Kampanye Politik

Munculnya media sosial memberikan kemudahan bagi siapapun untuk saling terkoneksi tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial dalam perjalanannya tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi saja, namun dapat dimanfaatkan sebagai media melakukan branding politik. Salah satunya dilakukan oleh Prabowo Subianto yang menampilkan konten kepada pengikutnya di akun Facebook fans page @Prabowosubianto yang berkaitan dengan kegiatan kampanye, keseharian dan kegiatan privatnya diluar dirinya sebagai tokoh publik selama masa kampanye pemilu presiden 2019.
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui aspek branding politik yang dilakukan calon Presiden Prabowo Subianto melalui media sosial Facebook fans page pada masa kampanye Pemilu Presiden 2019. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi. Pendekatan yang digunakan adalah analisis konten langsung yang berawal dari teori aspek branding politik Lindblad (2019) sebagai dasar untuk menyusun unit analisis dan kategori. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengunitan, penyaringan dan perekaman.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prabowo Subianto memiliki brand personality yang tegas, wibawa, anti kompromi, suka bekerja, nasionalis dan patriot. Sedangkan personalisasi Prabowo Subianto adalah memiliki rasa empati, simpati, berintelektual, dekat dengan perempuan dan anak. Karakteristik masyarakat yang heterogen dan luas membuat orang tidak memilih Prabowo Subianto karena aspek branding politiknya tidak sesuai. Branding politik yang disampaikan pada Facebook fans page nya mampu meningkatkan kepercayaan pada basis elektoralnya, tidak mampu memperluas segmen pemilih lainnya.

Kampanye sebagai salah satu rangkaian penting dalam proses pemilu sudah semestinya menjadi perhatian serius peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu, menjadi ruang komunikasi politik antara peserta pemilu dan masyarakat. Kampanye Presiden dan Wakil Presiden secara khusus mendapat perhatian yang besar dalam kontestasi pemilu 2019, namun hingga saat ini belum muncul perdebatan programatik dari kedua pasangan calon. Padahal berdasarkan hasil survey, sebanyak 57,3% masyarakat menginginkan kampanye yang dinamis dimana antarkubu bersaing dan publik memahami program yang ditawarkan. Belum munculnya perdebatan programatik berimplikasi pada munculnya isu-isu lain yang hadir di tengah masyarakat terutama isu yang menyentuh politisasi SARA, kategorisasi masyarakat yang tidak substantif seperti munculnya istilah "kampret", "cebong", "politik genderuwo", "politisi sontoloyo" dan sebagainya. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran media sosial sebagai ruang baru yang efektif bagi penyebaran konten-konten kampanye politik tersebut. Melalui literature review, kajian ini menunjukan bahwa perlunya sinergi dan komitmen yang kuat dari peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan media untuk memanfaatkan kampanye politik sebagai ruang untuk melakukan pendidikan politik dan komunikasi politik

Artikel ini mencoba membuka fakta tentang bagaimana para aktor politik mencari/mendapatkan suara kampanye pada masa pandemi Covid-19, dan tentang bagaimana perubahan platform media baru membentuk kembali platform media baru komunikasi politik di negara Demokrasi ini. Selain itu, fitur media telah memberikan andil kepada kebangkitan media di ranah publik. Pandemi Covid-19 ini telah mengungkap bahwa New Media telah mengambil peran penting di dalam kampanye pemilihan calom pemimpin negara, Dengan adanya penayangan iklan kampanye di media  massa cetak, media massa elektronik, media sosial atau media daring lainnya.

ABSTRAK Tren penggunaan selebritis menjadi iklan tidak hanya partai politik selama pemilihan, pemilihan presiden juga banyak menggunakan selebritis saat tuas terdengar. Tim sukses pada pemilihan presiden 2014 tampaknya telah memahami dampak penggunaan selebriti sebagai endorser dalam iklan politik dalam upaya menarik suara untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden kliennya. Fenomena ini menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana peran seorang celebrity endorser dan apa dampaknya terhadap iklan politik dengan studi kasus iklan politik dan calon wakil presiden Jokowi-JK. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan paradigma kritis. endorser selebriti politik adalah upaya untuk mendapatkan suara (voting getter) pada tahun 2014 pilpress Jokowi-JK menggunakan strategi politisi endorser selebriti dengan strategi menyampaikan pesan persona politik (vokal, ikon, dan kinestic). Hal itu bisa ditelusuri dari unsur-unsur yang mengiringnya apakah itu berdasarkan legitimasi, popularitas atau karisma. Pemilih suara pada dasarnya merupakan bentuk puncak dari pada pengesahan. Ke depan, penggunaan strategi politisi endorser selebriti perlu diberi batasan dan kondisi yang jelas-jelas merupakan legitimasi terciptanya demokrasi elektoral yang bersih. Kata Kunci: Endorser, Iklan Politik, Presiden dan Wakil Presiden, pemilih suara. ABSTRACT Trends in the use of celebrities to be commercials not only political parties during the election, the presidential election is also a lot of use celebrities as levers sound. The success team in 2014 presidential elections seem to have understood the impact of the use of celebrities as endorsers in political advertising in an effort to attract votes to win the presidential and vice presidential candidates of its client. This phenomenon attracted the attention of the authors to examine how the role of a celebrity endorser and what the impact on political advertising with case studies political advertising and vice presidential candidate Jokowi-JK. The method used is a case study with a qualitative approach and the critical paradigm. political celebrity endorser is an attempt to gain a voice (votting getter) in 2014 pilpress Jokowi-JK using celebrity endorser politician strategy with the strategy of delivering a message of political persona (vocally, iconically, and kinestic). It can be traced from the elements mengiringnya whether it based legitimacy, popularity or charisma. The vote getter basically constitutes the culmination shape than the endorsement. In the future, the use of celebrity endorser politician strategies need to be given the constraints and conditions which clearly are legitimacy for the creation of a clean electoral democracy.

Black Campaign merupakan cara kampanye yang dilarang dikarenakan atas dasar penghasutan, fitnah, adu domba, kebohongan ataupun hoaks. Perkembangan media sosial yang sangat pesat menjadi tantangan tersendiri dalam pemberantasan Black Campaign. Bentuk Black Campaign yang marak terjadi akhir-akhir ini berupa editing foto dan/atau video yang tidak sesuai dengan kenyataan, kandidat yang menyikapi suatu isu padahal tidak, pesan singkat melalui whatsapp, pembuatan dan penyebaran berita hoaks, dan polling palsu. Maka dari itu penegakan hukum Black Campaign pada akhirnya tidak hanya difokuskan kepada strafbaar feit-nya saja, akan tetapi juga meruncing kepada siapa intellectuele dader-nya. Peraturan mengenai Black Campaign telah diatur dalam beberapa pengaturan mengenai Pemilu dalam skala nasional dan Pilkada dalam skala lokal yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta  Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi putusan dengan perkara No. 17/Pid.Sus/2014/PN.Bul.

Kehadiran teknologi komunikasi telah merambah diberbagai aspek kehidapan manusia. Salah satu wujud dari perkembangan teknologi komunikasi adalah hadirnya media baru (new media) yang menghadirkan saat ini media sosial. Munculnya media sosial ini telah banyak mempengaruhi dibidang politik. Media baru dalam pemilu telah memberikan gambaran tentang perkembangan media baru dalam pemilu tertentu dan melacak evolusinya dari waktu ke waktu. Ciri yang paling dominan yang membedakan media baru dari media konvensional adalah interaktivitas, konektivitas jaringan, dan kemampuan untuk secara dinamsi melibatkan masyarakat dalam pemilihan umum. Media baru juga fleksibel dan mudah beradapatasi karena dapat menampung berbagai macam aplikasi kampanye.
Penggunaan media baru dalam berkampanye merupakan awal yang sangat baik dalam berdemokrasi di Indonesia. Pemanfaatan media sosial adalah salah satunya, jika dimanfaatlan dengan baik maka efeknya akan baik bagi partai politik. Biaya yang terjangkau dan terukur adalah nilai jual dari sebuah media baru ini ketimbang dengan media konversional atau tradisional. Media baru menjanjikan sebuah realitas yang tidak dapat dikesampinkan yaitu biasanya menjadi boomerang bagi kader politiknya jika, figur itu sendiri dirasa tidak bagi masyarakat atau audiencenya, sehingga akan memunculkan polemik baru antara kubu pro kader politik pilihannya dengan kubu kontra dengan kader yang bertentang dengan ideologi audiencenya.

Demokrasi di Indonesia membuka peluang bagi kaum perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik, termasuk menjadi kandidat pada pemilihan umum (pemilu). Tujuan dari penelitian adalah untuk menggambarkan pengalaman kampanye politik calon legislatif perempuan pada pemilu tahun 2019. Sebagai landasan teoritis, studi ini menggunakan teori komunikasi politik, kampanye politik dan fenomenologi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
dan dengan menggunakan metode fenomenologi. Informan penelitian adalah 2 orang calon legislatif perempuan pada pemilu tahun 2019. Hasil penelitian menemukan tiga faktor penting, yaitu: Pertama, calon legislatif perempuan merasa percaya diri dalam melakukan kampanye pemilu dikarenakan adanya pengalaman berkampanye pada periode sebelumnya dan telah memiliki modal sosial. Namun demikian calon legislatif tidak menampik bahwa kampanye bukan sebuah proses yang mudah dan sederhana. Kedua, pesan komunikasi politik yang diproduksi dan disampaikan bersifat realistis. Ketiga, saluran komunikasi interpersonal tatap muka dan door to door dianggap sebagai saluran paling efektif
dalam menyampaikan pesan komunikasi politik, dibanding saluran komunikasi bermedia, termasuk saluran media sosial.

Komunikasi dalam bidang politik biasanya bersifat persuasif. Ketika calon pemimpin melakukan kampanye, ia selalu berusaha menarik simpati masyarakat. Beberapa faktor yang ikut menentukan kesuksesan komunikasi politik adalah status, kredibilitas, dan daya tarik penyampaian pesan. Apabila seorang tokoh politik memiliki status dan kredibilitas baik, ia pasti akan didengarkan oleh masyarakat. Apalagi bila pesan disampaikan juga dengan menarik dan interaktif, pasti komunikasi persuasifnya dapat berjalan dengan lancar. Dalam era Internet of Things (IoT) masyarakat lebih dominan menggunakan internet. Manusia mulai menemukan kenyamanan, kemudahan, dan keefektifan yang ditawarkan oleh teknologi era kini. Khususnya pada masa pandemi seperti ini, internet memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah bidang politik. Di masa pandemi COVID-19, kampanye virtual dinilai berdampak pada wacana politik. Pasangan calon tidak hanya digambarkan sebagai figur publik, melainkan juga selebriti dunia politik yang kini sedang diwujudkan sebagai cara baru untuk menghubungkan aktor politik dengan netizen atau warga negara. Metode yang digunakan adalah Internet searching. Internet searching merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat atau mesin pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya.Daring (Media Sosial) sangat efektif dalam berkampanye politik saat pandemi covid-19. Salah satu ketertarikannya daya paling kuat untuk menarik suatu perhatian publik melalui media tersebut karena politik hanya bisa menyampaikan suatu narasi melalui sosial medianya, walau hanya menggunakan sosial media dalam menyampaikan suatu narasi tapi sangatlah penting untuk diperhatikan dalam pemilihan calon. Kekuatan media informasi saat ini untuk memengaruhi masyarakat sangatlah bagus untuk diterapkan karena yang dibutuhkan saat ini ialah informasi yang luas dan tidak menyebarkan informasi hoax yang diunggah dengan tidak semena-mena untuk menyebarkan sesuatu permasalahan yang bersangkutan dengan politik. Oleh karena itu , kampanye politik saat pandemi covid-19 secara daring sangat lah efekif.

2006: 16) mendefinisikan bahwa: "Televisi merupakan hasil produk teknologi tinggi (hi-tech) yang menyampaikan isi pesan dalam bentuk audiovisual gerak. Isi pesan audiovisual gerak memiliki kekuatan yang sangat tinggi untuk mempengaruhi mental, pola pikir, dan tindak individu". Sedangkan menurut ensiklopedia Indonesia dalam Parwadi (2004: 28) dikatakan bahwa: "Televisi adalah sistem pengambilan gambar, penyampaian, dan penyuguhan kembali gambar melalui tenaga listrik. Gambar tersebut ditangkap dengan kamera televisi, diubah menjadi sinyal listrik, dan dikirim langsung lewat kabel listrik kepada pesawat penerima". Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa televisi adalah sebuah sistem elektronis yang menyampaikan suatu isi pesan dalam bentuk audiovisual gerak dan merupakan sistem pengambilan gambar, penyampaian, dan penyuguhan kembali gambar melalui tenaga listrik. Maka dari itu televisi memiliki peran penting dalam mempengaruhi mental, serta pola pikir dari seseorang. Karena sifatnya yang audiovisual maka televisi dianggap sebagai media paling efektif dalam menyebarkan nilai-nilai kepada khalayak umum.

Pemikiran konvensional tentang kampanye politik negatif selalu menganggap bahwa kampanye ini dapat bekerja, yang dimaksud adalah bahwa kampanye politik negatif memiliki dampak dari segi perilaku yang berubah sesuai tujuan kampanye. Banyak pemerhati khawatir bahwa kampanye politik negatif akan memiliki efek yang tidak diinginkan tetapi signifikan terhadap sistem politik suatu negara. Pengkajian meta-analisis pada literatur yang sama menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, tetapi sejak penelitian sebelumnya, literatur telah berkembang lebih dari dua kali lipat (baik secara kuantitas maupun kualitas). Jurnal ini berusaha mengkaji ulang literatur ini dan mencari tahu apakah konklusi dari meta-analisis sebelumna masih relevan. Singkatnya, penelitian mengenai literatur ini tidak memberi tahu apakah kampanye politik negatif adalah cara yang efektif untuk memenangkan pemilu, meskipun kampanye politik negatif akan lebih mudah diingat dan memicu pengetahuan tentang kampanye. Penelitian ini juga tidak membuktikan bahwa ada kampane politik negatif mengurangi pemilihan suara, meskipun mengurangi keefektifan politik, kepercayaan pada pemerintahan, dan mood politik publik secaram umum.

Populisme Islam telah menjadi diskusi hangat di Indonesia pasca munculnya Fenomena Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada waktu itu, masa populisme Islam yang kecewa terhadap sistem karena telah melahirkan kesenjangan melampiaskan kekecewaannya pada serangkaian Aksi Bela Islam I, II, dan III. Fenomena gerakan populisme Islam tidak hanya terjadi di Jakarta, diskusi populisme Islam juga berkembang dalam konstestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Salah satu pasangan calon yang disinyalir memanfaatkan gelombang populisme Islam ini adalah Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik). Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS ini diuntungkan untuk mendapat suara masa populisme Islam karena partai pengusung pasangan Asyik adalah partai yang mendapat citra sebagai partai pro umat Islam. Namun sayangnya keuntungan ini belum terkonsolidasi secara masif. Ujaran tagar 2019 Ganti Presiden yang dibawa oleh pasangan Asyik dalam debat kedua Pilgub Jabar diyakini sebagai salah satu upaya untuk mengk...

Teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dan mempengaruhi perilaku dan gaya hidup masyarakat. Perkembangan media baru tidak terlepas dari keberadaan internet. Dalam penyebaran kekuasaan, metode dan pengguna hubungan kekuasaan yang dibangun dan digunakan melalui pengelolaan proses penyebaran, serta pihak yang membuat perubahan sosial dengan mempengaruhi pemikiran publik. Itu menjadi alasan untuk sebuah kepentingan khusus bagi para politisi untuk memperoleh kekuasaannya dengan menyusun strategi komunikasi dengan memanfaatkan internet sebagai medianya. Kampanye online atau kampanye melalui situs internet tidak lagi menjadi sesuatu yang baru. Oleh karena itu, internet dan politik saling terkait dan memberikan hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain.

ANALISIS PERBANDINGAN WACANA KAMPANYE HITAM DAN PUTIH TENTANG JOKOWI PADA PILPRES 2014 DAN PERGERAKAN WACANANYA Oleh: Muhammad Adek ABSTRAK Penelitian ini membahas konfigurasi dan pergerakan wacana kampanye tentang Jokowi pada Pilpres 2014. Studi didasarkan atas teori perbandingan wacana (BREAK), dengan tujuan melakukan analisis mendalam terhadap dialektika teks dan konteks melalui pendekatan analisis wacana kritis. Permasalahan dalam studi ini dijawab dan dijelaskan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kedua wacana mengusung pola konstruksi dan pergerakan yang identik. Perbedaan antara kedua wacana terjadi di tataran muatan ideologis-historis. Wacana primer mengandung muatan ideologi anti-komunis, memuat pesan nostalgia pemimpin militeristik dan fanatisme agamawi serta mengemukakan spirit manipulatif, diskriminatif dan intimidatif. Di sisi lain, wacana sekunder mengusung ideologi egaliter/demokratis, mengandung gagasan pluralisme, serta mengusulkan ...

Abstrak, media berbasis internet seperti new media serta media sosial yang dilahirkan di era teknologi komunikasi ini, menjadikan media tidak mungkin diabaikan dalam kegiatan dan juga praktik politik. Dalam hal tersebut berlaku juga pada proses komuniasi politik yang tidak dapat dilepaskan oleh media. Media dan kegiatan politik saling terkait juga membutuhkan satu sama lain. Media sosial mampu memengaruhi masyarakat secara khusus, hal tersebut mampu digunakan dalam kegiatan politik salah satunya adalah kampanye. Kampanye secara umum yaitu penyampaian pesan-pesan yang dilakukan pengirim terhadap khalayak. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial seperti twitter, instagram, facebook, youtube serta blog. Dengan menggunakan platform-platform tersebut, para pelaku politik dapat menyampaikan pesan dan programnya dalam kegiatan kampanyenya.

Indonesia memasuki tahun politik 2019 dimana pada tanggal 17 April 2019 Republik Indonesia mengadakan Pemilu serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pemilu kali ini akan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 dan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 40% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional merupakan pemilih dari generasi milenial. Generasi milenial ini lebih didominasi oleh para mahasiswa dan para pemilih baru yang tercatat dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Generasi milenial atau Generasi Y sendiri  adalah generasi yang lahir pada era 80-90an. Kementerian dalam negeri (Kemendagri) mencatat ada 5.035.887 orang pemilih pemula pada pemilu 2019. Data ini masuk dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Angka golput dari tahun 2009 sampai sekarang mengalami peningkatan dari data Pileg 2009, jumlah golput meningkat hingga 29,1 persen. Pada Pilpres tahun yang sama, jumlah pemilih yang tak menggunakan suaranya berjumlah 28,3 persen. Keberadaan golput berlanjut di Pileg 2014, dengan 24,89 persen pemilih masuk kategori ini. Pada saat Pilpres 2014, angka golput mencapai titik tertinggi yakni 30 persen lebih dari jumlah pemilih. Pemilih pemula memilik karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumya yaitu, (1) Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS; (2) Belum memiliki pengalaman memilih; (3) Kurang Rasional: (3) Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu; (4) Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar; (5)Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisispasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan bebagai latar belakang yang rasional dan semu.