Papers by Galih Yudha Nugraha
Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan... more Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nyalah maka kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan tepat waktu. Berikut ini penyusun mempersembahkan sebuah makalah dengan judul " PENERAPAN e-GOVERNMENT DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA CILEGON", yang menurut penulis dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita. Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang kami buat kurang tepat. Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat. Jakarta , 18 Februari 2016 penulis
Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pemban... more Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Suatu pendidikan dipandang bermutu-diukur dari kedudukannya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa
Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pemban... more Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Suatu pendidikan dipandang bermutu-diukur dari kedudukannya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa
Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah -langkah penanganan dan pe... more Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah -langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis terpadu dan menyeluruh.Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk keberlanjutan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal tersebut tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional 2005 -2025, dan selaras dengan kesepakatan deklarasi global dalam mewujudkan pencapaian millennium development goal (MDGs) untuk mengurangi kemiskinan sebesr 50 (lima puluh) persen pada tahun 2005 sesuai dengan agenda global MDG's bahwa Indonesia sudah menyepakati dan berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan hingga separuhnya pada tahun 2005, dengan target jumlah angka kemiskinan 8-10% pada akhir tahun 2015. Komitmen nasional tersebut dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2010-2015 kota cilegon dibawah kepemimpinan Walikota H. Tb Iman Ariyadi S.Ag.MM.M.Si dan Wakil Walikota Drs H. Edi Ariyadi,M.Si, kedua pemimpin muda cilegon ini selanjutnya mengagas arah baru lagi pemerintahan mellaui program pro rakyat yang dituangkan kedalam salah satu bagian 5 agenda besar kepemimpinannya yaitu" agenda cilegon sejahtera" Melihat kondisi inilah akhirnya pemerintah Kota Cilegon merealisasikan program -program pro rakyat. Program pro rakyat ini ditunjukan untuk kepentingan masyarakat langsung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.Walaupun disadari bahwa program pro rakyat belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, namun walikota dan segenap para pemangku kepentingan di Kota Cilegon, berharap besar besar bahwa programprogram pro rakyat ini mampu menyentuh ke empat unsur tersebut.
Tujuan pembangunan ekonomi (bersifat multidimensional)adalah menciptakan pertumbuhan dan perubaha... more Tujuan pembangunan ekonomi (bersifat multidimensional)adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi,perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan,mengurangi ketimpangan (disparity), dan pengangguran . Ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, privatsektor, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhanekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya. Indikator keberhasilan pembangunan ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi da nberkurangnya ketimpangan baik di dalam distribusi pendapatan penduduk maupun antar wilayah. Berbagai masalah timbul dalamkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah, dan terus mendorong perkembangan konsep-konsep pertumbuhanekonomi wilayah. Dalam kenyataannya banyak fenomena tentangpertumbuhan ekonomi wilayah. Kesenjangan (ketimpangan) wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalampertumbuhan wilayah, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwapertumbuhan ekonomi wilayah tidak akan bermanfaat dalampemecahan masalah kemiskinan. Beberapa perbedaan antara wilayahdapat dilihat dari beberapa persoalan seperti, potensi wilayah,pertumbuhan ekonomi, investasi (domestik dan asing), luas wilayah. Setiap daerah harus mempunyai sektor yang diunggulkan,namun perlu didukung dengan sektor lainnya, sehingga apabila terjadikrisis dapat didukung oleh sektor pendukung agar perekonomian tetapberjalan.Perhitungan pendapatan regional melalui PDRB bertujuan untukmengetahui aktivitas ekonomi suatu daerah serta mengetahui tingkatinflasi. Oleh karena itu, PDRB merupakan ukuran aktivitas ekonomi(produktivitas), bukan ukuran kemakmuran (welfare) Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten BAB II TINJAUAN TEORI 2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Otonomi Daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya ... more Otonomi Daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumbersumber penerimaan daerahnya. Salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi pendapatan daerah terutama di perkotaan adalah melalui sektor properti. Potensi sektor properti di daerah tidak hanya dalam pembangunan properti saja, namun juga menyangkut pengelolaan properti yang sudah termanfaatkan ataupun yang belum termanfaatkan secara optimal. Banyak sumber yang dapat ditarik dari sektor properti, baik yang termasuk dalam kategori sumber penerimaan konvensional (seperti: PBB, PP1, BPHTB dan lain-lain) maupun sumber penerimaan baru atau non konvensional (seperti: Development Impact Fees, penerimaan akibat perubahan harga dasar tanah dan lain-lain). Namun dalam perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset daerah yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Manajemen aset daerah ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah. Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran Manajemen Aset 1
: Manajemen Pembangunan Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenak... more : Manajemen Pembangunan Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994.
Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan... more Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nyalah maka kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan tepat waktu. Berikut ini penyusun mempersembahkan sebuah makalah dengan judul "ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI OTONOMI DAERAH SEBAGAI WUJUD DESENTRALISASI", yang menurut penulis dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita. Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang kami buat kurang tepat. Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat. Cilandak, 22 Februari 2015 penulis Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Otonomi Daerah
Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan berne... more Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya, tak terkecuali mengenai dokumen kependudukan. Berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dialami negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, dan yang paling terbaru adalah mengenai Standard Pelayanan Minimal yang harus masuk kedalam RPJMD di Pemerintah Propinsi dan Pemerintah kabupaten/ Kota. Sebagai contoh, ketika berbicara mengenai dokumen kependudukan, maka kita akan bicara mengenai satu permasalahan pelik yang menyangkut Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tak bisa dipungkiri dokumen
Keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melih... more Keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat dapat teratasi . Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan
Pada dasarnya setiap daerah memiliki potensi yang bisa dikembangkan, namun masyarakat kurang memi... more Pada dasarnya setiap daerah memiliki potensi yang bisa dikembangkan, namun masyarakat kurang memiliki pengetahuan untuk menggali potensi yang ada. Disini diperlukan peran pemerintah untuk memberikan pengetahunpengetahuan yang harus dimiliki masyarakat untuk mengolah sumber daya atau potensi yang dimiliki alam. Analisis potensi wilayah telah menjadi hal yang tidak asing dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini telah diamanatkan dalam konstitusi Negara yaitu UU no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara tersirat memberikan makna bahwa peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui suatu proses perencanaan yang matang. Proses perencanaan tersebut harus melalui suatu analisis yang dapat menguraikan potensi-potensi daerah menjadi penunjang daya saing daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang m... more Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang tersebut, Perpres 54 tahun 2010 sebagai perubahan tentang tatacara pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Keputusan Presiden No 8 tahun 2003.
Masalah Ilmu sosial merupakan suatu bahan studi, atau program pengajaran yang khusus dirancang un... more Masalah Ilmu sosial merupakan suatu bahan studi, atau program pengajaran yang khusus dirancang untuk kepentingan pendidikan/pengajaran yang di Indonesia yang diberikan dalam rangka usaha untuk memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan guna mengkaji gejala-gejala social agar daya tanggap, persepsi dan penalaran mahasiswa dalam menghadapi lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan, sehinggan lebih peka terhadapnya Ilmu social juga tidak terlepas dengan yang namanya desa serta adat istiadat, masyarakat, serta tempat tinggalnya yang saat ini yang akan dibahas adalah tentang desa baik desa Swadaya, Swakarya maupun Desa Swasembada.
Istilah kebijakan yang dimaksud dalam buku ini disepadankan dengan kata policy yang dibedakan den... more Istilah kebijakan yang dimaksud dalam buku ini disepadankan dengan kata policy yang dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues). Budi Winarno1 dan Sholichin Abdul Wahab2 sepakat bahwa istilah 'kebijakan' ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design. Bagi para policy makers (pembuat kebijakan) dan orang-orang yang menggeluti kebijakan, penggunaan istilah-istilah tersebut tidak menimbulkan masalah, tetapi bagi orang di luar struktur pengambilan kebijakan tersebut mungkin akan membingungkan. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan (policy). Setiap definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pula. Seorang penulis mengatakan, bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.3 Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit Kebijakan Publik 1
Pengertian ketetapan menurut R. Soegijatno Tjakranegara.SH., ketetapan ialah tindakan hukum yang ... more Pengertian ketetapan menurut R. Soegijatno Tjakranegara.SH., ketetapan ialah tindakan hukum yang sepihak dalam bidang pemerintahan dilakukan oleh alat perlengkapan negara berdasarkan kewenangan khusus.
Indonesia memiliki konstitusi dasar yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945. Semen... more Indonesia memiliki konstitusi dasar yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945. Semenjak masa reformasi hingga sekarang Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak empat kali yaitu :
Uploads
Papers by Galih Yudha Nugraha