Papers by Ibnu Sina Chandranegara
Bahan Paparan pada Talkshow "Dinamika Pilkada Daerah Khusus Jakarta" yang diselenggaran APHTN-HAN... more Bahan Paparan pada Talkshow "Dinamika Pilkada Daerah Khusus Jakarta" yang diselenggaran APHTN-HAN Jakarta, 31 Agustus 2024
Bahan paparan Diskusi Nasional, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 30 Agustus 2024
Bahan paparan, 24 Agustus 2024 di APHTN SUMUT dan MAHUTAMA, dan bahan paparan 25 Agustus 2024 di ... more Bahan paparan, 24 Agustus 2024 di APHTN SUMUT dan MAHUTAMA, dan bahan paparan 25 Agustus 2024 di Universitas Hasanuddin, Makasar
Bahan ceramah dalam diskusi MPR-Kelompok DPD, 25 Mei 2024
Bahan Ceramah dalam Seminar Nasional Sistem Hukum Kesehatan Pasca UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kes... more Bahan Ceramah dalam Seminar Nasional Sistem Hukum Kesehatan Pasca UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 15 Desember 2023
Bahan ceramah dalam perumusan Peraturan Presiden mengenai Fiktif Positif pasca UU Cipta Kerja, 13... more Bahan ceramah dalam perumusan Peraturan Presiden mengenai Fiktif Positif pasca UU Cipta Kerja, 13 Oktober 2023
Bahan paparan di hadapan DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia, 16 September 2023.
Naskah pidato Orasi Ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka, Wisuda ke XXVI Program Sarjana dan Magiste... more Naskah pidato Orasi Ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka, Wisuda ke XXVI Program Sarjana dan Magister Hukum, IBLAM Law School, 12 Agustus 2023
Pidato dalam pemangkuan jabatan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, yan... more Pidato dalam pemangkuan jabatan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang di orasikan pada tanggal 26 Juli 2023
Heliyon, 2023
This study starts from the fact that Indonesia has adopted the separation of powers after reformi... more This study starts from the fact that Indonesia has adopted the separation of powers after reforming the state administration system. However, the separation of powers after twenty years was only formally against state power. Meanwhile, absolute power is not separate. The question is about the influence and involvement of economic power in state administrators. For example, the Indonesian law-making process for the Mining Law of 2020 and the Job Creation Law of 2020 was hijacked by political-business interests, which were biased between business and public interests. Many state administrators are affiliated with entrepreneurs, resulting in conflicts of interest in law-making and decision-making. This study assumes that a clause on preventing conflicts of interest must be formulated in the Constitution as the highest law of the land and state ethics. Therefore, this study aims to answer why the Constitution must include the conflict of interest clause. Also, how the substance of the prevention conflict of interest clause. The normative research method is used in this study by conducting a historical and comparative analysis of clauses to prevent conflicts of interest. This study also formulated ideal clauses to determine what actions are considered to create conflicts of interest that potentially impact law-making and decision-making.
Monograf Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2023
Salah satu bagian dari Monograf Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Id... more Salah satu bagian dari Monograf Dekonstruksi Perundang-undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Regulasi yang Baik: Teori, Praktik dan Evaluasi, Kumpulan Naskah Apresiasi Murid & Kolega atas 80... more Regulasi yang Baik: Teori, Praktik dan Evaluasi, Kumpulan Naskah Apresiasi Murid & Kolega atas 80th Prof. Bagir Manan
Studi mengenai konsep negara hukum maupun unsur-unsurnya dalam bidang hukum tata negara, pada umu... more Studi mengenai konsep negara hukum maupun unsur-unsurnya dalam bidang hukum tata negara, pada umumnya merupakan suatu studi yang cenderung bersifat teoritis dan dogmatis. Namun tidaklah dapat dipungkiri, bahwa hingga saat ini kajiankajian yang meneliti mengenai konsep negara hukum maupun unsur-unsurnya melulu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, sedangkan penelitian yang meneliti melalui pendekatan sosio-politis berkenaan dengan konsep negara hukum maupun unsur-unsurnya masih bisa digolongkan langka. 2 Padahal pendekatan semacam ini sesungguhnya akan bermanfaat, dikarenakan akan dapat menjabarkan secara komprehensif serta mengkaji secara luas mengenai bagaimana karakter penerapan konsep negara hukum yang dianut disuatu negara tertentu maupun waktu tertentu apabila dikaitkan dengan suatu konfigurasi dan interkasi-interaksi politik
The establishment of a constitutional court is basically a manifestation of a concept modern stat... more The establishment of a constitutional court is basically a manifestation of a concept modern state. The existence of the Constitutional Court in Indonesia is a result of Indonesia's constitutional development towards the supremacy of the constitution in the strict sense. Comparative study on the function and position of the Constitutional Court of Indonesia, Austria, and France's Constitutional Council is the embodiment of a comparative study about mechanism of guarding constitutions that has the essence of the constitution as the supreme law of the land.
Presentation on Public Discussion Concerning Sugar Law
Jurnal Yudisial, 2012
AbstrAct The authority of the Constitutional Court to review the Government Regulation in Lieu of... more AbstrAct The authority of the Constitutional Court to review the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) is not obtained through the judicial practice, instead of the constitution. In theory such an authority should not given to the constitutional court since the existance of potental disputes between the court and other hight rangked state entity like punishment and/or house of representatives. In term of the state circumstances of the state of emergency, the President has the exclusive power to produce th Perppu. Thus, it is of great importance that the constitutional court showed have this authority strictly regulated in the coming amamded constitution.
Cita Hukum, 2014
Salah satu bentuk negara modern adalah negara hukum yang dianggap lebih modern dan manusiawi diba... more Salah satu bentuk negara modern adalah negara hukum yang dianggap lebih modern dan manusiawi dibandingkan dengan konsepsi kuno mengenai negara kekuasaan. Namun tidak semua negara yang menyatakan dan mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum mempuntai dasar negara atau falsafah negara. Pancasila kelahirannya sudah dikehendaki sebagai dasar negara, disisi lain seluruh konstitusi yang pernah dan sedang berlaku selalu mencantumkan pancasila dan negara hukum sebagai konsep negara Indonesia. Tulisan ini menfokuskan terhadap analisis kritis tentang fungsi falsafah negara dalam penerapan negara hukum dalam konteks Indonesia.
Research on " checks and balances " in legal studies often raises high quality questions such as,... more Research on " checks and balances " in legal studies often raises high quality questions such as, is the checks and balances a doctrine, principle, or legal theory, or maybe precisely the formula of power in politics. History has been recorded that in any discussions regarding the formation of the constitutional separation, division and smelting power is something that is popular to be discussed before and even after becoming the constitution. Therefore, the casting of checks and balances into the constitution is an interesting study to determine the portion and posture. This study used using legal normative methodology. In addition, comparative studies on constitution was conducted using classic and modern constitutional law literature. Several approaches were used on this research such as, historical, political, economical approach on understanding the practice on checks and balance which stated in constitutions in some countries.
Abstrak Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diaj... more Abstrak Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh PP Muhammadiyah. Bila sebelumnya MK mengabulkan permohonan PP Muhammadiyah dalam pengujian UU Minyak dan Gas Bumi, dan UU Organisasi Kemasyarakatan, kali ini MK mengabulkan sekaligus membatalkan secara keseluruhan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Sebelumnya lebih dari 3.000 pemohon mengajukan pengujian UU SDA pada tahun 2004-2005 namun ditolak oleh MK, namun permohonan yang diajukan oleh PP Muhammadiyah pada 2014-2015 dikabulkan MK. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini berupaya menemukan korelasi dan koherensi permasalahan konstitusionalitas antara pengujian pertama melalui putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 dengan pengujian kedua melalui No 85/PUU-XI/2013. Dibatalkannya UU SDA oleh MK membuka kembali lembaran baru perjuangan untuk melawan komodifikasi air yang terdapat dalam UU SDA yang dipengaruhi oleh kepentingan swastanisasi air yang dipromosikan oleh World Bank dan International Monetery Fund (IMF).
Uploads
Papers by Ibnu Sina Chandranegara