Tugas Kelompok 4: Mata Kuliah: Teori dan Isu Pembangunan

Tugas Kelompok 4: Mata Kuliah: Teori dan Isu Pembangunan Dosen Dr. Sigit Rochadi, M. Si. Judul: Kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua, Indonesia Timur Penyelesaian tugas Kelompok untuk Mata Kuliah Teori dan Isu Pembanguna Oleh Dosen Pengajar Dr. Sigit Rochadi, M. Si. NAMA KELOMPOK 4: 1. Kemas Hafiez Irsyad (206301918051) 2. Nurnadila (216301918026) 3. Irman Susandi (216301918021) UNIVERSITAS NASIONAL SEKOLAH PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK JAKARTA TAHUN 2022 Abstrak Kemiskinan di Indonesia khususnya di Indonesia bagian Timur bagai masalah yang tak dapat dilepaskan dari persoalan Indonesia. Kemiskinan yang terjadi sudah meliputi aspek – aspek penting dalam kehidupan seperti Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama dan permasalahan lainnya. Permasalahan ini menjadi topik utama dalam penulis Kelompok 4 ini, makalah ini ingin menjelaskan kemiskinan yang terjadi di Papua dan Nusa Tenggara sebagai daerah yang dalam BPS masih tergolong daerah miskin Kata Kunci: Kemiskinan, Papua, Nusa Tenggara Abstract Poverty in Indonesia, especially in Eastern Indonesia, is a problem that cannot be separated from Indonesia’s problems. Poverty that occur already covers important aspects of life such Social, culture, Economic, Religion, and other problems. This problem is the main topic in the authors of this group of 4, the paper wants to explain the poverty that occurs in Papua and Nusa Tenggara as areas that in BPS are still classified as poor areas. Keywords: Poverty, Papua, Nusa Tenggara Pendahuluan Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah – langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tinjauan kemiskinan dan dimensi ekonomi diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan mata pencaharian yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk menunjang hidupnya. Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab indikator maupun permasalahan lainnya yang melingkupinya (Mahsunah, Durrotul, 2013). Di Nusa Tenggara dan Papua merupakan contoh provinsi yang menghadapi permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan disetiap Kab. Kota di Provinsi Nusa Tenggara dan Papua. Dalam pertandingan rata – rata tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk mengukur Kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (Basic Needs) yang dapat diukur dengan angkat atau hitungan Indeks Perkepala (Head Count Index), yakni jumlah dan presentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Terdapat beberapa indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2009), sebagai berikut: 1. Ketidakmampuan memenuhi konsumsi dasar (sandang, pangan, papan) 2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi) 3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam 4. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat 5. Tidak adanya lapangan kerja dan mata pencaharaina yang berkesinambungan Beberapa jeni kemiskinan: 1. Kemiskinan Structural Suatu kondisi dimana sekelompok orang berada didalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang, bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan bahkan juga anak – anaknya 2. Kemiskinan Kultural Budaya yang membuat orang miskin yang dalam antropologi disebut Koentjaraningrat dengan mentalitas atau kebudayaan kemiskinan sebagai adanyba budaya miskin 3. Secara Mikro Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola, kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang 4. Akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. 5. Akibat perbedaan akses dalam modal Isu dan Masalah Kemiskinan Kemiskinan jumlah penduduk miskin Indonesia semester 1 (Maret) tahun 2020 sebanya 26,42 juta jiwa (9,78%), berkurang sebanyak 2,17 juta jiwa (1,44%) jika dibandingkan dengan penduduk miskin. Pada tahun 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa (11,22%). Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di wilayah Nusa Tenggara mencapai 1,87 juta jiwa atau 7,07 p% dari total penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan penyebaran jumlah penduduk miskin tahun 2020 antarprovinsi sebagian besar di Provinsi NTT sebanyak 1,15 juta jiwa atau 61,78% dari total penduduk miskin wilayah Nusa Tenggara. Penyebaran penduduk miskin di Provinsi NTT sebanyak 90,17% diantaranya berada di pedesaan, sedangkan di Provinsi NTB sebanyak 713,89 ribu jiwa dan 51,61% diantaranya di perkotaan. Seperti yang terlihat pada table berikut: Tabel: 1 Persentasi penduduk miskin menurut provinsi se – Indonesia pada Maret 2021. Dari gambar tersebut tampak bahwa 3 (tiga) provinsi di Kawasan timuer Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan presentase, penduduk miskin terbesar yaitu secara berurutan 26,86 persen, 21,84 persen dan 20,99 persen. Sedangkan 3 (tiga) provinsi dengan presentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Bali sebesar 4,53 persen, diikuti ole Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,72 persen dan Provinsi Kalimantan Selatan dengan presentase penduduk miskin sebesar 4,83 persen bersumber dari table berikut ini: Tabel: 1.1 Terjadinya ketimpangan Ekonomi antar wilayah ini membawa implikasi terhadapa tingkat ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah (fajri, 2016). Penyebab ketimpangan ekonomi antar wilayah juga disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam. Perbedaan kandungan sumber daya ala mini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup banyak akan memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relative murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daeraha bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain mempunyai kandungan SDA lebih kecil hanya akan memproduksi barang dan jasa dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan daeraha yang bersangkutan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat (Sjafrizal, 2014). Menurut Li (2008) pentingnya peningkatan keterampilan dan teknologi paling jelas ditunjukkan di Asia termasuk Indonesia. Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan Tabel: 1.3 1. Ekonomi Papua tanpa pertambangan dan penggalian triwula 1 – 2021 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan negative 3,76%. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan 1 – 2020 (y on y) yang tumbuh 2,76 persen 2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2021 mengalami kontraksi sebesar negative 4,72 persen (y on y). 3. Gabungan 3 kota IHK di Papua tercatat mengalamai laju inflasi semesteran Maret 2021 sebesar 1,12 persen terhadap September 2020. Laju inflasi y on y sebesar 2,47 persen pada Maret 2021 terhadap tahun sebelumnya. 4. Pada Periode September 2020 – Maret 2021, harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan antara lain dagin babi (49,62%), rokok kretek filter (38,07%), ketela rambat (29,69%) dan ikan cakalan % tuna (2,07%). 5. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) pada februari 2021 sebesar 3,77 persen naik jika dibandingkan dengan kondisi Februari tahun sebelumnya. 6. Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Papua pada bulan Maret 2021 sebesar 102,90 turun 0,67 persen dibandingkan September 2020 dengan indeks NTP sebesar 103,59. Pendekatan Teori Teori Kemiskinan Menurut Siregar dan Wahyuniarti (208:27) bahwa seseorang dikatan miskin atau hidup dalam masalah kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relative rendah dibandingkan rata – rata orang lain dalam perekonomian tersebut. Menurut Bank Dunia (Rendra:2010), rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makana, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan. Dalam Wikipedia menyebutkan kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampun mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara, dan kemiskinan merupkana masalah global. Definisi Kemiskinan BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia, menurut United Nations, komponen kebutuhan dasar terdiri atas kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan sandang, rekreasi, jaminan sosial. Dan kebebasan manusia. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan Kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara – negara berkembangan (LCDs), tidak terkecuali di Indonesia. Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan. Konsep, yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relative, sedangkan konspe yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolute (Sigit Rochadi). Kemiskinan relative adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata – rata dari distribusi yang dimaksud (Sigit Rochadi). Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dibawah kebutuhan – kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi (Sigit Rochadi). Kemiskinan Menurut Chambers Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi: Kemiskinan (proper), Ketidak berdayaan (powerless), Kerentaan menghadapi situasi darurat (state of emergency), ketergantungan (dependency) dan keterasingan (Isolation). Poverty Trap Menurut Chambers (1993) Maltushian Trap Kekurangan pangan Kesehatan turun Pendapatan turun Kemiskinan meningkat Daya dukung SD berkurang Kerja keras Beban keluarga meningkat Kematian meningkat Populasi menurun ke bawah ambang batas Populasi melampaui batas ambang optimum Beban keluarga berkurang Kelahiran/ popuasi meningkat Daya dukung SD cukup Pendapatan perkapita meningkat Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicious Circle of Poverty) Pembahasan PERTUMBUHAN EKONOMI NTB TRIWULAN III-2021 Perekonomian Nusa Tenggara Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2021 mencapai Rp 35,75 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp24,33 triliun. Ekonomi Nusa Tenggara Barat triwulan III-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,50 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 46,53 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,60 persen. Ekonomi Nusa Tenggara Barat triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,42 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,82 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 83,96 persen. Ekonomi Nusa Tenggara Barat triwulan I s/d III-2021 terhadap triwulan I s/d III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,01 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 9,80 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 101,56 persen. Tabel: 2 Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2015 – 2020 Tabel: 2.1 Pada tahun 2020, masyarakat di wilayah perdesaan sebagian besar memiliki Jenis pekerjaan: (i) pertanian, kehutanan, dan perikanan (87,25%), (ii) pertambangan dan penggalian (70,02%), (iii) jasa pendidikan (63,39%). sementara itu, jenis pekerjaan yang sebagian besar berada di perkotaan adalah: (i) informasi dan komunikasi (83,60%), (ii) jasa persewaan bangunan (74,96%), (iii) dan jasa keuangandan asuransi (71,12%). Berdasarkan pertumbuhan pekerja pada setiap jenis pekerjaan utama pada periode 2015-2020, tertinggi pada jenis pekerjaan informasi dan komunikasi (366,02%), dan penyediaan akomodasi makan dan minum (136,37%). Indeks Pembangunan Manusia IPM seluruh provinsi di wilayah Nusa Tenggara selama periode 2015 – 2019 menunjukkan peningkatan, namun masih berada di bawah IPM Nasional (71,92). IPM Provinsi NTB tahun 2019 sebesar (68,14) menduduki ranking ke-29 di tingkat nasional, dan Provinsi NTT (65,23) dan menduduki ranking 32 secara nasional. Tabel: 2.2 Untuk menunjukkan kecepatan perkembangan IPM selama periode 2015-2019 dapat diindikasikan melalui reduksi shortfall per tahun (annual reduction in shortfall) yaitu perhitungan secara sederhana untuk menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai IPM ideal (IPM =100).Berdasarkan hasil perhitungan, nilai reduksi shortfall per tahun di Provinsi NTB sebesar 1,71 termasuk kategori cepat, sementara di Provinsi NTT dengan nilai reduksi shortfall per tahun sebesar 1,62, termasuk kategori menengah (1,5-1,7). Ekonomi Papua triwulan II-2021 terhadap triwulan I-2021 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 2,06 persen. Semua komponen pada PDRB menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan terbesar pada komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 71,38 persen. Tabel: 2.3 Komponen dengan pertumbuhan terbesar kedua adalah Impor Luar Negeri. Pertumbuhan komponen ini sebesar 29,97 persen. Komponen ini mengalami kenaikan dipengaruhi oleh kenaikan permintaan barang pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Komponen terbesar selanjutnya adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Komponen ini tumbuh sebesar 6,75 persen. Pertumbuhan komponen ini terjadi dikarenakan adanya pencairan THR bagi ASN. Kemudian, komponen PMTB tumbuh sebesar 3,52 persen, komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 2,73 persen, dan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 0,89 persen. Dialog Pembahasan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua. Artinya inflasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Ketika permintaan terhadap barang komoditas dan jasa meningkat relatif lebih tinggi dari penawarannya, maka permintaan tenaga kerja pun akan meningkat seiring kebutuhan perusahaan memproduksi produknya lebih banyak. Upah sebagai pendapatan masyarakat secara nominal juga meningkat dan mendorong daya beli masyarakat menjadi lebih tinggi Maggi (2013). Ketika daya beli masyarakat secara nominal meningkat, pasar akan bereaksi dengan naiknya harga komoditas dan jasa secara umum (inflasi) Sarah (2017). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh bahwa inflasi memoderasi pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia Timur. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Abdul Latif Hamzah (2018) yang mengatakan inflasi sebagai variabel moderasi akan dapat memperkuat hubungan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara dan Papua. Implikasi kebijakan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemsikinan di Nusa Tenggara dan Papua yaitu produk domestik regional bruto memiliki peranan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia Timur. Apabila suatu keadaan perekonomian meningkat dari adanya lapangan usaha yang menghasilkan barang maupun jasa guna meningkatkan PDRB memiliki perannya, dimana tingkat kemiskinan akan berangsur-angsur menurun karena peningkatan lapangan pekerjaan. Permasalahan yang timbul ke permukaan berkaitan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk adalah ketidak seimbangan antara pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan semakin bertambahnya tenaga kerja setiap tahunnya. Hal ini akan menimbulkan kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaannya, sehingga fenomena ini memunculkan adanya pengangguran Infographic Tabel: 3 1. Pada tahun 2020 NTB mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya 2. Sektor Primer menjadi ujung tombak pendapatan ekonomi 3. Melimpahnya sumber daya alam (SDA) tersebut sesua dengan data yang dianalisa 4. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 5% untuk pendapatan usaha dari sektor primer Gini Ratio Tabel: 3.1 Berdasarkan data BPS, perkembangan nilai koefisien Gini Ratio secara nasional pada periode 20152020 menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 0,408 pada tahun 2015 berkurang sebesar 0,027 menjadi 0,381 pada tahun 2020. Perkembangan nilai koefisien Gini Ratio di Provinsi NTB dan NTT pada periode 2015-2020, menunjukkan tren fluktuatif dan menunjukkan peningkatan dengan nilai koefisien Gini Ratio pada tahun 2020, tertinggi di Provinsi NTB sebesar 0,376, dan di Provinsi NTT sebesar 0,354. Peningkatan ketimpangan tersebut, dikontribusi dari peningkatan nilai koefisien Gini Ratio di perdesaan maupun di perkotaan, dengan peningkatan nilai koefisien Gini Ratio tertinggi di Provinsi NTT sebesar 0,015. Kesimpulan Faktor – faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan di Papua 1. Ekonomi Papua tanpa pertambangan dan penggalian triwula 1 – 2021 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan negative 3,76%. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan 1 – 2020 (y on y) yang tumbuh 2,76 persen 2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2021 mengalami kontraksi sebesar negative 4,72 persen (y on y). 3. Gabungan 3 kota IHK di Papua tercatat mengalamai laju inflasi semesteran Maret 2021 sebesar 1,12 persen terhadap September 2020. Laju inflasi y on y sebesar 2,47 persen pada Maret 2021 terhadap tahun sebelumnya. 4. Pada Periode September 2020 – Maret 2021, harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan antara lain dagin babi (49,62%), rokok kretek filter (38,07%), ketela rambat (29,69%) dan ikan cakalan % tuna (2,07%). 5. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) pada februari 2021 sebesar 3,77 persen naik jika dibandingkan dengan kondisi Februari tahun sebelumnya. Dilihat dari fakta – faktanya daerah Indonesia Timur menjadi daerah yang tidak dijadikan proriatas pembangunan pada negara Indonesia. Walaupun pemerintah telah mengimplementasikan program – progam untuk menanggulangi permasalahan ini tetap saja permasalahan ini masih menjadi masalah utama kesenjangan ekonomi di daerah Indonesia Timur. Pembangunan yang dilakukan dirasakan tidak memberikan dampak atau langsung dirasakan oleh masyarakat disana. Akses – akses dan infrastruktur yang mendukung, bisa memberikan dan meningkatkan ekonomi pembangunan tidak dilakukan dengan alasan luasnya daerah tersebut yang memerlukan dana dan waktu, serta perencanaan yang panjang. Itulah yang menjadikan pembangunan ekonomi disana masih belum bergerak di tingkat masyarakat yang mayoritas miskin. Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga – Lembaga, dan masyarakat terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan (Circle of life poverty). Bisa disimpulkan para aktor kebijakan dan masyarakat tidak memahami masalah utama dalam kemiskinan di daerahnya. Indonesia Timur dianugerahkan dengan SD alam yang banyak dan memikat tetapi itu tidak dimaksimalkan karena kurangnya SDM yang memenuhi yang dapat memproses Sumber daya – sumber daya tersebut menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi disana. Daftar Pustaka Alghofari, Farid. 2010. Analisis tingkat pengangguran Di Indonesia Tahun 1980- 2007. Jurnal Universitas Diponegoro Semarang. Vol. 1 no. 1 2007 Abdul Latif Hamzah.2018. Pengaruh pengangguran dan investasi dengan inflasi sebagai Variable moderasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur tahun 2009-2017, Jurnal Universitas Diponegoro Semarang Hal 18-25 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 2021 https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/Gabung_PDDA_2020_Nu stra_FINAL_100121.pdf Indeks Kemiskinan Nusa Tenggara September 2021 Li. Muqun. 2008. Indonesia in Comparative Perspective Series Prospects for Skills-Based Export Growth in A Labour-abundant, Rource-rich Developing Economy. Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 44, No. 2, 2008: 199–228 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sukirno, Sadono. 2011. Makroekonomi Teori Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris. Ghalia Indonesia. Jakarta. Wijono, Wiloejo, Wiryo. 2005. Mengungkap Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir, Jurnal Manajemen dan Fiskal, Volume V, Nomor 2, Jakarta.