MATERI UAS PPKN-2

MATERI UAS PPKN-2 Pengertian kognitif, evaluative, afektif dalam budaya politik: Kognitif: orientasi ini menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya Evaluative: orientasi ini menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya Afektif: orientasi ini menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politiknya. Tipe budaya politik dan contohnya: Budaya Politik parokial: Orientasi individu atau masyarakat masih sangat terbatas pada ruang lingkup yang sempit persoalan-persoalan diluar wilayahanya tidak dipedulikan. Contoh: masyarakat pedalaman tidak diikutsertakan dalam pemilu, sesepuh desa digunakan sebagai pemimipin, masyarakat pedalaman tidak mempunyai anggota kepolisian,pimpinan sangat demokratis,sering terjadi musyawarah Budaya Politik subjek: masyarakat atau individu yang bertipe budaya politik subjek telah memiliki perhatian dan minat terhadap sistem politik. Contoh: Budaya Politik Partisipian: tipe budaya politik yang ideal. Partisipan individu/masyarakat telah memiliki perhatian, kesadaran, minat, serta peran politik yang sangat luas. Contoh: menyelesaikan masalah dengan musyawarah, semua masyarakat aktif pemilu, tidak ad otoritisme, tegaknya keadilan pada bidang pendidikan, jarang terjadi pelanggaran hukum Geopolitik menurut para ahli: Frederich Ratzel: negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat (bangsa). Rudolf Kjellen: negara adalah suatu organisme, Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan Intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Karl Haushofer: lebensraum (hak suatu bangsa atas ruang hidup untuk dapat menjamin kesejahteraan dan keamanannya) dan paham ekspansionisme. Halford Mackinder: penguasaan daerah-daerah ‘jantung’ dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori Daerah Jantung. Barang siapa menguasai ‘daerah jantung’ (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, dan Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Muncullah konsep wawasan benua atau konsep kekuatan di darat Alfred Thayer Mahan: memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut. Sehingga tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim. muncul konsepWawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC, Fuller: kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. muncullah konsepsi Wawasan Dirgantara atau konsep kekuatan di udara. Dasar-dasar pluralisme/multikultural/BTI Indonesia: Pasal 35: Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36: Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 36A: Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B: Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosbud, dan hankam: Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik Keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk, dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa dalam arti yang seluas-luasnya. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila adalah satusatunya falsafah serta ideologi Kehidupan politik diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Seluruh kepulauan nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi Kekayaan wilayah nusantara adalah modal dan milik bersama, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya Masyarakat Indonesia adalah satu, serasi, tingkat kemajuan masyarkat yang sama, merata, seimbang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budayanya yang sangat banyak Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan Ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Bentuk Negara Indonesia dalam kurun waktu/periode 1945-2017: Bentuk Negara tahun 1945-1949 : Kesatuan Bentuk Negara tahun 1949-1950 : serikat (federasi) Bentuk Negara tahun 1950-sekarang : Kesatuan Pengertian budaaya politik menurut para ahli: a. Pammanentt dan Whittington, mengatakan bahwa dalam membahas budaya politik kita harus melihat dua konsep, yaitu budaya politik struktural. Memandang dalam perspektif budaya budaya politik berarti melihat budaya politik sebagai bagian dari fenomena politik yang terdiri dari sikap (attitude), orientasi (orientasi), trust (percaya), emosi, dan imajinasi dalam masyarakat. b. Lucian W. Pye, Dalam hal budaya politik. Dia menjelaskan bahwa dengan budaya politik kita lebih sistematis dan eksplisit dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep yang telah ditetapkan sebagai ideologi politik, etos dan semangat nasional, psikologi politik nasional, dan nilai-nilai fundamental masyarakat. Aspek aspek yang membentuk nilai nilai-nilai politik. c. Kata Pak Almond, Budaya politik sebagai sikap yang khas dan orientasi warga negara terhadap sistem politik dan berbagai bagian, dan sikap terhadap peran warga negara dalam sistem politik. d. Mr Gabriel Almond, Fungsi budaya politik juga ditentukan oleh tingkat keselarasan antara budaya nasional dengan struktur politiknya. Hak asasi hak legal dan hak konstitusional dan contohnya: HAK ASASI, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.  CONTOH: 1) Hak untuk hidup; 2) Hak untuk tidak disiksa; 3) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; 4) Hak beragama; 5) Hak untuk tidak diperbudak; 6) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan 7) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. HAK KONSTITUTIONAL (constitutional rights) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak-hak hukum (legal rights) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (subordinate legislations) CONTOH: HAM HAK LEGAL merupakan hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. CONTOH : mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut. Strategi menghadapi ancaman bidang politik-ekonomi, sosbud dan hankam: Bidang politik : Penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) Penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya.  Penguatan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi masyarakat sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat sebagai subjek politik dan pembangunan nasional.  Penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil Peningkatan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat serta penguatan dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan. Selalu aktif dan berperan dalam membangun dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain. Bidang ekonomi : Menciptakan lapangan kerja baru dalam skala yang besar dengan tujuan memberantas kemiskinan. Melakukan pembngunan infrastruktur dalam negeri. Menciptakan sebuah iklim usaha secara kondusif. Memanfaatkan teknogoli secara tepat guna untuk pemerataan lapangan kerja. Tidak terlalu bergantung pada import produk dari luar negeri. Bidang sosbud : Memelihara keselarasan dan keseimbangan fundamental. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya bertoleransi. Menghargai adanya perbedaan. Bidang hankam : Memperjelas batas wilayah dan mempertegas hukum. Memperkuat pertahanan di perbatasan. Memperketat pengamanan di tempat rawan Sikap Hidup dalam menghadapi ancaman sosbud: Meningkatkan loyalitas terhadap NKRI Memiliki komitmen tinggi untuk pelestarian unsure dan nilai sosial Meningkatkan rasa cinta tanah air Dampak negative ancaman bidang sosbud: Lunturnya budaya asli Indonesia Rusaknya nilai moral pada generasi muda Kurangnya tenaga ahli dalam negeri Banyaknya pengangguran Banyak terjadi kejahatan sosial Dampak positif globalisasi: Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Tingkat Kehidupan yang lebih Baik.  Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik.  Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri.  Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia.  Cepat dalam bepergian (mobilitas tinggi).  Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan.  Berkembangnya turisme dan pariwisata.  Meningkatkan pembangunan negara. Paham-paham yang berkembang di Indonesia dan contohnya: Hedonisme: mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya Individualisme: sikap selalu menghardik pengemis, pengamen Konsumerisme: Materialisme: Kapitalisme: Contoh ancaman di bidang politik-ekonomi dan sosbud(3) Ancaman politik: separatisme (keinginan daerah untuk melepaskan diri menggulingkan kekuasaan pemerintah) Ancaman ekonomi: penggangguran, inflasi,kemiskinan, Ancaman sosial-Budaya: Westernisasi, munculnya sifat hedonisme yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup. Dasar hukum hak dan kewajiban warga negara: UUD 1945 pasal 27-34 28 D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan” 27 ayat (2): “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 27 ayat (3): “ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara” 30 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara” 31 ayat (1): “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” Hak-hak warga negara yang belum dijamin negara Mendapat pekerjaan yang layak (pasal 33) Mendapatkan pendidikan yang layak (pasal 31) Aspirasi belum tersampaikan dengan baik (pasal 28d asal 3) Rasa aman Ketidakadilan Ancaman bidang politik saat ini di Indonesia Separatisme = Memisahkan diri Korupsi = Menyalahgunakan APBN Makar = Upaya Menggulingkan pemerintahan yang sah Politik transaksional Jual beli suara Contoh ancaman non militer di bidang sosbud Budaya Indonesia mulai hilang Tingkat pendidikan rendah Tingginya angka kemiskinan Lunturnya nilai-nilai budaya Pengangguran-kriminalitas Ancaman bangsa Indonesia saat ini yang besar Ancaman Militer : Terorisme, separatism,sabotase Ancaman Non-Militer : Kemiskinan, Korupsi, pengangguran, pembodohan, kekerasan antar kelompok A. Wewenang MK Mengadili pada tingkat pertama terakhir dan putusan nya bersifat final untuk menguji UU thd UUD Memutus sengketa kewenagan lembaga Negara yang kewenangan nya diberikan oleh UUD Pembubaran partai politik Memutus sengketa hasil pemilu Wewenang MA Mengadili suatu perkara tingkat kasasi Menguji peraturan perundang undangan di bawah UU terhadap UU Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang tersebut C. Wewenang KY Memutuskan pengangkatan hakim agung. Mempunyai wewenang lain dalam rangkan menegakkan kehormatan,keluhuran,martabat serta perilaku hukum Wewenang KPK - Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. - Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. - Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. - Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. - Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Contoh hak warga negara di bidang poleksosbud, hankam dan hukum Politik Hak berpendapat Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan Hak dalam penghargaan pendapat Ekonomi Hak mendapat pekerjaan yang layak Hak mendapat jaminan kemakmuran dari Negara Hak pemeliharaan dari Negara Sosbud Hak memeluk agama dan kepercayaan sesuai keinginan Hak mengikuti pendidikan Hak menikmati kebudayaan nasional Hankam Mendapat perlindungan dari Negara Mendapat jaminan keamanan dari Negara Mendapat penghormatan oleh Negara Hukum : Hak mendapat kedudukan yang sama di depan hukum Pelanggaran hak warga negara Bid. Politik : - Pejabat yang melakukan korupsi - Politik Dinasti - Etika politik yang rendah politikus Bid. Ekonomi : - Gaji buruh yang tidak seimbang dengan pekerjaannya - Penaikan harga barang di luar batas sewajarnya - Impor barang lebih besar dari ekspor(harga mahal) Bid. Sosbud : - Pembully-an terhadap siswa di sekolah Mencuri budaya lain dan mengubahnya supaya tidak terlalu sama Hilangnya nilai-nilai budaya lokal Bid. Hankam : - Penyiksaan terhadap warga - Membunuh orang - Rasa aman warga negara yang tdk terjamin Bid. Hukum : - Membayar/ menyuap hakim untuk mencurangi keadilan - Membeli keadilan untuk memenangkan sidang - Mafia peradilan/jual beli hukum Ancaman: Suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Contoh: Pembantaian kepada kaum minoritas, tawur antar mahasiswa sekolah lain. Tantangan: Suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Contoh: Mengembangkan budaya setempat untuk bisa unggul dari budaya lain Gangguan: Usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Contoh: Kapal-kapal negara lain masuk ke wilayah RI lalu menghalangi para nelayan/ kapal milik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan: Suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan ataau menghalangi secara tidak konsepsional. Contoh: Malas untuk mengikuti pemilu, ketidakpedulian akan budaya politik yang ada di Indonesia. Ancaman Militer: Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara , keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non militer: Ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Solusi/cara menghadapi budaya korupsi di Indonesia Melakukan seleksi sebelum menerima pegawai, menolak calon pemimpin yang melakukan kampanye hitam. Contoh perilaku koruptif yang dilakukan siswa di sekolah Terlambat, korupsi uang kas, tidur saat pelajaran, mengobrol saat pelajaran HAM yang sangat penting pada umumnya Hak hidup, hak kesamaan di depan hukum, hak mendapat kebebasan, hak untuk berpendapat, hak untuk mempertahankan hidup Kewajiban warga negara dan negara menurut UUD 1945 Warga Negara wajib menjunjung hukum, wajib ikut dalam upaya pembelaan Negara, wajib menghormati HAM, tunduk di bawah UU, ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan Negara Keunggulan bangsa Indonesia - Jumlah penduduk yang besar - Keanekaragaman sosial budaya - Memiliki konsep Wawasan Nusantara - Semangat sumpah pemuda - Tata krama dan keramahtamahan - Letak yang strategis - Keindahan alam Indonesia - Memiliki salah satu keajaiban dunia - Wilayah yang sangat luas - Kekayaan SDA Hambatan bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa Korupsi, pembangunan tidak merata, pengangguran, kesenjangan ekonomi Pengertian norma-norma dalam masyarakat dan contohnya Norma adalah peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat; contoh: norma agama, norma kesusilaan, norma adat Agen-agen sosialisasi politik dan contohnya Keluarga (contoh: menentukan peraturan keluarga), sekolah (contoh: pelajaran PKN), partai politik (contoh: mencari kader politik) Bentuk-bentuk partisipasi politik dan contohnya Kegiatan pemilihan (contoh: pemilu), lobbying (contoh: mengadakan pertemuan langsung dengan pemerintah), kegiatan organisasi (contoh: partai politik), mencari koneksi (contoh: memanfaatkan orang dalam saat ada masalah dalam pemerintahan) , tindakan kekerasan (contoh: kudeta) Pengertian strategi, sosialisasi, sistem, bentuk, mekanisme, dan tipe politik Strategi : teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik Sosialisasi: proses di mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik Sistem: interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan Bentuk: politik penaklukan, politik kebebasan, politik pemberdayaan Mekanisme: Imitasi, Instruksi, Motivasi Tipe: budaya politik parokial, budaya politik subyek, budaya politik partisipan Manfaat sosialisasi budaya politik Mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik yang akan mempengaruhi tuntutan tuntutan, tanggapannya, dukungannya, serta orientasi terhadap sistem politik Dengan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti Memahami pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya Memahami sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya Agar dapat berpartisipasi secara partisipan yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik jadi tidak apatis ataupun golput  Soal Esay Strategi menghadapi ancaman di bidang politik Masyarakat dapat mentoleransi adanya perbedaan Perlu dilakukan penyelidikan yang mendalam untuk mengungkap semua pihak Perlu dilakukan pengawasan yang ketat dalam pengangkatan pejabat Strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi Meningkatkan transmigrasi Pemeriksaan secara ketat Penciptaan iklim usaha yang kondusif Strategi menghadapi ancaman di bidang sosial-budaya Edukasi akan dampak narkoba dan seks bebas di sekolah dan keluarga Mendidik dan merehabilitasi masyarakat tentang miras Masyarakat perlu disadarkan akan dampak teknologi bagi kehidupan mereka Hak warga negara di bidang politik Hak untuk dipilih dan memilih Hak untuk berorganisasi Hak untuk berpendapat Hak warga negara di bidang ekonomi Hak mendapat gaji sesuai standar minimum Hak mendapatkan cuti Hak mendapat / memiliki usaha Hak warga negara di bidang sosial budaya Mendapatkan hak cipta Mendapatkan jaminan sosial Mendapatkan pendidikan yang layak Kewajiban warga negara di bidang politik - Datang ke TPS - Mendirikan / ikut serta organisasi - Bertanggungjawab dalam menyatakan pendapat Kewajiban warga negara di bidang ekonomi - Bekerja sesuai dengan ketentuan - Menggunakan cuti sesuai hari yang ditentukan - Membayar pajak usaha dan penghasilan Kewajiban warga negara di bidang sosial budaya - Tidak melanggar hak cipta orang lain - Menggunakan jaminan secara bertanggungjawab - Menuntut ilmu Keunggulan negara Indonesia menurut Dadang Sundawa Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, adat istiadat, agama, bahasa, kesenian. Dalam pengembangan wilayah mempunyai konsep Wawasan Nusantara sehingga prinsipnya tetap satu Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia Memiliki tata krama dan keramahtamahan Letak wilayahnya yang amat strategis di posisi silang dunia Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Memiliki keajaiban dunia (Candi Borobudur dan Pulau Komodo) Wilayahnya sangat luas Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam Ancaman militer Percobaan nuklir oleh Korea Utara Aksi terorisme baik dari dalam maupun luar negeri Permesta Ancaman non militer di bidang politik - Demo 4.11 dan 2.12 - Tindakan menggulingkan pemerintah (Makar) - Pemerintahan dinasti SBY Ancaman non militer di bidang ekonomi - Korupsi Hambalang - Pembangunan tidak merata (Papua) - Politik dumping oleh China dan Jepang Ancaman non militer di bidang sosial budaya - Adanya seks bebas dan narkoba - Muncul kebiasaan mabuk-mabukan - Semakin kuatnya sikap individualisme Ancaman non militer di bidang Hukum - Kasus Ahok - Kerusuhan Mei - Pembunuhan aktivis Munir (orang hilang) Tipe budaya politik - Politik Parokial : budaya politik yang sempit karena orientasi individu / masyarakat masih terbatas pada ruang lingkup yang sempit - Politik Subjek : masyarakat/ individu telah memiliki perhatian dan minat pada sistem politik namun politik yang dilakukan masih terbatas terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mengatur masyarakat - Politik partisipan : budaya politik yang ideal dimana individu/ masyarakat sudah memiliki perhatian, kesadaran, minat serta peran politik yang luas - Politik Indonesia : a. Di satu pihak masih bersifat parokial kaula dan budaya partisipan lainnya b. Sifat primordial yang masih berakar, yaitu sikap yang mengutamakan kepentingan daerah,suku dan agamanya c. Kecenderungan budaya politik yang masih memegang kuat paternalis Pelanggaran hak negara di bidang politik - Mendapatkan pemiu yang tidak adil - Tidak menyetujui dibentuknya organisasi politik - Menolak semua pendapat dari rakyat Pelanggaran kewajiban negara di bidang politik Menyelenggarakan pemilu yang diatur sedemikian rupa Tidak memberikan kebebasan dalam berorganisasi Tidak memberikan kebebasan dalam berpendapat Pelanggaran hak negara di bidang ekonomi Tidak mendapatkan pajak Tidak mendapatkan PPh Tierjadi tindak korupsi Pelanggaran kewajiban negara di bidang ekonomi Tidak menjamin keadilan setiap upah kerja Tidak memberikan waktu istirahat untuk pekerja Tidak menjamin BUMS Pelanggaran hak negara di bidang sosial budaya Tidak mendapatkan popularitas Tidak mendapat pendapatan dari jaminan sosial Mempersulit pembangunan tempat ibadah Pelanggaran kewajiban negara di bidang sosial budaya Tidak melindungi hak cipta Tidak menyediakan pendapatan dari jaminan sosial Tidak menyediakan fasilitas untuk belajar Pelanggaran hak negara di bidang Hankam Tidak mendapatkan pasukan Tidak mendapatkan bantuan internasinal Rakyat tidak memiliki kesadaran bela negara Ancaman non militer dari luar akibat negatif globalisasi : Pasar perekonomian globalisasi didominasi oleh suatu negara Masuknya budaya luar yang bertentangan dengan budaya Indonesia Pengeklaiman budaya Indonesia oleh negara lain Ketergantungan impor terhadap negara lain Timbulnya kesenjangan sosial akibat terjadinya persaingan bebas Wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik Keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara Wawasan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi Kekayaan wilayah nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang di seluruh daerah Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara ditujukan bagi kemakmuran rakyat Wawasan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedagkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa Fungsi partai politik Partisipasi politik warga negara Indonesia Penyerap,penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan keseraraan dan keadlian gender