KEPEMIMPINAN IPM

Keperibadian IPM adalah rumusan yang menggambarkan hakikat IPM, serta apa yang menjadi dasar pedoman amal perjuangan IPM, serta karakter gerakan yang dimilikinya. Keperibadian IPM ini berfungsi sebagai pedoman dan pegangan bagi gerakan IPM menuju cita-cita terwujudnya pelajar yang berilmu, berakhlak mulia dan terampil.

Adat dan budaya merupakan kebiasaan yang bukan hanya berlaku dan harus dipatuhi oleh kelompok atau masyarakat, akan tetapi juga berfungsi sebagai perekat yang dapat membuat hubungan antarmanusia dan antarsub kelompok menjadi kokoh sebagai suatu susunan masyarakat. Adat dan budaya dalam suatu masyarakat merupakan suatu aturan baik tertulis ataupun tidak tertulis yang secara moral harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dalam penerapannya, adat dan budaya berfungsi untuk mendidik dan mendisiplinkan anggota masyarakat (Simanjuntak dkk, 1994: 6). Demikian halnya dengan suku Batak yang memiliki adat dan budaya. Di antaranya adalah bahasa, tulisan, kesenian, dan tata cara dalam pergaulan hidup seperti unsur inti yang ada dalam kebudayaan Batak yaitu Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu mewarnai keseluruhan tradisi dan budaya Batak salah satunya dalam perkawinan. Perkawinan bagi orang Batak bukan hanya sekedar menyatukan antarkeluarga tapi juga unsur yang ada dalam Dalihan Na Tolu. Hal itu tampak salah satunya pada simbol yang ada dalam Tortor. Pada perkawinan adat Batak Toba, Tortor merupakan salah satu hal yang dianggap penting dalam melengkapi setiap runtutan acara. Tortor Batak adalah suatu tarian tradisional yang telah membudaya. Tortor diadakan untuk mencetuskan perasaan seseorang dalam situasi tertentu. Beberapa Tortor bersifat

Cara memimpin memiliki beragam pola, namun yang dominan terlihat pada masyarakat kita adalah pemimpin yang hanya melayani dirinya sendiri, yaitu kepimpinan adalah memiliki kekuasaan dan kekuatan mutlak terhadap bawahannya. Mendoktrin bahwa tugas bawahan adalah melayani pemimpin, jika tidak maka akan disingkirkan.

kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. [1] Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukannya dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dari peranya memberikan pengajaran/instruksi. Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimipin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting misalnya, kharisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. [3] Dan memang, apabila kita berpikir tentang pemimpin yang heroik seperti Napoleon, Washington, Lincoln, Churcill, Sukarno, Jenderal Sudirman, dan sebagainya kita harus mengakui bahwa sifat-sifat seperti itu melekat pada diri mereka dan telah mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

The puposes of this study was to provide an overview of the effectiveness of leadership in FKIP UPP. The effectiveness of leadership will be seen from the style in giving orders, force in giving the award, the style in taking decisions and style of delegating authority.This research was quantitative descriptive. The population of this study wasFKIP UPP Lecturers. Questionnaires were distributed to all lecturers and returnedabout 32 pieces. The sample was taken by total sampling technique. The instrument used was a questionnaire with Likert scale model. Data was analyzed by using descriptive analysis.The result of the research shows that generally, the leadership style in FKIP UPP was a democratic leadership style (48.89%). The style of leadership in providing the order was the democratic style (57.03%). Leadership style in giving the award was laissez faire style (51.04%). Style of leadership in taking decision was the democratic style (46.87%). Leadership style in delegating authority was democratic style (43.75%).

One of the public administration reform agenda is to create a responsive and accurate public management to provide good public service. The emergence of public dissatisfaction and disappointed toward government leadership caused by unability of public leaders to make a significant change in public administration practice and better life of people. Therefore, public organisation needes visionary leadership who are able to provide a truly citizen-centered public service. Leaders who could build public trust to government. Dimensi kepemimpinan telah lama menjadi kajian yang menarik terutama terhadap keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi. Kompetensi kepemimpinan dapat diketahui dari keberhasilan seseorang dalam kepemimpinannya bagi pencapaian tujuan organisasi. Seorang pemimpin aparatur dituntut harus mampu membawa organisasi publik yang dipimpinnya memberikan pelayanan yang berkualitas. Hudges (1992) mengatakan bahwa " government organization are created by the public, for the public, and need to be accountable to it. " Organisasi publik dibuat oleh publik, untuk publik, dan karenanya harus bertanggung jawab kepada publik. Bertumpu pada pendapat ini, pemimpin organisasi publik diwajibkan berakuntabilitas atas kinerja yang dicapai organisasinya. Tujuan utama organisasi publik adalah memberikan pelayanan dan mencapai tingkat kepuasan masyarakat seoptimal mungkin. Karakteristik manajemen pelayanan pada sektor publik sebagai suatu keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya, memiliki kelompok kepentingan yang luas termasuk kelompok sasaran yang ingin dilayani (wide stakeholders), memiliki tujuan sosial serta akuntabel pada publik. Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara, dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer-driven government) yang dicirikan dengan lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan, pemberdayaan masyarakat, serta menerapkan sistem kompetisi dan pencapaian target yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran.

Keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat dapat teratasi . Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan

Nomos n. 2, 2024

orse più di un osservatore avrebbe potuto ritenere il veloce testo di Lupo e di Manzella gravato di un eccesso di enfasi sul Parlamento europeo e sulle elezioni che si sarebbero svolte qualche mese dopo, anche se nessuno nel dibattito svolto in Sapienza aveva raggiunto livelli significativi di scettico dissenso sul loro contributo. Riassumo in breve i passaggi-chiave del testo: Il Parlamento eletto democraticamente trasforma l'organizzazione in ordinamento e retroagisce sempre più sui sistemi politici nazionali, come era accaduto col passaggio dal Conte 1 al Conte 2, prefigurato dalla rottura della maggioranza gialloverde sull'investitura della Presidente della Commissione (p. 11); la parlamentarizzazione crescente della forma di governo fatta propria anche dalla nostra Corte costituzionale come motivo importante nella sentenza in cui, a differenza di quella tedesca, aveva ritenuto legittimo lo sbarramento significativo del 4 per cento dei voti validi (p. 24); la sfida seria delle forze politiche che hanno lanciato messaggio di minore integrazione dell'Unione e che, paradossalmente, finisce per contribuire anch'essa alla parlamentarizzazione (pp. 119-120), nonché il valore paradigmatico dell'aggressione russa all'Ucraina come "attacco ai valori fondanti" della Ue. Rileggiamo allora le vicende successive col senno di poi, ad esito elettorale acquisito. Il Presidente Francese Macron scioglie l'Assemblea Nazionale sulla base dei risultati delle elezioni europee che avevano delegittimato la sua maggioranza. Il Consiglio europeo, dopo la parentesi di cinque anni fa, ritiene inevitabile ritornare al rispetto del criterio del candidato pre-indicato per la presidenza della Commissione. Non solo: in Consiglio si prende atto che la componente parlamentare ha preso il sopravvento nel sistema delineando una precisa maggioranza, quella tradizionale, popolari, socialisti, liberali, allargata ai verdi e, per questa ragione la Presidente del Consiglio italiana Meloni non vota a favore della candidata. Paradossalmente, pur ribadendo formalmente posizioni sovraniste, Meloni nella sostanza ragiona in chiave parlamentare federale: il suo ruolo di leader dell'Ecr, forza non compresa

2013