Melihat Pemilu Singapura

2021

Singapore is a pluralistic nation consisting of various ethnicities. The majority of ethnic groups are Chinese, Malay, Indian. As a city-state that was only independent in 1965, it has various potentials, including the potential for reliable human resources. The state of Singapore was originally a Malay territory, the Sultanate of Johor. However, the area was in dispute with England. After Japan occupied Tamasek or Singapore, Singapore's sovereignty became irregular. After Japan lost to the Allies, power in Singapore became vacant. However, after independence, Singapore became a country ruled by the Prime Minister, Lee Kuan Yew. The Singapore government is of global concern because the Malay mainland is held by ethnic Chinese. This fame was coupled with the cleverness of Lee Kuan Yew's thinking in running a political system that accentuated various modern thoughts. This article uses the Agenda Setting Theory and Content Analysis methods. This paper shows that Singapore's...

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa, dampak yang ditimbulkan bersifat sistemis di segala aspek kehidupan. Efek domino yang ditimbulkan tindakan korupsi dapat membahayakan stabilitas suatu negara. Oleh karena itu, gerakan pemberantasan korupsi telah menjadi agenda utama di berbagai negara di dunia, termasuk salah satunya: Singapura.

Sistem pemerintahan Singapura adalah sistem demokrasi parlementer dengan model westminder. Bentuk negara Singapura adalah parlementer demokratis perwakilan republik. Kepala negara Singapura adalah Presiden. Pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Singapura menjalankan sistem multi partai. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet. Kabinet memiliki kewenangan mengendalikan pemerintahan dan bertanggung jawab secara kolektif kepada Parlemen. Seperti kebanyakan negara di dunia saat ini, terdapat tiga cabang terpisah dari kekuasaan pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa ada pemisahan kekuasaan di Singapura.

2. Sistem demokrasi yang menjadi agenda wajib di abad 21 ini tidak terlepas dari kemenangan U.S. pada Uni Soviet pasca Perang Dingin yang pada waktu itu sama-sama berkompetisi untuk menawarkan ideology untuk proses institusionalisasi dengan sistem yang mempunyai ciri masing-masing. Seperti yang dipaparkan oleh Francis Fukuyama dalam tulisan terkenalnya "The End of the History and The Last Man", bahwa pada akhirnya Negara-negara akan menganut satu sistem yang mendominasi di seluruh dunia. Namun sistem demokrasi yang dianut beberapa Negara di Asia dan Afrika menjadi perhatian oleh para ilmuwan sosial karena terdapat daerah abu-abu dalam penerapan sistemnya. Para akademisi dan analis ilmu politik menambahkan beberapa kata depan yang dimaksudkan untuk mencoba menjalaskan daerah abu-abu dalam sistem demokrasi yang diterapkan oleh beberapa Negara di Asia. Seperti kata, semi-, illiberal, partial, electoral, weak, virtual dan masih banyak istilah yang kebanyakan berbasis pada imajinasi dan preferensi dari masing-masing analis daripada karakteristik suatu rezim 1 .Untuk melihat relevansi konsep semi demokrasi pada politik pemerintahan di Malaysia dan Singapura, penjelasan konsep semi demokrasi dipelajari lebih lanjut guna mempermudah analisa pada konteks system yang diinginkan oleh konsep semi demokrasi itu sendiri. Meminjam dari tulisan Anthony Akinola dalam tulisannya yang berjudul Transforming the Semi-Democratic State 2 , yang memaparkan beberapa ciri Negara yang menerapkan semi demokrasi. Menurutnya, Negara semi demokrasi ialah Negara yang memuat demokrasi sebagai ide-ide dan nilai-nilai namun dalam masih gagal dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, seperti kebebasan berbicara dan berserikat, adanya transparansi dalam pemilu yang bebas dan adil dalam konteks persaingan. Salah satu ciri yang menonjol dari Negara yang menganut sistem ini terdapat peran undemocratic institutions yang dibuat untuk memainkan proses demokrasi dalam negeri. Para agen dalam institusi ini mempunyai ruang gerak dalam pemilu. Akinola mengambil contoh pemilu di Zimbabwe pada bulan Maret 2008, dimana Robert Mugabe menggunakan institusi koersif untuk mencegah partisipasi politik masyarakat yang bersifat membahayakan kedudukannya. Oleh

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem 1 https://aprileopgsd.wordpress.com/tag/makalah-sistem-pemerintahan-di-indonesia/

Abstrak -Paper ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi, Diploma IV Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Paper ini membahas tentang pemberantasan tindak korupsi di Negara-negara lain, dalam paper adalah Singapura. Singapura merupakan salah satu Negara dengan indeks persepsi korupsi terbesar, sehingga menempatkannya sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi di dunia. Dukungan dari pemerintah berupa political will dan juga kesadaran dari masyarakat, berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Singapura.

Biasanya, negara yang menganut demokrasi, sudah dikenal sebagai negara yang maju dan berkecukupan. Hal ini bisa dilihat dari tingginya kualitas hidup di negara-negara yang maju, seperti di kawasan Eropa Barat. Namun, ada hal yang menarik yang membantah tesis tersebut.

Tahun 1998 merupakan tahun titik balik sejarah bangsa ini. Di tahun ini menjadi tahun terakhir usia Orde baru, massa rakyat yang bersatu berhasil menumbangkan rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun. Momentum tumbangnya orde baru membuka struktur kesempatan politik bagi negeri dan bangsa ini untuk merajut harapan dengan membangun sistem politik yang demokratis setelah sekian lama direpresi. Singkat kata, kerangka kenegaraan di tata ulang dan sistem demokrasi mulai dirangkai satu demi satu. Salah satu hal yang ditata ulang dan dirangkai adalah Pemilu, sebagai landasan melahirkan rezim baru yang legitimet. Pemilu yang jujur dan adil merupakan salah satu indicator hidup atau tidaknya demokrasi dalam suatu Negara, melaluinya kekuasaan diperebutkan oleh oleh para kontestan (partai politik ataupun perorangan), hak warga Negara berserikat dipraktekkan, ide dan gagasan dipertarungkan, serta hak dipilih dan memilih dirayakan dalam momen ini. Setidaknya, negeri sudah 4 kali melakukan pemilihan umum dengan segala cacat dan upaya-upaya perbaikannya. Berikut sekilas jejak pemilihan umum yang pernah dilalui bangsa ini pasca runtuhnya orde baru. a. Pemilu 1999 Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pasca runtuhnya orde baru. Pemilu 1999 disebut juga pemilu transisi, pemilu menjadi medium memasuki kerangka politik yang demokratis. Proses pemilu di sini menjadi pertaruhan apakah akan terus menjejak pada track demokratisasi ataukah justru akan berbalik arah sebaliknya. Menurut sigit pamungkas1, pemilu 1999 merupakan pemilu anti-tesis dari pemilu sebelumnya (orde baru). Setidaknya ada 3 hal hingga disebut demikian ; 1. Liberalisas politik yang melahirkan 48 peserta pemilu2 menjadikan pemilu hampir diikuti oleh seluruh spectrum ideology yang pernah ada di pentas politik Indonesia, tanpa kecuali. Partai politik berbasis kelas seperti PRD, dan partai dengan jalur aliran seperti PBB, PDKB, PKD yang diharamkan selama orde baru berkuasa, muncul tanpa ada yang memepersoalkan apalagi mengkontrol. Pluralisme politik Indonesia benar-benar mengejawantah dalam partai yang berkompetisi pada pemilu 1999. 2. Pemilu berusaha dibangun atas dasar spirit baru, yaitu Luber plus jujur dan adil (Jurdil). Diketahui bahwa pemilu orde baru di bangun atas asa Luber (Langsung, umum, bebasa, dan rahasia) dengan dengan mengabaikan aspek Jurdil bagi penyelenggara maupun peserta pemilu. Pada masa orde baru, pemerintah dan penyelenggara pemilu tidak memberikan ruang yang sama bagi kontestan. Golkar menjadi kontestan yang dimanjakan dengan berbagai fasilitas dan dukungan politik sedangkan PPP dan PDI menjadi korban pemihakan pemerintah. 3. Adanya netralitas birokrasi. Birokrasi yang selama orde baru dimobilisasi untuk mendukung dan menjadi bagian integral dari Golkar berusaha dinetralisaskan untuk tidak memihak salah satu partai politik.