Program kerja

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tersebut.

Sebagai konsekuensi terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka setiap satuan pendidikan dalam penyelenggaraannya memenuhi standar minimal harus pendidikan yaitu : 1. Standar isi 2. Standar kompetensi lulusan 3. Standar proses 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 5. Standar sarana dan prasarana 6. Standar pengelolaan 7. Standar pembiayaan 8. Standar penilaian pendidikan Satuan pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dalam menyusun rencana kerja sekolah, administrasi dan keuangan belum standar dengan Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Untuk melaksanakan pembelajaran satuan pendidikan terlebih dahulu menyusun kurikulum satuan pendidikan, kenyataan di beberapa satuan pendidikan masih ada yang belum menyusun kurikulum tersebut terstandar peraturan menteri nomor 68 tentang standar isi dan Peraturan Menteri nomor 34 tentang standar kelulusan bagi satuan pendidikan yang telah menyusun kurikulum belum semua mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi dan karakteristik sekolah dan peserta didik. Dalam proses pembelajaran masih banyak guru yang melaksanakan pembelajaran di kelas secara tradisional / konvensional yaitu pembelajaran yang masih berpusat pada guru, materi belum diimplementasikan dalam kehidupan sehari -hari dan belum dikaitkan dengan membangun minat baca, menulis dan dalam inti pembelajaran belum mencerminkan tahap ekplorasi, elaborasi dan konfirmasi sehingga pelaksanaan pembelajaran belum berstandar dengan Peraturan Menteri nomor 41 tahun 2007. Untuk kelancaran pengelolaan pendidikan, satuan pendidikan belum menyediakan sarana dan prasarana yang terstandar, pengelolaan pendidikan belum berjalan sesuai standar yang diharapkan.

With works by: Kader Attia, Mariana Castillo Deball, Jacques Gillet, Hans Hollein, Frederick Kiesler, Gianni Pettena, Ettore Sottsass, Anton Vidokle & Pelin Tan, Paulo Tavares, David Wengrow & Eyal Weizman with Forensic Architecture Public Program - CIVA museum Brussel. 06.11.2024 - Pelin Tan & Anton Vidokle: Notes on Gilgamesh: She Who Saw the Deep 14.01.2025 - Spyros Papapetros Magic Architecture as pre-architecture https://www.civa.brussels/en/exhibitions-events/pre-architectures

Et in Arcadia ego, 2024

a cura di Valeriia Pliekhotko _ postmedia books 2024 _ _ testi in italiano, inglese e ucraino _ isbn 9788874904075 _ Il catalogo documenta Et in Arcadia ego una residenza per artisti ucraini in dialogo con artisti italiani organizzata dalla Quadriennale di Roma, su invito del Ministero della Cultura, realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Lazio, Fondazione di Sardegna, IED Cagliari. L'iniziativa nasce dalla volontà di contribuire a mettere in atto azioni concrete di sostegno a giovani autori la cui crescita artistica e il cui impegno professionale all'interno del proprio Paese stanno conoscendo un periodo di grande sofferenza.

In this paper, I present a new analysis of the origin of laws of nature. It is argued that the quantum mechanical equations of motion for free particles in Minkowski spacetime such as the Klein-Gordon equation and its nonrelativistic limit (i.e. the free Schrödinger equation) are determined by the properties of such spacetime. This result strongly supports necessitarianism and may also help us understand where the physical necessity of the laws of nature comes from.

Białostockie Studia Prawnicze, 2018

Th is article describes the scope of jurisdiction over a case in the second instance in three legislative states of criminal procedure. Th e scope of jurisdiction of the case is a basic term in the perspective of the right to defence. Indication of the limits of jurisdiction case influences the possibility to execute the principle of the material truth. Th e subject of an article is description of the status of objections as one of the elements which have signifi cant influence on jurisdiction over the case in the second instance. Th e authors submit that on the basis of the legislative state before 1 July 2015, objections were an element of the limits of the mean of recourse if one of the provisions of the Code of Criminal Procedure obligated the party to formulate such objections. Moreover, regardless of an approval of basic direction of changes, the authors point to the negative aspects of the regulation which came into force aft er 1 July 2015. Obligating non-professionals to formulate objections is recognized as the main drawback of the regulation. Also, regulation aft er 15 April 2016 is subjected to critical analysis, because the limits of jurisdiction over the case depend on actual raising the objections, not on the obligation to raise them.