Fakultas Hukum

KENDALA SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (Telaah Penegakan Hukum pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT) Oleh: Yazwardi A. Pendahuluan Hukum dan masyarakat adalah satu kesatuan yang sulit dipisahkan, keduanya senyawa dalam tubuh yang berbeda. Teori ubi Societas ibi ius menunjukkan bahwa hukum memang ada dan diperuntukan karena ada masyarakat. Sebagai individu yang memiliki aneka kebutuhan, manusia memerlukan sebuah sistem kehidupan dalam masyarakat yang lazim disebut "sistem sosial". 1 Pemenuhan kebutuhan itu hanya dapat dicapai jika terdapat rasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Hukum sebagai salah satu pranata sosial yang sangat urgen memegang peranan dalam menciptakan situasi yang sedemikian. Untuk itu, Setiap hukum dan peraturan perundangan yang ditetapkan haruslah memenuhi kriteria dan karakter yang ditawarkan ilmu hukum. Dari berbagai teori, hukum dan peraturan yang ditetapkan haruslah memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan universal hukum, yaitu: ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dalam perkembangannya pada masyarakat, fungsi hukum berkembang menjadi alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, dan sebagai sarana penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis. 2

Dialektika ilmu dan agama, baik dalam ranah ontologis, epistemologis maupun axiologis selalu menyisakan persoalan yang tidak pernah selesai dibicarakan. Berawal dari temuan Copernicus (1473-1543) yang kemudian diperkuat oleh Galileo Galilei (1564Galilei ( -1642 tentang struktur alam semesta yang heliosentris (matahari sebagai pusat tata surya) berhadapan dengan gereja yang geosentris (bumi sebagai pusat tata surya), telah melahirkan ketegangan antara ilmu dan agama. Penerimaan atas kebenaran ilmu dan agama menjadi satu pilihan yang dilematis. Di Inggris pada tahun 1870 dalam satu kuliah umum Max Muller telah mengejutkan audiensnya ketika ia mempromosikan apa yang ia sebut sebagai ilmu agama (science of religion). Satu kombinasi yang pada saat itu dianggap aneh karena pasca Origin of Species-nya Darwin, kebenaran ilmu dan agama semakin tidak dapat dipertemukan. Yang satu meyakini bahwa alam semesta terjadi karena diciptakan langsung oleh Tuhan (kreasionisme) dan yang lain menganggap alam semesta semata-mata merupakan proses alamiah yang sangat panjang. Di Indonesia, dikhotomi ilmu dan agama ini sebagaimana dideskripsikan oleh Mulyadhi Kertanegara 1 dapat dilihat pada dua corak pendidikan, penddikan ala IAIN yang menekankan pada pendidikan agama dan ala perguruan tinggi umum yang lebih mengembangkan keilmuan 'sekuler'. IAIN sebagai lembaga akademis yang menekankan pendekatan intelektual sekaligus sebagai lembaga religius yang menekankan spiritualitas, seharusnya memiliki visi (cara pandang) metafisika yang handal. Keharusan IAIN memiliki pandangan/visi metafisika paling tidak disebabkan oleh dua sebab yang fundamental. Pertama: sejak dunia menginjak masa modern, dunia metafisik/gaib mendapat serangan yang gencar dan radikal dari para ilmuwan dan pemikir/filosof Barat sekuler. Tuhan, misalnya, telah disingkirkan begitu saja dalam sistem astronomi Pierre de Laplace 1 Dosen Filsafar UIN Syarif Hidayatullah, pandangannya tentang ini dapat dilihat pada Membangun Kerangka Keilmuan IAIN, perspektif Filosofis dimuat dalam situs www.ditpertais.net diakses tanggal 15 Oktober 2012. lihat juga; Yazwardi, Beberapa pendekatan Metodologi Studi Islam. Palembang. IAIN Raden Fatah Press, 2008. p. 9-11.

Abstrak: Kehadiran investasi asing di Indonesia sebagai akibat liberalisasi ekonomi, pada dasarnya adalah pisau bermata dua. Mereka dapat menjadi pendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi tertentu tetapi sekaligus dapat meminggirkan pengusaha lokal. Pengalaman banyak negara menunjukan, terpinggirnya pengusaha lokal bukan disebabkan kehadiran investor asing. Kebijakan pemerintah yang serikali kali menghambat atau paling tidak mempersempit peluang wirausaha lokal untuk mendapatkan akses ke pasar. Akibatnya kecurigaan terhadap investor asing menjadi meningkat. Investor asing dengan kekuatan modal dan keahliannya dapat lebih mudah mengatasi distorsi yang diciptakan pemerintah sehingga terlihat sebagai monster yang memangsa pengusaha lokal. Apabila pemerintah dapat mempermudah akses ke dunia usaha maka diharapkan kehadiran asing dapat dimaksimalkan manfaatnya. Kemungkinan dapat dilakukannya nasionalisasi Perusahaan Modal Asing di Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang boleh jadi sebagai jalan keluar dari persoalan liberalisasi; kedaulatan ekonomi yang hakikatnya untuk kesejahteraan sosial dapat dibangun dan investor asing juga tidak merasa dirugikan. Walaupun terbawa arus liberalisasi, sesungguhnya di sinilah kedaulatan ekonomi Indonesia dimulai. 
Kata kunci:  perusahaan modal asing, nasionalisasi, kesejahteraan sosial, kedaulatan ekonomi

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechtmatige oveheids daad) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun konotasi dan pengaturannya berbeda. Untuk perbuatan melawan hukum gugatannya dilakukan kepada peradilan umum (perdata). Sementara, perbuatan melawan hukum oleh penguasa, digugat kepada pengadilan Tata Usaha Negara, jika perbuatan pemerintahan bersifat individual, kongkret, dan final seperti, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur UU No. 5/1986 jo. UU No. 9/2004, jo. UU No. 51/2009. Sedangkan, bersifat umum dan abstrak, seperti, Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati dalam pelaksanaan suatu ketentuan peraturan daerah. Selanjutnya, yang bersifat umum dan kongkret, seperti Bupati mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa daerahnya terjangkit penyakit Demam Berdarah dan bersifat individual dan abstrak, seperti izin untuk mendirikan pabrik cat yang disertai bermacam-macam syarat atau ketentuan-ketentuan, maka dapat dimungkinkan untuk digugat kepada peradilan umum.

Pada dasarnya sengketa Tata Usaha Negara terjadi karena adanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Gugatan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum yang merasa dirugikan tersebut haruslah dengan alasan-alasan sesuai yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986.

Ma h s i s waF a k u l t a sHu k u m U n i v e r s i t a sS r i wi j a y a S e d a n gme n e mp u hMa t aK u l i a hHu k u m P a j a kd a nd a p a t d i h u b u n g i s e c a r ao f f i c i a l me l a l u i ma z n i l r i f a t 0 3 @g ma i l . c o m A b s t r a k S a l a hs a t ui n d i k a s i k e b e r h a s i l a np e mu n g u t a np a d as u a tNe g a r aa d a l a ha d a n y a k e p a t u h a nma s y a r a k a ts e b a g a iwa j i b p a j a ku n t u kme mb a y a rp a j a kt e r h u t a n g y a n g me n

Perkembangan zaman menuntut kita untuk selalu bergerak maju mencari serta menggali sumber-sumber ilmu pengetahuan yang baru. Keadaan sosial yang dinamis memegang peranan penting dalam kehidupan setiap pribadi maupun kelompok manusia. Perkembangan yang dinamis tersebut menyentuh hampir setiap elemen-elemen kehidupan. Tentunya elemen Hukum tidak luput dari sentuhan perkembangan yang dinamis itu , yang daripadanya semakin hari menuju kearah tujuan dan fungsi hukum yang lebih baik. Pendidikan mengenai ilmu hukum pun terus melangkah maju memberikan yang terbaik bagi perkembangan hukum di Indonesia ,terutama pada pendidikan Ilmu Hukum di fakultas Hukum Universitas Sriwijaya . Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya , para mahasiswa dituntut untuk terus berkembang dan menjadi lulusan yang dapat bersaing di dunia kerja nanti, dalam tindakannya fakultas pun telah menyediakan dan memberikan sarana bagi mahasiswa untuk berkembang lebih baik ,selain daripada kuliah regular , fakultas memberikan sarana dan dukungan bagi para mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang mahasiswa dapatkan dari kuliah regular untuk coba diterapkan di program Klinik Hukum. Yang secara khusus Program tersebut dimasukkan sebagai syarat mata kuliah berbobot 4 SKS. Dalam program tersebut mahasiswa dapat memilih lagi sesuai minat mahasiswa masing-masing , yaitu Klinik Hukum ,Praktek Magang/Internship dan Mobile Clinic. Pada program tersebut saya memilih program praktek Magang/ Internship . yang mana Magang merupakan salah satu mata kuliah praktek pilihan selain dari klinik hukum dan mobile clinic. Dalam kegiatan magang mahasiswa belajar, mengamati, dan berpartisipasi dalam aktivitas kerja dalam bidang profesi hukum. Pada kegiatan ini kami secara khusus memilih magang pada Instansi mitra dari Fakultas Hukum Unsri yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan POM IX-Kampus No. 1296 Palembang(30137) . BPN sendiri adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan 1 . BPN sendiri sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu tepatnya pada tanggal 27 oktober 2014 mengalami perubahan susunan sistem pelaksanaannya . Yang mana dahulu BPN di kepalai oleh seorang Kepala BPN ,namun sekarang BPN di Kepalai oleh seorang Menteri yaitu Menteri Agraria dan Tata ruang 2 yang sekarang dijabat oleh Ferry mursyidan baldan. Dengan perubahan tersebut fungsi dan tugas dari organisasi Badan Peratanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dikepalai oleh satu Lembaga Kementerian Agraria dan Tata ruang. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 17 tahun 2015 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang pasal 4, Susunan Jabatan pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas:

1. Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim. 2. Pedoman Tingkah laku (Code of Conduct) Hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. 3. Komisi Kehormatan Profesi Hakim ialah komisi yang dibentuk oleh Pengurus Pusat IKAHI dan Pengurus Daerah IKAHI untuk memantau, memeriksa, membina, dan merekomendasikan tingkah laku Hakim yang melanggar atau diduga melanggar Kode Etik Profesi. 4. Azas Peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan aturan dasar berdasarkan ketentuan yang ada. Pasal 2 Maksud dan Tujuan Kode Etik Profesi Hakim mempunyai maksud dan tujuan :