Papers by Muhammad Zainul Arifin
Fokus: jurnal kajian keislaman dan kemasyarakatan, Dec 28, 2020
The process of implementing the concept of a welfare state by the Indonesian government towards i... more The process of implementing the concept of a welfare state by the Indonesian government towards its people is a problem of poverty. The number of needy people in Indonesia is enormous. This is what underlies poverty to be considered a serious problem so that the Indonesian government provides specific regulations related to poverty handling through the issuance of Law no. 13 of 2001 concerning Management of the Poor. In the South Sumatra region, particularly the city of Palembang itself, the problem of poverty is a big task that must be faced by regional officials and other related agencies.
Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial dalam pengembangan pembangunan, peningkatan per... more Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial dalam pengembangan pembangunan, peningkatan perekonomian masyarakat dan penyumbang besar dalam pendapatan daerah. Untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata, pada tahun 2017, Pemerintah Kota Palembang membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata. Penerapan tugas unit ini dalam menjaga ketentraman dan ketertiban memiliki korelasi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Melalui penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan analisis teori serta data empiris melalui pengamatan maupun wawancara staf seksi informasi pariwisata bidang pemasaran dinas pariwisata Kota Palembang, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan kenaikan signifikan pada pendapatan asli daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dalam sektor pariwisata tidak terlepas dari penerapan tugas satuan polisi pamong praja unit pariwisata. Pelaksanaan tugas unit ini merupakan cerminan tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman serta berperan penting dalam memberikan pelayanan publik berlandaskan good governance di bidang pariwisata. Situasi tertib wisata akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pada perkembangan selanjutnya, Pemerintah Kota Palembang harus terus melibatkan unit ini dan meningkatan profesionalitas dalam bertugas agar tidak terjadi penurunan kinerja sehingga pertumbuhan pariwisata akan terus meningkat.
Jurnal PkM Pengabdian kepada Masyarakat
Setiap keluarga selalu ada permasalahan di dalam kehidupannya. Masalah besar dalam suatu keluarga... more Setiap keluarga selalu ada permasalahan di dalam kehidupannya. Masalah besar dalam suatu keluarga inilah yang sangat memungkinkan terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah. Beberapa penyebab timbulnya KDRT dapat ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya sosio-kultural. Penyebab yang pertama ialah dari aspek fisik secara kodrati pihak lakilaki mempunyai keunggulan lebih baik dibandingkan perempuan. Tidak sedikit lakilaki dalam menyelesaikan konflik, pasti menggunakan fisik terhadap rekan sesama jenisnya. Faktor selanjutnya ialah banyak berbagai bidang politik, seni bahkan hukum, dominasi lakilaki dibandingkan perempuan begitu terlihat kesenjangannnya. Faktor lainnya, fenomena finansial dalam keluarga, pihak istri selalu diasumsikan sebagai pihak yang menggantungkan nafkah hidup kepada suami. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan di Desa Lekisrejo Kecamatan Lubukraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Metode pelaksanaan yang dilakukan ialah melalui ceramah dan sesi diskusi tanya jawab. Warga desa lekisrejo justru mengutamakan ke jalur nonlitigasi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga bagi warga desa lekisrejo. Masyarakat tahu bahwa KDRT seyogianya harus dilihat dari aspek intensitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan menjaga keutuhan ikatan tali perkawinan dan menghindari adanya perceraian adalah prioritas yang paling utama.
Revista de Patologia Tropical, 2020
Pada dasarnya perusahaan yang bergerak di bidang e – commerce ini sama seperti perusahaan yang ke... more Pada dasarnya perusahaan yang bergerak di bidang e – commerce ini sama seperti perusahaan yang kegiatan bisnisnya masih menggunakan cara – cara konvensional. Di samping itu perusahaan tersebut juga membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang bergerak di bidang e – commerce meskipun kegiatan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan bisnisnya tidak sebesar dengan perusahaan konvensional, namun perusahaan tersebut tetap saja membutuhkan anggaran untuk menjamin kelangsungan bisnis tersebut. Perusahaan yang bergerak bidang e – commerce tentunya selain mengandalkan kepada modal dasar yang dimiliki, namun perusahaan pasti juga bergantung kepada sumber anggaran lainnya yaitu melalui kegiatan utang. Perusahaan apabila memanfaatkan pola utang ini, ada kemungkinan perusahaan di bidang e – commerce tersebut akan dapat dipailitkan jika ternyata perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk dipailitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No....
Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial dalam pengembangan pembangunan, peningkatan per... more Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial dalam pengembangan pembangunan, peningkatan perekonomian masyarakat dan penyumbang besar dalam pendapatan daerah. Untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata, pada tahun 2017, Pemerintah Kota Palembang membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Unit Pariwisata. Penerapan tugas unit ini dalam menjaga ketentraman dan ketertiban memiliki korelasi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Melalui penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan analisis teori serta data empiris melalui pengamatan maupun wawancara staf seksi informasi pariwisata bidang pemasaran dinas pariwisata Kota Palembang, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan kenaikan signifikan pada pendapatan asli daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dalam sektor pariwisata tidak terlepas dari penerapan tugas satuan polisi pamong praja unit pariwisata. Pelaksanaan tugas unit ini merupakan cerminan tindakan pemerintah dalam penyelenggaraa...
Perundungan atau biasa dikenal oleh masyarakat umum yaitu bully ing , merupakan fenomena yang mas... more Perundungan atau biasa dikenal oleh masyarakat umum yaitu bully ing , merupakan fenomena yang masih dianggap biasa bahkan dianggap suatu tindakan yang dapat menghibur bagi pelaku maupun korban atas tindakan perundungan tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi tim penyuluhan hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mengadakan kegiatan penyuluhan hukum tentang Perundungan dalam Kalangan Remaja Di SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Sabtu, 24 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB dan dilakukan via daring (memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting). Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini ialah memberikan pemahaman kepada siswa – siswi SMK Bina Latih Karya bahwa tindakan perundungan tidak hanya menyangkut ke permasalahan sosial tetapi juga berdampak kepada permasalahan hukum. Adapun manfaat dari kegiatan ini ialah dapat memberikan manfaat praktis dan manfaat sosial. Perundungan atau biasa dikenal oleh masyarakat umum yaitu bully ing , tidak bo...
Perizinan di indonesia masih menyisakan tugas yang cukup banyak. Hal ini terkait dengan penyalahg... more Perizinan di indonesia masih menyisakan tugas yang cukup banyak. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah bersama dengan birokrat dalam memudahkan perizinan tambang, alih fungsi lahan dan sederet persoalan perizinan lainnya.Cukup banyak kasus korupsi perizinan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lihat saja, berdasarkan peringkat dalam ease of doing business (EoDB) atau kemudahan berusaha 2016 versi World Bank Group, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Tak heran jika pemerintah berupaya "menggenjot" dengan menyederhanakan sistem perizinan.Sebab jika tidak diperbaiki sistem perizinan di daerah masih menjadi lahan empuk bagi pejabat daerah dalam melakukan korupsi perizinan, sehingga mempersulit pelaku usaha melakukan ekspansi maupun pengembangan bisnis. Kata Kunci : Korupsi Perizinan, Otonomi Daerah, Pejabat Daerah Abstract: Licensing in Indonesia still leaves a lot of tasks. This is related to the ab...
FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2020
The process of implementing the concept of a welfare state by the Indonesian government towards i... more The process of implementing the concept of a welfare state by the Indonesian government towards its people is a problem of poverty. The number of needy people in Indonesia is enormous. This is what underlies poverty to be considered a serious problem so that the Indonesian government provides specific regulations related to poverty handling through the issuance of Law no. 13 of 2001 concerning Management of the Poor. In the South Sumatra region, particularly the city of Palembang itself, the problem of poverty is a big task that must be faced by regional officials and other related agencies. The Social Service of South Sumatra Province stated that Palembang City was the city with the highest number of poor people compared to other districts / cities in South Sumatra. This of course requires the right policies in handling it, one of which is through the issuance of the Regional Regulation of South Sumatra Province Number 7 of 2017 concerning poverty reduction in South Sumatra
KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Feb 27, 2020
Pentingnya peraturan desa kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat. Termasuk masyarakat desa ... more Pentingnya peraturan desa kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat. Termasuk masyarakat desa sungsang, kabupaten banyuasin sumatera selatan yang tidak terlalu memperhatikan pentingnya Perdes ini. Dalam perjalanannya perdes memiliki sudut pandang lain. Konsekuensi sebagai hasil produk hukum, peraturan yang ada di desa tidak boleh bertentangan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai hasil produk politik, proses pembentukan peraturan desa melibatkan 3 (tiga) pihak, pertama kepala desa, kedua BPD dan ketiga masyarakat desa. Kaitannya dengan peraturan otonomi desa, peraturan desa menjadi alat mewujudkan otonomi desa. Untuk itu perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dalam pembentukannya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan
Jurnal Thengkyang , 2019
DPD lahir sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, mem... more DPD lahir sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Utusan daerah ditunjuk oleh DPRD provinsi didaerah, sedangkan utusan golongan ditunjuk oleh organisasi kemasyarakatan, hal ini jugalah yang mendasari untuk meniadakan utusan daerah dan utusan golongan dan diganti dengan terbentuknya lembaga baru yaitu DPD, lembaga ini terbentuk dalam kerangka demokrasi, maka anggota DPD RI ini dipilih langsung oleh masyarakat di daerah dengan 4 orang anggota perwakilan di setiap provinsi dan DPD RI merupakan lembaga pada tingkat nasional yang selama masa jabatan 5 tahun bersidang di Ibukota negara Republik Indonesia untuk menyuarakan aspirasi masyakat dan daerah dalam pembuatan kebijakan pada tingkat nasional.
KOMMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2020
Pentingnya peraturan desa kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat. Termasuk masyarakat desa ... more Pentingnya peraturan desa kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat. Termasuk masyarakat desa sungsang, kabupaten banyuasin sumatera selatan yang tidak terlalu memperhatikan pentingnya Perdes ini. Dalam perjalanannya perdes memiliki sudut pandang lain. Konsekuensi sebagai hasil produk hukum, peraturan yang ada di desa tidak boleh bertentangan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai hasil produk politik, proses pembentukan peraturan desa melibatkan 3 (tiga) pihak, pertama kepala desa, kedua BPD dan ketiga masyarakat desa. Kaitannya dengan peraturan otonomi desa, peraturan desa menjadi alat mewujudkan otonomi desa. Untuk itu perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dalam pembentukannya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Abstrak Perizinan di indonesia masih menyisakan tugas yang cukup banyak. Hal ini terkait dengan p... more Abstrak Perizinan di indonesia masih menyisakan tugas yang cukup banyak. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah bersama dengan birokrat dalam memudahkan perizinan tambang, alih fungsi lahan dan sederet persoalan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus korupsi perizinan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lihat saja, berdasarkan peringkat dalam ease of doing business (EoDB) atau kemudahan berusaha 2016 versi World Bank Group, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Tak heran jika pemerintah berupaya "menggenjot" dengan menyederhanakan sistem perizinan. Sebab jika tidak diperbaiki sistem perizinan di daerah masih menjadi lahan empuk bagi pejabat daerah dalam melakukan korupsi perizinan, sehingga mempersulit pelaku usaha melakukan ekspansi maupun pengembangan bisnis. Abstract Licensing in Indonesia still leaves a lot of tasks. This is related to the abuse of authority carried out by regional heads together with bureaucrats in facilitating mining permits, land conversion and a range of other licensing issues. There are quite a lot of licensing corruption cases handled by the Corruption Eradication Commission (KPK). Just look, based on the ranking of ease of doing business (EoDB) or business ease 2016 version of the World Bank Group, Indonesia is in the position of 109 out of 189 countries. No wonder the government seeks to "boost" by simplifying the licensing system. Because if it is not repaired, the licensing system in the regions is still an easy area for local officials to conduct licensing corruption, making it difficult for businesses to expand and develop their business. A. Pendahuluan soalan yang dihadapi dalam bidang pereko-Salah satu amanat Undang-Undang nomian adalah masih rumitnya iklim invest-Dasar 1945 saat berdirinya Indonesia ada-tasi di Indonesia dan korupsi di bidang peri-lah memberikan kesejahteraan sebesar-be-zinan menjadi masalah serius yang merata sarnya bagi rakyat Indonesia. Hal ini men-dan tersebar di seluruh pemerintah daerah jadi tugas penting bagi semua elemen untuk negeri ini. dapat saling bahu-membahu dalam mense-Sebutlah apa yang terjadi di Meikarta jahterakan rakyat dan memberikan rasa am-dengan kasus korupsi dalam pengurusan an termasuk saat dalam kegiatan ekonomi izin yang melibatkan pejabat tingi pemerin-dan investasi di Negara ini. Salah satu per-tah Kabupaten Bekasi dan petinggi Lippo
Universitas sriwijaya , 2019
The fundamental problem faced by this nation is corruption which is increasingly sophisticated in... more The fundamental problem faced by this nation is corruption which is increasingly sophisticated in its mode. Almost every year the capture operations carried out by the Corruption Eradication Commission continue to rise. On the one hand what is done by the KPK must be appreciated. But from the other side we should realize that corrupt behavior is increasingly pervasive every day and increasingly sophisticated mode. So that extraordinary crime efforts must continue. For 2018 alone, the KPK has succeeded in securing the risk of state losses reaching 500 billion rupiah. However, if there is no preventive effort to prevent state losses from corruption, then the KPK's position will only continue to be a thief catcher, not a peace giver. One of the ideas in this text is the seizure of corruptor assets as a way to give a deterrent effect to the perpetrators. Namely in the form of ways to provide deterrent effects to reduce corruption in this country Abstrak Persoalan mendasar yang dihadapi oleh bangsa ini adalah korupsi yang makin canggih modusnya. Hampir setiap tahun operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terus naik. Disatu sisi apa yang dilakukan oleh KPK harus diapresiasi. Namun dari sisi lain harusnya kita menyadari bahwa perilaku korupsi makin menggurita tiap harinya dan makin canggih modusnya. Sehingga upaya extraordinary crime harus terus dilakukan. Untuk tahun 2018 saja KPK berhasil mengamankan resiko kerugian negara yang mencapai 500 miliar rupiah. Namun jika tidak ada upaya preventif untuk mencegah kerugian negara oleh tindak korupsi maka posisi KPK hanya akan terus menjadi penangkap maling bukan pemberi kedamaian. Salah satu gagasan yang ada dalam naskah ini adalah penyitaan asset koruptor sebagai cara untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Yakni berupa cara pemberian efek jera guna mengurangi korupsi di negara ini.
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, 2019
Perizinan di indonesia masih menyisakan tugas yang cukup banyak. Hal ini terkait dengan penyalahg... more Perizinan di indonesia masih menyisakan tugas yang cukup banyak. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah bersama dengan birokrat dalam memudahkan perizinan tambang, alih fungsi lahan dan sederet persoalan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus korupsi perizinan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lihat saja, berdasarkan peringkat dalam ease of doing business (EoDB) atau kemudahan berusaha 2016 versi World Bank Group, Indonesia berada pada posisi 109 dari 189 negara. Tak heran jika pemerintah berupaya "menggenjot" dengan menyederhanakan sistem perizinan. Sebab jika tidak diperbaiki sistem perizinan di daerah masih menjadi lahan empuk bagi pejabat daerah dalam melakukan korupsi perizinan, sehingga mempersulit pelaku usaha melakukan ekspansi maupun pengembangan bisnis. Abstract Licensing in Indonesia still leaves a lot of tasks. This is related to the abuse of authority carried out by regional heads together with bureaucrats in facilitating mining permits, land conversion and a range of other licensing issues. There are quite a lot of licensing corruption cases handled by the Corruption Eradication Commission (KPK). Just look, based on the ranking of ease of doing business (EoDB) or business ease 2016 version of the World Bank Group, Indonesia is in the position of 109 out of 189 countries. No wonder the government seeks to "boost" by simplifying the licensing system. Because if it is not repaired, the licensing system in the regions is still an easy area for local officials to conduct licensing corruption, making it difficult for businesses to expand and develop their business. A. Pendahuluan Salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 saat berdirinya Indonesia ada-lah memberikan kesejahteraan sebesar-be-sarnya bagi rakyat Indonesia. Hal ini men-jadi tugas penting bagi semua elemen untuk dapat saling bahu-membahu dalam mense-jahterakan rakyat dan memberikan rasa am-an termasuk saat dalam kegiatan ekonomi dan investasi di Negara ini. Salah satu per-soalan yang dihadapi dalam bidang pereko-nomian adalah masih rumitnya iklim invest-tasi di Indonesia dan korupsi di bidang peri-zinan menjadi masalah serius yang merata dan tersebar di seluruh pemerintah daerah negeri ini. Sebutlah apa yang terjadi di Meikarta dengan kasus korupsi dalam pengurusan izin yang melibatkan pejabat tingi pemerin-tah Kabupaten Bekasi dan petinggi Lippo
Media Sriwijaya, 2015
Bangsa ini sakit entah kapan dapat sembuh Semuanya sakit hingga pejabat publik pun menjual negeri... more Bangsa ini sakit entah kapan dapat sembuh Semuanya sakit hingga pejabat publik pun menjual negerinya sendiri untuk keuntungan pribadi melalui lembaga negara yang ia duduki. Salah satu contoh konkrit adalah yang terjadi antara ketua DPR RI Setya Novanto dan Bos Freeport Indonesia. Meskipun pada akhirnya Setya Novanto Mengundurkan diri dari ketua DPR. Masyarakat Indonesia cukup terluka dengan sikap para pemimpin negeri ini. Persoalan Freeport merupakan isu yang berkepanjangan dan sampai hari ini seolah dibiarkan begitu saja. Selain itu masalah tentang dua badan hukum yakni antara Indonesia dan PT Freeport Indonesia yang terikat dalam perjanjian kontrak karya sejak tahun 1967 dan setelah beberapa kali perpanjangan menyisakan banyak masalah didalamnya terutama soal ketidakadilan saham pemerintah yang terlampau kecil dan kepemilikan asing yang begitu besar. Namun diluar dari itu ada rasa keadilan yang seolah tercabik ketika tanah Papua yang begitu kaya hanya dikeruk sumber daya alamnya dan masyarakat lokal tetap dibuat bodoh dan miskin hingga hari ini. Pada tahun 2021 nanti kontrak Freeport akan habis. Nah yang jadi masalah adalah apakah Indonesia sebagai negara tempat Freeport menambang bersedia memperpanjang kontrak karya tersebut atau malah memilih untuk mengakhirinya. Jika memang harus diakhiri bagaimana caranya bangsa kita melanjutkan tambang tersebut. Dan jika memang harus diperpanjang syarat apa yang harus dipenuhi Freeport agar dapat menambang emas di tanah Papua. Tidak ada yang mengingkari posisi Indonesia sebagai badan hukum publik penguasa atas segala kekayaan alam yang terkandung di negeri ini sesuai amanat pasal 33 UUD 1945. Namun dilain sisi Indonesia berhadapan dengan PT Freeport yang merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Freeport McMoRan Cooper and Gold Inc. Dan merupakan salah satu perusahaan yang dilindungi oleh pemerintah Amerika Serikat. Selain itu kepemilikan saham Freeport McMoRan di Indonesia mencapai 80,28 Persen dan Pemerintah Indonesia dan PT Indocopper Investama memiliki saham masing-masing 9,36 1 Zainul Arifin adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Ia dapat dihubungi secara official melalui
Jurnal Nurani , 2018
Masuknya pemodal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun... more Masuknya pemodal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembagunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana international lainnya seperti pinjaman luar negeri. (ditpolairdajambi.blogspot.co.id). Dibukanya peluang bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka dengan sendirinya dibutuhkan perangkat hukum untuk mengatur pelaksanaannya, agar investasi yang diharapkan memberikan keuntungan yang besar dan meningkatkan perekonomian Indonesia
Uploads
Papers by Muhammad Zainul Arifin