinitas formalistik belaka, karena belum menyentuh hal-hal substansial, seperti pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Jadi jika kita lihat kacamata ilmiah perlu kita pertanyakan Demokrasi yang tersedia di Indonesia, terutama sekali kondisi banten, mengapa konstruksi demokrasi tidak berbanding lurus dengan pemakmuran masyarakatnya? Perlembagaan Demokrasi Formalistik Masih ingat di benak kita tentunya bagi yang pernah merasakan pemerintahan Orde Baru, Otoriterianisme dibangun untuk melanggengkan kekuasaan politik yang dikemas dalam bentuk kekaryaan atau disebut sebuah rezim yang mementingkan kepentingan golongan yang terlibat dalam program kekaryaan Presiden Suharto pada masa itu (kelompok ini disebut Golongan Karya), sehingga 1 Penulis merupakan Peneliti di YS Institute dan Mahasiswa S2 Program Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Jakarta.

Konversi kawasan hutan menjadi non-hutan merupakan persoalan ekologis yang sangat berkaitan erat dengan kebijakan politik. Selama era desentralisasi, kewenangan kepala daerah kian menentukan dalam proses perizinan konversi lahan, salah satunya ialah usaha perkebunan kelapa sawit. Wilayah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat hingga tahun 2011 mencapai seperlima dari total luas wilayah daerahnya. Berdasarkan data, laju deforestasi untuk kepentingan ekspansi perkebunan terus meningkat dari tahun ke tahun di wilayah tersebut, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan ekologis terutama apabila perambahan terjadi di kawasan hutan bakau yang berada di pesisir pantai timur serta kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, yang merupakan habitat bagi kekayaan biodiversitas hutan tropis dunia.
Praktik patronase oleh kepala daerah sebagai kandidat yang membutuhkan pendanaan dalam kontestasi politik dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan kemudahan dalam memperoleh izin perluasan konversi lahan menjadi permasalahan yang hendak ditemukan hubungan kausalitasnya di dalam penelitian ini. Diduga terdapat upaya dari kepala daerah dalam menggunakan kekuasaan mereka (‘rent seizing’) untuk menata ulang birokrasi sedemikian rupa, sehingga ia memperoleh kewenangan/akses secara langsung atas aset negara. Kewenangan ini kemudian dapat ‘diperjual-belikan’ kepada pengusaha yang memiliki kepentingan untuk memperoleh izin perluasan peralihan lahan.
Dengan demikian, pengaruh hubungan patronase antara bupati dan pengusaha perkebunan kelapa sawit diduga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya laju deforestasi di Kabupaten Langkat. Tujuan esensial adanya sistem perizinan yang menitikberatkan kepada upaya pengendalian/pengarahan, pencegahan bahaya lingkungan, serta melindungi objek-objek tertentu dengan demikian tidak tercapai sehingga menyebabkan kerugian ekologis yang tak ternilai harganya. Persoalan deforestasi menjadi krusial mengingat Indonesia merupakan ‘paru-paru dunia,’ yang hutannya memiliki pengaruh signifikan dalam menyuplai oksigen bagi ekosistem dunia.

Corona virus Disease 2019 (Covid-19) is an infectious disease caused by a type of coronavirus, this virus was first detected in Wuhan, China. Seeing the spread, the transmission of Covid-19 has increased very quickly across countries and continents. The Central Government has declared the non-natural disaster status of the spread of Covid-19 as a National disaster. Seeing the impact of the Covid-19 Pandemic not only causing a health emergency but also having an impact on the social, economic, political, cultural, educational and other fields so that its response requires synergy between the Central Government, Regional Government, the private sector, and the community. This study aims to analyze the effectiveness of non-natural disaster management policies for the spread of Covid-19 by the Central Government and the Central Java Provincial Government within the framework of the division of authority through the regional autonomy law. This research method uses descriptive qualitative, using a statute approach and a case approach. The results show that the distribution of authority to the Regional Government to regulate their own household affairs has a positive impact on accelerating the management of non-natural disasters from the spread of Covid-19, on the other hand the negative impact is the potential for overlapping between central and regional policies. However, the potential for overlapping policies can be minimized as long as the Central Government is able to absorb the aspirations of the Regional Government and the Regional Government pays attention to the policies of the Central Government.

Pemberdayaan Pegawai Syarak merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh sebagian besar pemerintah kabuapten/kota di Provinsi Jambi untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan ibadah keislaman di masjid. Pegawai Syarak merupakan institusi tradisional yang pernah hidup dalam sistem sosial-pemerintahan Jambi dengan fungsi memimpin urusan ibadah dan pemberi pertimbangan aspek syariah pada pemerintah. Bagaimana implementasi, dampak sertapeluang dan tantangan dari kebijakan tersebut merupakan fokus diskusi dalam artikel ini, yang mana data-data di dalamnya didasarkan pada hasil penelitian tahun 2011 lalu. Kajian menunjukkan implementasi kebijakan sudah berjalan lancar namun belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat. Setidaknya ada empat hal yang perlu dianalisis pemerintah daerah untuk peningkatan daya guna kebijakan masa mendatang, yaitu 1) redefenisi peran dan fungsi Pegawai Syarak, 2) prioritas alokasi anggaran bantuan, 3) penegasan kebijakan sampai pada level provinsi, dan 4) alternatif institusi lain yang lebih memungkinkan diberdayakan untuk tujuan yang sama seperti Majelis Ulama Indonesia.

Melihat Papua dengan hati dan sudut pandang Papua. Cara pandang itulah yang Bobby Anderson ingin hadirkan dalam tulisannya di buku ini. Berbicara tentang Papua adalah bicara soal menghadirkan keadilan dan kesejahteraan terhadap manusia dan alam Papua.

Tanah Papua adalah misteri dan kadang sulit ditembus. Dalam situasi itulah, Bobby berkarya selama lima tahun di Papau. Ia berkeliling ke banyak desa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang sama sekali belum tersentuh oleh layanan kesehatan dan pendidikan. Melalui artikel-artikel yang pernah diterbitkan di berbagai jurnal dan media ini, Bobby ingin menegaskan bahwa sampai hari ini, belum terlihat perubahan yang berarti dalam kehidupan sehari-hari orang Papua.

Pasca orde baru runtuh dan berganti pada era reformasi, semua peralihan sistem perpolitikan beralih dengan cepat sebagai dalih untuk memperbaiki sistem dan kondisi yang ada, sehingga MPR sebagai lembaga yang (seharusnya) menjaga kedaulatan mengadakan amandemen UUD 1945 dan mengeluarkan ketetapan No. XV/MPR/1998, kemudian berkembang menjadi Undang-Undang sampai akhirnya Presiden dan Kepala-kepala Daerah dipilih secara langsung dalam Pemilihan Umum (UU No. 32 & 33 tahun 2004). Dari dua kali pemilihan umum secara langsung (memilih Presiden & Kepala Daerah), saat ini nampak sekali merupakan sebuah produk liberal (atas pengaruh-pengaruh kapitalis). Dengan dalih untuk pembangunan umum yang dilakukan, justru terjadi banyak perampasan hak-hak rakyat. Betul memang kata founding faher kita, dimana kita bekerja sama dengan kapitalis yang tersisa hanya penghisapan dan penindasan. Tak terkecuali di Banten sekalipun. Di Banten sendiri, penguasaan pemerintahan pasca pemilihan umum secara langsung hanyalah sebuah kamuflase pembangunan (padahal di dalamnya terdapat kerusakan). Kerusakan yang juga berlaku nasional yaitu kerusakan moral, kerusakan yang berasal dari dalam jiwanya, kerusakan atas keserakahan. Kekuasaan yang semakin absolut menjadi tambah nampak saja dari tahun 2005 sampai kini, namun pembangunan manusianya minim, terbukti dengan tingginya masyarakat buta huruf, masyarakat miskin dan rendahnya nilai tukar (permasalahan ekonomi) di Banten. Setelah 2 tahun mantan gubernur Banten di tahan atas dakwaan kasus korupsi yang juga melibatkan keluarga dan kerabatnya, sekarang kembali akan dihelat pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung. Pesta 5 tahunan ini bersaing dengan ketat antara dua calon Gubernur dan Wakil gubernur. Yang menarik adalah kedua calon ini berkaitan satu sama lainnya, pertama sosok Rano Karno ialah sosok yang mewakili incumbent (sebelumnya berpasangan dengan Ratu Atut Chosiah yg ditahan, kemudian naik tahta menjadi Gubernur) yang berpasangan dengan tokoh masyarakat Banten yang religius dan cukup disegani (H. Embay Mulya Syarief). Kedua sosok H. Wahidin Halim (pemilu sebelumnya lawan Atut-Rano) berpasangan dengan Andhika Hazrumy (Anak sulung dari Ratu Atut Chosiah). Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten diatas, penulis nilai adalah sebuah kemelut politik yang menimbulkan ketidakpuasan (nafsu) antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara yang menentang dan pro dinasti. Sudah terang dapat dilihat bahwa selama kekuasaan dipegang oleh pemimpin yang pragmatis hanya menimbulkan masalah-masalah baru. Mungkin kita dapat melihat rendahnya tingkat pembangunan kualitas manusia di Lebak, tingginya angka kemiskinan di Kota Serang, banyaknya infrastruktur di Kabupaten Serang yang tak terurus, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Agar Banten tidak salah urus Pemilihan umum secara langsung gubenur dan wakil gubernur ini pada akhirnya hanya akan menimbulkan kegaduhan politik saja, yang orientasinya bukan lagi menawarkan langkah-langkah solutif, karena visi yang dibangun hanya akan menjadi hiasan dinding dan

Sejarah dasawarsa 1950-an masih belum banyak didiskusikan dalam wacana historiografi Indonesia. Padahal dasawarsa tersebut Indonesia mengalami perjuangan berat karena banyaknya gerakan separatis yang muncul di berbagai daerah, sedangkan pemerintah pusat masih belum sepenuhnya stabil pasca kemerdekaan. Oleh karena itu, penting bagi kita saat ini untuk sejenak meninggalkan narasi besar sejarah Indonesia dari kacamata Jakarta (pusat) dan melihat lebih dekat sejarah di tingkat lokal. Bagaimana nasib daerah ditentukan oleh kenyataan politik pada tahun 1950-an dan bagaimana titik temu antara konteks nasional dan lokal? Artikel ini bertujuan mengulas buku berjudul “Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an” untuk memperoleh jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Kata kunci: Sejarah Indonesia 1950-an, lokal, nasional